Jakarta | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan bensin dengan campuran bioetanol 10 persen atau E10 dapat diterapkan pada 2027. Target ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemanfaatan energi terbarukan di sektor transportasi sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Penerapan campuran tersebut membutuhkan persiapan bertahap, karena kebijakan tidak hanya menyangkut formula bahan bakar, tetapi juga ketersediaan bahan baku, kesiapan industri, dan kepastian aturan pelaksana.
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sedang menyiapkan aspek teknis untuk mendukung kewajiban pencampuran bioetanol ke dalam bensin. Persiapan itu mencakup pengaturan pelaksanaan serta koordinasi dengan pihak terkait agar penerapan E10 dapat berlangsung sesuai rencana. Ketentuan teknis diperlukan untuk memberi kejelasan mengenai standar campuran, pasokan, dan tahapan penerapan. Pemerintah perlu memastikan seluruh unsur tersebut siap sebelum kewajiban diberlakukan secara luas.
Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa komitmen penyediaan bahan baku masih perlu diperhatikan. Kesiapan pasokan menjadi faktor penting karena kebutuhan etanol akan meningkat apabila pencampuran 10 persen diterapkan pada bensin. Komitmen dari para pelaku yang terlibat perlu dipastikan agar pasokan dapat memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan. Tanpa dukungan bahan baku yang memadai, pencapaian target waktu penerapan dapat menghadapi kendala, meskipun aspek teknis dan kebijakan terus dipersiapkan.
Ketentuan yang berlaku juga mengarahkan agar bahan baku bioetanol menggunakan sumber dari dalam negeri. Arah ini dimaksudkan untuk menghubungkan kebijakan energi dengan pemanfaatan potensi domestik, termasuk bahan baku yang dapat diolah menjadi etanol. Karena itu, upaya menuju E10 tidak cukup bergantung pada kesiapan pencampuran di sektor hilir; kesinambungan pasokan lokal juga harus dibangun. Pemerintah dan pelaku usaha perlu menyelaraskan komitmen produksi, kebutuhan industri, serta ketentuan yang berlaku agar target 2027 dapat dicapai dengan landasan pasokan yang jelas.
Eniya menyampaikan bahwa ketersediaan etanol atau bahan baku etanol yang ada saat ini baru sekitar 70.500 kiloliter (KL). Angka tersebut memberikan gambaran mengenai kapasitas pasokan yang tersedia pada tahap persiapan menuju penerapan campuran bioetanol. Dalam konteks target E10 pada 2027, informasi itu menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai kesiapan pasokan, sekaligus menunjukkan bahwa kebutuhan perencanaan tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pencampuran, tetapi juga dengan ketersediaan bahan yang dapat digunakan.
Besaran 70.500 KL perlu dibaca sebagai kondisi pasokan saat ini, bukan sebagai angka yang dengan sendirinya menjelaskan kebutuhan keseluruhan untuk menjalankan program. Untuk memahami kecukupannya, angka ketersediaan tersebut perlu dibandingkan dengan kebutuhan yang nantinya ditetapkan, cakupan penerapan, serta tahapan pelaksanaan. Tanpa rincian pembanding itu, stok yang ada belum cukup untuk menyimpulkan seberapa besar selisih pasokan dan kebutuhan. Namun, angka tersebut tetap menegaskan bahwa pasokan merupakan aspek yang harus diperhitungkan secara cermat dalam proses persiapan.
Data yang disampaikan Eniya juga menjadi pengingat bahwa implementasi campuran bioetanol membutuhkan perhatian terhadap ketersediaan bahan secara berkelanjutan. Pemerintah dan pihak terkait perlu memiliki gambaran yang jelas mengenai volume pasokan, peruntukannya, dan perkembangan ketersediaan dari waktu ke waktu. Informasi yang terukur akan membantu penyusunan tahapan pelaksanaan serta evaluasi kesiapan, tanpa mendasarkan keputusan hanya pada perkiraan umum. Dengan demikian, angka 70.500 KL dapat berfungsi sebagai titik rujuk awal dalam pembahasan pasokan etanol.
Meski belum menjelaskan penyebab terbatasnya ketersediaan, jumlah tersebut memperlihatkan pentingnya memastikan sisi pasokan berjalan seiring dengan rencana penerapan E10. Kesiapan program perlu ditinjau berdasarkan data yang dapat diperbarui dan dibandingkan dengan kebutuhan aktual. Pendekatan ini membantu menjaga pembahasan tetap berfokus pada fakta yang tersedia, sekaligus memberi dasar untuk menentukan langkah persiapan berikutnya. Dalam perjalanan menuju 2027, perkembangan stok dan bahan baku etanol akan menjadi salah satu indikator yang perlu dipantau secara konsisten.
