Kota Cilegon | Pemerintah Kota Cilegon mulai memasang sistem perpajakan elektronik berbasis real-time untuk sektor restoran pada awal November 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pencatatan transaksi dan pengawasan penerimaan pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi. Wali Kota Cilegon Robinsar menyampaikan bahwa pemasangan dimulai secara bertahap pada 6 November. Pada tahap awal, dua pelaku usaha restoran dipilih sebagai sampel untuk menguji integrasi transaksi di tempat usaha dan sistem pemerintah daerah. Pelaksanaan bertahap memberi ruang bagi petugas untuk memastikan perangkat, alur data, serta proses pencatatan berjalan sesuai kebutuhan sebelum cakupan penerapan diperluas.
Dalam mekanisme yang disiapkan, transaksi pelanggan di restoran akan tercatat secara otomatis melalui sistem kasir, kemudian data tersebut terhubung langsung dengan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD). Koneksi ini memungkinkan informasi transaksi diterima secara lebih cepat dan menjadi dasar pemantauan penerimaan pajak. Dengan demikian, penghitungan tidak hanya mengandalkan laporan manual yang disampaikan pelaku usaha. Data yang tercatat secara elektronik juga dapat membantu proses pencocokan kegiatan penjualan dan kewajiban pajak, sekaligus memberikan gambaran penerimaan yang lebih aktual kepada pemerintah daerah. Penggunaan sistem real-time diharapkan membuat administrasi lebih tertata, tanpa mengubah kewajiban pelaku usaha untuk mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.
Kesiapan perangkat menjadi salah satu aspek dalam penerapan sistem tersebut. Restoran yang telah memiliki perangkat kasir tidak harus mengganti seluruh peralatannya; pelaku usaha cukup memperbarui perangkat lunak agar dapat terhubung dengan sistem BPKPAD. Sementara itu, bagi usaha yang belum memiliki perangkat keras pendukung, BPKPAD menyatakan siap menyediakannya. Skema ini memberi pilihan berdasarkan kondisi masing-masing restoran dan membantu mengurangi hambatan awal dalam proses integrasi. Pemerintah daerah dapat melanjutkan pemasangan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan teknis setiap usaha. Setelah sampel awal berjalan, pengalaman dari tahap tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sebelum sistem diterapkan lebih luas di sektor restoran Cilegon.
Penerapan sistem yang menghubungkan transaksi restoran dengan pencatatan pajak secara real-time merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh Pemerintah Kota Cilegon terhadap penerimaan daerah. Peninjauan tersebut mencakup pendapatan asli daerah (PAD), khususnya pajak dan retribusi, untuk melihat kesesuaian potensi penerimaan dan angka yang tercatat. Dalam proses evaluasi, pemerintah daerah menemukan indikasi bahwa data transaksi riil pada sejumlah wajib pajak tidak selalu sejalan dengan laporan yang disampaikan. Temuan ini menjadi dasar untuk memperkuat pemantauan dan memperbaiki kualitas informasi yang digunakan dalam pengelolaan penerimaan.
Salah satu hal yang diperhatikan adalah kemungkinan adanya transaksi yang belum tercatat dalam laporan. Indikasi tersebut tidak dengan sendirinya menetapkan kesalahan pada wajib pajak tertentu, tetapi menunjukkan perlunya pencatatan yang lebih terukur dan dapat diperiksa. Data transaksi yang masuk secara langsung dapat membantu pemerintah membandingkan aktivitas penjualan dengan pelaporan pajak, sehingga evaluasi tidak hanya bergantung pada angka yang dihimpun melalui pelaporan manual. Upaya ini diarahkan pada pemahaman yang lebih baik mengenai penerimaan, sekaligus mendukung proses pengawasan berdasarkan data yang tersedia.
Pajak restoran sebesar 10% dibayarkan oleh konsumen ketika membeli makanan atau minuman, dan nilainya telah ditambahkan ke dalam tagihan. Dengan demikian, pencatatan transaksi menjadi penting untuk menggambarkan jumlah pembayaran yang terjadi pada setiap penjualan. Robinsar menjelaskan bahwa pencatatan secara real-time diharapkan menghasilkan data yang lebih akurat serta mengurangi ketergantungan pada laporan manual. Ketersediaan informasi transaksi yang lebih cepat dapat membantu pemerintah daerah memperoleh gambaran penerimaan secara lebih teratur. Sistem ini ditempatkan sebagai bagian dari evaluasi PAD, bukan sebagai pengganti kewajiban pelaporan yang berlaku. Melalui pencatatan yang terkoneksi, pemerintah berharap dapat meninjau kesesuaian data transaksi dan laporan dengan lebih baik, tanpa mengandalkan perkiraan atas aktivitas usaha. Fokusnya adalah memperoleh dasar informasi yang lebih akurat untuk mengelola pajak dan retribusi daerah.Program penghubungan transaksi restoran dengan sistem pajak secara real-time di Kota Cilegon direncanakan mencakup sekitar 300 wajib pajak restoran. Sasaran tersebut menggambarkan skala penerapan yang hendak dijalankan pemerintah kota, dengan perangkat lunak yang dipasang dan diintegrasikan pada usaha-usaha restoran yang masuk dalam cakupan program. Melalui koneksi sistem, data transaksi restoran dapat tersampaikan kepada sistem perpajakan secara langsung, sesuai mekanisme yang disiapkan dalam pelaksanaan program.
