Jakarta | Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyoroti pergerakan harga telur ayam yang dinilai tidak sejalan tingkat peternak dan konsumen. Harga yang diterima peternak disebut menurun, sementara harga yang harus dibayar masyarakat ketika membeli telur masih tinggi. Perbedaan arah tersebut menjadi persoalan karena penurunan harga di hulu belum tercermin pada harga di tingkat pembeli.
Amran menilai kedua pergerakan itu semestinya tidak berlawanan. Jika harga telur di tingkat peternak turun, harga di tingkat konsumen juga diharapkan bergerak selaras, meskipun harga pada masing-masing tahap dapat dipengaruhi proses distribusi dan perdagangan. Namun, dalam kondisi yang ia soroti, penurunan pada tingkat peternak berlangsung bersamaan dengan harga konsumen yang masih tinggi. Ia menyebut keadaan tersebut sebagai anomali.
Pernyataan itu disampaikan Amran seusai konferensi pers mengenai stabilisasi ketersediaan jagung pakan bagi peternak layer di Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (27/10). Isu harga telur muncul dalam pembahasan yang berkaitan dengan kondisi peternak, sementara ketersediaan jagung sebagai pakan menjadi pokok agenda konferensi pers tersebut. Keduanya menyangkut aspek berbeda dalam kegiatan usaha peternakan, tetapi sama-sama berhubungan dengan keberlangsungan produksi dan kondisi pasar.
Perbedaan harga dari peternak hingga konsumen membuat kondisi pasar telur perlu dicermati pada setiap mata rantai. Angka harga di tingkat produsen saja tidak menggambarkan sepenuhnya biaya yang ditanggung rumah tangga, sebagaimana harga konsumen tidak otomatis menunjukkan pendapatan yang diterima peternak. Karena itu, ketidaksesuaian yang disoroti Amran menjadi perhatian dalam upaya memahami bagaimana harga terbentuk dan bergerak sepanjang jalur pemasaran.
Dengan menyebutnya anomali, Amran menegaskan adanya jarak tren harga di tingkat peternak dan harga yang dihadapi konsumen. Persoalan utamanya bukan sekadar perubahan harga pada satu titik, melainkan mengapa penurunan di tingkat produsen belum diikuti penurunan yang sepadan di pasar eceran. Penjelasan tersebut menjadi landasan bagi perhatian pemerintah terhadap ketimpangan harga telur di berbagai tingkat perdagangan.
Pandangan Amran mengenai perbedaan harga telur di tingkat peternak dan konsumen menyoroti pentingnya melihat kembali rantai distribusi. Ketika harga yang diterima peternak berbeda jauh dari harga yang dibayar masyarakat, kondisi tersebut mengindikasikan adanya persoalan yang perlu dicermati pemerintah. Selisih ini bukan sekadar angka dalam perdagangan, tetapi menjadi gambaran bahwa manfaat dan beban dalam perjalanan produk dari produsen menuju pembeli tidak dirasakan secara seimbang. Karena itu, perhatian terhadap jalur penyaluran telur menjadi relevan dalam pembahasan kestabilan harga. Pemerintah perlu memahami kesenjangan tersebut sebagai persoalan yang berdampak pada dua kelompok sekaligus, bukan hanya pada salah satu sisi pasar.
Bagi peternak, harga di tingkat produsen yang tertekan dapat mempersulit upaya menjaga usaha tetap berjalan dan memenuhi kebutuhan produksi. Pada saat yang sama, konsumen masih menghadapi harga telur yang tinggi. Keadaan ini menunjukkan bahwa penurunan atau tekanan harga di tingkat peternak tidak otomatis diikuti harga yang lebih terjangkau bagi pembeli. Perbedaan tersebut menjadi perhatian karena peternak dan konsumen sama-sama merasakan dampaknya, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Jika kondisi harga seperti ini berlangsung, masyarakat dapat terus terbebani oleh pengeluaran pangan, sementara peternak belum memperoleh nilai yang sepadan atas hasil produksinya. Oleh sebab itu, pembacaan terhadap harga di kedua tingkat perlu dilakukan secara beriringan.
Persoalan harga telur juga berkaitan dengan inflasi, sehingga dampaknya melampaui hubungan peternak dan pembeli. Harga pangan yang tetap tinggi dapat menambah tekanan biaya bagi rumah tangga dan menjadi bagian dari dinamika yang perlu diperhatikan dalam pengendalian inflasi. Amran menyebut isu ini sebagai salah satu pekerjaan rumah pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan peternak. Artinya, perhatian tidak berhenti pada pemantauan harga, tetapi juga mencakup upaya memahami mengapa harga yang diterima produsen dan yang dibayar konsumen menunjukkan perbedaan. Tanpa menyimpulkan penyebab tertentu, kesenjangan itu menjadi tanda bahwa rantai distribusi perlu dicermati. Penanganan yang mempertimbangkan kepentingan kedua kelompok diharapkan dapat membantu mendorong harga yang lebih seimbang, sekaligus mendukung kesejahteraan peternak dan keterjangkauan bagi masyarakat.
