Bandung | Polda Jawa Barat menyatakan hak sejumlah mahasiswa yang diamankan setelah kericuhan dalam aksi unjuk rasa di Bandung pada 20 Oktober 2026 tetap dipenuhi selama proses hukum berlangsung. Keterangan tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Pernyataan itu menegaskan bahwa penanganan para mahasiswa harus berjalan dengan memperhatikan hak mereka, meskipun mereka sedang menjalani proses hukum setelah insiden tersebut. Polda menyampaikan jaminan itu sebagai keterangan resmi mengenai perlakuan terhadap mahasiswa yang diamankan. Namun, informasi yang tersedia tidak menjelaskan jumlah mahasiswa yang dimaksud ataupun bagaimana rangkaian kericuhan terjadi. Karena itu, rincian peristiwa tersebut belum dapat dipastikan berdasarkan keterangan itu saja.
Jaminan pemenuhan hak menjadi bagian penting dalam penanganan setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum. Dalam pernyataannya, Hendra Rochmawan menyampaikan bahwa hak mahasiswa tetap dipenuhi selama proses berlangsung. Keterangan tersebut berkaitan dengan mahasiswa yang diamankan setelah aksi unjuk rasa, tetapi tidak memuat penjelasan lebih lanjut mengenai status hukum masing-masing ataupun tahapan penanganan yang telah dijalani. Dengan demikian, informasi yang dapat disampaikan secara pasti terbatas pada adanya jaminan dari Polda Jabar mengenai pemenuhan hak mereka. Pernyataan itu juga tidak merinci bentuk perlindungan yang diberikan, sehingga tidak tepat untuk menyimpulkan langkah-langkah khusus di luar keterangan tersebut. Informasi tambahan mengenai proses penanganan belum tercantum dalam sumber yang tersedia.
Peristiwa ini berlangsung dalam konteks aksi unjuk rasa di Bandung pada 20 Oktober 2026, yang disebut berakhir dengan kericuhan dan diikuti dengan diamankannya sejumlah mahasiswa. Meski begitu, sumber tidak menyebutkan jumlah orang yang diamankan, lokasi spesifik kejadian, pemicu kericuhan, maupun urutan peristiwa sebelum dan sesudahnya. Keterangan tersebut juga tidak menjelaskan apakah terdapat pihak lain yang terlibat atau perkembangan terbaru dalam proses hukum. Pembatasan informasi ini penting diperhatikan agar laporan mengenai kejadian tidak melampaui fakta yang telah disampaikan. Untuk saat ini, pokok keterangan Polda Jabar adalah bahwa hak para mahasiswa yang diamankan tetap dipenuhi selama proses hukum berlangsung, sebagaimana disampaikan oleh Kabid Humas pada 31 Oktober 2026.
Hendra menyampaikan bahwa penanganan perkara yang melibatkan mahasiswa dilakukan secara profesional dan proporsional. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa setiap tahapan hukum dijalankan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, tanpa mengabaikan hak-hak pihak yang sedang menjalani proses. Penanganan secara profesional berarti keputusan dan tindakan penyidik didasarkan pada prosedur serta pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, prinsip proporsionalitas menjadi pedoman agar langkah yang diambil sesuai dengan kebutuhan penanganan perkara dan tidak berlebihan. Dengan pendekatan tersebut, proses hukum diharapkan berjalan tertib sekaligus menghormati kedudukan setiap mahasiswa yang terlibat.
Polda Jawa Barat juga menjamin bahwa kesehatan dan keamanan para mahasiswa tetap diperhatikan selama proses hukum berlangsung. Jaminan ini mencakup perhatian terhadap kondisi mereka selama menjalani tahapan pemeriksaan maupun saat berada dalam penanganan kepolisian. Menurut Hendra, perlindungan terhadap aspek kesehatan dan keselamatan merupakan bagian penting dari pelaksanaan proses yang bertanggung jawab. Para mahasiswa tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang layak, dan pemenuhan hak tersebut perlu berjalan seiring dengan kebutuhan penyidik dalam mengungkap perkara. Penegasan ini dimaksudkan agar proses hukum tidak hanya berfokus pada pemeriksaan, tetapi juga memperhatikan kondisi serta hak dasar pihak yang menjalani proses.
