Jakarta | Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Muhammad Zidan terhadap Raisya Bawazier. Putusan tersebut dijatuhkan melalui sistem e-court pada 6 November 2026. Dengan dikabulkannya permohonan, pengadilan memberikan izin kepada Zidan untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang. Keputusan ini menjadi tahapan penting dalam proses hukum rumah tangga keduanya, tetapi belum serta-merta membuat perkawinan mereka berakhir secara resmi. Dalam perkara cerai talak, putusan yang mengabulkan permohonan berbeda dari pelaksanaan ikrar talak, sehingga masih ada prosedur lanjutan yang harus dijalani sebelum status perceraian tercatat tuntas menurut hukum.
Perkara ini diproses secara elektronik, sebagaimana tercermin dalam penggunaan e-court untuk menyampaikan putusan. Mekanisme tersebut memungkinkan administrasi perkara dan penyampaian informasi dilakukan melalui sistem peradilan elektronik. Meski putusan telah keluar, pihak-pihak tetap perlu memperhatikan tahapan berikutnya serta pemberitahuan resmi dari pengadilan. Pengabulan permohonan menunjukkan bahwa majelis hakim telah memeriksa perkara dan memutus permintaan cerai talak yang diajukan suami. Namun, keputusan itu bukan pengganti ikrar talak. Karena itu, kabar bahwa permohonan telah dikabulkan perlu dipahami sesuai konteks proses hukum: masih ada sidang lanjutan yang menentukan kapan ikrar diucapkan dan kapan perceraian dapat dinyatakan selesai.
Untuk saat ini, proses perceraian Muhammad Zidan dan Raisya Bawazier masih menunggu sidang pembacaan ikrar talak. Pada tahap tersebut, Zidan harus mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim sesuai prosedur yang berlaku. Jika ikrar tidak dilaksanakan, prosesnya tidak dapat dianggap telah tuntas hanya berdasarkan putusan pengabulan permohonan. Dengan demikian, status hukum perkawinan mereka belum resmi berakhir sebelum tahapan ikrar talak terlaksana dan pengadilan menerbitkan dokumen yang diperlukan. Perbedaan putusan dan pelaksanaan ikrar penting diperhatikan agar informasi mengenai perkara ini tidak menimbulkan anggapan bahwa keduanya sudah resmi bercerai. Perkembangan berikutnya bergantung pada jadwal sidang serta pelaksanaan kewajiban dan prosedur yang ditetapkan pengadilan.
Sebelum ikrar talak diucapkan, Zidan masih harus memenuhi kewajiban finansial yang telah ditetapkan dalam putusan cerai Raisya Bawazier. Kuasa hukum Raisya, Machi Ahmad, menjelaskan bahwa kewajiban tersebut mencakup nafkah iddah dan nafkah mut’ah. Jika dijumlahkan, kedua komponen nafkah itu mencapai Rp120 juta. Selain itu, terdapat biaya perkara sebesar Rp304 ribu yang juga harus dibayarkan.
Nafkah iddah ditetapkan sebesar Rp60 juta untuk masa tiga bulan. Nafkah ini berkaitan dengan periode iddah yang dijalani Raisya setelah perceraian, sesuai ketentuan dalam putusan. Dengan demikian, nominal yang disebutkan untuk kebutuhan selama masa tersebut adalah Rp20 juta per bulan apabila dibagi rata. Sementara itu, nafkah mut’ah juga ditetapkan sebesar Rp60 juta. Mut’ah merupakan pemberian kepada mantan istri setelah perceraian, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam putusan perkara.
Machi Ahmad menyampaikan bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut’ah itu menjadi hal yang harus diselesaikan sebelum Zidan mengucapkan ikrar talak. Artinya, pelaksanaan ikrar tidak hanya berkaitan dengan hadirnya para pihak di persidangan, tetapi juga dengan pemenuhan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya. Rincian tersebut memberikan gambaran mengenai nilai nafkah yang harus disiapkan Zidan sebelum proses perceraian mencapai tahap pengucapan ikrar.
Total Rp120 juta tersebut berasal dari penjumlahan nafkah iddah Rp60 juta dan nafkah mut’ah Rp60 juta, bukan termasuk biaya perkara. Secara terpisah, biaya perkara ditetapkan sebesar Rp304 ribu. Karena itu, apabila seluruh komponen yang disebutkan dihitung bersama, jumlah keseluruhan kewajiban menjadi Rp120.304.000. Namun, rincian utama nafkah bagi Raisya tetap sebesar Rp120 juta, sedangkan biaya perkara merupakan pengeluaran tambahan dalam proses hukum. Informasi mengenai nominal dan kewajiban sebelum ikrar talak ini disampaikan oleh Machi Ahmad sebagai kuasa hukum Raisya, berdasarkan putusan yang berlaku dalam perkara tersebut. Pemenuhan pembayaran itu menjadi bagian penting dari pelaksanaan putusan sebelum status perceraian ditegaskan melalui ikrar talak di hadapan pengadilan agama.
