Kabupaten Tangerang | Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menekankan bahwa kemitraan pemerintah dan dunia usaha berperan penting dalam memperkuat perdagangan Indonesia. Keberhasilan hubungan dagang tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya nilai transaksi atau jumlah produk yang diperdagangkan. Kepercayaan yang tumbuh secara konsisten juga menjadi modal penting, terutama ketika para pihak ingin menjaga kerja sama dalam jangka panjang. Dengan landasan tersebut, perdagangan dapat berkembang menjadi hubungan yang stabil dan saling mendukung, bukan sekadar pertukaran barang dalam satu kesempatan.
Dalam perdagangan internasional, pelaku usaha dapat menghadapi beragam hambatan di negara tujuan ekspor. Persyaratan pasar, ketentuan teknis, prosedur, maupun perubahan kebijakan dapat memengaruhi kelancaran akses produk. Situasi seperti ini menuntut komunikasi dan koordinasi yang baik pemerintah dan perusahaan. Pemerintah dapat membantu menyampaikan informasi, membuka jalur dialog, serta memperjuangkan kepentingan perdagangan, sementara dunia usaha memahami kondisi produk dan kebutuhan pasar secara langsung. Kerja sama yang erat memungkinkan tantangan dikenali lebih dini dan ditangani melalui langkah yang tepat.
Menurut Roro, kepercayaan mitra dibangun melalui tindakan yang dapat dibuktikan. Pelaku usaha perlu menghadirkan produk berkualitas secara konsisten, memenuhi komitmen mengenai mutu, jumlah, dan waktu pengiriman, serta memahami kebutuhan mitra di pasar tujuan. Pemahaman tersebut mencakup kesesuaian produk dengan standar dan preferensi konsumen setempat. Pada saat yang sama, komunikasi terbuka membantu kedua pihak menyelaraskan harapan dan menyelesaikan persoalan tanpa merusak hubungan. Pemerintah dapat mendukung upaya ini dengan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan perdagangan dan memperkuat hubungan antarpemangku kepentingan.
Hubungan yang kuat juga perlu menghasilkan manfaat bagi semua pihak. Eksportir memperoleh akses pasar dan peluang usaha yang lebih berkelanjutan, sedangkan mitra mendapatkan pasokan yang andal dan sesuai kebutuhan. Bagi Indonesia, kepercayaan yang terpelihara dapat memperkuat reputasi produk nasional serta membuka ruang bagi transaksi berulang. Karena itu, kemitraan pemerintah dan pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada capaian perdagangan saat ini. Konsistensi, pemenuhan janji, dan perhatian terhadap kepentingan bersama menjadi dasar untuk menghadapi hambatan ekspor dan membangun kerja sama yang tahan lama.
Dalam seminar yang menjadi bagian dari Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41, Roro menyampaikan pesan tentang pentingnya kerja sama untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menembus hambatan ekspor sekaligus menjaga keberlanjutan pasar yang telah diraih. Menurutnya, upaya memperluas perdagangan lintas negara tidak dapat dibebankan kepada pelaku usaha saja. Dukungan pemerintah dan keterlibatan dunia usaha diperlukan agar tantangan yang dihadapi UMKM dapat ditangani secara lebih terarah.
Kolaborasi tersebut dapat membuka ruang bagi pelaku usaha untuk memperoleh informasi, memperkuat kesiapan, serta menjajaki hubungan dengan calon mitra. Pemerintah memiliki peran dalam mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi perdagangan, sementara pelaku usaha dapat berbagi pengalaman dan memahami kebutuhan pasar. Dengan saling melengkapi, kedua pihak diharapkan mampu membantu UMKM merespons perubahan dan mempertahankan akses ke pasar ekspor.
TEI ke-41 berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Pameran dan rangkaian kegiatannya menjadi kesempatan bagi peserta untuk bertemu, bertukar pengetahuan, serta mengenali peluang perdagangan. Seminar yang diselenggarakan dalam agenda TEI menghadirkan ruang pembahasan mengenai upaya menghadapi hambatan ekspor, termasuk pentingnya sinergi pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung UMKM.
Roro mendorong peserta agar tidak hanya mengikuti seminar, tetapi juga memanfaatkan berbagai forum bisnis yang tersedia selama TEI. Pertemuan dan diskusi dalam forum tersebut dapat membantu peserta memahami peluang, membangun jejaring, dan memperoleh gambaran mengenai langkah yang dapat ditempuh untuk mengembangkan kegiatan ekspor. Pengalaman dari para pelaku dan pihak terkait juga dapat menjadi bekal praktis saat usaha menghadapi tantangan di pasar tujuan.