Perkiraan pasokan etanol perlu dibaca sesuai tahapan pencampuran yang dibahas. Kebutuhan sekitar 400.000 kiloliter (KL), dengan potensi meningkat bertahap hingga 500.000 KL, dikaitkan dengan rencana penerapan bensin E20 pada 2028. Angka tersebut bukan proyeksi kebutuhan untuk target E10 pada 2027. Perbedaan ini penting agar besaran pasokan bagi masing-masing tahap tidak tercampur dalam perencanaan maupun pemberitaan.
Menurut Eniya, kebutuhan untuk E20 diperkirakan setidaknya berada di kisaran 400.000 KL dan dapat naik menuju 500.000 KL. Besaran itu mencerminkan tantangan penyediaan ketika porsi etanol dalam campuran bensin meningkat. Secara umum, campuran dengan kandungan etanol lebih tinggi membutuhkan volume etanol lebih besar, meski kebutuhan akhirnya juga bergantung pada volume bensin yang dicampur dan cakupan penerapannya. Karena itu, angka kebutuhan perlu dikaitkan dengan asumsi program yang mendasarinya.
Sementara itu, target E10 pada 2027 merupakan tahap berbeda dengan kadar campuran yang lebih rendah. Angka 400.000–500.000 KL yang disebut untuk rencana E20 tidak dapat langsung digunakan sebagai angka kebutuhan E10, ataupun dianggap sebagai pasokan yang sudah tersedia. Pemerintah dan pelaku industri perlu menyusun perhitungan terpisah untuk tiap tahap, termasuk memperjelas jadwal, volume bahan bakar yang tercakup, dan kapasitas produksi domestik. Pemisahan tersebut membantu menilai kesenjangan pasokan secara realistis, menentukan kebutuhan impor bila diperlukan, serta merencanakan investasi produksi dan distribusi. Dengan demikian, kebutuhan E20 memberi gambaran tantangan lanjutan, sedangkan pemenuhan target E10 2027 tetap memerlukan estimasi tersendiri yang sesuai dengan skala programnya.
Untuk mendukung penerapan E10 pada 2027, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas produksi etanol dalam negeri. Ketersediaan pasokan menjadi salah satu prasyarat penting agar campuran etanol dapat diterapkan secara konsisten tanpa terlalu bergantung pada impor. Karena itu, upaya memperluas produksi tidak hanya bertumpu pada kebijakan penggunaan bahan bakar, tetapi juga pada pembangunan fasilitas pengolahan dan penguatan rantai pasok bahan baku. Eniya menyebut adanya perencanaan pembangunan sekitar 11 pabrik baru. Rencana tersebut menunjukkan skala kebutuhan investasi yang perlu disiapkan, sekaligus pentingnya koordinasi pemerintah dan pelaku usaha agar kapasitas baru dapat beroperasi sesuai kebutuhan program.
Perencanaan pabrik baru masih memerlukan sejumlah tahapan sebelum berlanjut ke pembangunan. Menurut Eniya, prosesnya mencakup pembahasan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU), serta upaya memastikan ketersediaan dan kepastian lahan. Kedua hal tersebut menjadi bagian penting untuk menyelaraskan komitmen para pihak dengan kesiapan lokasi proyek. Kepastian lahan juga dapat membantu mengurangi risiko keterlambatan dan memberi dasar yang lebih jelas bagi tahap perencanaan berikutnya. Pemerintah perlu memastikan bahwa rencana yang dibahas dapat diterjemahkan menjadi proyek nyata, dengan pembagian peran dan tahapan yang dapat dipantau. Dengan demikian, angka rencana pembangunan tidak berhenti sebagai wacana, melainkan berkembang menjadi kapasitas produksi yang mendukung target pencampuran etanol.
Selain membangun fasilitas baru, pemerintah juga memberi dukungan bagi revitalisasi pabrik lama. Langkah ini dapat menjadi cara untuk memanfaatkan aset yang telah tersedia, memperbaiki kinerja fasilitas, dan mempercepat penambahan kapasitas dibandingkan hanya mengandalkan pembangunan dari awal. Revitalisasi juga berkaitan erat dengan ketersediaan bahan baku. Peningkatan kemampuan pabrik perlu diikuti pasokan bahan baku yang memadai dan berkelanjutan agar produksi etanol dapat berjalan stabil. Karena itu, dukungan pemerintah diarahkan untuk mendorong bertambahnya produksi bahan baku sekaligus menghubungkan kebutuhan industri dengan sumber pasokan domestik. Kombinasi pembangunan pabrik baru dan pembenahan fasilitas lama diharapkan memperkuat kesiapan produksi nasional, meskipun realisasinya tetap bergantung pada kepastian proyek, lahan, investasi, serta kesinambungan bahan baku.
Baca juga: Pastikan Pasokan Air Tetap Siaga, Satgas Pam Irigasi Embung Jokowi Lanud Sjamsudin Noor Rawat Kesiapan Pompa Untuk Penanganan Karhutla | Pasokan Beras ASN Tiba di Yahukimo, Diangkut Hercules C-130 TNI AU
