Jakarta | Pemerintah sedang menghitung ulang kebutuhan kuota Pertalite menyusul kenaikan konsumsi bahan bakar tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kebutuhan penyaluran, sekaligus menilai apakah kuota yang tersedia masih memadai hingga akhir tahun. Proses ini belum menghasilkan keputusan tentang penambahan alokasi. Karena itu, perkembangan konsumsi menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam perhitungan yang tengah berlangsung, bukan penanda bahwa tambahan kuota telah disetujui. Pemerintah masih perlu menuntaskan evaluasi sebelum menentukan langkah berikutnya.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan pada Sabtu, 24 Oktober 2026, bahwa evaluasi kebutuhan kuota Pertalite masih berjalan. Menurutnya, pemerintah menargetkan proses penghitungan tersebut berlangsung hingga akhir Oktober. Rentang waktu itu digunakan untuk memperbarui perhitungan berdasarkan perkembangan konsumsi yang terjadi. Dengan evaluasi yang belum selesai, angka kebutuhan tambahan belum dapat dipastikan dan belum menjadi dasar bagi keputusan resmi. Pemerintah masih mengumpulkan serta menelaah perhitungan yang diperlukan sebelum menetapkan kecukupan kuota.
Penegasan bahwa penambahan kuota belum diputuskan penting untuk membedakan proses pengkajian dari keputusan kebijakan. Kenaikan konsumsi memang mendorong pemerintah meninjau kembali kebutuhan, tetapi belum otomatis berarti alokasi Pertalite akan ditambah. Hasil evaluasi hingga akhir bulan akan menjadi bagian penting dalam menentukan apakah kuota yang ada perlu disesuaikan. Sampai perhitungan itu rampung dan keputusan diumumkan, pemerintah belum menetapkan besaran tambahan maupun memastikan bahwa penambahan akan dilakukan. Dengan demikian, informasi yang tersedia saat ini masih sebatas evaluasi yang sedang berlangsung, bukan kepastian mengenai perubahan kuota Pertalite.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Laode Sulaeman, belum dapat memastikan besaran tambahan kuota Pertalite yang mungkin dibutuhkan pada 2026. Pemerintah masih menghitung kebutuhan tersebut seiring meningkatnya konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi. Karena proses penghitungan belum menghasilkan keputusan final, belum ada angka resmi mengenai volume tambahan yang akan diajukan atau ditetapkan. Laode juga belum memastikan apakah penambahan itu akan mencapai 10 persen dari alokasi yang telah disebutkan.
Angka alokasi Pertalite untuk 2026 yang menjadi acuan saat ini adalah 29,27 juta kiloliter. Jumlah tersebut merupakan alokasi yang sudah disebutkan, bukan kuota tambahan, dan tidak boleh disamakan dengan persentase kenaikan yang masih dibahas. Dengan demikian, perkiraan tambahan sebesar 10 persen belum dapat diperlakukan sebagai keputusan pemerintah maupun angka pasti. Besaran akhirnya masih bergantung pada hasil perhitungan kebutuhan dan proses penetapan kuota yang berjalan.
Laode menjelaskan bahwa pekerjaan yang sedang ditangani pemerintah pada saat itu lebih dahulu berfokus pada penghitungan tambahan kuota solar. Fokus tersebut menunjukkan bahwa pembahasan kuota dilakukan secara bertahap, dengan kebutuhan masing-masing jenis BBM dihitung tersendiri. Belum dipastikannya persentase untuk Pertalite tidak berarti bahwa pemerintah telah menyetujui penambahan tertentu; prosesnya masih memerlukan penelaahan lebih lanjut. Karena itu, angka 29,27 juta kiloliter tetap menjadi acuan alokasi yang telah diumumkan, sementara jumlah tambahan belum ditetapkan.
Perbedaan alokasi awal dan kemungkinan tambahan penting untuk diperhatikan dalam membaca perkembangan kebijakan energi. Jika kelak pemerintah menyampaikan persentase atau volume tambahan, angka itu akan menjadi informasi baru yang perlu dibedakan dari alokasi dasar 2026. Sampai ada hasil penghitungan dan pengumuman resmi, publik belum dapat menyimpulkan bahwa kuota Pertalite akan naik 10 persen. Pernyataan Laode menegaskan bahwa kepastian mengenai tambahan tersebut belum tersedia, sedangkan penghitungan tambahan solar menjadi prioritas pada tahap yang sedang berlangsung.
