Jakarta | Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot menilai transformasi energi Indonesia berada di jalur yang tepat. Penilaian tersebut ia sampaikan dalam malam penganugerahan Penghargaan Energi Subroto 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Jumat malam, 23 Oktober. Pernyataan itu menempatkan arah transformasi energi sebagai hal utama yang disoroti dalam kesempatan tersebut. Yuliot mengaitkan jalannya transformasi dengan sejumlah tujuan yang hendak dicapai bagi negara dan masyarakat.
Tujuan yang ia sebut mencakup penguatan kedaulatan energi nasional. Dalam kerangka itu, transformasi energi dipandang sejalan dengan upaya menegaskan kemampuan Indonesia mengelola sektor energinya. Yuliot juga menyebut peningkatan nilai tambah di dalam negeri sebagai bagian dari tujuan tersebut. Dengan demikian, pembicaraan mengenai transformasi energi tidak hanya merujuk pada perubahan di sektor energi, tetapi juga pada nilai dan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh di dalam negeri.
Selain kedaulatan energi dan peningkatan nilai tambah, Yuliot menghubungkan transformasi energi dengan penciptaan lapangan kerja. Tujuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian manfaat yang ia kaitkan dengan perubahan arah energi nasional. Ia juga menyebut kesejahteraan masyarakat. Keempat hal itu—kedaulatan energi nasional, nilai tambah di dalam negeri, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat—menjadi sasaran yang disampaikan Yuliot dalam menjelaskan makna transformasi energi Indonesia.
Penilaian bahwa transformasi energi berada di jalur yang tepat disampaikan bersama pemaparan tujuan-tujuan tersebut. Pernyataan Yuliot dalam acara penghargaan di Jakarta itu menunjukkan hubungan yang ia tarik transformasi energi dan capaian yang diharapkan bagi Indonesia. Fokusnya mencakup kepentingan nasional, manfaat ekonomi yang tinggal di dalam negeri, kesempatan kerja, serta kesejahteraan masyarakat. Dengan menyebut tujuan-tujuan itu, ia menerangkan arah yang menurutnya sedang ditempuh transformasi energi Indonesia.
Capaian sektor minyak dan gas menjadi salah satu catatan penting dalam transformasi energi Indonesia. Yuliot menyampaikan bahwa target lifting minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 ditetapkan sebesar 605 ribu barel per hari. Pada pelaksanaannya, realisasi mencapai 605,3 ribu barel per hari, sehingga berada sedikit di atas sasaran yang telah ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa produksi minyak nasional mampu memenuhi target tahunan, meskipun selisihnya relatif terbatas. Angka tersebut juga memperlihatkan pentingnya menjaga kesinambungan upaya produksi agar sasaran yang disusun dalam perencanaan negara dapat diterjemahkan menjadi hasil nyata.
Menurut Yuliot, realisasi lifting tersebut tergolong signifikan karena menjadi capaian tertinggi dalam sembilan tahun terakhir. Pencapaian ini memberi gambaran mengenai perkembangan kinerja sektor hulu minyak dan gas, sekaligus menjadi tolok ukur bagi target berikutnya. Namun, keberhasilan melampaui sasaran pada 2025 tidak serta-merta menghilangkan tantangan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi. Pemerintah menetapkan target lifting minyak tahun ini sebesar 610 ribu barel per hari. Sasaran baru itu lebih tinggi daripada target APBN 2025 maupun realisasi yang dicapai, sehingga memerlukan ikhtiar berkelanjutan dari berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan produksi.
Yuliot juga menjelaskan bahwa target 610 ribu barel per hari belum tercapai karena masih terdapat kendala. Tanpa merinci bentuk kendala tersebut, pemerintah menempatkan pemenuhan sasaran sebagai ikhtiar bersama. Fokusnya adalah terus mengupayakan agar produksi dapat mencapai setidaknya batas minimal yang telah ditetapkan. Pendekatan ini menegaskan bahwa target lifting tidak hanya bergantung pada angka perencanaan, tetapi juga pada pelaksanaan upaya di lapangan dan kerja sama para pemangku kepentingan. Dengan capaian 605,3 ribu barel per hari pada 2025 sebagai pijakan, pemerintah tetap mendorong pencapaian target tahun ini, sembari mengakui bahwa tantangan yang ada perlu dihadapi agar sasaran produksi minyak nasional dapat dipenuhi.
