Kota Surakarta Astrid Widayani. Dilarang | Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2026 diselenggarakan oleh Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) di Solo, Jawa Tengah, pada 17–18 Oktober 2026. Pertemuan ini menjadi ruang bagi para praktisi, pemangku kepentingan, dan pemerhati komunikasi untuk membahas kontribusi hubungan masyarakat terhadap kehidupan berbangsa. Pemilihan Solo sebagai lokasi penyelenggaraan menempatkan kota tersebut sebagai titik temu gagasan dan pengalaman dari berbagai kalangan. Di tengah perubahan sosial dan arus informasi yang semakin cepat, peran humas tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pesan, tetapi juga dengan upaya merawat hubungan dan membangun pemahaman di organisasi, masyarakat, serta publik yang lebih luas.
Tema besar konvensi tahun ini adalah “Humas sebagai Daya Bangsa: Menenun Kepercayaan, Menggerakkan Indonesia”. Tema tersebut menempatkan kepercayaan sebagai salah satu unsur penting yang memungkinkan bangsa bergerak bersama. Kepercayaan mendukung terbentuknya hubungan yang kuat institusi dan masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi dialog yang lebih terbuka. Ketika publik memperoleh informasi yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, mereka memiliki landasan yang lebih baik untuk memahami kebijakan, merespons perubahan, dan berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Karena itu, komunikasi yang dikelola dengan baik dapat membantu menjaga keterhubungan, terutama ketika masyarakat menghadapi beragam tantangan dan kebutuhan informasi.
Ketua Umum Perhumas, Boy Kelana, menegaskan bahwa kepercayaan tidak terbentuk secara instan. Kepercayaan perlu dibangun secara konsisten dan berkelanjutan melalui komunikasi yang jujur, tindakan yang selaras dengan pesan, serta komitmen untuk mendengarkan publik. Pandangan ini menyoroti bahwa reputasi dan hubungan yang kuat merupakan hasil dari proses panjang, bukan sekadar dampak dari satu kampanye atau pernyataan. Bagi praktisi humas, konsistensi berarti menjaga mutu komunikasi dalam berbagai situasi, termasuk saat organisasi menghadapi perubahan maupun sorotan publik. Dengan menempatkan kepercayaan sebagai fondasi, KHI 2026 mengajak peserta melihat humas sebagai fungsi strategis yang dapat memperkuat hubungan sosial dan mendukung gerak Indonesia secara kolektif.
Tanggung jawab membangun kepercayaan publik melekat pada seluruh bidang kehumasan, bukan hanya pada satu jenis institusi. Humas pemerintah, korporasi, akademisi, organisasi sosial, dan media sama-sama perlu menjaga hubungan yang dapat dipercaya dengan pihak-pihak yang mereka layani dan ajak berkomunikasi. Kepercayaan tidak terbentuk semata-mata melalui penyampaian informasi, tetapi juga melalui kesesuaian pesan yang disampaikan dan tindakan institusi. Karena itu, praktisi humas perlu memahami tanggung jawabnya dalam membantu institusi berkomunikasi secara jelas, sekaligus mempertimbangkan dampak dari komunikasi tersebut terhadap kepercayaan.
Pandangan Boy Kelana menegaskan bahwa pekerjaan humas tidak cukup dibatasi pada penyusunan siaran pers dan penyebarannya kepada media. Aktivitas itu tetap menjadi bagian dari pekerjaan, tetapi tidak dapat mewakili keseluruhan peran profesi. Praktisi dituntut melihat persoalan secara lebih luas, memahami konteks yang dihadapi institusi, dan mengambil bagian dalam proses strategis. Dengan demikian, humas bukan sekadar pihak yang mengemas pesan setelah keputusan dibuat. Praktisi juga perlu berperan dalam membentuk hal-hal yang ingin disampaikan institusi serta hal-hal yang akan dikerjakan untuk mewujudkannya.
Tuntutan tersebut semakin penting ketika institusi berhadapan dengan situasi yang rumit, baik karena tantangan geopolitik maupun tantangan di dalam negeri. Dalam keadaan seperti itu, komunikasi tidak dapat diperlakukan sebagai pekerjaan teknis yang berdiri sendiri. Keputusan mengenai pesan dan tindakan perlu dipertimbangkan secara menyeluruh, agar komunikasi tetap relevan dengan persoalan yang dihadapi dan tidak mengabaikan tanggung jawab institusi. Peran strategis humas berarti membantu organisasi menilai bagaimana suatu persoalan perlu dipahami, apa yang patut disampaikan, dan bagaimana tindakan institusi mendukung pesan tersebut. Pendekatan ini menempatkan praktisi sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan, sekaligus membantu institusi menjalankan komunikasi yang lebih bertanggung jawab di tengah keadaan yang kompleks.
