Bogor | Pemerintah Prancis meminta empat operator telekomunikasi utama menyiapkan kemungkinan pembatasan sementara akses ke sejumlah platform media sosial apabila demonstrasi mendatang berlangsung ricuh. Operator yang menerima permintaan tersebut adalah Orange, SFR, Free, dan Bouygues Telecom. Layanan yang disebut dalam rencana antisipasi itu mencakup TikTok, Instagram, Snapchat, dan X.
Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu mengirim surat kepada perwakilan keempat operator pada Kamis, 22 Oktober 2026. Langkah itu dilakukan menjelang demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Melalui surat tersebut, pemerintah meminta perusahaan telekomunikasi bersiap menghadapi kemungkinan pembatasan akses jika situasi di lapangan memburuk.
Permintaan itu berkaitan dengan skenario ketika penggunaan platform digital dinilai berpotensi memperburuk kericuhan atau menghambat penanganan keadaan. Media sosial dapat menjadi sarana penyebaran informasi secara cepat, termasuk kabar mengenai lokasi dan perkembangan demonstrasi. Namun, keterangan mengenai rencana kesiapan operator tidak dengan sendirinya berarti bahwa seluruh layanan akan dihentikan atau akses pengguna sudah dibatasi.
Penting untuk membedakan langkah persiapan tersebut dari keputusan pemblokiran yang benar-benar diterapkan. Pemerintah meminta operator menyiapkan kemungkinan tindakan, bukan mengumumkan bahwa TikTok, Instagram, Snapchat, atau X telah diblokir di Prancis. Pembatasan hanya disebut sebagai opsi sementara yang dapat dipertimbangkan apabila demonstrasi berlangsung ricuh. Dengan demikian, akses terhadap platform-platform itu tetap perlu dipahami berdasarkan situasi dan keputusan resmi yang berlaku, bukan semata-mata karena adanya surat kepada operator.
Permintaan tersebut menempatkan perusahaan telekomunikasi dalam posisi untuk bersiap menindaklanjuti arahan apabila diperlukan. Meski demikian, rincian seperti durasi, cakupan wilayah, serta mekanisme penerapan pembatasan tidak dapat disimpulkan hanya dari informasi mengenai surat itu. Karena itu, laporan ini menggambarkan langkah antisipasi pemerintah menjelang aksi, bukan bukti bahwa pembatasan telah diberlakukan. Perkembangan selanjutnya bergantung pada kondisi demonstrasi dan keputusan yang diambil pihak berwenang.
Rencana yang dibicarakan pemerintah Prancis disebut memiliki cakupan terbatas. Pembatasan tidak dimaksudkan berlaku secara menyeluruh bagi seluruh pengguna maupun di semua tempat. Sebagaimana disampaikan dalam laporan, penerapannya diarahkan hanya pada ponsel dan wilayah tertentu. Dengan batasan tersebut, kebijakan akan menyasar penggunaan perangkat di area yang dinilai relevan, bukan membatasi akses media sosial secara umum di seluruh negeri. Penjelasan mengenai cakupan ini penting untuk membedakan usulan tersebut dari larangan nasional yang berlaku tanpa melihat lokasi atau jenis perangkat yang digunakan. Namun, laporan tidak menyebutkan rincian teknis tentang bagaimana pembatasan itu akan diterapkan.
Fokus pada ponsel dan area tertentu menunjukkan bahwa rencana tersebut dirancang untuk kondisi yang lebih spesifik. Pembatasan yang dibahas berkaitan dengan penggunaan media sosial melalui perangkat seluler di wilayah yang masuk dalam cakupan kebijakan. Karena laporan hanya menyampaikan batasan secara umum, belum ada dasar untuk menyebutkan nama lokasi, luas wilayah, jenis layanan yang akan dibatasi, atau berapa lama langkah itu mungkin berlaku. Hal yang dapat ditegaskan adalah bahwa rencana tersebut tidak digambarkan sebagai pembatasan terhadap semua perangkat atau seluruh wilayah. Cakupan akhirnya tetap bergantung pada ketentuan yang kelak ditetapkan pemerintah.
Pertimbangan pemerintah dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kekerasan seperti yang berlangsung dalam demonstrasi pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Hubungan itu disampaikan sebagai alasan yang mendasari pembahasan langkah pembatasan, bukan sebagai keterangan bahwa kebijakan telah diberlakukan. Dengan demikian, rencana tersebut bersifat terbatas dan dikaitkan dengan antisipasi terhadap kemungkinan situasi serupa. Laporan tidak memberikan rincian tambahan mengenai lokasi demonstrasi, bentuk kekerasan, ataupun dampak aksi tersebut, sehingga aspek-aspek itu tidak dapat dipastikan dari informasi yang tersedia. Untuk saat ini, inti rencana yang dilaporkan adalah pembatasan media sosial melalui ponsel di wilayah tertentu, dengan pertimbangan risiko kekerasan pada demonstrasi.
