Jakarta | Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak dapat langsung menerapkan metode prasmanan dalam penyajian Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah. Sebelum memilih cara penyajian tersebut, SPPG harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pihak sekolah. Ketentuan ini menempatkan kesiapan dan kesediaan sekolah sebagai pertimbangan awal, bukan sekadar urusan teknis dapur penyedia makanan.
Persetujuan yang dimaksud perlu melibatkan berbagai unsur di lingkungan sekolah. Kepala sekolah, guru, wali murid, dan siswa perlu diajak berkomunikasi agar keputusan mencerminkan kondisi serta kebutuhan penerima manfaat. Pelibatan mereka juga memberi ruang untuk membahas bagaimana prasmanan akan dijalankan, termasuk kesiapan dalam pengaturan waktu, tempat, dan alur siswa saat mengambil makanan. Dengan demikian, pilihan metode pelayanan tidak ditentukan sepihak oleh SPPG.
Sudaryono menjelaskan bahwa dapur MBG berada dalam kewenangan BGN, sementara sekolah bukan bagian dari kewenangan lembaga tersebut. Perbedaan kewenangan itu menjadi alasan penting untuk memastikan sekolah bersedia sebelum prasmanan diterapkan. BGN mengelola layanan penyediaan makanan melalui dapur, tetapi keputusan mengenai penerimaan dan pelaksanaan metode di lingkungan sekolah perlu memperhatikan pihak yang mengelola kegiatan pendidikan sehari-hari. Koordinasi diperlukan agar pelaksanaan program tidak mengabaikan aturan maupun situasi setempat.
Penegasan tersebut disampaikan Sudaryono di Jakarta pada Jumat. Bagi SPPG yang mempertimbangkan prasmanan, langkah awalnya adalah membangun komunikasi dengan sekolah dan memperoleh persetujuan dari unsur terkait. Jika sekolah belum menyatakan kesediaan, metode itu belum semestinya diberlakukan di lokasi tersebut. Pendekatan ini membantu memastikan penyajian MBG berlangsung dengan dukungan pihak sekolah dan mempertimbangkan suara guru, wali murid, serta siswa. Persetujuan bersama juga menjadi dasar koordinasi yang lebih jelas penyedia layanan dan sekolah sebelum pelaksanaan dimulai.
Sudaryono menegaskan bahwa penerapan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan model prasmanan tidak dimaksudkan untuk menambah beban sekolah maupun guru. Model ini dipilih sebagai salah satu cara penyajian makanan, bukan sebagai alasan untuk mengalihkan tanggung jawab program kepada tenaga pendidik. Karena itu, pelaksanaan MBG prasmanan perlu dipahami sebagai bagian dari upaya menyediakan makanan bergizi bagi anak, dengan tetap memperhatikan kesiapan dan persetujuan pihak sekolah.
Selain mendukung pemenuhan gizi, penyajian prasmanan diharapkan dapat menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya kebiasaan makan sehat. Anak-anak dapat mengenal makanan yang disediakan dan memahami bahwa asupan bergizi merupakan bagian penting dari keseharian. Nilai edukatif tersebut menjadi manfaat tambahan dari program, bukan tuntutan agar guru menjalankan tugas khusus atau mengambil peran di luar kegiatan pendidikan mereka. Penegasan ini penting agar tujuan peningkatan kualitas gizi tetap sejalan dengan kenyamanan sekolah.
Persetujuan sekolah menjadi dasar untuk menjalankan metode prasmanan. Dengan demikian, sekolah yang tidak bersedia menggunakan model tersebut tetap dapat menerima layanan MBG melalui metode penyajian lain yang tersedia. Pilihan ini memberi ruang bagi kondisi dan pertimbangan masing-masing sekolah, tanpa mengurangi tujuan utama program dalam mendukung kebutuhan gizi anak. Model prasmanan bukan satu-satunya cara untuk menyalurkan makanan, sehingga penolakan terhadap cara penyajian itu tidak berarti sekolah kehilangan akses terhadap layanan.
Penjelasan Sudaryono menempatkan prasmanan sebagai pilihan yang dapat diterapkan apabila sekolah menyetujuinya, bukan sebagai kewajiban yang harus diterima semua satuan pendidikan. Pendekatan ini juga menegaskan bahwa dukungan terhadap gizi anak dapat dilakukan melalui cara penyajian yang sesuai dengan kondisi sekolah. Dengan pilihan metode yang tersedia, program tetap dapat berjalan tanpa menjadikan guru sebagai pihak yang dibebani tanggung jawab tambahan. Sekolah dapat mempertimbangkan model yang paling sesuai, sementara sasaran peningkatan gizi dan edukasi makan sehat tetap menjadi perhatian.