Boy Kelana menyoroti bahwa kemajuan teknologi komunikasi tidak serta-merta membuat manusia semakin memahami satu sama lain. Akses informasi kini terbuka luas, tetapi banyaknya materi yang beredar justru menambah tantangan bagi publik untuk membedakan fakta, opini, manipulasi, dan kebohongan. Informasi dapat diterima dan dibagikan dalam waktu singkat tanpa pemeriksaan memadai, sehingga narasi yang keliru berpotensi dianggap benar. Dalam situasi ini, kemampuan memahami konteks dan menilai sumber menjadi sama pentingnya dengan keterampilan menggunakan perangkat digital.
Kecerdasan buatan menawarkan peluang besar bagi perkembangan peradaban, mulai dari membantu pengolahan informasi hingga mendukung berbagai pekerjaan. Namun, teknologi yang sama juga memudahkan pembuatan disinformasi, deepfake, manipulasi persepsi, dan berita palsu. Konten tiruan dapat dibuat dengan lebih meyakinkan, sementara penyebarannya berlangsung pada skala dan kecepatan yang sulit dibayangkan sebelumnya. Akibatnya, publik dapat menghadapi materi yang tampak autentik, padahal telah direkayasa untuk membentuk pandangan atau memengaruhi keputusan. Kemampuan AI bukan dengan sendirinya menjadi masalah; risiko meningkat ketika teknologi digunakan tanpa tanggung jawab dan pengawasan yang memadai.
Algoritma digital dapat menyebarkan sebuah narasi kepada jutaan orang dalam hitungan detik. Akan tetapi, kecepatan dan jangkauan tersebut tidak otomatis menjamin kebenaran informasi ataupun pertanggungjawaban atas dampaknya. Karena itu, komunikasi publik perlu menyeimbangkan kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional: ketelitian dalam membaca data harus berjalan bersama empati terhadap orang yang terdampak. Teknologi dan bukti juga perlu disertai kebijaksanaan, agar keputusan tidak hanya mengikuti apa yang paling cepat atau populer. Selain itu, pemahaman lokal perlu dipadukan dengan perspektif global. Konteks budaya dan kebutuhan masyarakat setempat dapat membantu menjelaskan bagaimana pesan diterima, sementara wawasan lintas wilayah membuka pemahaman atas pola dan konsekuensi yang lebih luas. Pendekatan yang seimbang ini membantu menjaga kepercayaan serta mendorong komunikasi yang lebih bertanggung jawab.
Dalam pidato kunci di Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2026, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyoroti perubahan besar dalam cara masyarakat memperoleh informasi. Perkembangan teknologi digital, termasuk pencarian berbasis kecerdasan buatan (AI), membentuk kebiasaan baru ketika publik mencari tahu kebijakan, kinerja, dan reputasi sebuah organisasi. Informasi kini dapat ditemukan melalui beragam platform dan dirangkum oleh teknologi, tanpa masyarakat harus selalu berhubungan langsung dengan sumber awalnya. Perubahan ini membuat organisasi perlu memahami bahwa pesan publik dapat diterima melalui jalur yang semakin beragam.
Situasi tersebut menghadirkan tanggung jawab penting bagi praktisi hubungan masyarakat. Menurut Nezar, humas perlu mengolah data menjadi informasi yang tepercaya dan berguna bagi publik, bukan sekadar menyebarkan pesan. Proses itu mencakup pemilihan data yang relevan, pemeriksaan ketepatan, serta penyajian konteks agar informasi tidak menimbulkan salah tafsir. Ketika teknologi membantu pengguna menemukan jawaban dengan cepat, mutu informasi yang tersedia menjadi semakin menentukan. Informasi yang tidak lengkap, sulit ditemukan, atau tidak konsisten berisiko membuat publik memperoleh gambaran yang keliru tentang kebijakan dan kinerja organisasi.
Karena itu, organisasi perlu memastikan informasi resminya tersedia dengan baik, akurat, mudah diakses, dan memiliki kredibilitas kuat. Kehadiran kanal resmi yang dikelola secara konsisten dapat membantu publik maupun sistem pencarian mengenali sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga menuntut koordinasi fungsi komunikasi dan unit lain agar data serta penjelasan yang dipublikasikan selaras. KHI 2026 turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Sekretaris Umum Perhumas Benny Siga Butarbutar, dan Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani. Kehadiran para pejabat dan praktisi tersebut menempatkan perubahan ekosistem informasi sebagai salah satu perhatian penting bagi profesi humas.
Baca juga: Kewaspadaan dan Komunikasi Terpadu Jadi Kunci Latihan Force on Force SGS MARFOR Lampung 2026 | Praktik Judi Sabung Ayam di Weru Kandat, Ketegasan Aparat Jadi Sorotan
