Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta Lampaui Target, Capai 1,43 Juta Usaha

Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta Lampaui Target, Capai 1,43 Juta Usaha

Jakarta | Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 1.431.051 usaha telah didata dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Capaian tersebut melampaui target pendataan yang ditetapkan sekitar 1,2 juta usaha. Dengan demikian, realisasi pendataan mencapai 108,84 persen dari sasaran. Angka itu menunjukkan bahwa jumlah unit usaha yang berhasil dicatat di Jakarta lebih tinggi daripada perkiraan awal, berdasarkan perkembangan pendataan yang disampaikan oleh BPS DKI Jakarta.

Kepala BPS DKI Jakarta, Kadarmanto, membandingkan capaian terbaru tersebut dengan jumlah yang tercatat pada Agustus. Saat itu, pendataan baru mencakup sekitar 800 ribu usaha. Jumlah 1.431.051 usaha yang disampaikan kemudian memperlihatkan peningkatan dari catatan pada Agustus sekaligus menempatkan realisasi di atas target. Perbandingan ini memberi gambaran tentang perubahan capaian dari waktu ke waktu, tanpa mengubah sasaran yang telah ditetapkan untuk kegiatan sensus di wilayah ibu kota.

Informasi mengenai hasil pendataan tersebut disampaikan dalam acara penghargaan Hari Statistik Nasional 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis. Dalam kesempatan itu, BPS DKI Jakarta memaparkan jumlah usaha yang telah tercatat dan persentasenya terhadap target. Capaian lebih dari 100 persen menjadi salah satu informasi utama terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di DKI Jakarta. Penyampaian angka secara terbuka juga memberikan gambaran konkret mengenai skala pendataan yang telah dilakukan oleh BPS di provinsi tersebut.

Data sebanyak 1,43 juta usaha merupakan hasil pendataan yang dilaporkan BPS DKI Jakarta, bukan sekadar perkiraan sasaran. Perbedaan target sekitar 1,2 juta dan realisasi 1.431.051 usaha menjadi dasar bagi pernyataan bahwa target telah terlampaui. Sementara itu, catatan sekitar 800 ribu pada Agustus berfungsi sebagai pembanding untuk menjelaskan perkembangan jumlah usaha yang telah masuk dalam pendataan. Informasi ini menegaskan besarnya cakupan Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta sebagaimana disampaikan dalam rangkaian peringatan Hari Statistik Nasional.

Keterangan Kadarmanto menunjukkan bahwa usaha yang telah terjangkau pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta terdiri atas dua kelompok umum berdasarkan lokasi kegiatan. Sekitar 900 ribu usaha berada di bangunan khusus usaha. Kelompok ini mencakup tempat yang memang digunakan sebagai lokasi menjalankan usaha, seperti toko dan warteg. Keberadaan plang juga menjadi penanda tempat usaha yang masuk dalam pendataan. Dengan gambaran tersebut, sebagian besar kegiatan usaha yang disebutkan dapat dikenali melalui lokasi khusus yang digunakan untuk menjalankan kegiatan ekonomi.

Selain usaha yang berada di bangunan khusus, terdapat pula usaha keluarga yang dijalankan dari rumah. Kelompok ini merupakan bagian lain dari usaha yang sudah didata, dengan kegiatan usaha berlangsung di lingkungan tempat tinggal keluarga. Dengan demikian, lokasi pendataan tidak terbatas pada toko, warteg, atau tempat yang memiliki penanda usaha. Usaha keluarga yang beroperasi dari rumah juga tercakup dalam jangkauan pendataan, meskipun karakter lokasi kegiatannya berbeda dari bangunan yang secara khusus digunakan untuk usaha.

Komposisi tersebut memberi gambaran umum tentang ragam lokasi usaha yang berhasil dijangkau petugas di Jakarta: sekitar 900 ribu berada di bangunan khusus usaha, sedangkan selebihnya merupakan usaha keluarga yang dijalankan dari rumah. Angka dan pengelompokan ini menjelaskan cakupan pendataan menurut keterangan Kadarmanto, tanpa merinci jenis usaha lain di luar contoh yang disampaikan. Toko dan warteg menjadi contoh bagi usaha di bangunan khusus, sementara usaha keluarga dari rumah menggambarkan kelompok lainnya. Kedua kelompok itu menunjukkan bahwa pendataan menjangkau usaha pada lokasi yang berbeda, baik tempat khusus untuk kegiatan usaha maupun rumah keluarga.

