Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi 137 sungai di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah menetapkan pemulihan aliran sungai tersebut sebagai prioritas utama dalam penanganan pascabencana banjir di tiga provinsi itu. Langkah ini diarahkan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak sekaligus menangani kondisi sungai yang berkaitan dengan berulangnya genangan. Perintah Presiden disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah mengikuti rapat bersama Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026.
Tito menjelaskan, sedikitnya 41 kali banjir susulan terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak April hingga Oktober 2026. Frekuensi kejadian tersebut menjadi latar belakang pemerintah mempercepat penanganan sungai terdampak. Banjir yang kembali datang tidak hanya menimbulkan genangan baru, tetapi juga menghambat pemulihan yang telah berlangsung. Situasi ini membuat pekerjaan pascabencana perlu mencakup perbaikan infrastruktur sekaligus pembenahan sungai, agar kawasan yang sudah ditangani tidak kembali menghadapi dampak serupa.
Sejumlah wilayah kembali terendam ketika banjir susulan melanda. Dampaknya terasa pada infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki, termasuk jalan dan jembatan. Banjir juga kembali mengenai kawasan yang telah dibersihkan dari lumpur. Dengan demikian, upaya pemulihan yang sudah dilakukan dapat mengalami kemunduran ketika air kembali menggenangi wilayah dan merusak fasilitas. Kerusakan berulang itu menjadi salah satu alasan normalisasi 137 sungai ditempatkan sebagai prioritas dalam agenda penanganan pascabencana di ketiga provinsi.
Percepatan normalisasi sungai menjadi bagian penting dari respons pemerintah terhadap rangkaian banjir berulang tersebut. Instruksi Prabowo menekankan penanganan pada 137 sungai yang terdampak di tiga provinsi, sementara keterangan Tito memberikan gambaran mengenai frekuensi banjir susulan dan kerusakan yang terjadi. Prioritas ini berkaitan dengan kebutuhan memulihkan wilayah terdampak serta menjaga agar pekerjaan pada jalan, jembatan, dan kawasan yang sudah dibersihkan dapat bertahan. Pemerintah menyampaikan arahan tersebut setelah rapat di Istana, di tengah upaya menangani konsekuensi bencana yang berulang.
Data cakupan pemulihan mencatat 137 sungai terdampak banjir di tiga provinsi di Sumatra. Rinciannya, 31 sungai berada di Aceh, 48 sungai di Sumatra Utara, dan 58 sungai di Sumatra Barat. Jumlah ketiga provinsi tersebut mencapai 137 sungai, sesuai dengan total yang disebutkan dalam bahan sumber. Angka ini menunjukkan sebaran lokasi pekerjaan yang dijelaskan, bukan perkiraan jumlah seluruh sungai di wilayah masing-masing provinsi atau gambaran kondisi sungai di luar cakupan tersebut.
Sumatra Barat memiliki jumlah sungai terdampak terbanyak di tiga provinsi, yaitu 58 sungai. Sumatra Utara mencatat 48 sungai, sedangkan Aceh mencatat 31 sungai. Perbedaan jumlah itu memberikan gambaran mengenai luas sebaran sungai yang masuk dalam cakupan penanganan. Namun, angka tersebut tidak dengan sendirinya menerangkan tingkat kerusakan setiap sungai, skala pekerjaan yang dibutuhkan pada masing-masing lokasi, ataupun urutan pelaksanaan pemulihan. Informasi yang tersedia secara khusus menyampaikan jumlah sungai per provinsi.
Selain sungai, penanganan juga mencakup 38 muara di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dari jumlah tersebut, tujuh muara telah selesai dinormalisasi. Sebanyak 11 muara masih dalam pengerjaan, sementara 20 muara belum tertangani. Ketiga kelompok status tersebut berjumlah 38 muara, sehingga merinci keseluruhan cakupan yang dilaporkan. Normalisasi yang telah selesai, pekerjaan yang sedang berlangsung, dan lokasi yang belum ditangani merupakan status berbeda dan perlu dibaca sesuai pembagian tersebut.
Rincian ini membedakan cakupan penanganan sungai dari status pekerjaan normalisasi muara. Jumlah 137 merujuk pada sungai terdampak, sedangkan jumlah 38 merujuk pada muara di tiga provinsi yang sama. Dengan demikian, keduanya tidak sebaiknya dijumlahkan sebagai satu jenis lokasi atau ditafsirkan sebagai ukuran pekerjaan yang setara. Angka-angka tersebut menggambarkan cakupan dan status yang dijelaskan dalam bahan sumber. Tidak ada target waktu penyelesaian yang disebutkan, sehingga informasi ini tidak menetapkan kapan seluruh sungai atau muara akan selesai ditangani.
