Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi 137 sungai di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah tersebut ditetapkan sebagai prioritas utama dalam penanganan pascabencana banjir di tiga provinsi itu. Instruksi ini muncul ketika banjir susulan masih terjadi di sejumlah kawasan terdampak, sehingga pemulihan yang telah berjalan menghadapi hambatan. Normalisasi sungai diarahkan untuk mendukung penanganan dampak banjir dan mengurangi risiko kerusakan berulang, seiring upaya pemerintah memulihkan wilayah yang terdampak bencana.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa sejak April hingga Oktober 2026 tercatat sedikitnya 41 kali banjir susulan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Angka tersebut menggambarkan berulangnya kejadian banjir dalam rentang beberapa bulan, saat proses pemulihan masih berlangsung di sejumlah lokasi. Banjir susulan tidak hanya menambah beban penanganan darurat, tetapi juga berdampak terhadap pekerjaan perbaikan dan pembersihan yang sebelumnya dilakukan. Kondisi ini menjadi konteks bagi instruksi percepatan normalisasi 137 sungai sebagai salah satu fokus tindak lanjut pemerintah.
Tito menjelaskan bahwa sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan akibat banjir susulan. Kerusakan tersebut mencakup jalan dan jembatan, yang penting bagi akses masyarakat maupun kegiatan pemulihan. Selain itu, kawasan yang telah dibersihkan dari lumpur kembali terdampak, sehingga upaya pembersihan harus dilakukan lagi. Keterangan itu disampaikan setelah Tito mengikuti rapat bersama Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 9 November 2026. Dengan banjir berulang yang menghambat pemulihan, pemerintah menempatkan percepatan normalisasi sungai sebagai prioritas penanganan pascabencana di tiga provinsi. Rencana tersebut menjadi bagian dari respons terhadap kondisi lapangan yang terus berubah, ketika infrastruktur dan lingkungan yang sudah ditangani tetap rentan terdampak kejadian berikutnya. Pengulangan kerusakan juga menunjukkan bahwa pekerjaan pemulihan tidak berhenti pada perbaikan awal, karena sejumlah lokasi kembali memerlukan perhatian setelah banjir susulan. Instruksi Presiden itu disampaikan di tengah kebutuhan untuk mempercepat langkah penanganan dan menjaga agar proses pemulihan dapat berlangsung di wilayah terdampak.
Penanganan banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencakup sebaran sungai terdampak yang cukup luas. Berdasarkan data yang menjadi acuan, terdapat 31 sungai di Aceh, 48 sungai di Sumatra Utara, serta 58 sungai di Sumatra Barat. Dengan demikian, jumlah keseluruhannya mencapai 137 sungai di tiga provinsi tersebut. Rincian ini menunjukkan cakupan pekerjaan yang perlu ditangani pemerintah dalam mendukung pemulihan setelah banjir.
Selain sungai, kondisi muara juga menjadi bagian dari upaya penanganan. Pemerintah merencanakan normalisasi terhadap 38 muara di tiga provinsi. Pekerjaan ini ditujukan untuk menangani muara yang menjadi bagian dari alur sungai terdampak, sehingga penanganan tidak hanya dilakukan pada badan sungai. Sebaran pekerjaan di sejumlah wilayah tersebut memerlukan pelaksanaan yang terkoordinasi agar perkembangan tiap lokasi dapat dipantau.
Status pengerjaan normalisasi muara terbagi dalam tiga kelompok. Sebanyak tujuh muara telah selesai dinormalisasi, sementara 11 muara masih dalam pengerjaan. Adapun 20 muara lainnya belum tertangani. Angka-angka tersebut mencakup seluruh 38 muara yang masuk dalam rencana normalisasi, sehingga memperlihatkan bahwa pekerjaan masih berlangsung dan sebagian lokasi belum mulai ditangani. Pemerintah perlu memperhatikan perkembangan masing-masing kelompok dalam mengatur tindak lanjut.
Percepatan penanganan menjadi perhatian pemerintah agar proses pemulihan dapat berjalan dan banjir susulan tidak terus menghambatnya. Dengan jumlah sungai terdampak serta status normalisasi muara yang beragam, pelaksanaan pekerjaan di lapangan perlu terus didorong. Penyelesaian lokasi yang masih dikerjakan dan penanganan muara yang belum tertangani merupakan bagian dari upaya tersebut. Pemerintah menargetkan percepatan tanpa menyebutkan tenggat waktu tertentu. Langkah ini diharapkan mendukung pemulihan di ketiga provinsi sekaligus mengurangi gangguan akibat banjir susulan terhadap kegiatan pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.
