Jakarta | Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dipercepat. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat mengenai karhutla yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. Pemerintah menilai kebakaran di sejumlah titik memerlukan respons segera agar tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat, lingkungan, serta aktivitas ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan, Presiden memberikan perhatian besar terhadap persoalan karhutla. Menurut Dudung, kepala negara menargetkan agar penanganan dilakukan sesegera mungkin melalui langkah yang terukur dan terkoordinasi. Arahan itu mencakup penguatan kerja sama antarlembaga, percepatan operasi pemadaman, serta pemantauan kondisi di wilayah yang memiliki potensi kebakaran tinggi.
Optimalisasi penanganan diperlukan karena karakter kebakaran hutan dan lahan dapat berubah dengan cepat, terutama ketika api berada di area yang sulit dijangkau atau membakar lapisan gambut. Kondisi tersebut membuat upaya pemadaman tidak cukup hanya mengandalkan pengerahan personel, tetapi juga membutuhkan dukungan peralatan, informasi lapangan, dan koordinasi komando yang berjalan efektif. Pemerintah kemudian memusatkan perhatian pada sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Kedua daerah itu menjadi fokus karena memiliki titik kebakaran yang perlu segera dikendalikan. Percepatan respons diharapkan dapat mencegah penyebaran api, mengurangi kepulan asap, dan melindungi warga yang berada di sekitar lokasi terdampak. Presiden juga meminta seluruh unsur terkait memastikan setiap perkembangan dilaporkan secara berkala sehingga keputusan operasional dapat diambil tanpa menunggu situasi memburuk. Dengan pendekatan tersebut, penanganan karhutla diarahkan berlangsung lebih cepat, terpadu, dan berorientasi pada pencegahan dampak lanjutan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan bahwa enam provinsi menjadi wilayah konsentrasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Laporan tersebut disampaikan dalam konteks percepatan penanganan yang diminta Presiden Prabowo. Penetapan wilayah konsentrasi menjadi dasar untuk memusatkan perhatian terhadap perkembangan karhutla serta memastikan langkah penanganan dilakukan secara lebih cepat dan terarah.
Dari enam provinsi tersebut, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan mendapat perhatian khusus. Kedua wilayah itu menjadi fokus dalam penanganan yang perlu dipercepat, sejalan dengan arahan Presiden agar persoalan karhutla segera ditangani. Perhatian khusus tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kondisi di kedua provinsi menjadi bagian penting dalam pemantauan dan pengendalian karhutla.
Di Kalimantan Tengah, kawasan Tanjung Puting atau wilayah sekitar taman nasional menjadi salah satu prioritas. Kawasan itu perlu dilindungi dalam penanganan karhutla karena memiliki lingkungan yang harus dijaga. Selain itu, terdapat satwa di dalam kawasan tersebut yang turut membutuhkan perlindungan dari dampak kebakaran.
Prioritas terhadap Tanjung Puting menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pengendalian kebakaran, tetapi juga perlindungan kawasan dan satwa yang berada di dalamnya. Karena itu, perhatian terhadap wilayah sekitar taman nasional menjadi bagian dari fokus penanganan di Kalimantan Tengah. Langkah yang lebih cepat diperlukan agar perlindungan terhadap kawasan tersebut dapat berjalan seiring dengan upaya penanganan karhutla secara keseluruhan.
Operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui helikopter tetap dijalankan di wilayah yang menjadi perhatian pemerintah. Penggunaan armada udara tersebut merupakan bagian dari upaya penanganan yang masih berlangsung, terutama untuk membantu menjangkau lokasi kebakaran dari atas. Namun, pelaksanaan operasi udara tidak menjadi satu-satunya tumpuan dalam menghadapi kondisi karhutla saat ini.
Dudung menjelaskan, berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), operasional helikopter telah berlangsung. Meski demikian, keadaan di lapangan menghadirkan kendala berupa asap yang sangat tebal. Kondisi tersebut membatasi jarak pandang dan membuat sejumlah titik kebakaran sulit dijangkau secara efektif melalui udara.
Karena hambatan itu, penanganan di lapangan kini lebih dominan menggunakan operasi darat. Tim yang berada di lokasi melakukan pemadaman secara langsung pada titik-titik yang dapat diakses, sementara dukungan dari udara tetap dilakukan sesuai kondisi dan kebutuhan. Pergeseran penekanan ini bukan berarti operasi helikopter dihentikan, melainkan merupakan penyesuaian terhadap situasi yang dihadapi petugas.
Pemerintah memandang kombinasi pemadaman dari udara dan operasi darat diperlukan untuk merespons kebakaran secara lebih terarah. Helikopter tetap beroperasi, tetapi efektivitasnya dipengaruhi oleh ketebalan asap yang menutupi sejumlah lokasi. Oleh sebab itu, kegiatan di darat menjadi bagian yang lebih dominan dalam penanganan, dengan tetap mempertahankan dukungan udara selama kondisi memungkinkan.
Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara lebih presisi dan dimulai sebelum api muncul. Penanganan tidak boleh baru digerakkan setelah titik api terdeteksi atau kebakaran meluas. Setiap kemungkinan pemicu perlu dipetakan sejak awal, sehingga langkah pencegahan dapat disusun berdasarkan kondisi wilayah, potensi ancaman, serta aktivitas masyarakat yang berisiko menimbulkan kebakaran.
Arahan tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai unsur penting dalam mitigasi karhutla. Upaya pencegahan perlu dilakukan sejak tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten dan provinsi dengan melibatkan berbagai elemen yang berada langsung di lapangan. Koordinasi antarlembaga dan antarkomponen daerah diperlukan agar informasi mengenai potensi kebakaran, kondisi lahan, serta perubahan cuaca dapat ditindaklanjuti secara cepat dan terarah.
Dalam pelaksanaannya, masyarakat peduli api perlu dibentuk dan dikoordinasikan bersama bhabinkamtibmas, babinsa, serta karang taruna. Kelompok-kelompok tersebut dapat menjadi bagian dari pemantauan lingkungan dan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai tindakan yang berpotensi memicu kebakaran. Keterlibatan unsur lokal juga diarahkan untuk memperkuat komunikasi warga, aparat, dan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi karhutla.
Dudung menegaskan bahwa pendekatan yang diminta adalah mencegah kemungkinan munculnya api, bukan sekadar merespons kebakaran yang telah terjadi. Karena itu, setiap daerah perlu mengintegrasikan peran seluruh unsur terkait dalam satu pola koordinasi, termasuk dalam pemetaan wilayah rawan, pemantauan lapangan, dan penyusunan langkah kesiapsiagaan. Arahan ini menekankan pentingnya tindakan antisipatif yang dilakukan secara berkelanjutan dan tidak menunggu sampai api terlihat.
Baca juga: Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla | Panglima TNI Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Penanganan Karhutla di Riau dan Sumatera Selatan | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas
