Bogor | Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan sepuluh mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/11). Pertemuan tersebut berlangsung ketika pengusutan kasus penyadapan menjadi perhatian publik. Namun, informasi mengenai pertemuan yang disampaikan dalam laporan hanya menegaskan berlangsungnya kunjungan dan perkenalan para mantan pimpinan kepolisian kepada Presiden; tidak ada keterangan terperinci mengenai agenda atau pembahasan khusus di dalamnya.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memperkenalkan para mantan Kapolri yang hadir kepada Prabowo. Dalam daftar nama yang disebutkan, terdapat Roesmanhadi, Bambang Hendarso Danuri, Surojo Bimantoro, Sutanto, Badrodin Haiti, Da’i Bahtiar, dan Tito Karnavian. Nama-nama tersebut merupakan sebagian dari tokoh yang disebut dalam sumber terkait, bukan daftar lengkap seluruh sepuluh mantan Kapolri yang hadir. Sumber tidak menyebutkan nama tiga orang lainnya, sehingga identitas mereka tidak dapat dipastikan berdasarkan keterangan yang tersedia.
Keberadaan sejumlah mantan Kapolri dalam pertemuan itu mempertemukan Presiden dengan para tokoh yang pernah memimpin institusi kepolisian pada masa berbeda. Meski berlangsung di tengah pengusutan kasus penyadapan, hubungan waktu tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan bahwa kasus itu menjadi topik pembicaraan. Tanpa keterangan resmi mengenai isi diskusi, tujuan pertemuan sebaiknya dipahami sebatas kunjungan dan perkenalan yang dilaporkan. Pemisahan fakta kehadiran dan dugaan mengenai agenda penting agar informasi tentang pertemuan di Hambalang tidak melampaui apa yang telah disampaikan.
Dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), sejumlah pejabat turut terlihat mendampingi. Dari unsur kepolisian yang masih aktif, sosok yang disebut hadir ialah Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin. Kehadirannya menjadi bagian dari perhatian karena ia disebut memimpin tim khusus yang menangani kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan pihak lain.
Asep Safrudin merupakan pejabat kepolisian aktif yang memegang jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Dalam keterangan mengenai pertemuan tersebut, perannya dihubungkan dengan tim khusus penanganan dugaan penyadapan. Informasi itu memberi konteks mengenai keterlibatan unsur kepolisian dalam pertemuan, tanpa menjelaskan lebih jauh tentang langkah penyelidikan ataupun perkembangan perkara. Karena itu, kehadiran Asep dapat dicatat berdasarkan jabatan dan tanggung jawab yang disebutkan, sementara rincian lain mengenai penanganan kasus tidak perlu diasumsikan.
Prabowo juga didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kedua pejabat tersebut disebut berada bersama Presiden dalam kesempatan itu. Dengan demikian, nama-nama yang tercatat hadir bersama Prabowo mencakup perwakilan dari lingkungan pemerintahan, yakni Sjafrie dan Teddy, serta pejabat kepolisian aktif, yakni Asep. Penyebutan mereka menunjukkan siapa saja yang tampak atau dilaporkan turut hadir, sesuai informasi yang tersedia.
Uraian mengenai para pendamping ini terbatas pada identitas dan jabatan yang disebut dalam sumber. Tidak tersedia keterangan yang dapat memastikan agenda, tujuan khusus, ataupun isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Oleh sebab itu, kehadiran para pejabat itu tidak dengan sendirinya menjadi bukti mengenai pokok bahasan atau keputusan tertentu. Informasi yang dapat disampaikan adalah bahwa Prabowo hadir bersama Sjafrie Sjamsoeddin dan Teddy Indra Wijaya, sementara dari kepolisian aktif turut disebut Kepala Bareskrim Komjen Pol Asep Safrudin, yang memimpin tim khusus terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan pihak lain.