Sudaryono menyampaikan bahwa ketertarikan sekolah terhadap pola penyajian prasmanan muncul setelah mereka melihat langsung respons siswa. Dalam pengalaman yang ia paparkan, siswa tampak lebih senang ketika makanan disajikan dengan cara tersebut, sementara hidangan yang tersedia juga lebih cepat habis. Pengamatan itu membuat sejumlah sekolah tertarik mengadaptasi prasmanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, minat sekolah tidak serta-merta menjadi izin bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk langsung membuka layanan serupa.
BGN menetapkan tahapan yang harus dipenuhi sebelum SPPG menerapkan sistem prasmanan. SPPG perlu mendaftar kepada BGN, mengikuti pelatihan yang ditentukan, dan menjalani pemeriksaan kesiapan. Penerapan baru dapat dilakukan setelah SPPG dinilai siap serta memperoleh persetujuan. Dengan mekanisme ini, keputusan tidak hanya didasarkan pada keinginan sekolah atau pengelola, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan operasional dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pelatihan diharapkan membantu petugas memahami tata cara penyajian dan pengelolaan makanan secara benar.
Proses pendaftaran dan pembekalan tersebut juga mendukung upaya BGN menjaga keseragaman standar di berbagai daerah. Tanpa pedoman dan pemeriksaan yang sama, pelaksanaan prasmanan berisiko berbeda-beda satu lokasi dan lokasi lainnya. Karena itu, kesiapan setiap SPPG perlu dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku, bukan semata-mata karena model tersebut terlihat berhasil di sekolah tertentu. Standar yang konsisten dapat membantu memastikan layanan berjalan teratur, sekaligus memberi kejelasan mengenai tanggung jawab petugas dalam penyediaan makanan.
Kelengkapan peralatan menjadi bagian penting dari penilaian kesiapan. Peralatan SPPG harus memadai dan sesuai dengan standar operasional prosedur, termasuk untuk mendukung penanganan serta penyajian pangan secara aman. Prasmanan yang dilakukan tanpa pengaturan, perlengkapan, dan pengawasan yang tepat dapat menimbulkan masalah keamanan pangan. Oleh sebab itu, ketertarikan sekolah perlu diikuti persiapan yang cermat. Persetujuan BGN, pelatihan, dan pemenuhan standar dimaksudkan agar manfaat pola penyajian tersebut dapat dirasakan tanpa mengabaikan kualitas dan keamanan makanan bagi siswa.
Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan MBG dengan pola prasmanan pada akhir 2026. Target tersebut menggambarkan rencana perluasan layanan dari lokasi percontohan menuju ribuan unit pelaksana. Dalam perkembangan yang dilaporkan, BGN menyebut bahwa hingga Jumat, 14/10, sudah terdapat percontohan di 66 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Angka itu menjadi gambaran jumlah lokasi yang telah menjalankan uji coba, sementara sasaran 5.000 SPPG merupakan target untuk akhir 2026.
Perbandingan 66 lokasi percontohan dan target 5.000 unit menunjukkan skala perluasan yang direncanakan. Namun, angka tersebut perlu dibaca sesuai konteksnya: 66 SPPG merujuk pada pelaksanaan percontohan yang telah disebutkan BGN, sedangkan 5.000 SPPG merupakan sasaran mendatang. Informasi yang tersedia tidak merinci tahapan penambahan lokasi, jadwal per wilayah, ataupun jumlah SPPG yang akan bergabung pada setiap periode. Karena itu, perkembangan berikutnya dapat dipantau dengan melihat pembaruan resmi mengenai pelaksanaan dan capaian target.
Cakupan percontohan yang tersebar di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa uji coba tidak terbatas pada satu wilayah saja. Meski demikian, keterangan tersebut tidak menyebutkan daftar daerah maupun rincian jumlah SPPG pada masing-masing wilayah. Jumlah lokasi, cakupan geografis, dan tenggat perluasan merupakan unsur berbeda yang membantu pembaca memahami perkembangan program tanpa mencampur data yang telah dilaporkan dengan rencana ke depan. Penyebutan secara terpisah juga menjaga agar angka percontohan tidak disalahartikan sebagai capaian keseluruhan dari target nasional.
Dengan demikian, perkembangan yang tercatat saat ini adalah adanya percontohan MBG prasmanan di 66 SPPG, sementara BGN menetapkan sasaran 5.000 SPPG menjalankan pola tersebut pada akhir 2026. Perbedaan jumlah saat ini dan target mendatang menandai agenda perluasan yang masih harus dicapai.
Baca juga: Polres Pasaman Barat tetapkan 5 tersangka pemerkosa warga disabilitas | Pemkot Tangerang keluarkan SE jemput anak sekolah pada 27–28 Agustus
