Jakarta | Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menekankan pentingnya menyelaraskan program kepemudaan dan keolahragaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pesan itu disampaikan dalam Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan yang berlangsung di Jakarta pada 15 Oktober 2026. Menurutnya, keselarasan diperlukan agar arah kebijakan nasional dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Dengan koordinasi yang baik, pemerintah dapat mengurangi tumpang tindih kegiatan sekaligus memperluas manfaat program bagi pemuda, atlet, dan komunitas olahraga.
Sinkronisasi tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan sasaran dan kerangka kebijakan, sedangkan pemerintah daerah memahami kondisi, potensi, serta tantangan setempat. Karena itu, komunikasi antarlembaga dan pertukaran data perlu berjalan secara konsisten. Program yang dirancang tanpa mempertimbangkan kapasitas daerah berisiko sulit dijalankan, sementara inisiatif lokal yang tidak terhubung dengan prioritas nasional dapat kehilangan dukungan atau keberlanjutan. Penyelarasan memberi ruang untuk menghubungkan kedua tingkat kebijakan tersebut secara lebih terarah.
Dalam bidang kepemudaan, koordinasi dapat membantu memastikan kesempatan pengembangan keterampilan, partisipasi, dan kepemimpinan menjangkau kelompok muda di berbagai daerah. Di sektor olahraga, kerja bersama dapat memperkuat pembinaan atlet, kompetisi, serta pemanfaatan sarana olahraga. Erick juga menggarisbawahi perlunya memastikan fasilitas yang tersedia digunakan secara produktif dan memberi manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi aset yang kurang dimanfaatkan. Upaya tersebut dapat didukung melalui pemetaan kebutuhan, pengaturan jadwal dan akses, serta kerja sama dengan komunitas dan pengelola setempat.
Forum nasional itu menjadi ruang untuk mendorong kesamaan pemahaman mengenai transformasi kebijakan dan pembagian tanggung jawab. Kesepakatan mengenai tujuan, indikator, dan mekanisme pelaporan dapat membuat hasil program lebih mudah dipantau. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu meninjau pelaksanaan secara berkala agar kebijakan dapat disesuaikan ketika menghadapi kendala atau perubahan kebutuhan. Dengan demikian, sinkronisasi bukan hanya agenda administratif, melainkan dasar untuk meningkatkan efektivitas layanan kepemudaan dan olahraga. Pendekatan yang terkoordinasi diharapkan membantu memastikan sumber daya publik digunakan secara tepat, serta manfaatnya dirasakan lebih merata oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
Erick Thohir menekankan bahwa pembangunan fasilitas olahraga perlu berangkat dari perencanaan yang matang dan tujuan yang jelas. Keputusan membangun tidak semestinya hanya didorong oleh keinginan menghadirkan bangunan baru atau mengejar jumlah venue. Sejak tahap awal, pemerintah dan pihak terkait perlu menentukan siapa yang akan menggunakan fasilitas tersebut, kegiatan apa yang akan ditunjang, serta manfaat apa yang ingin dicapai. Perencanaan semacam ini membantu memastikan setiap investasi menjawab kebutuhan nyata dan memiliki arah pemanfaatan yang terukur.
Kebutuhan masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam menentukan lokasi, jenis, kapasitas, dan rancangan fasilitas. Wilayah dengan kebutuhan lapangan olahraga sehari-hari, misalnya, mungkin memerlukan ruang yang mudah diakses warga, bukan semata arena besar untuk pertandingan tertentu. Masukan dari komunitas, atlet, pengelola, dan pemerintah setempat dapat membantu memetakan kebutuhan tersebut. Dengan memahami kondisi pengguna, fasilitas dapat dirancang agar inklusif, sesuai kebiasaan berolahraga masyarakat, dan dapat digunakan oleh beragam kelompok, termasuk anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, serta warga lanjut usia.
Fasilitas yang dibangun tanpa mempertimbangkan pola penggunaan berisiko kurang dimanfaatkan setelah diresmikan. Karena itu, perencanaan juga perlu mencakup operasional, pemeliharaan, akses transportasi, jadwal pemakaian, dan pengelola yang bertanggung jawab. Aspek-aspek tersebut menentukan apakah masyarakat benar-benar dapat menggunakan sarana olahraga secara rutin dan aman. Tujuan pembangunan sebaiknya diterjemahkan menjadi ukuran manfaat yang dapat dievaluasi, seperti keterjangkauan akses, tingkat pemakaian, dukungan bagi pembinaan atlet, atau tersedianya ruang aktivitas bagi warga.
