Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengumpulkan sejumlah menteri dan pejabat tinggi dalam rapat koordinasi pada Senin, 19 Oktober 2026. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat. Rapat ini menjadi koordinasi perdana Dudung setelah dilantik sebagai menko, sekaligus mempertemukan sejumlah unsur pemerintahan dalam satu forum.
Sejumlah pejabat hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, dan Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir. Turut hadir Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan, serta Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman.
Komposisi peserta mencakup pejabat yang menangani bidang pemerintahan dalam negeri, lingkungan hidup, hubungan luar negeri, riset, komunikasi pemerintah, dan transmigrasi. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa rapat koordinasi tersebut melibatkan berbagai sektor yang berada dalam lingkup pembahasan politik dan keamanan nasional. Namun, agenda lintas sektor tidak dengan sendirinya menjelaskan keputusan atau tindak lanjut yang dihasilkan; hal itu bergantung pada keterangan resmi mengenai jalannya rapat.
Karhutla, atau kebakaran hutan dan lahan, menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan perdana itu. Isu tersebut memerlukan perhatian lintas instansi, terutama karena penanganannya berkaitan dengan aspek lingkungan serta koordinasi pemerintah. Dalam forum yang dipimpin Dudung, para pejabat memiliki kesempatan untuk membahas persoalan tersebut bersama-sama. Rincian mengenai langkah, pembagian tugas, maupun kebijakan yang disepakati tidak dicantumkan dalam informasi yang tersedia.
Rakor perdana ini menandai dimulainya koordinasi Dudung dengan sejumlah pemimpin kementerian dan lembaga setelah ia menjabat sebagai Menko Polkam. Pertemuan di Jakarta Pusat itu menjadi forum awal bagi jajaran terkait untuk membicarakan isu-isu yang masuk dalam agenda koordinasi. Selain karhutla, informasi mengenai pokok bahasan lain belum dirinci. Karena itu, hasil rapat dan tindak lanjutnya perlu merujuk pada keterangan resmi dari Kemenko Polkam atau instansi terkait.
Dalam rapat koordinasi perdana yang dipimpin Dudung, pembahasan tidak hanya berfokus pada satu persoalan. Sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan stabilitas politik dan keamanan nasional turut menjadi agenda. Salah satu topik yang dibahas ialah tindak lanjut penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang belum teratasi. Dengan memasukkan persoalan tersebut dalam rapat, para peserta membicarakan langkah penanganan sekaligus perkembangan situasi yang perlu menjadi perhatian bersama.
Dudung menyampaikan bahwa peserta rapat menerima masukan dari para menteri terkait mengenai kondisi karhutla. Masukan itu mencakup perkembangan titik panas serta keadaan faktual di lapangan. Informasi tersebut menjadi bagian dari pembahasan agar rapat dapat melihat persoalan berdasarkan keterangan mengenai situasi yang sedang dihadapi. Penyampaian itu juga memberi gambaran mengenai apa yang telah dikerjakan petugas dalam menangani kebakaran hutan dan lahan, tanpa mengabaikan kendala yang masih ditemui.
Selain perkembangan titik panas dan kondisi lapangan, pembahasan meliputi langkah strategis dan teknis yang telah dilakukan petugas. Peserta juga memperoleh informasi mengenai berbagai kendala dalam penanganan. Dengan demikian, agenda karhutla mencakup gambaran situasi, upaya yang telah ditempuh, dan hambatan pelaksanaan. Keterangan dari menteri terkait menjadi masukan bagi peserta dalam menindaklanjuti persoalan tersebut. Rapat ini menempatkan karhutla sebagai salah satu isu yang berhubungan dengan agenda stabilitas politik dan keamanan nasional, di samping berbagai isu strategis lain yang turut dibicarakan.
Dalam rapat koordinasi tersebut, peserta turut membahas sejumlah opsi untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut. Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah pembuatan sekat kanal. Infrastruktur ini dapat membantu mengatur aliran air pada kanal dan menjaga kelembapan lahan gambut, sehingga kondisi tanah tidak mudah mengering. Pembahasan itu menempatkan sekat kanal sebagai salah satu pilihan yang perlu dikaji sesuai karakteristik wilayah, bukan sebagai langkah yang telah diputuskan untuk diterapkan secara luas.
