Makassar | Partai Hanura menargetkan perolehan suara lebih dari 4 persen pada Pemilu 2029 agar dapat kembali memperoleh kursi di parlemen. Target tersebut menjadi fokus utama partai setelah tidak berhasil melewati ambang batas parlemen dalam Pemilu 2024. Sekretaris Jenderal Hanura, Patrice Rio Capella, menyatakan bahwa partainya memilih memusatkan perhatian pada persiapan menghadapi pemilu mendatang. Menurutnya, upaya memperkuat kesiapan organisasi dan meraih dukungan masyarakat lebih penting bagi Hanura saat ini daripada mencemaskan pembahasan mengenai parliamentary threshold atau ambang batas parlemen dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu.
Patrice menjelaskan, Hanura tidak memiliki kewenangan untuk membahas RUU Pemilu di DPR karena partai tersebut tidak lolos ke parlemen pada Pemilu 2024. Dengan kondisi itu, Hanura memilih mengambil posisi dengan menyiapkan diri sebagai peserta pemilu dan berupaya memenuhi syarat dukungan suara agar dapat kembali terwakili. Sasaran perolehan di atas 4 persen menjadi ukuran yang ingin dicapai dalam kontestasi 2029. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa strategi Hanura diarahkan pada kerja konsolidasi dan penguatan partai, sementara proses pembahasan aturan pemilu berada di tangan lembaga yang berwenang.
Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, Patrice menyampaikan bahwa ambang batas parlemen tidak boleh lebih dari maupun sama dengan 4 persen. Ia juga menyebut DPR diminta merumuskan ketentuan ambang batas sebagai kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, dengan tetap berpedoman pada konstitusi. Keterangan itu disampaikan setelah konsolidasi tim task force Hanura yang berlangsung di Dalton Hotel Makassar pada Rabu, 21 Oktober. Dalam konteks tersebut, Hanura menyatakan akan berkonsentrasi menata persiapan menuju pemilu, sembari mencermati perkembangan aturan. Bagi partai, pencapaian suara di atas 4 persen menjadi jalan untuk kembali masuk parlemen pada Pemilu 2029.
Untuk mengejar target nasional pada Pemilu 2029, Hanura menempatkan penguatan struktur organisasi hingga tingkat bawah sebagai salah satu prioritas. Langkah ini dirancang agar kerja partai tidak hanya bertumpu pada pengurus di tingkat pusat atau pada masa kampanye, tetapi ditopang jaringan yang aktif dan terkoordinasi di daerah. Struktur yang kuat diharapkan dapat membantu para calon legislatif mengenali kebutuhan masyarakat, membangun komunikasi yang berkelanjutan, serta memperluas jangkauan sosialisasi. Dengan demikian, konsolidasi organisasi menjadi landasan bagi upaya menghimpun dukungan, bukan sekadar agenda administratif menjelang pemungutan suara.
Patrice menyebut konsolidasi tersebut melibatkan jaringan Hanura di 38 provinsi, 514 Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta sekitar 7.300 kecamatan. Cakupan itu menunjukkan besarnya pekerjaan yang perlu dikoordinasikan, mulai dari penyelarasan program hingga penguatan hubungan pengurus dan kader di berbagai wilayah. Setiap tingkatan organisasi diharapkan menjalankan peran sesuai wilayahnya dan mendukung kerja para calon legislatif. Jaringan sampai kecamatan juga dapat menjadi jalur untuk menyampaikan aspirasi warga kepada partai, sekaligus membantu kader menjelaskan program dan sikap politik Hanura secara konsisten.
Dalam konsolidasi ini, Patrice menyampaikan target internal agar tidak ada struktur yang memperoleh suara kurang dari 1 persen. Sasaran itu berlaku dari tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC), DPC, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Target tersebut menjadi tolok ukur yang mendorong setiap tingkatan untuk bekerja dan mengembangkan dukungan di wilayah masing-masing. Namun, pencapaian ambang tersebut masih merupakan sasaran yang harus diperjuangkan, bukan hasil yang telah dipastikan. Hanura mengarahkan penguatan jaringan dan kerja calon legislatif untuk meningkatkan peluang melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen pada Pemilu 2029. Konsolidasi bertahap diharapkan membuat upaya itu lebih terukur, meskipun hasil akhirnya tetap bergantung pada dukungan pemilih dan kinerja partai di lapangan.
