Jakarta | Pemerintah merencanakan pembenahan perikanan tangkap agar nelayan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan memperoleh akses pembiayaan. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat kegiatan usaha nelayan, sehingga sektor perikanan tangkap dapat tumbuh lebih produktif dan menjadi lebih menarik bagi lembaga keuangan. Dengan dukungan yang tepat, nelayan diharapkan tidak hanya mampu menjalankan kegiatan melaut, tetapi juga meningkatkan skala serta keberlanjutan usahanya.
Rencana tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Agrifood Forum 2026 yang berlangsung di Auditorium Bank Mega, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober. Dalam forum itu, pemerintah menyampaikan perhatian terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan, termasuk upaya mendorong nelayan agar dapat naik kelas. Pembenahan perikanan tangkap menjadi salah satu bagian dari agenda tersebut, dengan perhatian pada kebutuhan usaha dan hambatan yang selama ini dihadapi nelayan.
Langkah untuk membenahi perikanan tangkap dilakukan berdampingan dengan upaya pemerintah di sektor budi daya. Artinya, pengembangan perikanan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi dari kegiatan budi daya, tetapi juga mencakup penguatan usaha penangkapan ikan. Kedua sektor itu memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda, sehingga dukungan kebijakan perlu disesuaikan dengan kondisi para pelakunya. Bagi nelayan tangkap, akses pembiayaan yang lebih terbuka dapat membantu memenuhi kebutuhan usaha dan membuka ruang untuk meningkatkan kapasitas. Pemerintah ingin menciptakan lingkungan usaha yang lebih baik agar potensi perikanan tangkap dapat berkembang, sementara lembaga keuangan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menilai peluang pembiayaan. Arah pembenahan ini menempatkan peningkatan kesejahteraan nelayan sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor perikanan secara luas.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa perikanan tangkap saat ini belum dipandang menarik oleh perbankan sebagai sektor yang layak dibiayai. Pernyataan tersebut menyoroti tantangan akses pembiayaan yang masih dihadapi kegiatan usaha penangkapan ikan. Dengan demikian, rencana pengembangan perikanan tangkap belum otomatis membuat bank bersedia menyalurkan dana kepada pelaku usaha di sektor tersebut.
Trenggono menggambarkan bahwa rencana untuk membuat atau menyediakan kapal saja belum cukup untuk mendorong bank memberikan pembiayaan. Keberadaan rencana pembangunan kapal tidak serta-merta menjadikan kegiatan perikanan tangkap memenuhi penilaian bank sebagai usaha yang layak dibiayai. Hal ini menunjukkan adanya jarak rencana pengadaan sarana usaha dengan keputusan lembaga perbankan untuk memberikan pinjaman atau dukungan pembiayaan.
Keterangan itu menjadi konteks bagi upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan membenahi desa nelayan. Pembenahan tersebut diarahkan agar perikanan tangkap dapat menjadi sektor yang lebih menarik bagi bank, tanpa menganggap bahwa rencana membuat kapal saja sudah menjawab tantangan pembiayaan. Pernyataan Trenggono menegaskan bahwa akses ke pendanaan perbankan masih merupakan persoalan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usaha penangkapan ikan.
Dalam menyampaikan pandangan tersebut, Trenggono menekankan posisi perikanan tangkap saat ini di mata perbankan, bukan semata-mata rencana penyediaan kapal. Selama sektor ini belum dinilai layak dibiayai, rencana membuat kapal belum dengan sendirinya menghasilkan kesediaan bank untuk membiayai. Karena itu, pembenahan desa nelayan disebut sebagai bagian dari upaya untuk membuat sektor perikanan tangkap lebih menarik bagi lembaga keuangan. Inti keterangannya tetap pada adanya tantangan dalam menarik pembiayaan bank, serta keterbatasan rencana pembuatan kapal sebagai dasar untuk memperoleh dukungan tersebut. Pernyataan itu juga memberi gambaran bahwa pengembangan armada dan akses pembiayaan tidak dapat dianggap sebagai hal yang otomatis saling mengikuti. Penilaian bank terhadap kelayakan sektor tetap menjadi perhatian, sebagaimana disampaikan oleh Trenggono.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meyakini perikanan tangkap dapat menjadi sektor yang lebih menarik bagi pembiayaan perbankan dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Keyakinan itu berkaitan dengan upaya pemerintah membenahi tata kelola dan infrastruktur di desa-desa nelayan. Dengan lingkungan usaha yang lebih tertata dan fasilitas dasar yang memadai, kegiatan penangkapan ikan diharapkan menjadi lebih produktif, terukur, serta memiliki prospek usaha yang lebih jelas. Kondisi tersebut penting bagi bank ketika menilai kelayakan pembiayaan dan risiko suatu sektor.
