Jakarta | Hashim Djojohadikusumo memperingatkan adanya risiko pelemahan rupiah apabila MSCI menurunkan status pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Peringatan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Ia menyoroti kemungkinan dampak perubahan klasifikasi itu terhadap persepsi investor dan kondisi pasar keuangan domestik. Namun, penurunan status yang dibicarakan masih merupakan kemungkinan, bukan keputusan yang telah ditetapkan atau perubahan yang sudah berlaku.
Dalam konteks pasar global, klasifikasi MSCI menjadi salah satu acuan yang diperhatikan pengelola dana ketika menentukan alokasi investasi dan membandingkan kinerja portofolio. Karena itu, perubahan kategori dapat memengaruhi cara sebagian investor memandang pasar saham Indonesia. Jika Indonesia tidak lagi berada dalam kelompok emerging market, pelaku pasar bisa menilai ulang eksposur mereka, terutama dana yang menggunakan indeks MSCI sebagai tolok ukur. Penyesuaian tersebut berpotensi memengaruhi arus modal, meskipun dampak akhirnya akan bergantung pada keputusan investor, kondisi ekonomi, dan perkembangan pasar lainnya.
Hubungan arus modal dan nilai tukar menjadi bagian penting dari kekhawatiran yang disampaikan Hashim. Apabila perubahan status mendorong sebagian investor mengurangi kepemilikan aset Indonesia atau menunda penempatan dana, permintaan terhadap aset domestik dapat terpengaruh. Dalam skenario demikian, tekanan pada pasar keuangan berpotensi merambat ke rupiah, khususnya apabila terjadi bersamaan dengan faktor eksternal atau meningkatnya ketidakpastian. Meski demikian, risiko tersebut tidak berarti pelemahan pasti terjadi. Perkembangan nilai tukar juga dipengaruhi oleh fundamental ekonomi, kebijakan pemerintah dan bank sentral, serta dinamika global. Oleh sebab itu, pernyataan Hashim perlu dipahami sebagai peringatan mengenai konsekuensi yang mungkin muncul jika evaluasi MSCI berujung pada perubahan klasifikasi. Status Indonesia belum disebut turun, dan belum ada dasar untuk menganggap skenario itu sebagai hasil yang telah diputuskan. Perhatian selanjutnya tertuju pada proses penilaian dan respons pasar terhadap informasi yang berkembang.
Hashim menilai bahwa penurunan status pasar modal Indonesia dapat memengaruhi kepercayaan investor dan mendorong sebagian pemodal asing melepas saham yang mereka miliki. Jika penjualan berlangsung dalam skala besar, tekanan tidak hanya terasa pada harga saham, tetapi juga dapat merambat ke pasar valuta asing. Investor yang menarik dana biasanya menukar rupiah menjadi mata uang lain, sehingga permintaan terhadap dolar AS berpotensi meningkat. Dalam keadaan demikian, arus modal keluar dapat menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Menurut perkiraan yang disampaikan Hashim, apabila investasi asing keluar dari pasar domestik, rupiah berisiko melemah ke kisaran Rp20.000 hingga Rp21.000 per dolar AS. Ia juga menyebut kemungkinan angka yang lebih rendah bagi rupiah, dengan perkiraan pelemahan hingga Rp22.000 per dolar AS. Rentang tersebut menggambarkan skenario risiko yang ia khawatirkan, bukan kepastian mengenai nilai tukar yang akan terjadi. Pergerakan rupiah pada akhirnya tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk besarnya arus dana, respons kebijakan, kondisi pasar global, dan tingkat kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia.
Hashim menyebut bahwa kemungkinan tersebut pernah dibahas bersama Rosan, CEO BPI Danantara. Dalam konteks diskusi itu, ia menyampaikan kisaran Rp21.000 hingga Rp22.000 per dolar AS sebagai gambaran risiko apabila investor asing menarik modalnya. Pembahasan tersebut menyoroti kaitan persepsi terhadap status pasar modal dan keputusan investasi lintas negara. Meski demikian, angka itu sebaiknya dipahami sebagai peringatan tentang potensi dampak dari skenario arus keluar, bukan sebagai proyeksi resmi atau kepastian yang telah ditetapkan. Bagi pelaku pasar, perubahan status dapat menjadi salah satu pertimbangan, tetapi keputusan investasi juga bergantung pada prospek perusahaan, likuiditas, stabilitas ekonomi, serta perkembangan kebijakan. Karena itu, risiko pelemahan rupiah yang disebut Hashim menunjukkan pentingnya menjaga kepercayaan investor dan memantau arus modal secara cermat, tanpa mengabaikan ketidakpastian yang melekat pada pergerakan nilai tukar. Besarnya dampak, bila terjadi, akan ditentukan oleh skala penjualan aset dan kondisi pasar saat itu.Hashim mengaitkan kemungkinan pelemahan rupiah dengan meningkatnya beban pembayaran pinjaman luar negeri Indonesia. Kewajiban yang ditetapkan dalam mata uang asing tetap harus dibayar sesuai nilai kontraknya, tetapi pemerintah atau peminjam domestik perlu menyediakan rupiah untuk memperoleh mata uang tersebut. Karena itu, apabila rupiah kehilangan nilai terhadap mata uang pinjaman, jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk membayar kewajiban yang sama dapat bertambah. Dampak ini dapat terasa pada anggaran dan ruang fiskal, terutama ketika pembayaran jatuh tempo berlangsung di tengah tekanan ekonomi.