Hendra turut menekankan bahwa penanganan perkara akan dilakukan secara transparan dan berkeadilan. Setiap langkah, menurut penjelasannya, harus berpijak pada fakta yang ditemukan dan alat bukti yang sah, bukan pada asumsi atau penilaian yang tidak teruji. Landasan tersebut penting untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan berlangsung objektif dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap penanganan perkara, sementara prinsip keadilan menuntut agar hak para mahasiswa tetap dihormati dalam setiap tahap. Polda Jabar menyatakan proses akan terus berjalan sesuai aturan, dengan mengutamakan kecermatan dalam menilai fakta dan bukti. Dengan demikian, penetapan langkah hukum dilakukan berdasarkan dasar yang jelas, serta tetap memperhatikan perlindungan, keamanan, dan kepastian prosedural bagi semua pihak terkait.
Dalam menangani perkara yang melibatkan mahasiswa, Polda Jawa Barat menyatakan bahwa proses hukum akan mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan peran masing-masing orang. Pendekatan ini berarti setiap mahasiswa dinilai berdasarkan fakta yang berkaitan dengan dirinya, bukan semata-mata karena berada dalam lingkungan atau peristiwa yang sama. Perbedaan tindakan, posisi, dan kontribusi yang terungkap selama pemeriksaan menjadi hal yang perlu diperhatikan secara cermat.
Penilaian terhadap peran tiap mahasiswa penting agar penanganan perkara tidak dilakukan secara seragam tanpa melihat keadaan masing-masing. Keterangan, bukti, serta informasi lain yang relevan dapat digunakan untuk memahami keterlibatan seseorang dalam suatu peristiwa. Dengan demikian, pemeriksaan diarahkan pada fakta individual dan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Prinsip ini juga membantu memastikan bahwa proses berjalan dengan proporsional, tanpa mengabaikan hak setiap pihak untuk memperoleh perlakuan yang adil.
Hendra menyampaikan bahwa pembedaan berdasarkan peran tersebut bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil. Pernyataan itu menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menilai keterlibatan setiap mahasiswa, terutama ketika situasi yang sama dapat melibatkan orang dengan tindakan dan tingkat tanggung jawab yang berbeda. Karena itu, informasi mengenai satu orang tidak serta-merta dapat diterapkan kepada mahasiswa lainnya tanpa pemeriksaan terhadap fakta yang terkait secara khusus.
Dalam prosesnya, penilaian objektif membutuhkan pemeriksaan yang menyeluruh dan tidak mendahului hasil yang belum ditetapkan. Keterangan dari berbagai pihak perlu dipertimbangkan sesuai relevansinya, sementara setiap individu tetap memiliki hak-hak yang dijamin dalam proses hukum. Penjelasan mengenai pendekatan ini tidak dengan sendirinya menunjukkan kesimpulan pemeriksaan atau status hukum mahasiswa tertentu. Penetapan tersebut bergantung pada proses dan fakta yang diperoleh oleh pihak berwenang. Dengan memeriksa peran secara terpisah, aparat dapat menghindari generalisasi dan menjaga agar penanganan perkara tetap berlandaskan bukti, prosedur, serta pertimbangan yang seimbang bagi seluruh pihak terkait.Hendra mengimbau keluarga, rekan-rekan aktivis, serta elemen masyarakat untuk memahami proses dan prosedur hukum yang sedang berjalan. Pemahaman tersebut diharapkan membantu semua pihak menyikapi perkembangan perkara secara tepat, tanpa terburu-buru menarik kesimpulan atau menyebarkan informasi yang belum dipastikan. Ia juga mengajak masyarakat tetap tenang dan memberi ruang bagi proses hukum untuk berlangsung.
Imbauan itu ditujukan agar komunikasi mengenai perkara dapat dilakukan dengan tertib dan suasana di tengah masyarakat tetap kondusif. Keluarga dan rekan aktivis diharapkan menyampaikan perhatian maupun informasi secara baik, sambil tetap menghormati proses yang sedang berjalan. Sikap tenang tidak berarti mengabaikan kepedulian, melainkan membantu menjaga agar perhatian terhadap perkara tidak berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban.
Hendra turut mengajak para aktivis dan tokoh masyarakat di Jawa Barat untuk bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Peran para tokoh dan kelompok masyarakat dinilai penting dalam menyampaikan ajakan yang menyejukkan dan mendorong semua pihak tetap mengedepankan komunikasi. Dengan demikian, perhatian terhadap proses hukum dapat disampaikan tanpa mengurangi ketertiban di lingkungan masyarakat.
Bagi perwakilan keluarga, rekan aktivis, atau pihak lain yang ingin menyampaikan informasi tambahan, Hendra menyebut mereka dapat berkoordinasi langsung dengan penyidik yang telah ditunjuk. Hal yang sama berlaku bagi pihak yang ingin menjenguk.
Baca juga: Krida Nusantara: Mahasiswa PPG UHAMKA Kenalkan Budaya melalui Bermain dan Berkarya
