Jakarta | Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengingatkan pemerintah agar menyiapkan langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi iklim yang diperkirakan berlangsung hingga 2027. El Niño diperkirakan dapat bertahan sampai kuartal I-2027, kemudian La Niña diperkirakan terjadi pada pertengahan tahun yang sama. Pergantian kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berisiko mengganggu produksi dan ketersediaan pangan, serta mendorong kenaikan harga, terutama apabila kekeringan memengaruhi kegiatan produksi.
Mari menyampaikan peringatan itu saat memaparkan hasil pembahasan DEN di Istana Merdeka. Dalam konteks tersebut, pemerintah dinilai perlu memperhitungkan perubahan iklim dalam langkah menjaga pasokan pangan. Perkiraan waktu El Niño dan La Niña menjadi dasar untuk meningkatkan kesiapan, tanpa mengabaikan potensi tekanan terhadap produksi maupun ketersediaan bahan pangan. Risiko kekeringan juga perlu diperhatikan karena dapat menambah tantangan bagi upaya mempertahankan pasokan.
Gangguan pada produksi dapat berpengaruh terhadap jumlah pangan yang tersedia. Jika pasokan tertekan, harga berisiko meningkat dan beban dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, antisipasi tidak hanya berkaitan dengan perubahan cuaca, tetapi juga dengan dampaknya terhadap rantai ketersediaan pangan dan kestabilan harga. Pemerintah perlu memandang risiko tersebut sebagai rangkaian yang saling terkait, mulai dari kondisi yang memengaruhi produksi hingga kemungkinan perubahan pasokan yang tersedia.
Peringatan ini menekankan perlunya kesiapan menghadapi dua fase kondisi iklim dalam satu rentang waktu: El Niño yang diperkirakan berlangsung hingga kuartal pertama 2027 dan La Niña pada pertengahan 2027. Pemerintah diharapkan menyiapkan langkah yang relevan untuk mengurangi risiko bagi produksi dan ketersediaan pangan, serta mengantisipasi potensi kenaikan harga akibat kekeringan. Dengan memperhatikan perkiraan tersebut, pembahasan mengenai pangan dapat memasukkan risiko iklim sebagai pertimbangan penting. Namun, rincian prakiraan dan dampak lain tidak menjadi bagian dari keterangan yang disampaikan Mari dalam pemaparan hasil pembahasan DEN itu.
Menurut Mari, upaya menghadapi kekeringan perlu disusun berdasarkan data dan prakiraan cuaca, bukan dengan menerapkan satu langkah yang sama untuk seluruh wilayah. Informasi tersebut dapat membantu pemerintah mengenali daerah yang berpotensi terdampak, memahami perkembangan kondisi setempat, dan menentukan respons yang sesuai. Pemantauan berkala juga penting agar keputusan dapat disesuaikan ketika prakiraan atau keadaan lapangan berubah. Dengan pendekatan ini, langkah antisipasi dapat diarahkan pada kebutuhan pertanian di masing-masing daerah, sekaligus mengurangi risiko keputusan yang tidak tepat waktu.
Salah satu langkah yang dapat disiapkan ialah menyediakan pompa air dan memastikan penggunaannya tepat sasaran. Ketersediaan alat perlu dipertimbangkan bersama kondisi sumber air dan kebutuhan lahan, sehingga pemanfaatannya benar-benar membantu ketika pasokan air berkurang. Pemerintah juga perlu mengatur waktu tanam dengan mengacu pada informasi cuaca dan keadaan setempat. Penyesuaian jadwal dapat membantu petani memilih waktu yang lebih memungkinkan bagi tanaman untuk tumbuh, tetapi keputusan tersebut tetap perlu mempertimbangkan situasi setiap wilayah. Koordinasi dengan pihak pertanian dan petani dapat mendukung penerapan langkah yang sesuai di lapangan.
Apabila kekeringan membuat kegiatan penanaman tidak memungkinkan, penundaan tanam patut dipertimbangkan. Keputusan ini sebaiknya disampaikan berdasarkan informasi yang dapat dipahami petani, termasuk alasan dan kondisi yang menjadi pertimbangannya. Pada saat yang sama, persiapan tidak cukup hanya berfokus pada kekurangan air. Perubahan cuaca dapat membawa risiko lain, sehingga pemerintah juga perlu mengantisipasi potensi banjir serta dampak bencana lainnya. Kesiapan tersebut mencakup pemantauan kondisi, penyampaian informasi, dan penyesuaian respons mengikuti perkembangan di daerah. Dengan demikian, perencanaan pertanian dapat lebih lentur: mengurangi kerugian saat kekeringan, sembari tetap terhadap risiko ketika cuaca berubah. Prakiraan menjadi dasar untuk menyiapkan pilihan, bukan kepastian bahwa suatu wilayah pasti mengalami jenis bencana tertentu. Karena itu, pemerintah perlu terus memperbarui penilaian dan menyesuaikan bantuan sesuai keadaan yang benar-benar terjadi.
