Jakarta | Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menekankan perlunya menyelaraskan program kepemudaan dan keolahragaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia menyampaikan hal tersebut dalam Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan di Jakarta pada 15 Oktober 2026. Pesan utama yang disampaikan ialah pentingnya koordinasi lintas pemerintahan agar agenda di bidang pemuda dan olahraga bergerak dalam arah yang sejalan.
Penyelarasan menjadi perhatian karena program pemerintah pusat dan daerah perlu saling mendukung, bukan berjalan dengan arah yang berbeda. Dalam konteks kebijakan publik, koordinasi dapat membantu memastikan tujuan yang dirumuskan di tingkat pusat dapat terhubung dengan pelaksanaan di daerah. Sebaliknya, keterhubungan tersebut juga membuat program daerah dapat ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang lebih luas. Erick menyoroti kebutuhan untuk membangun keselarasan itu pada dua ranah sekaligus, yakni kepemudaan dan keolahragaan.
Penekanan tersebut menunjukkan bahwa urusan pemuda dan olahraga tidak hanya memerlukan kebijakan pada satu tingkat pemerintahan. Keterlibatan pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam menyusun arah program yang konsisten. Tanpa keselarasan, berbagai kebijakan berisiko memiliki prioritas atau sasaran yang tidak terhubung. Karena itu, koordinasi lintas pemerintahan diperlukan sebagai dasar untuk menjaga kesinambungan agenda dan memperkuat keterpaduan kebijakan.
Forum nasional di Jakarta itu menjadi tempat Erick menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan tersebut. Pernyataannya menggarisbawahi perlunya hubungan kerja yang lebih selaras ketika pemerintah merancang dan menjalankan kebijakan kepemudaan serta keolahragaan. Fokusnya bukan sekadar keberadaan program, melainkan bagaimana program pemerintah pusat dan daerah dapat diarahkan secara konsisten. Dengan koordinasi yang baik, kebijakan di kedua bidang tersebut dapat memiliki tujuan yang lebih terhubung dan mendukung agenda pemerintah secara terpadu.
Pesan Erick menempatkan sinkronisasi sebagai unsur penting dalam transformasi kebijakan. Pemerintah pusat dan daerah perlu memiliki pemahaman yang sejalan mengenai arah program, sehingga kebijakan pada bidang pemuda maupun olahraga tidak terpisah satu sama lain. Penekanan ini menjadi inti pernyataannya dalam forum tersebut: koordinasi diperlukan untuk menyatukan arah kebijakan kepemudaan dan keolahragaan di berbagai tingkat pemerintahan.
Erick Thohir menekankan bahwa pembangunan fasilitas olahraga perlu berangkat dari perencanaan yang jelas dan tujuan yang terukur. Keputusan untuk membangun tidak seharusnya hanya didasarkan pada tersedianya lahan atau keinginan menghadirkan bangunan baru. Sejak tahap perencanaan, perlu dipahami kebutuhan yang hendak dijawab, siapa masyarakat yang akan menggunakannya, serta bagaimana fasilitas tersebut dapat mendukung kegiatan olahraga. Dengan arah yang jelas, pembangunan dapat lebih selaras dengan kebutuhan setempat dan tidak berhenti pada penyelesaian fisik semata.
Menurut pandangan tersebut, keberadaan venue bukan tujuan akhir. Fasilitas yang dibangun perlu memiliki manfaat nyata bagi publik, sehingga pertimbangannya mencakup fungsi dan kegunaan setelah pembangunan selesai. Perencanaan yang baik membantu memastikan bahwa fasilitas dapat dipakai sesuai tujuan, sekaligus mendorong pemanfaatan yang relevan bagi masyarakat. Karena itu, penilaian terhadap pembangunan tidak cukup hanya melihat apakah sebuah venue telah tersedia. Perlu pula diperhatikan apakah keberadaannya menjawab kebutuhan warga dan mendukung kegiatan olahraga secara bermakna.
Penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan. Kondisi dan kebutuhan tiap daerah dapat berbeda, sehingga perencanaan tidak semestinya diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan konteksnya. Pemerintah perlu memahami kebutuhan publik dan menyelaraskannya dengan tujuan pembangunan fasilitas olahraga. Pendekatan ini menghindari pembangunan yang tidak memiliki arah penggunaan yang jelas. Dengan demikian, keputusan mengenai fasilitas dapat didasarkan pada kebutuhan, bukan semata-mata pada keinginan untuk menambah venue.
Pesan Erick juga menegaskan perlunya menghubungkan pembangunan fisik dengan tujuan pelayanan kepada masyarakat. Fasilitas olahraga seharusnya dirancang sebagai sarana yang dapat digunakan dan memberi nilai bagi publik, bukan hanya sebagai hasil proyek yang terlihat. Perencanaan, penentuan tujuan, dan pemahaman terhadap kebutuhan warga perlu berjalan bersama. Jika ketiganya diperhatikan sejak awal, pembangunan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menghasilkan fasilitas yang sesuai fungsi. Prinsip tersebut menempatkan manfaat publik sebagai pertimbangan utama dalam pembangunan olahraga, sekaligus mendorong agar setiap venue memiliki alasan dan arah pemanfaatan yang jelas.
