Jakarta | Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Amran Sulaiman, mendatangi sebuah rumah di kawasan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Ia tiba sekitar pukul 11.12 WIB untuk melihat langsung lokasi yang dikaitkan dengan dugaan pengemasan ulang beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Setibanya di depan rumah, Amran meminta gerbang dibuka agar ia dapat masuk dan memeriksa keadaan di dalam. Kedatangan tersebut menjadi bagian dari peninjauan atas temuan yang sedang ditelusuri, bukan penetapan bahwa pelanggaran telah terbukti.
Di lokasi, terlihat karung-karung beras putih menumpuk di dalam area rumah. Sejumlah kemasan SPHP juga tampak telah dibongkar, sementara plastik dan bahan kemasan beras lainnya berserakan di lantai. Kondisi itu menimbulkan dugaan bahwa beras dalam kemasan program pemerintah mungkin sedang dipindahkan atau dikemas kembali. Namun, tampilan barang dan kemasan semata belum menjelaskan siapa yang menangani beras, bagaimana prosesnya berlangsung, maupun tujuan kegiatan tersebut. Hal-hal itu masih perlu dicocokkan dengan keterangan saksi, dokumen, dan pemeriksaan barang oleh pihak berwenang.
Amran memeriksa beras bersama aparat kepolisian yang berada di lokasi. Ia juga melihat sejumlah karung yang disebut dibawa menggunakan truk, sehingga asal, jumlah, dan peruntukan beras tersebut menjadi bagian penting dalam penelusuran. Pemeriksaan langsung itu memberi gambaran awal tentang barang yang ditemukan, tetapi belum menggantikan proses penyelidikan. Aparat perlu memastikan apakah isi karung sesuai dengan label, menelusuri jalur distribusi, serta mengklarifikasi keterlibatan pihak-pihak terkait. Karena itu, temuan berupa tumpukan beras, kemasan SPHP yang terbuka, dan karung di sekitar truk sebaiknya dipahami sebagai petunjuk yang sedang diperiksa. Dugaan pengemasan ulang tetap harus dibedakan dari kesimpulan hukum, yang baru dapat ditetapkan setelah bukti dan keterangan diuji melalui prosedur yang berlaku.
Dalam pemeriksaan di Matraman, Amran menyampaikan dugaan bahwa beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi setelah kemasannya diubah. Menurut keterangan yang disampaikan, beras SPHP yang semestinya dijual seharga Rp12.500 per kilogram diduga dipasarkan sebagai beras premium dengan harga Rp17.000 per kilogram. Amran menyebut praktik tersebut sebagai pengoplosan saat memeriksa lokasi. Dugaan ini menjadi salah satu hal yang disorot dalam penyelidikan, tetapi keterangan tersebut tetap perlu dipahami sebagai dugaan, bukan kesimpulan akhir mengenai pihak yang bertanggung jawab ataupun seluruh rangkaian peristiwa.
Perbedaan harga yang disebutkan mencapai Rp4.500 untuk setiap kilogram. Jika dugaan pengalihan kemasan itu terbukti, konsumen dapat membayar lebih mahal untuk beras yang berasal dari pasokan bersubsidi, sementara produk tersebut ditawarkan seolah-olah sebagai beras premium. Namun, informasi yang tersedia tidak menjelaskan rincian proses perubahan kemasan, cara pemasaran, maupun jumlah beras yang diduga terlibat. Karena itu, uraian mengenai modus perlu dibatasi pada hal yang telah disampaikan Amran: beras SPHP diduga berganti kemasan dan dijual dengan label atau posisi sebagai beras premium pada harga lebih tinggi. Penetapan fakta lebih lanjut bergantung pada hasil pemeriksaan pihak berwenang.
SPHP merupakan beras bersubsidi pemerintah yang ditujukan untuk membantu menjaga pasokan dan keterjangkauan harga pangan. Program ini terutama penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang lebih rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Dengan adanya dukungan pemerintah, beras tersebut diharapkan dapat tersedia pada tingkat harga yang lebih terjangkau dibandingkan pilihan beras premium. Oleh sebab itu, dugaan bahwa kemasan beras SPHP dialihkan untuk penjualan dengan harga premium dinilai merugikan masyarakat. Dampaknya bukan hanya terkait selisih harga yang dibayar pembeli, tetapi juga menyangkut tujuan bantuan pangan dan kepercayaan terhadap penyaluran program. Penyelidikan diperlukan untuk memastikan apakah dugaan itu benar, serta menelusuri tanggung jawab dan dampaknya berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi.