Percepatan pemulihan sungai terdampak banjir di Sumatra melibatkan sejumlah unsur dengan pembagian peran yang saling mendukung. Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan sebagai pelaksana utama pekerjaan, terutama dalam upaya normalisasi sungai dan penguatan tanggul. Kementerian tersebut mengoordinasikan pelaksanaan di lapangan agar penanganan pada sungai-sungai yang terdampak dapat berjalan bersama dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pihak terkait lainnya. Pelibatan berbagai unsur ini dimaksudkan untuk mempercepat pekerjaan pemulihan, sekaligus membantu memastikan kebutuhan penanganan di wilayah masing-masing dapat ditindaklanjuti.
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tersebut di wilayahnya. Prabowo mengarahkan pemerintah daerah agar menggunakan anggaran yang telah dialokasikan untuk mempercepat normalisasi sungai dan memperkuat tanggul. Arahan itu menempatkan pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya bersama, bukan sekadar penerima hasil pekerjaan. Dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia, pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung langkah Kementerian Pekerjaan Umum sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Fokusnya adalah mempercepat penanganan sungai dan memperkuat perlindungan di sekitar aliran, tanpa mengabaikan koordinasi dengan pelaksana utama dan unsur lain yang turut membantu.
Prabowo juga menugaskan TNI dan Polri untuk mendukung pekerjaan pemulihan. Dukungan tersebut mencakup bantuan membersihkan sedimentasi sungai serta membangun tanggul di sekitar aliran sungai. Unsur zeni mendapat perhatian khusus dalam penugasan ini karena dapat membantu pekerjaan lapangan yang diperlukan. Keterlibatan aparat diharapkan memperkuat kapasitas pelaksanaan, sementara Kementerian Pekerjaan Umum tetap menjadi pelaksana utama dan pemerintah daerah menggunakan dukungan anggaran yang telah tersedia. Pihak terkait lainnya juga dilibatkan agar koordinasi penanganan berlangsung secara terpadu. Pembagian peran ini menunjukkan bahwa percepatan pemulihan memerlukan kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat. Setiap unsur menjalankan dukungan sesuai penugasan, dengan tujuan membantu normalisasi sungai dan penguatan tanggul di kawasan terdampak banjir di Sumatra.
Normalisasi sungai menjadi bagian penting dari pemulihan karena kondisi alur sungai yang belum tertangani dapat meningkatkan risiko banjir berulang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa sedimentasi yang tinggi membuat kapasitas sungai menampung dan mengalirkan air berkurang. Ketika hujan turun, air dapat meluap melewati tanggul, sekalipun tanggul tersebut masih berdiri. Karena itu, pengerukan dan penataan kembali alur sungai diperlukan untuk mengurangi hambatan aliran serta mendukung perlindungan kawasan yang terdampak.
Upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan langkah untuk mengendalikan risiko cuaca selama proses pemulihan. Pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca sebagai langkah pendamping, terutama di kawasan yang masih menghadapi dampak banjir. Operasi ini ditujukan untuk mengurangi potensi hujan ekstrem yang dapat memperburuk keadaan, menghambat pekerjaan pemulihan, atau memicu bencana susulan. Pelaksanaannya menjadi bagian dari mitigasi, bukan pengganti normalisasi maupun penanganan langsung terhadap kerusakan yang telah terjadi.
Risiko bencana susulan juga menjadi pertimbangan dalam penetapan status kedaruratan. Pemerintah daerah dapat kembali menetapkan status tanggap darurat apabila kejadian lanjutan berdampak luas dan memerlukan respons segera. Dengan status tersebut, penggunaan anggaran untuk penanganan darurat dapat dilakukan lebih cepat, sehingga kebutuhan masyarakat terdampak—termasuk bantuan dan layanan mendesak—dapat dipenuhi tanpa menunggu proses pemulihan jangka panjang selesai. Penetapan status tetap perlu disesuaikan dengan situasi dan cakupan dampak di daerah masing-masing.
Tito menyampaikan bahwa ia telah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah daerah terdampak di tiga provinsi. Edaran itu menjadi pengingat agar pemerintah daerah tetap siaga dan menggunakan kewenangan yang tersedia apabila kondisi kembali memburuk.
Baca juga: Evakuasi Warga Terdampak Banjir Bandang di Sejumlah Wilayah Padang Berlangsung | Bantuan Sembako Disalurkan untuk Warga Terdampak Kebakaran Alalak Selatan | Sebaran Hotspot di Sumatra Capai 2.895 Titik, Riau Catat 14 Titik Panas
472 kunjungan
