Kota Pasuruan | Puluhan kiai sepuh berkumpul di Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah, Kota Pasuruan, Jawa Timur, pada Minggu sore, 8 November 2026. Pertemuan tersebut menjadi ruang musyawarah untuk merespons isu penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran para kiai menunjukkan perhatian mereka terhadap persoalan yang menyentuh kehidupan kenegaraan. Musyawarah berlangsung sekitar tiga jam, dengan pembahasan yang berfokus pada sikap kebangsaan dan pentingnya menanggapi isu tersebut secara bijak.
Dalam pertemuan itu, para peserta membicarakan respons yang dianggap perlu disampaikan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Pembahasan berlangsung melalui musyawarah, sesuai cara pengambilan keputusan yang mengutamakan pertukaran pandangan. Pokok bahasan yang tersedia hanya mencatat isu penyadapan Presiden Prabowo sebagai konteks pertemuan. Karena itu, rincian mengenai dugaan, pelaku, metode, atau perkembangan kasus tidak dapat dipastikan dan tidak menjadi bagian dari uraian ini.
Musyawarah di Bayt Al-Hikmah tersebut menghasilkan lima seruan kebangsaan. Seruan itu berkaitan dengan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi hasil utama pertemuan para kiai sepuh. Jumlah seruan tersebut menandai adanya rumusan bersama setelah pembicaraan selama kurang lebih tiga jam. Namun, informasi yang tersedia tidak memuat bunyi atau penjelasan masing-masing seruan, sehingga isinya tidak tepat untuk dirinci atau ditafsirkan lebih jauh.
Pertemuan di Pasuruan ini memperlihatkan bahwa isu nasional dapat dibahas melalui forum keagamaan dan musyawarah. Para kiai sepuh menyampaikan perhatian mereka dalam bentuk seruan kebangsaan, bukan uraian tambahan mengenai fakta kasus yang belum diketahui. Bagi pembaca, penting membedakan informasi yang telah disebutkan—waktu, tempat, durasi, konteks, dan jumlah seruan—dengan detail yang tidak tersedia. Dengan demikian, pemberitaan mengenai musyawarah ini dapat disampaikan secara cermat, tanpa menambahkan dugaan atau mengaburkan batas informasi yang ada.
Lima seruan yang disampaikan para kiai sepuh dalam forum tersebut secara khusus ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto serta jajaran penegak hukum. Penegasan sasaran ini penting karena isu yang dibicarakan menyentuh tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan memastikan setiap persoalan ditangani melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Seruan itu bukan sekadar pernyataan umum, melainkan ditujukan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk merespons dan mengambil langkah sesuai aturan.
Dalam konteks isu penyadapan yang dikaitkan dengan Presiden, perhatian publik tertuju pada kejelasan fakta dan proses penanganannya. Karena itu, pesan para ulama diarahkan kepada kepala negara dan institusi penegak hukum agar persoalan tersebut disikapi secara cermat, terbuka, serta tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan. Penekanan pada jalur hukum juga menempatkan penyelesaian masalah dalam kerangka konstitusi, sekaligus mengingatkan bahwa tindakan aparat perlu didasarkan pada bukti dan prosedur yang berlaku. Dengan cara itu, respons pemerintah dapat dinilai melalui langkah konkret, bukan hanya melalui pernyataan.
Forum yang melahirkan seruan tersebut dihadiri sejumlah ulama, di antaranya KH Yahya Cholil Staquf, KH Ubaidullah Shodaqoh, KH Agoes Ali Masyhuri, KH Idris Hamid, dan KH Muhibbul Aman Aly. Kehadiran para tokoh itu menunjukkan bahwa pembahasan berlangsung dengan melibatkan sejumlah figur keagamaan dari lingkungan yang berbeda. Namun, inti pesannya tetap tertuju kepada Presiden Prabowo Subianto dan aparat penegak hukum, bukan kepada masyarakat sebagai pihak yang diminta menyelesaikan persoalan. Publik dapat mencermati tindak lanjutnya dengan menunggu informasi resmi, menjaga kehati-hatian dalam menyebarkan kabar, dan membedakan dugaan dari fakta yang telah diverifikasi. Dengan demikian, seruan tersebut menempatkan tanggung jawab utama pada pemegang kewenangan, sementara masyarakat memperoleh ruang untuk mengikuti perkembangan secara kritis dan proporsional.
KH Muhibbul Aman Aly, pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Kejayan, Pasuruan, menyampaikan bahwa pertemuan yang berlangsung setelah muncul isu penyadapan Presiden Prabowo merupakan seruan sekaligus panduan moral. Pernyataan tersebut menempatkan pertemuan itu sebagai pengingat mengenai pentingnya menjaga stabilitas dan wibawa negara. Dalam konteks isu yang menjadi perhatian, pesan tersebut mengarahkan perhatian pada kepentingan bersama dalam merawat keadaan negara. Seruan itu tidak semata-mata berkaitan dengan satu peristiwa, tetapi juga menjadi pedoman moral bagi sikap terhadap stabilitas nasional serta kehormatan negara. Makna yang disampaikan KH Muhibbul Aman Aly berpusat pada dua hal tersebut.