Normalisasi sungai ditempatkan sebagai prioritas pemulihan banjir karena sedimentasi yang tinggi dapat mengurangi kapasitas aliran sungai. Ketika hujan turun, air berisiko meluap dari tanggul dan kembali menggenangi kawasan sekitar. Karena itu, pekerjaan tidak hanya diarahkan untuk menangani dampak banjir yang telah terjadi, tetapi juga mengurangi faktor yang dapat memicu banjir berulang. Pembersihan endapan dan penguatan tanggul menjadi bagian penting dari upaya tersebut, terutama di wilayah yang masih berada dalam tahap pemulihan.
Tito menjelaskan bahwa pelaksanaan normalisasi akan dipimpin oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pihak terkait lainnya akan mendukung pekerjaan sesuai kebutuhan di lapangan. Pembagian peran ini diharapkan membantu pekerjaan berjalan lebih terkoordinasi dan mempercepat penanganan pada aliran sungai yang memerlukan perhatian. Pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan anggaran yang telah dialokasikan, sehingga kegiatan normalisasi dan penguatan tanggul di wilayah masing-masing dapat segera dilakukan.
Dukungan lintas lembaga tersebut mencakup pekerjaan langsung di sekitar sungai. Prabowo menugaskan TNI dan Polri, khususnya unsur zeni, untuk membantu membersihkan sedimentasi serta membangun tanggul di sekitar aliran sungai. Keterlibatan unsur zeni dapat mendukung pekerjaan fisik, sementara koordinasi dengan kementerian dan pemerintah daerah diperlukan untuk menyesuaikan langkah dengan kondisi setempat. Dengan demikian, pengerjaan tidak berhenti pada pembersihan endapan, tetapi juga mencakup upaya memperkuat perlindungan kawasan dari luapan air.
Selain penanganan fisik, pemerintah merencanakan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan yang masih menjalani pemulihan. Langkah ini menjadi mitigasi tambahan, bukan pengganti normalisasi maupun penguatan tanggul. Pengendalian risiko hujan dan perbaikan kapasitas sungai perlu berjalan beriringan agar ancaman banjir dapat ditekan selama proses pemulihan berlangsung. Optimalisasi anggaran daerah, dukungan tenaga dan keahlian dari berbagai instansi, serta pelaksanaan pekerjaan yang terarah menjadi unsur penting dalam mempercepat upaya tersebut di tiga provinsi Sumatra.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah di wilayah terdampak agar siap mengambil langkah cepat apabila banjir atau bencana lain kembali terjadi dan meluas. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan ialah menetapkan kembali status tanggap darurat. Arahan ini disampaikan sebagai langkah antisipatif, bukan sebagai keterangan bahwa status tersebut telah ditetapkan di kabupaten atau kota tertentu.
Menurut Tito, penetapan status tanggap darurat penting karena dapat membantu mempercepat penggunaan anggaran untuk kebutuhan penanganan bencana. Dengan status itu, pemerintah daerah memiliki ruang untuk menggerakkan sumber daya dan memberikan bantuan yang diperlukan warga terdampak secara lebih segera. Kecepatan respons menjadi penting ketika dampak bencana meluas, mengganggu aktivitas masyarakat, atau menambah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.
Tito menyebut telah mengeluarkan surat edaran kepada daerah-daerah terdampak di tiga provinsi di Sumatra. Melalui arahan tersebut, pemerintah kabupaten maupun kota dipersilakan menetapkan kembali status tanggap darurat apabila banjir atau bencana lain terjadi lagi dengan dampak yang cukup luas. Kebijakan itu tetap bergantung pada kondisi di lapangan dan pertimbangan pemerintah daerah setempat, sehingga tidak berarti seluruh wilayah harus menetapkan status yang sama.
Pemerintah daerah diharapkan memantau perkembangan situasi, menilai skala dampak, serta memastikan kebutuhan warga dapat ditangani tanpa menunda langkah yang diperlukan. Jika kondisi memenuhi pertimbangan untuk tanggap darurat, penetapan status dapat menjadi dasar bagi percepatan dukungan dan koordinasi penanganan. Sebaliknya, imbauan tersebut tidak menyatakan bahwa bencana susulan telah terjadi ataupun bahwa suatu daerah sudah memberlakukan status darurat.
Dengan demikian, pesan Tito menekankan kesiapsiagaan dan kewenangan daerah untuk merespons sesuai keadaan.
Baca juga: Banjir Melanda Dua Kecamatan di Padang, Evakuasi Warga dan Kelompok Rentan Jadi Prioritas | Evakuasi Warga Jadi Prioritas Setelah Banjir Rendam Dua Kecamatan di Padang | Banjir Menggenangi Dua Kecamatan di Padang, Evakuasi Warga Menjadi Prioritas
466 kunjungan