Peringatan tersebut disampaikan sebagai risiko bersyarat, bukan sebagai pernyataan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembayaran. Besarnya dampak akan bergantung pada pergerakan kurs, komposisi utang, jadwal jatuh tempo, serta kemampuan mengelola risiko mata uang. Jika pelemahan berlangsung tajam atau berkepanjangan, biaya dalam rupiah dapat meningkat dan menambah tekanan terhadap pengelolaan keuangan negara maupun perusahaan yang memiliki pinjaman luar negeri. Kebutuhan rupiah yang lebih besar juga berpotensi mengurangi dana yang tersedia untuk prioritas lain, walaupun hasil akhirnya bergantung pada kondisi fiskal dan langkah mitigasi yang ditempuh.
Dalam konteks itulah Hashim menggambarkan kemungkinan tersebut sebagai ancaman serius bagi ekonomi Indonesia. Ia menggunakan istilah “bencana” dan “malapetaka” untuk menekankan tingkat bahaya yang dapat muncul apabila nilai tukar terus melemah dan beban kewajiban luar negeri meningkat. Ungkapan tersebut merupakan penilaian atas skenario yang dikhawatirkan, bukan kepastian bahwa akibat terburuk akan terjadi. Risiko juga tidak hanya ditentukan oleh kurs pada satu waktu; kemampuan membayar, cadangan yang tersedia, akses pembiayaan, dan kebijakan pengelolaan utang turut berpengaruh.
Dengan demikian, hubungan kurs dan pembayaran pinjaman perlu dipahami sebagai saluran tekanan yang dapat membesar dalam keadaan tertentu. Pemantauan nilai tukar dan kewajiban valas menjadi penting agar perubahan biaya dapat diantisipasi. Peringatan Hashim menyoroti potensi konsekuensi ekonomi dari pelemahan rupiah, sembari tetap menempatkannya sebagai kemungkinan yang bergantung pada perkembangan pasar dan respons kebijakan. Apabila tekanan dapat dikelola, kenaikan kebutuhan rupiah tidak serta-merta berarti kegagalan pembayaran; namun tanpa pengelolaan yang memadai, beban tersebut dapat mempersempit pilihan ekonomi dan memperberat risiko bagi Indonesia.
Dalam menjelaskan risiko penurunan status pasar modal, Hashim menyoroti kekhawatiran mengenai praktik perdagangan yang dinilainya tidak sehat. Salah satu persoalan yang ia angkat adalah dugaan manipulasi harga pada saham yang kerap disebut saham gorengan. Istilah tersebut merujuk pada saham yang pergerakan harganya dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental perusahaan, sehingga dapat menimbulkan volatilitas dan risiko bagi investor. Namun, dugaan semacam itu perlu dipahami sebagai persoalan yang memerlukan pemeriksaan dan bukti, bukan kesimpulan terhadap saham atau pelaku tertentu.
Menurut Hashim, perhatian terhadap indikasi tersebut tidak terbatas pada MSCI sebagai penyedia indeks global. Investor asing juga dapat mencermati kualitas perdagangan, keterbukaan informasi, dan perlindungan terhadap pemegang saham ketika menilai suatu pasar. Jika mereka memandang mekanisme pasar kurang transparan atau rentan terhadap manipulasi, kepercayaan dapat terpengaruh. Kekhawatiran itu berpotensi mendorong investor meninjau ulang eksposur mereka, termasuk keputusan untuk mempertahankan atau menambah investasi di Indonesia.
Hashim turut menyoroti terbatasnya free float, yaitu porsi saham yang tersedia untuk diperdagangkan secara publik. Apabila jumlah saham beredar di pasar relatif kecil, transaksi tertentu berpotensi memberi pengaruh besar terhadap harga. Kondisi tersebut dapat membuat pergerakan saham lebih mudah bergejolak dan menyulitkan investor menilai harga yang terbentuk secara wajar.