Peserta juga menyinggung kebutuhan water intake, yakni sarana pengambilan air yang dapat mendukung ketersediaan sumber air untuk penanganan kebakaran. Keberadaan akses air yang memadai dapat menjadi pertimbangan penting ketika petugas perlu melakukan pemadaman, terutama pada lokasi yang jauh dari sumber air alami atau sulit dijangkau. Namun, lokasi, kebutuhan teknis, serta bentuk penyediaannya masih merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan kondisi lapangan.
Dudung turut menyoroti perlunya membangun lebih banyak sumur bor sebagai salah satu upaya untuk memperkuat ketersediaan air di wilayah rawan karhutla. Gagasan tersebut dibahas bersama langkah lain, termasuk pengelolaan tata air gambut dan peningkatan kesiapan menghadapi kebakaran. Sumur bor berpotensi menjadi sumber air ketika kondisi kering berlangsung, tetapi efektivitasnya bergantung pada penempatan, kapasitas, pemeliharaan, dan akses bagi tim penanganan. Karena itu, usulan ini tidak serta-merta berarti pembangunan telah dimulai atau ditetapkan di semua daerah.
Secara lebih luas, pembahasan diarahkan pada cara mengendalikan karhutla secara lebih efektif melalui kombinasi pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons di lapangan. Pengaturan kanal, penyediaan water intake, dan penambahan sumur bor merupakan beberapa opsi yang dibicarakan untuk mendukung tujuan tersebut. Penentuan prioritas memerlukan pemetaan wilayah berisiko, koordinasi antarpihak, serta penilaian atas kebutuhan setempat. Dengan demikian, hasil rapat mencerminkan ruang pembahasan dan penjajakan langkah, bukan klaim bahwa seluruh opsi sudah menjadi kebijakan final atau telah diterapkan secara menyeluruh.
Dalam pembahasan mengenai kebakaran hutan dan lahan, perhatian tidak hanya tertuju pada sumber api, tetapi juga pada dampak asap yang dapat dirasakan masyarakat di wilayah lain. Pergerakan asap lintas daerah menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam upaya mitigasi. Karena itu, langkah pengendalian perlu mempertimbangkan risiko meluasnya paparan, termasuk kemungkinan asap terbawa menuju kawasan perkotaan.
Penanganan karhutla melibatkan beragam upaya, mulai dari pemantauan hingga koordinasi antarpihak. Namun, keterangan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut tidak merinci seluruh langkah operasional maupun pembagian tugas dalam pelaksanaannya. Perhatian terhadap asap tetap menjadi bagian penting dari pembahasan, terutama ketika dampaknya berpotensi melampaui lokasi kebakaran dan mengganggu aktivitas warga di daerah yang lebih jauh.
Dalam konteks mitigasi itu, muncul pula pembicaraan mengenai penggunaan teknologi sebagai salah satu pilihan untuk membantu mengendalikan dampak asap. Teknologi yang disebut berasal dari Brasil tersebut berupa dry ice dan telah mulai diuji coba di Sumatra Selatan. Informasi yang tersedia menyebut adanya uji coba, tetapi belum memberikan keterangan mengenai hasilnya. Dengan demikian, tahap pengujian itu tidak dapat disamakan dengan bukti bahwa teknologi tersebut telah berhasil mengatasi persoalan asap.
Penggunaan teknologi baru dalam penanganan karhutla perlu dipahami sesuai dengan keterangan yang disampaikan, tanpa menarik kesimpulan lebih jauh mengenai cara kerja atau efektivitasnya. Uji coba di Sumatra Selatan menjadi informasi yang relevan dalam pembicaraan mengenai mitigasi, tetapi rincian teknis dan evaluasi hasilnya tidak dijelaskan. Fokus yang disampaikan adalah tujuan penerapannya, yakni membantu mengendalikan asap agar dampaknya tidak semakin meluas.
Saat ditanya mengenai mitigasi agar asap karhutla tidak meluas dari Jakarta ke kota-kota lain, Dudung menyebut teknologi dry ice asal Brasil telah mulai diuji coba di Sumatra Selatan. Ia menyatakan teknologi itu ditujukan untuk mengendalikan asap agar tidak naik ke atmosfer, sehingga asap tidak terlalu menumpuk di bawah. Keterangan tersebut menjelaskan tujuan uji coba, bukan klaim bahwa teknologi itu telah terbukti berhasil.
Baca juga: Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla | Penanganan Karhutla Sektor Selatan Kalbar Diperkuat, TNI Alihkan Perkuatan Pasukan | Respons Cepat Diperkuat, Lanud Sjamsudin Noor Siagakan Tangki Portable Untuk Penanganan di Titik Rawan Karhutla