Sebagai langkah darurat untuk merespons tekanan harga telur, Amran meminta Perum Bulog bersama ID Food menyerap telur dari peternak dengan nilai sekitar Rp30 miliar. Usulan penyerapan ini diarahkan untuk membantu menjaga keseimbangan pasar ketika harga di tingkat peternak melemah. Dengan adanya pembelian dari peternak, sebagian pasokan diharapkan dapat tersalurkan dan beban yang dihadapi produsen berkurang. Langkah tersebut masih berupa arahan dan rencana, sehingga pelaksanaannya bergantung pada koordinasi serta kesiapan kedua badan usaha pangan. Amran menyatakan Bulog sanggup menjalankan penyerapan itu bersama ID Food. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melihat keterlibatan badan usaha milik negara sebagai salah satu pilihan untuk meredam dampak ketimpangan harga.
Penyerapan telur oleh Bulog dan ID Food diharapkan memberi ruang bagi peternak untuk menghadapi situasi pasar yang menekan. Ketika harga jual tidak sebanding dengan biaya produksi, peternak dapat mengalami kesulitan mempertahankan kegiatan usaha. Karena itu, rencana pembelian dalam skala sekitar Rp30 miliar dipandang sebagai intervensi yang dapat membantu menyerap pasokan, sekaligus mendukung penyaluran telur ke kebutuhan yang tersedia. Namun, jumlah dan mekanisme pembelian perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan, termasuk ketersediaan stok, lokasi peternak, serta tata cara distribusi. Arahan Amran tidak berarti penyerapan telah berlangsung; langkah berikutnya memerlukan tindak lanjut dari Bulog dan ID Food. Koordinasi tersebut penting agar bantuan yang direncanakan tepat sasaran dan tidak menimbulkan hambatan baru dalam rantai pasok.
Selain meminta penyerapan, Amran menyebut rencana mengoptimalkan kebutuhan telur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, ia telah membicarakan kemungkinan itu dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Kebutuhan program tersebut berpotensi menjadi saluran pemanfaatan pasokan, sepanjang pengadaan dapat diselaraskan dengan kebutuhan penerima, standar kualitas, jadwal distribusi, dan kesiapan pemasok. Penggunaan telur untuk MBG juga perlu dirancang agar manfaatnya menjangkau peternak, bukan hanya memenuhi kebutuhan program. Pembicaraan dengan Badan Gizi Nasional menjadi bagian dari upaya mencari kecocokan kebutuhan pangan bergizi dan pasokan dari dalam negeri. Dengan demikian, rencana penyerapan sekitar Rp30 miliar dan optimalisasi kebutuhan MBG masih harus ditindaklanjuti melalui koordinasi antarlembaga. Amran menilai Bulog dapat bekerja bersama ID Food untuk menjalankan arahan tersebut, tetapi realisasi maupun dampaknya belum dapat dianggap terjadi sebelum ada pelaksanaan resmi.
Sebagai langkah jangka panjang untuk membantu menyerap produksi peternak, Kementerian Pertanian menyiapkan rencana pembangunan pabrik pengolahan telur menjadi tepung telur. Gagasan ini menempatkan pengolahan sebagai alternatif ketika produksi telur perlu diserap, sehingga hasil peternakan tidak hanya bergantung pada penjualan dalam bentuk telur segar. Rencana tersebut masih merupakan arah yang akan dibahas dan disiapkan pemerintah, bukan kebijakan yang telah berjalan atau hasil yang sudah dirasakan peternak. Karena itu, rincian mengenai pelaksanaan, kapasitas pabrik, lokasi, maupun waktu pembangunan tidak dapat dipastikan dari pernyataan yang disampaikan. Fokus yang disebutkan adalah mencari pilihan jangka panjang untuk menampung produksi.
Tepung telur merupakan bentuk olahan yang berbeda dari telur segar. Dalam konteks rencana ini, pengolahan dipandang sebagai salah satu opsi untuk memperluas cara penyerapan hasil produksi peternak. Namun, rencana membangun pabrik tidak dengan sendirinya menjawab seluruh persoalan harga maupun menjamin perubahan tertentu bagi pasar. Pemerintah masih perlu membahas bagaimana gagasan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari upaya menangani ketimpangan harga.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Dari Pesantren untuk Ibu Pertiwi: Kodim 0813 Bojonegoro Bangun Sarana Olahraga Militer, Siapkan Santri Jadi Prajurit TNI