Dengan memanfaatkan agenda secara aktif, peserta berpeluang mengoptimalkan pengalaman selama pameran sekaligus menemukan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan usahanya. Bagi UMKM, keterlibatan dalam seminar dan forum bisnis dapat menjadi bagian dari proses membangun kesiapan ekspor, menjaga hubungan dagang, dan memperluas jangkauan pasar. Pesan Roro menegaskan bahwa kemitraan pemerintah dan pelaku usaha, didukung partisipasi aktif dalam TEI, merupakan salah satu upaya untuk memperkuat peluang ekspor Indonesia.
Kementerian Perdagangan berperan sebagai fasilitator yang membantu pelaku usaha Indonesia memahami peluang dan menjangkau pasar luar negeri. Dukungan tersebut dijalankan melalui berbagai unit kerja, program promosi, serta jaringan perwakilan perdagangan Republik Indonesia di negara tujuan. Bagi eksportir, keberadaan jaringan ini dapat menjadi pintu masuk untuk memperoleh informasi pasar, mengenali calon mitra, dan menilai kesesuaian produk dengan kebutuhan konsumen setempat. Fasilitasi pemerintah juga membantu mempertemukan kemampuan produksi perusahaan dengan permintaan pembeli internasional secara lebih terarah. Dengan demikian, pelaku usaha tidak harus menjajaki pasar secara sendirian, melainkan dapat memanfaatkan dukungan kelembagaan yang tersedia.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Tommy Andana menjelaskan bahwa Indonesia memiliki 46 perwakilan perdagangan di 33 negara. Jaringan tersebut mencakup atase perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), yang bekerja sesuai fungsi masing-masing di negara penempatan. Salah satu tugas penting mereka ialah meriset kondisi pasar, termasuk perkembangan permintaan, karakteristik konsumen, persyaratan perdagangan, dan peluang bagi produk Indonesia. Informasi tersebut dapat menjadi bekal praktis bagi perusahaan ketika menyusun strategi ekspor dan menentukan segmen pembeli yang tepat. Perwakilan perdagangan juga membantu memperkenalkan produk nasional kepada calon pembeli, sehingga proses pencarian pasar dapat berlangsung lebih terarah dan berdasarkan pemahaman mengenai keadaan setempat.
Roro mengajak para pelaku usaha untuk membangun jejaring secara aktif dengan perwakilan perdagangan, termasuk dengan memanfaatkan pertemuan langsung di Trade Expo Indonesia (TEI). Para perwakilan hadir dalam pameran tersebut untuk memfasilitasi penjajakan bisnis atau business matching perusahaan Indonesia dan calon mitra dari luar negeri. Kesempatan ini dapat digunakan untuk menyampaikan profil usaha, menjelaskan kapasitas produksi, memperlihatkan mutu produk, serta menggali kebutuhan dan persyaratan calon pembeli. Komunikasi yang dibangun sejak awal juga memungkinkan eksportir memperoleh arahan mengenai tindak lanjut setelah pameran. Melalui kolaborasi pemerintah dan dunia usaha, jejaring promosi dapat berkembang menjadi hubungan dagang yang konkret. Karena itu, pelaku usaha sebaiknya menyiapkan informasi produk dan sasaran pasar sebelum bertemu, lalu menjaga komunikasi secara konsisten. Langkah tersebut membantu memaksimalkan fasilitasi yang tersedia dan memperbesar peluang produk Indonesia memasuki pasar internasional.Tommy menyampaikan bahwa dalam dua tahun terakhir, Kementerian Perdagangan telah mengamankan potensi penerimaan ekspor Indonesia lebih dari Rp8 triliun. Capaian tersebut diperoleh melalui penanganan 60 kasus hambatan perdagangan yang dihadapi produk Indonesia di berbagai pasar tujuan. Upaya ini penting untuk menjaga akses pasar dan melindungi peluang usaha eksportir, terutama ketika kebijakan negara mitra berpotensi membatasi masuknya barang dari Indonesia. Penanganan kasus dilakukan melalui pemantauan, pengumpulan informasi, serta koordinasi dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait. Dengan langkah tersebut, pemerintah dapat mendukung kepentingan nasional dalam proses penyelidikan maupun konsultasi perdagangan internasional.
Jenis perkara yang ditangani mencakup tuduhan antidumping, antisubsidi, dan tindakan pengamanan atau safeguard, serta berbagai hambatan teknis perdagangan lainnya. Persoalan itu menyentuh beragam sektor dan komoditas, termasuk produk kertas, kaca clear float glass, biodiesel, bahan kimia hulu, serta baja nirkarat. Masing-masing kasus memiliki karakteristik dan persyaratan penanganan tersendiri. Tuduhan perdagangan dapat memicu penyelidikan, bea tambahan, atau pembatasan yang berdampak pada harga dan daya saing produk Indonesia.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