Pembangunan fasilitas olahraga tidak cukup dinilai dari hadirnya sebuah venue atau besarnya anggaran yang dikeluarkan. Pesan Erick Thohir menekankan bahwa manfaat bagi masyarakat perlu menjadi pertimbangan utama sejak awal. Sarana yang dibangun diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi publik untuk berolahraga, berlatih, dan mengembangkan kegiatan olahraga di lingkungannya. Karena itu, keberhasilan pembangunan juga berkaitan dengan sejauh mana fasilitas tersebut menjawab kebutuhan warga dan mendukung tujuan program olahraga. Perspektif ini membantu pemerintah melihat infrastruktur bukan sebagai capaian fisik semata, melainkan sebagai bagian dari layanan publik yang perlu dirancang dengan fungsi yang jelas.
Perencanaan yang matang menjadi langkah penting untuk memastikan fungsi tersebut. Pemerintah perlu memahami kebutuhan masyarakat setempat, karakter wilayah, ketersediaan sarana yang sudah ada, serta kelompok pengguna yang ingin dilayani. Informasi itu dapat menjadi dasar dalam menentukan jenis fasilitas, kapasitas, lokasi, dan bentuk pengelolaan yang sesuai. Dengan pendekatan berbasis kebutuhan, pembangunan dapat diarahkan agar relevan dengan kegiatan warga, mulai dari olahraga rekreasi hingga pembinaan atlet. Penentuan prioritas juga lebih terukur ketika tujuan dan manfaat yang diharapkan dirumuskan sebelum proyek dijalankan, sehingga keputusan tidak hanya berfokus pada bentuk bangunan.
Sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah turut mendukung perencanaan tersebut. Koordinasi memungkinkan program, sumber daya, dan tanggung jawab disusun secara selaras, sekaligus memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi serta aspirasi masyarakatnya. Kesamaan arah dapat membantu menghindari perencanaan yang berjalan sendiri-sendiri dan memperkuat kesinambungan pembangunan sarana dengan pembinaan olahraga. Dalam prosesnya, dialog dengan komunitas, sekolah, klub, dan calon pengguna dapat memberi gambaran lebih konkret mengenai kebutuhan serta pola pemanfaatan yang diharapkan. Masukan publik bukan sekadar pelengkap, tetapi salah satu bahan untuk menguji apakah rencana fasilitas telah sesuai dengan tujuan pelayanan.
Setelah fasilitas tersedia, perhatian pada kegunaannya tetap perlu dijaga melalui pengelolaan yang terencana. Kejelasan akses, jadwal, pemeliharaan, dan pihak yang bertanggung jawab dapat membantu masyarakat memanfaatkan sarana secara berkelanjutan. Pemerintah juga dapat mengevaluasi hasil program berdasarkan manfaat yang dirasakan warga, bukan hanya jumlah proyek yang selesai. Dengan demikian, pembangunan venue olahraga ditempatkan dalam rangkaian kebijakan yang lebih luas: mengenali kebutuhan, merancang fungsi, menyelaraskan program pusat dan daerah, lalu memastikan layanan dapat digunakan publik. Pendekatan ini menjadikan infrastruktur sebagai pendukung aktivitas olahraga masyarakat dan upaya pembinaan yang konsisten.
Sinkronisasi program olahraga pemerintah pusat dan daerah memerlukan komunikasi yang teratur, agar kebijakan nasional dapat dipahami dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah. Koordinasi juga membantu menyelaraskan prioritas, mulai dari pembinaan atlet dan pengembangan olahraga masyarakat hingga pemanfaatan sarana olahraga. Tanpa ruang komunikasi yang memadai, perbedaan kondisi daerah berisiko membuat pelaksanaan program berjalan tidak seragam atau kurang tepat sasaran. Karena itu, hubungan kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan dinas pemuda dan olahraga daerah perlu didukung mekanisme konsultasi yang jelas dan berkelanjutan.
Pertemuan rutin dapat menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan perkembangan, kendala, serta kebutuhan yang perlu mendapat perhatian. Di sisi lain, Kemenpora dapat menggunakan forum tersebut untuk menjelaskan arah kebijakan dan memperoleh masukan langsung dari pelaksana di daerah.
Baca juga: Panglima TNI: Olahraga Bentuk Karakter dan Semangat Pantang Menyerah | Olahraga Bersama Pererat Persahabatan Prajurit TNI dan Negara Sahabat di SGS 2026 | Dari Pesantren untuk Ibu Pertiwi: Kodim 0813 Bojonegoro Bangun Sarana Olahraga Militer, Siapkan Santri Jadi Prajurit TNI