Dengan menyebut pertemuan itu sebagai seruan, KH Muhibbul Aman Aly menegaskan adanya ajakan untuk memberi perhatian pada stabilitas dan wibawa negara. Sementara sebagai panduan moral, pertemuan tersebut menjadi acuan dalam menjaga kedua hal itu. Keduanya merupakan pokok yang melekat pada pernyataannya: stabilitas negara perlu dijaga, demikian pula wibawanya. Pesan ini disampaikan oleh pengasuh pesantren di Pasuruan tersebut dalam kaitan dengan isu penyadapan Presiden Prabowo. Penekanan itu mempertahankan inti pernyataan tanpa memperluasnya menjadi nasihat khusus atau menambahkan bentuk tindakan yang tidak disebutkan. Yang disampaikan ialah peran moral pertemuan tersebut dalam mengingatkan pentingnya kepentingan negara.
Pernyataan KH Muhibbul Aman Aly juga menunjukkan bahwa seruan dan panduan moral itu memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga stabilitas serta wibawa negara. Karena itu, makna pertemuan sebagaimana ia sampaikan dapat dipahami melalui dua fungsi tersebut, bukan melalui rincian lain yang tidak dinyatakan. Dalam suasana ketika isu penyadapan Presiden Prabowo menjadi pokok perhatian, ia menempatkan pentingnya menjaga keadaan negara dan kehormatannya sebagai pesan utama. Penyebutan stabilitas dan wibawa negara menjadi batas sekaligus inti dari pesan itu. Dengan demikian, pandangan KH Muhibbul Aman Aly menegaskan bahwa pertemuan tersebut berfungsi sebagai seruan dan panduan moral untuk merawat kepentingan negara, khususnya stabilitas dan wibawanya, tanpa mengubah makna yang telah disampaikan.
KH Ubaidullah Shodaqoh, Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah, menekankan bahwa ketahanan tatanan bernegara tidak dapat bertumpu pada pemerintah semata. Masyarakat dan pemerintah perlu membangun sinergi, saling menjaga kepercayaan, serta bekerja sesuai peran masing-masing. Kerja bersama itu penting agar bangsa mampu menghadapi berbagai cobaan tanpa kehilangan pegangan pada persatuan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang damai.
Ajakan tersebut menempatkan kebersamaan sebagai modal utama ketika muncul persoalan yang berpotensi menimbulkan kegelisahan publik. Dalam keadaan seperti itu, komunikasi yang terbuka dan sikap saling menghormati dapat membantu mencegah perbedaan pandangan berkembang menjadi pertentangan. Pemerintah perlu menjalankan tanggung jawabnya, sementara masyarakat diharapkan ikut menjaga suasana kondusif. Sinergi bukan berarti menghilangkan sikap kritis, melainkan menyampaikan pandangan dengan bijak dan tetap mengutamakan kepentingan bangsa.
Para kiai juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk merawat persatuan dan ketenteraman. Pesan ini ditujukan kepada berbagai kalangan, tanpa membedakan latar belakang, agar bersama-sama menahan diri dari tindakan atau ucapan yang memperkeruh keadaan. Menjaga suasana damai merupakan tanggung jawab bersama, terutama ketika informasi yang beredar dapat memicu prasangka. Sikap tenang dan kehati-hatian memberi ruang bagi persoalan untuk ditangani melalui jalur yang tepat.
Masyarakat diingatkan agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang kebenarannya belum teruji. Sebelum menyebarkan kabar, setiap orang sebaiknya memeriksa sumber, konteks, dan kejelasan faktanya, serta tidak meneruskan pesan hanya karena menimbulkan emosi atau kekhawatiran. Jika masih ada keraguan, menunda penyebaran merupakan pilihan yang lebih bertanggung jawab. Langkah sederhana ini membantu mengurangi simpang siur kabar dan mencegah informasi yang belum pasti mengganggu ketenteraman bersama.
Penekanan KH Ubaidullah Shodaqoh mengarahkan perhatian pada pentingnya menjaga hubungan masyarakat dan pemerintah, sekaligus memperkuat kewaspadaan dalam menerima informasi. Seruan para kiai mengajak semua pihak mengedepankan persatuan, ketenangan, dan tanggung jawab dalam menghadapi situasi yang berkembang.
Baca juga: Demokrat Belum Membahas Pilpres 2029, Menghormati Sikap Golkar Dukung Prabowo | Prabowo Bahas Percepatan Pembangunan 100 Kampung Nelayan | Becak Listrik Bantuan Presiden Segera Beroperasi di Kawasan Wisata Sukabumi
6 kunjungan