Amran menyampaikan bahwa laporan awal mengenai dugaan pengoplosan beras SPHP di Matraman menyebut jumlah beras yang ditemukan mencapai sekitar 600 ton. Angka tersebut menjadi gambaran awal skala kasus yang sedang ditelusuri, bukan kesimpulan akhir mengenai keseluruhan beras dalam jaringan yang diduga terlibat. Karena proses penyelidikan masih berlangsung, jumlah dan alur distribusi beras perlu dicocokkan dengan keterangan para pihak serta dokumen yang relevan. Dengan demikian, angka 600 ton sebaiknya dipahami sebagai temuan awal yang disampaikan dalam laporan, bukan sebagai jumlah final yang telah dipastikan seluruhnya terkait dengan praktik pengoplosan.
Amran juga menduga jumlah beras yang telah dioplos dalam jaringan tersebut dapat mencapai ribuan ton. Namun, perkiraan itu merupakan dugaan Amran dan tidak sama dengan jumlah yang telah terverifikasi oleh penyidik atau dibuktikan melalui pemeriksaan. Perbedaan temuan awal 600 ton dan dugaan skala yang lebih besar penting dicatat agar pemberitaan tidak menyajikan perkiraan sebagai fakta terukur. Kepastian mengenai volume beras yang terdampak masih bergantung pada penelusuran barang, transaksi, serta distribusi. Sampai ada hasil pemeriksaan resmi, besaran ribuan ton tersebut perlu disebut secara jelas sebagai dugaan, bukan jumlah beras oplosan yang telah dikonfirmasi.
Menurut keterangan yang disampaikan, beras SPHP itu diduga berasal dari gudang Bulog di kawasan Kelapa Gading. Asal tersebut masih perlu ditelusuri untuk memastikan jalur pengeluaran dan pihak yang menangani beras sebelum ditemukan di Matraman. Informasi mengenai dugaan sumber pasokan belum dengan sendirinya membuktikan adanya keterlibatan institusi atau individu tertentu. Kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pegawai Bulog, juga masih harus didalami oleh kepolisian. Sumber yang tersedia tidak memastikan bahwa pegawai Bulog terlibat, sehingga hal itu tidak dapat dinyatakan sebagai fakta. Penyelidikan diharapkan menguji keterangan, catatan distribusi, dan bukti lain secara menyeluruh sebelum menarik kesimpulan tentang asal beras maupun tanggung jawab masing-masing pihak.
Menurut Amran, pelaku dalam dugaan pengoplosan beras SPHP di Matraman telah diamankan. Namun, penanganan perkara tidak semestinya berhenti pada penindakan terhadap orang yang pertama kali terungkap. Ia meminta penyelidikan diteruskan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat, bagaimana peran masing-masing, serta apakah ada pihak lain yang membantu proses pengolahan atau pemasaran. Permintaan tersebut menempatkan pengungkapan jaringan sebagai bagian penting dari penanganan kasus, bukan hanya penetapan pelaku yang telah diamankan. Penyelidik perlu menelusuri rangkaian peristiwa berdasarkan bukti dan keterangan yang ditemukan, sehingga gambaran mengenai praktik yang diduga terjadi dapat dibangun secara utuh. Sampai informasi yang disampaikan itu, pengembangan penyelidikan masih menjadi tuntutan, bukan hasil yang sudah dipastikan.
Amran juga meminta agar jalur distribusi beras yang diduga dipasarkan sebagai beras premium ditelusuri. Pemeriksaan itu diperlukan untuk mengetahui bagaimana beras bergerak dari pihak yang mengolah atau menyediakan hingga sampai ke saluran penjualan, serta siapa saja yang menangani setiap tahapnya. Penelusuran distribusi dapat membantu penyidik menguji keterkaitan dugaan pengoplosan dan pemasaran dengan label atau kategori premium. Meski demikian, keterangan tersebut tidak menyebut bahwa seluruh alur telah berhasil dipetakan ataupun pihak-pihak dalam rantai distribusi telah diidentifikasi. Karena itu, keterlibatan setiap orang atau badan perlu dipastikan melalui penyelidikan, bukan diasumsikan hanya berdasarkan posisinya dalam jalur penjualan. Arah yang ditekankan adalah memperluas pemeriksaan agar tidak ada mata rantai yang terlewat.
Desakan Amran mencakup penindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti terlibat. Ia juga menegaskan bahwa pemeriksaan tidak boleh dikecualikan apabila penyelidikan menemukan keterlibatan pegawai instansi pemerintah.
Baca juga: Dugaan Investasi Bermasalah MCI Tuban Masuk Penyelidikan, Y Disebut Belum Memenuhi Panggilan | LIRA Laporkan Dugaan Tambang dan Pabrik HS Salam Magelang, Desak Audit Total dan Penyelidikan
