KOTA JAYAPURA, PAPUA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong penyesuaian sekaligus penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Langkah tersebut dinilai penting karena alokasi yang tersedia saat ini masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan di lapangan. Keterbatasan pasokan berpotensi memengaruhi aktivitas masyarakat, pelayanan distribusi, serta kelancaran berbagai kegiatan ekonomi di wilayah Papua.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua, Karsudi, menyampaikan harapan itu di Jayapura pada Senin. Menurutnya, kebutuhan BBM subsidi terus meningkat seiring dengan aktivitas masyarakat dan perkembangan pembangunan di sejumlah daerah. Karena itu, pemerintah daerah memandang perlu adanya evaluasi terhadap kuota yang telah ditetapkan agar penyalurannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan aktual di lapangan.
Tambahan kuota tersebut diharapkan dapat mendukung konsumsi masyarakat, terutama bagi kelompok yang masih bergantung pada BBM bersubsidi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Ketersediaan pasokan yang memadai juga diperlukan untuk menjaga kelancaran transportasi dan distribusi barang, mengingat karakteristik geografis Papua membuat proses pengiriman membutuhkan perencanaan serta dukungan energi yang lebih besar.
Selain memenuhi kebutuhan rumah tangga dan transportasi, penyesuaian kuota diharapkan mampu menunjang sektor industri yang beroperasi di Papua. Pasokan BBM yang cukup menjadi salah satu unsur penting bagi kegiatan produksi, mobilitas peralatan, dan distribusi hasil usaha. Pemerintah provinsi juga menilai kebutuhan energi harus memperhitungkan pelaksanaan proyek strategis nasional, yang membutuhkan dukungan logistik dan operasional secara berkelanjutan.
Permintaan penambahan ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah pasokan, tetapi juga dengan upaya memastikan distribusi BBM subsidi berlangsung tepat sasaran. Koordinasi pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta pihak terkait diperlukan untuk mengkaji kebutuhan setiap wilayah secara lebih akurat. Dengan penyesuaian berdasarkan data dan kondisi lapangan, alokasi BBM diharapkan dapat mendukung masyarakat sekaligus memperlancar agenda pembangunan di Papua.
Berdasarkan informasi dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), alokasi BBM subsidi di Papua mencakup tiga jenis bahan bakar, yaitu minyak solar, minyak tanah, dan pertalite. Total kuota yang disebutkan mencapai 44.396 kiloliter minyak solar, 40.804 kiloliter minyak tanah, serta 118.542 kiloliter pertalite. Angka tersebut menjadi gambaran mengenai volume BBM subsidi yang disiapkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan berbagai aktivitas pembangunan di wilayah Papua.
Dari rincian yang tersedia, Kota Jayapura menerima alokasi terbesar untuk ketiga jenis BBM tersebut. Wilayah ini memperoleh 29.573 kiloliter minyak solar, 18.988 kiloliter minyak tanah, dan 58.676 kiloliter pertalite. Besarnya alokasi tersebut menunjukkan posisi Kota Jayapura sebagai salah satu pusat aktivitas masyarakat, pemerintahan, perdagangan, serta mobilitas yang memerlukan dukungan pasokan energi secara memadai.
Selain Kota Jayapura, Kabupaten Biak Numfor juga mendapatkan alokasi BBM subsidi dengan jumlah yang telah ditetapkan. Alokasinya terdiri atas 5.006 kiloliter minyak solar, 5.162 kiloliter minyak tanah, dan 15.102 kiloliter pertalite. Ketiga komponen tersebut mencerminkan pembagian kuota untuk memenuhi kebutuhan transportasi, rumah tangga, dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Biak Numfor.