Dalam menghadapi potensi El Niño, perhatian Dewan Energi Nasional (DEN) tidak hanya tertuju pada dampak kekeringan terhadap kegiatan pertanian, tetapi juga pada ketersediaan pangan dan kestabilan harga. Gangguan hujan dapat menghambat produksi, terutama ketika lahan dan sumber air mengalami kekurangan pasokan. Jika hasil pertanian terganggu, pasokan pangan berisiko ikut tertekan. Karena itu, langkah antisipasi perlu disiapkan sebelum dampak cuaca ekstrem terasa pada produksi dan pasar.
Mari mengusulkan agar pemerintah mempertahankan stok cadangan pangan, terutama beras, sebagai salah satu penyangga ketika pasokan terganggu. Cadangan yang tersedia dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat saat produksi atau distribusi menghadapi kendala. Upaya menjaga stok perlu berjalan seiring dengan pemantauan kondisi pertanian dan pasokan, sehingga kebutuhan penanganan dapat dikenali lebih awal. Pendekatan ini penting agar risiko kekeringan tidak berkembang menjadi persoalan ketersediaan pangan yang lebih luas.
Selain menjaga cadangan, distribusi pangan juga perlu dipastikan tepat sasaran. Pasokan harus dapat menjangkau masyarakat dan wilayah yang membutuhkan, khususnya jika gangguan produksi menyebabkan ketersediaan tidak merata. Kelancaran penyaluran membantu mencegah penumpukan di satu tempat sementara daerah lain menghadapi keterbatasan. Dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi distribusi, pemerintah dapat menyiapkan respons yang sesuai tanpa mengabaikan kelompok masyarakat yang rentan terhadap perubahan pasokan.
Mari juga menyampaikan perlunya menggelar operasi pasar bila dibutuhkan untuk meredam tekanan harga. Kewaspadaan terhadap harga beralasan karena kejadian El Niño kerap diikuti kenaikan harga pangan. Ketika kekeringan mengganggu produksi pertanian, tekanan pada pasokan dapat berdampak pada harga dan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemantauan pasar dan kesiapan melakukan operasi pasar perlu menjadi bagian dari antisipasi, bukan baru dipertimbangkan setelah kenaikan terjadi. Menyiapkan langkah lebih awal memberi pemerintah ruang untuk merespons perkembangan pasokan dan harga secara terarah. Fokus pada cadangan beras, distribusi yang menjangkau sasaran, serta operasi pasar bila diperlukan dapat membantu menjaga pangan tetap tersedia dan mengurangi tekanan harga selama El Niño.Dalam pembahasan mengenai kesiapan menghadapi perubahan iklim, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) turut menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Risiko kebakaran perlu diantisipasi melalui langkah yang sesuai dengan kondisi wilayah, termasuk upaya mengelola lahan gambut. Salah satu perhatian yang disampaikan adalah pengairan kembali lahan gambut agar kondisinya lebih basah dan risiko kebakaran dapat dikurangi. Langkah pencegahan semacam ini menjadi bagian penting dari respons, terutama ketika kondisi cuaca meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran.
Selain upaya pada lahan, pembahasan juga mencakup dampak asap terhadap masyarakat. Mari memberi perhatian pada kebutuhan pelayanan kesehatan bagi warga yang terdampak asap karhutla. Karena itu, penguatan layanan kesehatan di wilayah terdampak dinilai perlu disiapkan, sehingga masyarakat dapat memperoleh bantuan ketika mengalami gangguan kesehatan. Kesiapan ini mencakup dukungan layanan setempat serta langkah yang dapat membantu warga mengurangi paparan asap dalam kegiatan sehari-hari.
Salah satu saran yang disampaikan adalah pembagian masker kepada masyarakat di wilayah terdampak. Masker dapat menjadi dukungan praktis bagi warga saat kualitas udara terganggu oleh asap, meskipun pembagiannya perlu disertai pelayanan kesehatan yang memadai. Dengan memperkuat kedua aspek tersebut, perhatian tidak hanya tertuju pada penanganan sumber kebakaran, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat. Pemerintah dan pihak terkait perlu mempertimbangkan kesiapan layanan, akses warga terhadap bantuan, serta koordinasi dalam menjalankan langkah penanganan.
Wilayah yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini meliputi tiga provinsi di Kalimantan, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Nama tiga provinsi di Kalimantan tidak dirinci dalam informasi yang disampaikan, sehingga tidak perlu diasumsikan atau ditambahkan.
Baca juga: Bukan Sekadar Jalan Santai, 10 Ribu Peserta Satukan Langkah di HUT TNI | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Aduan Warga Menguak Dugaan Praktik Pinjaman Ilegal, PNS Dinsos Tuban Diminta Klarifikasi