Pemasangan perangkat lunak dan proses integrasinya ditargetkan selesai pada Desember 2026. Jadwal ini menjadi batas waktu yang ditetapkan untuk merampungkan penerapan pada sasaran yang telah direncanakan. Pelaksanaan tersebut mencakup dua pekerjaan yang saling berkaitan, yakni memasang perangkat lunak pada usaha yang dituju dan memastikan perangkat itu terhubung dengan sistem pajak. Target penyelesaian pada akhir 2026 juga menjadi acuan untuk menilai kapan program dapat beroperasi sesuai cakupan yang direncanakan.
Pemerintah Kota Cilegon memproyeksikan penerapan sistem ini berpotensi menambah penerimaan pajak restoran sebesar Rp15 miliar hingga Rp20 miliar pada tahun berikutnya. Angka tersebut merupakan proyeksi tambahan penerimaan yang dikaitkan dengan penggunaan sistem transaksi real-time. Besaran itu disampaikan sebagai perkiraan untuk tahun setelah pemasangan dan integrasi ditargetkan selesai, bukan sebagai angka penerimaan yang telah terealisasi.
Proyeksi tersebut dapat dibaca berdampingan dengan capaian pajak restoran hingga awal Oktober 2026. Pada waktu itu, realisasi tercatat sebesar Rp35 miliar dari target Rp47 miliar, atau sekitar 75 persen. Dengan demikian, angka realisasi dan target tahunan memberikan gambaran posisi penerimaan pada awal Oktober, sementara tambahan Rp15 miliar hingga Rp20 miliar merupakan proyeksi pemerintah kota untuk tahun berikutnya. Kedua angka itu merujuk pada periode dan pengertian yang berbeda: satu menunjukkan capaian terhadap target yang berjalan, sedangkan yang lain memperkirakan potensi tambahan setelah program diterapkan. Cakupan sekitar 300 wajib pajak, jadwal penyelesaian pada Desember 2026, serta proyeksi tambahan penerimaan menjadi unsur utama dalam rencana tersebut. Informasi itu menjelaskan skala dan jadwal program sekaligus konteks angka penerimaan yang telah dicatat hingga awal Oktober 2026.
Evaluasi Pemkot Cilegon terhadap kinerja penerimaan daerah tidak hanya melihat pajak restoran yang menjadi perhatian dalam penerapan sistem transaksi real-time. Pemerintah kota juga memantau penerimaan retribusi daerah sebagai bagian dari gambaran pendapatan yang perlu dicapai sepanjang tahun. Dengan demikian, penilaian atas capaian fiskal mencakup lebih dari satu sumber penerimaan, dan retribusi tetap menjadi unsur penting dalam pembahasan. Pemantauan tersebut mencakup berbagai layanan pemerintah daerah, terutama penerimaan yang berkaitan dengan rumah sakit umum daerah (RSUD) serta puskesmas. Kedua jenis fasilitas layanan kesehatan itu disebut sebagai sumber retribusi yang ikut dievaluasi oleh Pemkot Cilegon pada periode yang sama.
Hingga periode yang sama, realisasi retribusi daerah berada di kisaran Rp70 miliar hingga Rp80 miliar. Angka tersebut masih dibandingkan dengan target penerimaan sebesar Rp130 miliar untuk tahun berjalan. Selisih realisasi dan target menunjukkan bahwa capaian retribusi masih menjadi bagian dari evaluasi Pemkot, seiring pemantauan terhadap sumber pendapatan lainnya. Informasi mengenai kisaran realisasi itu memberikan gambaran posisi penerimaan pada saat evaluasi dilakukan, tanpa mengubah fokus bahwa target yang ditetapkan pemerintah daerah tetap Rp130 miliar. Penerimaan dari RSUD dan puskesmas termasuk dalam perhatian karena keduanya berkaitan dengan layanan yang menghasilkan retribusi daerah.
Dalam menyampaikan perkembangan penerimaan daerah, Robinsar tetap optimistis bahwa pajak dan retribusi daerah dapat berjalan sesuai target sampai akhir tahun.
Baca juga: Pemkot Cilegon Uji Aplikasi Persada untuk Memantau Transaksi Restoran | Pemkot Cilegon Siapkan 28 Ruang Kelas Baru untuk Hapus Sekolah Siang | Disdukcapil Cilegon Buka Aktivasi IKD hingga Malam untuk Warga Usai Bekerja
10 kunjungan