Pertemuan Prabowo dengan para mantan Kapolri berlangsung ketika aparat masih mengusut dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik. Karena itu, pertemuan tersebut hadir di tengah perhatian publik pada perkara yang menyangkut keamanan komunikasi, penggunaan teknologi, serta perlindungan data pribadi. Namun, berlangsungnya pertemuan pada waktu yang berdekatan dengan proses penyidikan tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat. Keterangan mengenai perkara dan pihak-pihak yang disebut dalam penyelidikan perlu dipahami sesuai statusnya, yakni sebagai dugaan atau temuan awal yang diberitakan dari sumber terkait.
Dalam perkembangan awal penanganan kasus, Bareskrim sebelumnya menetapkan Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, serta Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka. Penetapan tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang masih berjalan dan tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan akhir atas perkara. Status tersangka menandakan adanya dugaan yang akan diuji melalui tahapan penyidikan dan proses peradilan. Oleh sebab itu, uraian mengenai peran masing-masing pihak tetap perlu merujuk pada keterangan resmi serta perkembangan perkara berikutnya.
Polisi juga menyampaikan temuan awal bahwa korban dugaan penyadapan tidak hanya Prabowo. Kelompok yang disebut dalam keterangan awal mencakup menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat. Luasnya kategori pihak yang diduga terdampak menjadikan penyelidikan ini memiliki dimensi yang lebih besar daripada persoalan komunikasi seorang individu, meski identitas dan cakupan korban tetap perlu dipastikan melalui pemeriksaan. Informasi tersebut belum semestinya dipandang sebagai fakta hukum yang telah terbukti. Dalam konteks ini, pertemuan dengan para mantan Kapolri dapat dicatat sebagai peristiwa politik yang berlangsung saat pengusutan berjalan, sementara substansi dugaan penyadapan dan akses ilegal masih harus ditentukan berdasarkan bukti dan keterangan para pihak.
Dalam perkara yang tengah diusut, pasal-pasal yang disebut masih berstatus sebagai sangkaan. Penyebutan ketentuan pidana tersebut merujuk pada dugaan yang ditangani dalam proses hukum, bukan penetapan bahwa pihak yang dikenai sangkaan telah terbukti melakukan tindak pidana. Karena itu, rincian pasal dan ancaman hukumannya perlu dibaca sebagai bagian dari sangkaan sebagaimana disampaikan dalam sumber, bukan sebagai putusan pengadilan.
Salah satu ketentuan yang disebut adalah Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut dicantumkan dalam rangkaian sangkaan dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Selain itu, terdapat sangkaan berdasarkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP. Ancaman pidana penjara yang disebut untuk pasal tersebut adalah paling lama enam tahun. Penyebutan ayat pertama dan/atau ayat kedua mengikuti rumusan sangkaan yang dikemukakan, tanpa mengubahnya menjadi kepastian mengenai pasal yang kelak diterapkan.
Ketentuan lain yang tercantum dalam sangkaan adalah Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Untuk pasal ini, ancaman pidana penjara yang disebut adalah paling lama delapan tahun. Dengan demikian, tiga kelompok ketentuan yang dirujuk mencakup Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 31 ayat (1) UU ITE, masing-masing dengan ancaman hukuman sebagaimana disebutkan. Rincian itu menjelaskan pasal yang disangkakan dan batas ancaman hukumannya, tetapi tidak mengubah statusnya sebagai sangkaan dalam pengusutan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar. Pernyataan itu merupakan penyebutan dari pihak Istana sebagaimana disampaikan, sementara pasal-pasal di atas tetap dicatat sebagai sangkaan. Uraian ini membatasi diri pada ketentuan hukum, ancaman pidana yang disebut, dan keterangan Prasetyo Hadi, tanpa menambahkan penilaian atas perkara ataupun kesimpulan mengenai pihak yang terlibat.
Baca juga: INACRAFT October 2026 Soroti Pertemuan Kriya Nusantara dan Inovasi Teknologi | Golkar Tetapkan Prabowo untuk Pilpres 2029, Pembahasan Cawapres Menyusul
16 kunjungan
