Jakarta | Perkembangan kecerdasan buatan (AI) mengubah cara masyarakat mencari, menerima, dan menilai informasi. Teknologi pencarian berbasis AI memungkinkan publik memperoleh jawaban mengenai kebijakan, kinerja, maupun reputasi organisasi tanpa perlu menghubungi pihak organisasi secara langsung. Perubahan ini menghadirkan kemudahan, tetapi sekaligus menuntut praktisi hubungan masyarakat untuk memahami bagaimana informasi organisasi ditemukan dan ditampilkan dalam ruang digital.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyoroti perubahan tersebut dalam Konvensi Humas Indonesia di Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (17/10/2026). Menurutnya, masyarakat kini dapat menggunakan teknologi AI untuk mencari berbagai informasi tentang sebuah organisasi. Mereka tidak selalu mengunjungi situs resmi, mengirim pertanyaan kepada humas, atau berbicara dengan perwakilan organisasi. Sistem pencarian dapat menyajikan ringkasan dan jawaban berdasarkan informasi yang tersedia di berbagai sumber.
Kondisi itu mengubah titik temu organisasi dan publik. Informasi mengenai suatu kebijakan atau capaian dapat lebih dahulu dikenal melalui hasil pencarian, kutipan, maupun rangkuman yang dibuat oleh teknologi. Karena itu, praktisi humas perlu memperhatikan bukan hanya pesan yang disampaikan secara langsung, tetapi juga ketersediaan, kejelasan, dan konsistensi data yang menjadi rujukan publik maupun sistem AI.
Nezar menekankan bahwa organisasi tetap perlu memproduksi dan menyajikan informasi resmi. Kehadiran AI tidak mengurangi pentingnya sumber yang dapat dipercaya; justru, informasi resmi yang akurat dapat membantu publik memahami konteks dan memeriksa kebenaran suatu klaim. Data yang disusun secara terbuka, mutakhir, dan mudah dipahami memberi landasan yang lebih kuat bagi pencarian informasi serta mengurangi ruang bagi kekeliruan atau penafsiran tanpa konteks.
Bagi humas, tantangannya adalah menjaga agar informasi organisasi tetap bermutu ketika dikonsumsi melalui beragam kanal dan perantara digital. Publik membutuhkan akses cepat, tetapi juga memerlukan kepastian mengenai asal dan ketepatan informasi. Dengan demikian, tugas komunikasi bukan sekadar hadir di platform baru, melainkan memastikan sumber resmi dapat ditemukan, dipahami, dan dipercaya. Di tengah perubahan pola pencarian, kedalaman informasi dan kepercayaan publik tetap bergantung pada kualitas data serta tanggung jawab organisasi dalam menyampaikannya.
Perubahan cara masyarakat mencari informasi menggeser tantangan utama humas. Jika sebelumnya perhatian banyak tertuju pada penyediaan akses dan penyebaran pesan, kini organisasi juga harus memastikan bahwa informasi yang ditemukan publik tetap akurat, utuh, dan dapat dipercaya. Masyarakat dapat menjumpai keterangan tentang suatu lembaga melalui situs resmi, media sosial, mesin pencari, maupun layanan berbasis kecerdasan buatan (AI). Karena itu, kehadiran informasi resmi di berbagai kanal perlu dikelola secara konsisten.
Nezar menekankan bahwa persoalan komunikasi saat ini bukan lagi sekadar membuka akses terhadap informasi. Hal yang sama pentingnya adalah memastikan kualitas dan kedalaman informasi yang diterima publik. Informasi yang mudah ditemukan belum tentu memadai jika konteksnya terpotong, sumbernya tidak jelas, atau isinya tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Humas perlu memastikan data organisasi disajikan dengan terang, diperbarui secara berkala, dan dilengkapi penjelasan yang membantu publik memahami persoalan secara menyeluruh.
Tanggung jawab tersebut semakin penting ketika orang menggunakan AI untuk memperoleh rangkuman atau jawaban cepat. Sistem AI dapat menyusun informasi dari berbagai sumber, tetapi hasilnya bergantung pada ketersediaan, mutu, dan kejelasan bahan yang dapat diakses. Jika data resmi tersebar, usang, atau sulit ditafsirkan, jawaban yang diterima pengguna berisiko tidak lengkap. Maka, pengelolaan kanal resmi bukan sekadar urusan teknis, melainkan bagian dari upaya menjaga akurasi komunikasi dan kepercayaan publik.
Namun, penggunaan AI saja tidak cukup untuk menjamin komunikasi yang baik. Nezar juga menggarisbawahi bahwa kemampuan dan kebijaksanaan penggunanya turut menentukan hasil. Pengguna perlu menilai sumber, memeriksa konteks, dan tidak menerima jawaban otomatis tanpa pertimbangan. Bagi praktisi humas, hal ini berarti perlu memahami cara kerja teknologi sekaligus menjaga prinsip verifikasi, transparansi, dan tanggung jawab. AI dapat membantu menemukan atau merangkum informasi, tetapi keputusan tentang apa yang layak disampaikan tetap memerlukan penilaian manusia.