Mulai Juli 2026, Indonesia menjalankan mandatori bahan bakar nabati biodiesel B50 sebagai bagian dari upaya memperluas pemanfaatan sumber energi domestik. Kebijakan ini meningkatkan porsi campuran biodiesel dalam bahan bakar yang digunakan masyarakat dan sektor usaha, sekaligus mendorong diversifikasi penggunaan energi. Menurut Yuliot, implementasi B50 mendiversifikasi penggunaan minyak bumi sekitar 310 ribu barel per hari. Angka tersebut menggambarkan besarnya peran kebijakan ini dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar berbasis minyak, meskipun tidak berarti kebutuhan minyak nasional seluruhnya dapat digantikan oleh biodiesel.
Perbandingan dengan konsumsi minyak Indonesia perlu dipahami secara proporsional. Konsumsi saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sehingga diversifikasi sebesar 310 ribu barel per hari merupakan bagian dari kebutuhan tersebut, bukan pengganti penuh. Kebutuhan yang belum tercukupi dari produksi dan pasokan dalam negeri dipenuhi melalui pengadaan bahan bakar minyak impor. Pengadaan dilakukan oleh berbagai badan usaha dan dapat berbentuk minyak mentah maupun produk jadi, bergantung pada kebutuhan serta kapasitas pengolahan. Karena itu, B50 berkontribusi pada pengelolaan bauran energi, sementara ketersediaan pasokan tetap memerlukan perencanaan, produksi, pengolahan, dan perdagangan yang berkelanjutan.
Di sektor kelistrikan, rasio elektrifikasi nasional disebut telah mencapai 99,85 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga telah memperoleh akses listrik, tetapi persentase nasional tersebut belum dengan sendirinya menjamin setiap desa dan warga menikmati layanan yang memadai. Perhatian berikutnya adalah memperluas jaringan agar seluruh desa memperoleh aliran listrik, termasuk wilayah yang sulit dijangkau. Pemerataan akses perlu mencakup infrastruktur yang andal serta pasokan yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Listrik mendukung kegiatan rumah tangga, pendidikan, layanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi, sehingga aksesnya berkaitan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat. Dalam hal ini, penyediaan energi bukan sekadar target pembangunan, melainkan tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat di berbagai wilayah dapat menikmati layanan dasar secara adil. Perluasan jaringan dan penguatan pasokan menjadi langkah penting untuk menutup kesenjangan yang masih tersisa.
Pemerintah mendorong percepatan 18 proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi dengan nilai investasi sekitar Rp618 triliun. Dorongan ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya di dalam negeri sekaligus memperkuat kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan energinya. Hilirisasi diharapkan menghubungkan pemanfaatan sumber daya dengan kegiatan pengolahan dan industri, sehingga manfaat ekonomi tidak berhenti pada tahap produksi bahan mentah.
Skala investasi tersebut juga menunjukkan besarnya kebutuhan modal dan koordinasi untuk merealisasikan berbagai proyek. Pelaksanaannya menuntut keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lain, termasuk dalam penyediaan infrastruktur dan kepastian berusaha. Pemerintah menempatkan proyek-proyek prioritas itu sebagai bagian dari agenda pembangunan industri dan energi, namun pelaksanaannya tetap perlu mempertimbangkan kesiapan lokasi, akses terhadap sumber daya, serta dukungan sarana pendukung.
Sebagian besar proyek direncanakan berlokasi di luar Pulau Jawa. Sebaran ini penting karena membuka peluang bagi daerah untuk memperoleh manfaat dari investasi, aktivitas industri, dan pengembangan rantai pasok. Di sisi lain, pembangunan di berbagai wilayah memerlukan kesiapan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing lokasi. Ketersediaan energi yang memadai dan pasokan yang andal menjadi faktor penting agar proyek dapat berjalan serta memberi dampak berkelanjutan bagi perekonomian daerah.
Besarnya nilai investasi dan cakupan geografis proyek tidak dengan sendirinya menghilangkan tantangan yang ada. Kebutuhan energi nasional terus berhadapan dengan persoalan pasokan, ketergantungan terhadap energi impor, dan perbedaan akses maupun keandalan layanan antarwilayah. Karena itu, agenda hilirisasi perlu berjalan seiring dengan penguatan sistem energi dan upaya menciptakan iklim investasi yang mendukung realisasi proyek.
Yuliot mengakui masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi.
Baca juga: FFPM 2026 Konsolidasikan Strategi Penguatan Fasilitas Produksi Migas