Selama ini, dukungan infrastruktur pemerintah bagi pertanian darat terlihat lebih nyata. Petani, misalnya, memperoleh manfaat dari bendungan dan jaringan irigasi, serta dukungan berupa pupuk dan bibit. Berbagai sarana itu membantu menjaga produksi dan memberi fondasi bagi aktivitas ekonomi di wilayah pertanian. Trenggono membandingkan keadaan tersebut dengan kondisi nelayan, yang sebelumnya belum mendapatkan dukungan serupa secara memadai. Padahal, desa nelayan juga membutuhkan prasarana dan tata kelola yang mendukung pekerjaan, rantai usaha, dan kehidupan masyarakat pesisir.
Karena itu, pembenahan desa nelayan diarahkan untuk memperkuat ekosistem perikanan, bukan hanya meningkatkan kegiatan menangkap ikan. Pemerintah berencana membangun Kampung Nelayan yang dinamai Merah Putih, atas nama Presiden, sebagai bagian dari langkah untuk mendorong nelayan naik tingkat. Kehadiran kampung tersebut diharapkan menjadi salah satu wujud perhatian terhadap kebutuhan masyarakat pesisir sekaligus memperbaiki dasar bagi pengembangan usaha perikanan. Jika tata kelola, infrastruktur, dan dukungan bagi nelayan semakin baik, sektor ini berpeluang terlihat lebih layak di mata lembaga keuangan. Perkiraan minat bank dalam dua hingga tiga tahun mendatang dengan demikian bertumpu pada perubahan kondisi usaha yang sedang disiapkan, serta kemampuan pemerintah menghadirkan dukungan yang selama ini lebih mudah dijumpai di sektor pertanian.
Contoh percontohan desa nelayan di Biak, Papua, menjadi gambaran pendekatan yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam membenahi sektor perikanan tangkap. Ia menyebut model yang dibangun pemerintah di Biak sebagai contoh yang berhasil. Penekanan pada satu lokasi ini memperlihatkan bagaimana perubahan pengelolaan desa nelayan dapat diarahkan untuk meningkatkan nilai hasil tangkapan, sekaligus membuat kegiatan perikanan lebih menarik untuk dibiayai. Keterangan tersebut berfokus pada perbedaan kondisi sebelum dan sesudah model diterapkan, khususnya pada kualitas tangkapan dan tujuan penjualannya.
Menurut Trenggono, sebelum pembenahan dilakukan, kualitas hasil tangkapan nelayan di Biak dinilai buruk. Hasil tersebut kemudian dijual di pasar lokal. Dalam model yang dibangun pemerintah, kondisi itu berubah: seluruh tangkapan, atau 100 persen, diperuntukkan bagi ekspor. Peralihan tujuan penjualan ini disebut sebagai peningkatan signifikan dibandingkan keadaan sebelumnya. Dengan demikian, contoh Biak tidak hanya menggambarkan perubahan pada saluran pemasaran, tetapi juga menyoroti kualitas tangkapan sebagai bagian penting dari upaya memperbaiki nilai hasil perikanan.
Penyebutan Biak sebagai model memberikan ilustrasi konkret mengenai arah pembenahan yang diharapkan pemerintah untuk desa nelayan. Dalam paparan Trenggono, perbandingan hasil yang sebelumnya dinilai buruk dan dijual di pasar lokal dengan seluruh tangkapan yang kini ditujukan untuk ekspor menjadi inti dari perubahan tersebut. Angka 100 persen merujuk pada porsi hasil tangkapan yang diperuntukkan bagi ekspor dalam model itu. Contoh ini dapat menjadi bahan untuk memahami bagaimana pengelolaan desa dan penanganan hasil tangkapan dikaitkan dengan peluang pasar yang lebih luas, tanpa mengabaikan bahwa klaim keberhasilan yang disampaikan berpusat pada perubahan tersebut.