Dengan demikian, humas perlu beralih dari ukuran keberhasilan yang hanya menghitung seberapa luas informasi tersebar menuju perhatian pada mutu pemahaman yang terbentuk. Informasi yang akurat, mendalam, dan mudah diverifikasi membantu publik membuat penilaian berdasarkan konteks, bukan potongan jawaban. Dalam arus komunikasi yang semakin dipengaruhi AI, kesiapan organisasi menyediakan sumber resmi yang tepercaya menjadi landasan penting untuk mempertahankan hubungan yang kredibel dengan masyarakat.
Penegasan Nezar bahwa kecerdasan buatan (AI) seharusnya menjadi alat bantu, bukan pengganti kemampuan berpikir manusia, menjadi pijakan penting bagi praktisi humas. Teknologi dapat mempercepat pekerjaan seperti merangkum dokumen, menyusun draf, mengelompokkan pertanyaan, atau memetakan percakapan publik. Namun, hasil tersebut tetap memerlukan pemeriksaan, konteks, dan pertimbangan profesional. AI tidak memahami sepenuhnya dampak sosial sebuah pesan, sensitivitas budaya, maupun konsekuensi dari informasi yang keliru. Karena itu, keputusan tentang apa yang disampaikan, kepada siapa, dan pada waktu apa harus tetap berada di tangan manusia yang bertanggung jawab.
Dalam komunikasi publik, pemanfaatan teknologi ini perlu disertai prinsip transparansi, etika, dan akuntabilitas. Transparansi berarti menjelaskan penggunaan AI ketika hal itu relevan bagi audiens, terutama jika teknologi berperan besar dalam menghasilkan materi atau memengaruhi layanan. Etika menuntut praktisi mempertimbangkan privasi, potensi bias, serta kemungkinan pesan merugikan kelompok tertentu. Sementara itu, akuntabilitas memastikan ada pihak yang dapat meninjau hasil, memperbaiki kesalahan, dan menjelaskan keputusan yang diambil. Ketiga prinsip tersebut bukan hambatan bagi inovasi, melainkan landasan agar pemanfaatan AI berlangsung secara bertanggung jawab dan selaras dengan kepentingan publik.
Kemudahan membuat dan menyebarkan informasi dapat memperluas jangkauan komunikasi, tetapi juga mempercepat peredaran kekeliruan. Oleh sebab itu, praktisi humas tetap berkewajiban memeriksa fakta, mencantumkan konteks yang memadai, dan membedakan informasi terverifikasi dari dugaan. Mereka juga perlu mematuhi etika profesi, menjaga kerahasiaan data, serta tidak mengandalkan keluaran mesin tanpa penilaian kritis. Mengikuti perkembangan teknologi menjadi penting agar humas memahami kemampuan, keterbatasan, dan risiko alat yang digunakan. Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat dibangun melalui informasi yang akurat, terbuka, dan disampaikan dengan tanggung jawab. AI dapat membantu proses tersebut, tetapi integritas dan pertanggungjawaban manusia tetap menjadi penentu mutu komunikasi publik.
Dalam forum yang sama, Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia, Boy Kelana, mengingatkan bahwa kemajuan teknologi komunikasi tidak serta-merta membuat manusia semakin memahami satu sama lain. Berbagai platform memungkinkan pesan menjangkau khalayak luas dalam hitungan detik, tetapi kecepatan dan jangkauan tersebut tidak menjamin informasi diterima secara utuh atau ditafsirkan dengan tepat. Bahkan, semakin deras arus informasi, semakin besar pula tuntutan bagi masyarakat untuk memilah sumber, memeriksa konteks, dan menilai kebenaran suatu klaim sebelum mempercayainya atau menyebarkannya.
Akses informasi yang terbuka membawa manfaat, namun sekaligus menghadirkan tantangan serius dalam membedakan fakta, opini, manipulasi, dan kebohongan. Konten yang tampak meyakinkan dapat beredar tanpa proses verifikasi, sementara potongan pernyataan atau gambar yang dilepaskan dari konteksnya berpotensi membentuk persepsi keliru. Dalam situasi seperti ini, pengguna tidak cukup hanya mengandalkan kemudahan teknologi atau banyaknya informasi yang tersedia. Literasi digital, sikap kritis, dan kebiasaan memeriksa rujukan menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas percakapan publik serta mencegah kabar yang belum terbukti berkembang menjadi keyakinan bersama.
Boy melihat kecerdasan buatan memiliki dua sisi yang perlu dipahami secara seimbang.