Pendekatan berbasis kebutuhan membantu menghubungkan pembangunan fisik dengan program olahraga yang lebih luas. Venue tidak berdiri sendiri, melainkan perlu disinkronkan dengan kegiatan masyarakat, pembinaan, kompetisi, dan layanan yang tersedia di sekitarnya. Dengan demikian, keberhasilan tidak hanya dinilai dari selesainya konstruksi, tetapi juga dari relevansi fasilitas terhadap pengguna dan keberlanjutan pemanfaatannya. Penekanan Erick tersebut mengingatkan bahwa setiap proyek semestinya memiliki alasan yang kuat, sasaran penerima manfaat yang jelas, serta rencana agar sarana tetap berfungsi setelah pembangunan selesai. Prinsip ini mendorong penggunaan sumber daya secara lebih tepat dan menjadikan fasilitas olahraga sebagai ruang publik yang hidup, bukan sekadar bangunan yang sesekali digunakan.
Pertemuan tematik setiap bulan menjadi salah satu langkah Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memperkuat koordinasi dengan dinas pemuda dan olahraga di daerah. Forum berkala ini memberi ruang bagi pemerintah pusat dan daerah untuk membahas isu kepemudaan maupun keolahragaan secara lebih terarah. Dengan agenda yang berfokus pada tema tertentu, pembahasan diharapkan tidak berhenti pada pertukaran informasi umum, tetapi dapat mengidentifikasi kebutuhan, kendala, dan peluang kerja sama yang relevan di wilayah masing-masing.
Melalui pertemuan tersebut, dinas daerah dapat menyampaikan kondisi pelaksanaan program, termasuk tantangan dalam menjangkau masyarakat dan mengoptimalkan fasilitas yang tersedia. Informasi dari daerah menjadi bahan penting bagi kementerian untuk memahami perbedaan kebutuhan ant wilayah, sekaligus menyelaraskan dukungan dengan prioritas nasional. Sebaliknya, pemerintah pusat dapat menjelaskan arah kebijakan dan program yang sedang dikembangkan, sehingga pelaksana di daerah memiliki pemahaman yang lebih jelas mengenai tujuan, sasaran, serta ruang koordinasi yang dapat dimanfaatkan.
Ritme bulanan juga memungkinkan tindak lanjut dibahas secara berkelanjutan. Masukan yang muncul dalam satu pertemuan dapat ditinjau kembali pada agenda berikutnya, sehingga koordinasi tidak hanya berlangsung sesaat. Setiap pihak dapat mengidentifikasi hal yang perlu diselesaikan, pihak yang perlu dilibatkan, dan bentuk komunikasi yang dibutuhkan. Pendekatan ini berpotensi membantu mengurangi kesenjangan informasi pusat dan daerah, serta mendorong program kepemudaan dan olahraga dirancang dengan mempertimbangkan kondisi pelaksanaan secara lebih nyata.
Fokus tematik membuat forum dapat menyesuaikan pembahasan dengan isu yang sedang menjadi perhatian, tanpa melepaskan tujuan bersama. Dinas daerah memperoleh kesempatan untuk berbagi praktik dan pengalaman, sementara kementerian dapat menangkap pola kebutuhan yang muncul di berbagai wilayah. Koordinasi semacam ini penting agar inisiatif tidak berjalan sendiri-sendiri dan sumber daya dapat diarahkan secara lebih selaras. Dengan komunikasi rutin, hubungan kerja pusat dan daerah dapat diperkuat, sehingga pelaksanaan program kepemudaan dan keolahragaan memiliki landasan koordinasi yang lebih konsisten.
Rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk mengadakan forum konsultasi nasional setiap tahun menjadi salah satu bentuk koordinasi yang dapat mendukung sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Forum berkala ini menegaskan bahwa penyelarasan program tidak cukup dilakukan melalui kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat. Komunikasi yang teratur juga diperlukan agar arah kebijakan dapat dipahami dan dipertimbangkan secara selaras dalam pelaksanaannya di daerah. Dengan menjadikan konsultasi sebagai agenda tahunan, Kemenpora menunjukkan pentingnya menjaga ruang koordinasi secara berkelanjutan, bukan hanya mengandalkan komunikasi sesaat ketika suatu program sedang dijalankan.
Forum tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari upaya membangun kesamaan arah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sinkronisasi diperlukan agar kebijakan dan program di bidang kepemudaan serta olahraga memiliki keterhubungan, sekaligus memperhatikan konteks pelaksanaan di berbagai daerah. Rencana konsultasi tahunan memberi kerangka bagi koordinasi yang berulang, sehingga hubungan kerja antartingkat pemerintahan dapat terus dipelihara. Pendekatan ini sejalan dengan pesan bahwa program dan pemanfaatan fasilitas olahraga perlu didukung oleh kebijakan yang terkoordinasi. Tanpa penyelarasan, arah program pusat berisiko tidak terhubung secara optimal dengan kebutuhan dan pelaksanaan di daerah.
Penekanan pada forum konsultasi nasional setiap tahun.
Baca juga: Panglima TNI: Olahraga Bentuk Karakter dan Semangat Pantang Menyerah | Olahraga Bersama Pererat Persahabatan Prajurit TNI dan Negara Sahabat di SGS 2026 | FFPM 2026 Konsolidasikan Strategi Penguatan Fasilitas Produksi Migas