Di Sulawesi Selatan, Hanura menempatkan harapan untuk ikut memperkuat perolehan suara nasional pada Pemilu 2029. Patrice berharap wilayah ini dapat menyumbangkan satu kursi di DPR RI. Harapan tersebut menjadi bagian dari upaya partai menembus parlemen nasional, bukan sasaran yang berdiri sendiri. Kontribusi daerah dipandang penting dalam mendukung target Hanura secara keseluruhan, sekaligus menunjukkan keinginan partai membangun kekuatan politik di berbagai wilayah. Namun, penyebutan target ini belum berarti kursi telah diperoleh atau hasil pemilu sudah dapat dipastikan. Target tersebut masih berupa harapan yang perlu diperjuangkan melalui proses politik menuju pemungutan suara.
Patrice menyebut Hanura mengincar setidaknya satu kursi DPR RI dari tiga daerah pemilihan yang ada di Sulawesi Selatan. Sasaran itu menggambarkan ambisi partai di tingkat daerah, tanpa memastikan dari daerah pemilihan mana kursi diharapkan datang. Tidak ada rincian lebih lanjut mengenai pembagian target ataupun calon yang akan diusung. Karena itu, angka satu kursi sebaiknya dipahami sebagai tujuan yang ingin dicapai, bukan proyeksi hasil yang sudah terukur. Dalam konteks Pemilu 2029, penyampaian target memberi gambaran mengenai harapan Hanura terhadap peran Sulawesi Selatan dalam memperbesar peluang partai kembali memperoleh keterwakilan di DPR RI.
Upaya menuju sasaran tersebut berkaitan dengan konsolidasi tim task force yang disiapkan partai. Konsolidasi menjadi bagian dari penataan kekuatan Hanura, termasuk di daerah, agar target nasional memiliki dukungan organisasi. Meski demikian, keberadaan tim dan proses konsolidasi tidak dengan sendirinya menjamin tercapainya kursi yang diharapkan. Hasil akhirnya akan bergantung pada perjalanan politik hingga pemilu dan dukungan pemilih. Untuk saat ini, harapan Patrice agar Sulawesi Selatan menyumbangkan satu kursi tetap merupakan target partai. Dengan demikian, sasaran itu dapat dibaca sebagai arah perjuangan Hanura, bukan klaim tentang capaian yang telah dipastikan ataupun hasil yang sudah terjadi.
Ketua DPD Hanura Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Bau Sawa Mappanyukki, menyampaikan bahwa keaktifan kader dan pengurus menjadi salah satu tantangan yang perlu dibenahi partai. Menurutnya, kerja organisasi di daerah memerlukan keterlibatan nyata dari seluruh jajaran, termasuk para ketua DPC di kabupaten dan kota. Pengurus di setiap tingkatan diharapkan tetap fokus menjalankan tanggung jawab serta menjaga komunikasi dengan struktur partai. Keaktifan tersebut dinilai penting agar agenda konsolidasi dapat berlangsung dan persiapan menghadapi Pemilu 2029 memiliki dukungan organisasi yang memadai. Perhatian terhadap kinerja pengurus, kata Mappanyukki, merupakan bagian dari upaya menata kekuatan Hanura di Sulawesi Selatan.
Dalam evaluasi terhadap struktur daerah, Mappanyukki mengatakan telah mengusulkan pergantian ketua DPC kabupaten atau kota yang dinilai tidak aktif dan tidak fokus. Usulan itu, menurut keterangannya, ditujukan kepada pengurus yang telah berulang kali diingatkan, tetapi belum menunjukkan keterlibatan sesuai harapan. Langkah tersebut ia sampaikan sebagai bagian dari pembenahan organisasi, bukan sekadar perubahan nama dalam kepengurusan. Penilaian terhadap aktivitas dan fokus kerja menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah seorang ketua DPC masih dapat menjalankan tugasnya. Dengan begitu, struktur daerah diharapkan diisi oleh pengurus yang siap bekerja dan menjalankan peran secara konsisten.
Mappanyukki juga menyebut bahwa calon pengganti untuk posisi ketua DPC masih tersedia. Ia menggambarkan calon-calon tersebut sebagai kader yang memiliki loyalitas tinggi terhadap partai. Ketersediaan pengganti itu menjadi salah satu pertimbangan yang ia kemukakan ketika mengusulkan perubahan kepemimpinan di tingkat kabupaten dan kota. Loyalitas, bersama kesediaan untuk aktif serta fokus, menjadi hal yang ditekankan dalam pembicaraan mengenai pengurus daerah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi bukan hanya menyangkut siapa yang akan diganti, tetapi juga kesiapan kader lain untuk menerima tanggung jawab organisasi dan menjalankan tugas di wilayah masing-masing.
Untuk menggambarkan posisi Hanura di Sulawesi Selatan saat ini Mappanyukki menyebut partai memiliki satu kursi di DPRD provinsi dan 20 kursi di.