Sementara itu, Kabupaten Jayapura memperoleh 5.522 kiloliter minyak solar, 6.829 kiloliter minyak tanah, dan 18.613 kiloliter pertalite. Data dari BPH Migas ini memperlihatkan perbedaan kuota antardaerah berdasarkan kebutuhan yang telah diperhitungkan. Rincian tersebut sekaligus menjadi dasar penting dalam pembahasan penyesuaian kuota, agar penyaluran BBM subsidi dapat mendukung kebutuhan masyarakat secara lebih tepat dan menunjang kelancaran pembangunan di Papua.
Karsudi menyampaikan bahwa penyesuaian kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi diperlukan untuk mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat di Papua. Kebutuhan tersebut terus meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan yang beroperasi, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan yang digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan dan perekonomian. Pertumbuhan kendaraan membuat penggunaan BBM di sejumlah wilayah mengalami perubahan dibandingkan kondisi sebelumnya. Karena itu, alokasi yang telah ditetapkan perlu ditinjau agar dapat mencerminkan kebutuhan aktual di lapangan.
Selain pertambahan kendaraan, peningkatan aktivitas masyarakat juga menjadi faktor yang memengaruhi kebutuhan BBM. Mobilitas masyarakat, kegiatan pelayanan, serta aktivitas ekonomi memerlukan ketersediaan BBM yang memadai dan berkesinambungan. Menurut Karsudi, perubahan kondisi tersebut perlu diikuti dengan penyesuaian alokasi, sehingga pasokan dapat memenuhi kebutuhan pada titik-titik penyaluran. Penyesuaian itu diharapkan tetap memperhatikan ketentuan penyaluran, termasuk kesesuaian penerima, volume, dan peruntukan BBM subsidi.
Pemerintah Provinsi Papua berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengupayakan penambahan kuota sekaligus memastikan penyaluran BBM berlangsung sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Koordinasi tersebut berkaitan dengan pemetaan kebutuhan di lapangan serta penyelarasan alokasi dengan kondisi setiap wilayah. Ketersediaan BBM juga diperlukan untuk mendukung sektor industri yang menjalankan kegiatan operasional di Papua. Di samping itu, pasokan yang memadai menjadi bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional, yang membutuhkan kelancaran mobilitas dan kegiatan operasional sesuai kebutuhan proyek.
Selain mengusulkan penyesuaian dan tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan langkah penguatan infrastruktur distribusi. Upaya ini dipandang penting untuk memastikan ketersediaan BBM dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata, terutama di wilayah yang memiliki kebutuhan tinggi dan menghadapi tantangan dalam penyaluran. Penguatan distribusi juga diarahkan untuk mendukung kegiatan pembangunan yang membutuhkan pasokan BBM secara berkelanjutan.
Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait guna menjaga kelancaran penyaluran BBM di Papua. Koordinasi tersebut mencakup pembahasan mengenai kebutuhan masyarakat, aktivitas sektor pembangunan, serta dukungan terhadap kelancaran distribusi dari titik penyaluran hingga pengguna akhir. Dengan kerja sama antarlembaga dan pihak terkait, pemerintah berharap hambatan dalam penyediaan maupun penyaluran BBM dapat diminimalkan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menata distribusi agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap wilayah.
Salah satu rencana yang disiapkan adalah pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Koya Koso. Fasilitas tersebut diarahkan untuk melayani kebutuhan solar bagi sektor industri, sehingga dapat membantu mendukung aktivitas usaha dan pembangunan yang memerlukan pasokan bahan bakar. Kehadiran SPBU itu diharapkan memperkuat jaringan penyaluran BBM serta mendekatkan layanan kepada pengguna yang membutuhkan solar untuk kegiatan operasionalnya.
Penguatan infrastruktur distribusi dan rencana pembangunan SPBU di Koya Koso merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua menyesuaikan ketersediaan serta penyaluran BBM dengan kebutuhan di daerah. Kebijakan tersebut berjalan berdampingan dengan usulan penyesuaian kuota, sehingga pemenuhan kebutuhan energi masyarakat dan sektor pembangunan dapat didukung melalui perencanaan distribusi yang lebih selaras dengan kondisi Papua.