Machi menjelaskan bahwa perkara perceraian Raisya Bawazier dan Zidan tidak membahas pembagian harta gana-gini. Keterangan tersebut menegaskan bahwa pokok perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan permohonan cerai talak yang diajukan Zidan, bukan sengketa mengenai harta bersama. Karena itu, pembicaraan tentang pembagian aset atau tuntutan terkait harta gana-gini tidak menjadi bagian dari perkara yang ia jelaskan.
Menurut Machi, pernikahan Raisya dan Zidan berlangsung dalam waktu singkat. Pasangan tersebut juga belum memiliki anak selama menjalani kehidupan rumah tangga. Situasi itu menjadi konteks yang disampaikan Machi ketika menerangkan perkara mereka, sekaligus menjelaskan mengapa pihak Raisya saat ini berfokus menanggapi permohonan cerai talak dari Zidan.
Machi menyebut pihak Raisya hanya memberikan tanggapan terhadap permohonan tersebut. Dengan demikian, keterangan yang disampaikan tidak mengarah pada pembahasan pembagian harta bersama maupun persoalan lain di luar permohonan cerai talak. Penjelasan itu membatasi perkara pada proses perceraian yang diajukan Zidan, sebagaimana disampaikan oleh Machi, tanpa menambahkan isu harta gana-gini sebagai pokok yang sedang dipersoalkan.
Keterangan itu disampaikan Machi di Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu, 8 November 2026. Ia menerangkan bahwa belum ada pembahasan mengenai harta gana-gini dalam perkara tersebut, dengan menyebut singkatnya masa pernikahan dan belum adanya anak sebagai latar keadaan pasangan. Pernyataan itu juga menunjukkan bahwa respons pihak Raisya diarahkan pada permohonan cerai talak yang diajukan Zidan. Fokus pada permohonan tersebut bukan berarti ada keputusan mengenai pembagian harta yang telah dibuat; Machi hanya menyatakan bahwa persoalan harta gana-gini tidak dibahas dalam perkara yang ia jelaskan. Dengan demikian, informasi yang disampaikan mengenai perkara ini tetap terbatas pada adanya permohonan cerai talak, tanggapan pihak Raisya, serta kondisi pernikahan mereka yang berlangsung singkat dan belum dikaruniai anak. Tidak ada keterangan dari Machi dalam penjelasan tersebut yang menyebut adanya pembahasan mengenai harta bersama di keduanya.
Putusan perceraian tersebut belum langsung menjadi akhir dari proses hukum. Setelah dibacakan, tersedia masa tenggang selama 14 hari bagi Zidan untuk menentukan sikap: mengajukan banding atau menerima putusan. Dalam periode ini, para pihak masih memiliki kesempatan menggunakan hak hukumnya sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, keputusan Zidan akan menentukan tahapan selanjutnya, termasuk kapan putusan dapat dinyatakan berkekuatan hukum tetap.
Apabila tidak ada banding yang diajukan dalam tenggang waktu tersebut, putusan akan berkekuatan hukum tetap. Tiga hari setelah putusan dinyatakan inkracht, pengadilan akan memanggil Zidan dan Raisya untuk menghadiri sidang ikrar talak. Sidang ini menjadi tahapan penting dalam proses perceraian atas permohonan talak, sebab ikrar talak perlu diucapkan di hadapan majelis hakim. Raisya disebut akan hadir dalam persidangan tersebut, sementara pelaksanaan tahap ini tetap menunggu proses pemanggilan resmi dari pengadilan.
Setelah sidang ikrar talak ditetapkan, Zidan memiliki batas waktu enam bulan untuk mengucapkan ikrar tersebut. Jangka waktu ini penting diperhatikan karena izin untuk menjatuhkan talak tidak berlaku tanpa batas. Pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa apabila ikrar talak tidak diucapkan dalam masa enam bulan, izin talak menjadi gugur dan kekuatan hukum penetapan terkait dapat berakhir. Ketentuan itu juga berkaitan dengan pemenuhan kewajiban yang dibebankan kepada suami dalam putusan.
Dengan demikian, kewajiban nafkah yang telah ditetapkan perlu dipenuhi sesuai amar putusan dan tenggat yang berlaku.
Baca juga: Ketika Vonis Warganet Mendahului Putusan Pengadilan | Putusan MK dan Langkah Politik DPR dalam Polemik Ijazah Gibran | Bobby Nasution Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran dan Soroti Polemik Pendidikan
161 kunjungan