Pengumpulan data Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling mendukung. Feri Prasetyo, statistisi ahli madya BPS DKI Jakarta sekaligus ketua tim sensus, menjelaskan bahwa pendataan yang memanfaatkan data register dan kerja sama dengan berbagai lembaga berlangsung sejak Juni hingga akhir Agustus 2026. Rentang tersebut mencakup sekitar dua setengah bulan, ketika petugas menghimpun informasi usaha untuk memperbarui gambaran kegiatan ekonomi di wilayah ibu kota.

Data register dan koordinasi antarlembaga menjadi bagian dari upaya memperoleh informasi awal serta mendukung proses pencacahan. Dalam pelaksanaannya, pegawai BPS turut mengawasi kegiatan pengumpulan data. Pengawasan diperlukan agar proses di lapangan berjalan sesuai prosedur, sekaligus membantu memastikan bahwa informasi yang tercatat dapat digunakan dengan baik. Peran pengawas juga penting untuk memantau perkembangan pendataan dan menindaklanjuti kendala yang ditemukan selama kunjungan ke pelaku usaha.

Setelah tahap pengumpulan utama, BPS melanjutkan pemeriksaan melalui kunjungan ulang atau revisit. Petugas organik BPS melakukan kunjungan kembali untuk mendukung kualitas data, termasuk memastikan kelengkapan informasi dan menindaklanjuti hal-hal yang perlu dikonfirmasi. Langkah ini memberi kesempatan untuk memperbaiki atau melengkapi catatan apabila masih terdapat jawaban yang belum memadai. Dengan demikian, capaian jumlah usaha yang telah didata tidak menjadi satu-satunya perhatian; ketepatan dan konsistensi informasi juga tetap diperiksa.

Agenda revisit masih berlangsung hingga 31 Oktober 2026. Periode tambahan ini memberi ruang bagi petugas untuk menuntaskan pengecekan di lapangan setelah pengumpulan data utama berakhir pada akhir Agustus. Pengawasan pegawai BPS dan kunjungan ulang petugas organik merupakan bagian dari rangkaian pengendalian mutu sensus. Keduanya membantu menjaga agar data yang terkumpul lebih lengkap dan dapat menggambarkan kondisi usaha secara lebih andal. Bagi pelaku usaha yang dikunjungi kembali, proses tersebut merupakan tindak lanjut pendataan, bukan kegiatan sensus yang terpisah. Melalui tahapan lanjutan ini, BPS berupaya memastikan hasil pencatatan layak menjadi dasar penyusunan informasi ekonomi yang akurat bagi Jakarta.

Kadarmanto berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi landasan yang kuat bagi pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Data yang terhimpun diharapkan memberi gambaran menyeluruh mengenai kondisi serta karakteristik usaha, sehingga kebijakan dapat disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Bagi pelaku usaha, informasi tersebut juga dapat membantu menentukan arah investasi, membaca peluang, dan merancang strategi pengembangan yang lebih terukur.

Pemanfaatan data sensus dinilai penting untuk memperkuat daya saing ekonomi, baik di tingkat Jakarta maupun nasional. Dengan memahami sebaran kegiatan usaha, skala operasional, dan tantangan yang dihadapi berbagai sektor, pemerintah dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Pada saat yang sama, dunia usaha dan investor memperoleh dasar informasi untuk mempertimbangkan ekspansi serta mengidentifikasi bidang yang memiliki potensi pertumbuhan. Ketersediaan data yang akurat turut mendukung perencanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung pendataan tersebut sebagai salah satu dasar penyusunan kebijakan ekonomi. Hasilnya dapat membantu pemerintah daerah mendorong peningkatan investasi, memperluas penciptaan lapangan kerja, dan mengembangkan UMKM sesuai kondisi serta kebutuhan masing-masing kelompok usaha. Informasi yang lebih lengkap juga dapat digunakan untuk menyelaraskan program pembangunan, termasuk upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Dukungan terhadap sensus sekaligus mencerminkan pentingnya data yang konsisten dalam menentukan prioritas dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai sensus memiliki posisi strategis, mengingat kontribusi Jakarta mencapai 16,67 persen terhadap perekonomian nasional. Karena bobot tersebut, pemahaman yang tepat mengenai aktivitas ekonomi di ibu kota berpengaruh pada perumusan arah pembangunan yang lebih luas. Hasil pendataan direncanakan mendukung berbagai program, mulai dari perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan hingga pengembangan usaha serta penciptaan lapangan kerja.

Baca juga: Pesan Ketua Dewan Ekonomi Nasional : Berikan Keteladanan dan Loyalitas | Panglima TNI Kunjungi ITS Giuseppe Garibaldi di Jakarta | Rudal Mistral dan Stinger Siap Hadapi Target Udara di SGS 2026