Peningkatan konsumsi Pertalite dalam beberapa waktu terakhir lain dipengaruhi oleh peralihan sebagian masyarakat dari bahan bakar minyak nonsubsidi. Ketika harga BBM nonsubsidi mengalami tekanan, konsumen dapat mempertimbangkan pilihan bahan bakar yang lebih terjangkau, termasuk Pertalite. Perpindahan ini menambah permintaan terhadap BBM bersubsidi dan menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan pemerintah dalam menilai kecukupan pasokan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa dinamika harga minyak dunia turut memengaruhi situasi tersebut. Gejolak geopolitik global, termasuk ketegangan Amerika Serikat dan Iran, berdampak pada jalur distribusi energi setelah Selat Hormuz ditutup. Jalur strategis itu berperan penting dalam perdagangan minyak internasional, sehingga gangguan di kawasan tersebut dapat meningkatkan kekhawatiran pasar dan mendorong kenaikan harga minyak.
Dampak perubahan harga internasional dapat dirasakan di dalam negeri melalui perbedaan harga BBM nonsubsidi dan Pertalite. Bahlil menyebut sebagian konsumen beralih dari produk nonsubsidi, termasuk Pertamax dengan nilai oktan RON 92, ke Pertalite. Perubahan pilihan tersebut membuat konsumsi Pertalite meningkat dan menuntut perhitungan lebih cermat terhadap kebutuhan kuota. Pemerintah juga perlu memperhitungkan implikasi anggaran apabila tambahan pasokan diperlukan untuk menjaga ketersediaan bagi masyarakat.
Pada Jumat, 23 Oktober 2026, di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Bahlil menyampaikan bahwa kuota Pertalite akan bertambah seiring kenaikan konsumsi. Namun, besaran tambahan tersebut belum ditetapkan karena masih dikaji. Pemerintah sedang mencocokkan perkembangan permintaan dengan pasokan yang tersedia, sekaligus menghitung kebutuhan anggaran yang menyertainya. Langkah ini dimaksudkan agar keputusan penyesuaian kuota didasarkan pada perhitungan kebutuhan aktual, bukan semata-mata pada perkiraan awal.
Kajian tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran distribusi BBM bersubsidi di tengah perubahan pola konsumsi dan ketidakpastian pasar energi. Pemerintah perlu memastikan tambahan kuota, apabila ditetapkan, sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta kapasitas anggaran negara. Hasil perhitungan akan menentukan besaran penyesuaian yang diperlukan agar pasokan Pertalite tetap tersedia tanpa mengabaikan pengelolaan subsidi secara hati-hati.
BPH Migas mencatat bahwa peningkatan konsumsi Pertalite mulai terlihat signifikan sejak pertengahan tahun. Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menyebut distribusi harian sebelumnya rata-rata mencapai 75.795 kiloliter. Angka tersebut menjadi titik pembanding untuk membaca perubahan kebutuhan setelah terjadi penyesuaian harga bahan bakar lainnya. Data distribusi harian penting karena dapat menunjukkan seberapa cepat permintaan bergerak dan seberapa besar pasokan yang diperlukan di berbagai wilayah. Dengan pemantauan berkala, pemerintah dapat membedakan lonjakan sementara dari perubahan pola konsumsi yang bertahan. Catatan ini juga menjadi bahan awal untuk menilai apakah kuota Pertalite yang tersedia masih memadai hingga penutupan tahun.
Perubahan permintaan berlangsung setelah harga Pertamax naik pada 10 Juni 2026, dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Setelah penyesuaian tersebut, permintaan Pertalite dilaporkan melonjak tajam. Perbedaan harga antarjenis bahan bakar dapat memengaruhi pilihan konsumen, sehingga sebagian pengguna beralih ke produk yang lebih terjangkau. Namun, besarnya dampak tidak hanya ditentukan oleh harga. Pergerakan kendaraan, kegiatan ekonomi, kondisi pasokan, dan variasi kebutuhan antarwilayah juga perlu diperhitungkan. Karena itu, angka distribusi tidak sebaiknya dibaca secara terpisah, melainkan dibandingkan dengan tren sebelumnya dan perkembangan permintaan terbaru. Analisis tersebut membantu memperkirakan kebutuhan riil, sekaligus mengurangi risiko kekurangan pasokan maupun penetapan tambahan kuota yang tidak sesuai.
Perkembangan konsumsi itu menjadi dasar bagi pemerintah untuk memastikan kecukupan anggaran dan keamanan kuota Pertalite hingga akhir tahun. Perhitungan perlu mencakup proyeksi penyaluran yang tersisa, tingkat realisasi kuota, serta ruang anggaran yang tersedia apabila kebutuhan tambahan terbukti diperlukan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan agar pasokan tetap terjaga tanpa mengabaikan ketepatan penggunaan anggaran. Hasil evaluasi mengenai kebutuhan tambahan dijadwalkan difinalisasi pada akhir Oktober. Jadwal tersebut memberi waktu untuk mengumpulkan dan memeriksa data distribusi sebelum keputusan diambil. Sampai evaluasi selesai, pemantauan konsumsi dan penyaluran akan menjadi acuan penting.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