Menjelang demonstrasi yang diperkirakan berlangsung ricuh, anggota kabinet pimpinan Sébastien Lecornu dan direktur hukum dari sejumlah operator telekomunikasi dikabarkan mengadakan pertemuan secara daring. Pertemuan tersebut disebut membahas rencana pemerintah agar operator bersiap membatasi akses ke media sosial ketika situasi demonstrasi memanas. Informasi mengenai pertemuan itu menempatkan pembahasan dalam konteks persiapan sebelum aksi, bukan sebagai bukti bahwa pembatasan telah diberlakukan. Isu utamanya adalah kemungkinan permintaan kepada perusahaan untuk mengambil langkah pada layanan digital selama kerusuhan. Dengan demikian, kabar mengenai pertemuan dan rencana yang dibicarakan perlu dibedakan dari keputusan operasional masing-masing operator, yang dalam laporan disebut belum menyatakan kesediaan untuk melaksanakannya.
Permintaan pemerintah, sebagaimana dibahas dalam pertemuan tersebut, berkenaan dengan kesiapan membatasi media sosial menjelang atau selama demonstrasi. Namun, respons operator yang hadir dilaporkan berbeda: mereka menyampaikan keberatan terhadap rencana penerapan pembatasan itu. Perusahaan-perusahaan tersebut menilai bahwa mereka tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan pembatasan dalam waktu singkat. Penilaian itu merupakan tanggapan dari pihak operator, bukan bagian dari permintaan pemerintah. Karena itu, rencana yang dibahas tidak dapat disamakan dengan tindakan yang sudah disepakati atau dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi. Keterangan mengenai keberatan dan keterbatasan waktu ini memperlihatkan adanya perbedaan langkah yang diinginkan pemerintah dan kemampuan yang dinyatakan operator.
Dalam pemberitaan mengenai pertemuan daring tersebut, kedua hal itu perlu ditempatkan secara terpisah. Di satu sisi, anggota kabinet Lecornu dikabarkan membicarakan rencana agar operator membatasi akses ke media sosial saat demonstrasi ricuh. Di sisi lain, para operator menyatakan keberatan dan menilai penerapannya dalam waktu singkat tidak dapat mereka lakukan. Tidak ada dasar dalam informasi yang disampaikan untuk menyebut bahwa perusahaan telah menyetujui permintaan tersebut, ataupun bahwa akses media sosial telah dibatasi sebagai tindak lanjut pertemuan. Yang diketahui adalah adanya pembahasan sebelum demonstrasi, disertai respons perusahaan mengenai kapasitas pelaksanaan. Perbedaan usulan pemerintah dan tanggapan operator menjadi inti dari kabar tersebut, tanpa memastikan adanya tindakan pembatasan aktual.
Pengalaman Prancis membatasi TikTok di Kaledonia Baru menjadi salah satu catatan kebijakan yang relevan dalam pembahasan pengaturan media sosial saat terjadi kerusuhan. Pada Mei 2024, setelah protes dan bentrokan meluas di wilayah Pasifik tersebut, pemerintah Prancis membatasi akses ke platform itu. Langkah tersebut berlangsung ketika pemerintah menetapkan keadaan darurat dan berupaya meredakan kekerasan yang muncul di tengah penolakan terhadap perubahan aturan pemilu setempat.
Pemerintah saat itu menyatakan bahwa pembatasan diperlukan untuk menjaga ketertiban umum. TikTok dipandang berpotensi menjadi saluran penyebaran konten yang dapat memperbesar ketegangan dan mendorong aksi kekerasan. Kebijakan itu menjadi sorotan karena menyasar akses ke sebuah platform secara luas, bukan hanya konten atau akun tertentu. Perdebatan yang muncul mencakup dasar hukum tindakan tersebut, proporsionalitasnya, serta dampaknya terhadap kebebasan berekspresi dan akses warga terhadap informasi.
Pembatasan tersebut kemudian diperiksa melalui jalur hukum. Pada 2025, Dewan Negara Prancis membatalkan keputusan pemerintah untuk membatasi akses TikTok di Kaledonia Baru. Dalam penilaian atas kebijakan itu, pengadilan administratif tertinggi Prancis menyoroti persoalan legalitas dan syarat yang harus dipenuhi untuk memberlakukan pembatasan semacam itu. Putusan tersebut menandai berakhirnya langkah pembatasan yang diterapkan pada 2024 di wilayah itu.
Rangkaian peristiwa ini memberikan gambaran tentang bagaimana tindakan pemerintah terhadap platform digital dapat diuji setelah diterapkan dalam situasi krisis. Kebijakan pada 2024 muncul dalam konteks kerusuhan dan keadaan darurat, sementara putusan pada 2025 menunjukkan bahwa tindakan pembatasan tetap dapat diperiksa dari sisi hukum.
