Jakarta | BNPB mengevaluasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya meninjau respons yang telah dilakukan sekaligus menyusun langkah lanjutan sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Melalui pembahasan bersama, BNPB menilai sejauh mana operasi berjalan efektif, wilayah mana yang masih memerlukan dukungan, serta tindakan apa yang perlu diprioritaskan berikutnya. Peninjauan tersebut juga membantu memastikan koordinasi antarpihak tetap berjalan, terutama ketika kebutuhan penanganan karhutla berbeda-beda di setiap daerah.
Rapat evaluasi dipimpin Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi di Posko Terpadu, Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 2 November 2026. Pertemuan dihadiri perwakilan TNI/Polri, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah. Peserta mengikuti rapat secara hybrid, sehingga koordinasi dapat berlangsung baik melalui kehadiran langsung maupun sambungan jarak jauh. Keterlibatan unsur pusat dan daerah memberi ruang untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan operasi, kebutuhan dukungan, serta kendala yang ditemui di wilayah masing-masing. Masukan tersebut menjadi bahan bagi BNPB dalam memetakan kembali kebutuhan penanganan karhutla.
Kristomei menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan untuk mendengar hasil pelaksanaan OMC dan memberikan arahan mengenai pekerjaan selanjutnya. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya meninjau kegiatan yang telah berlangsung, tetapi juga mengarahkan tindak lanjut berdasarkan situasi terkini. Informasi tentang efektivitas operasi dan daerah yang masih membutuhkan bantuan dapat menjadi dasar untuk menentukan dukungan yang sesuai. Arahan lanjutan juga diperlukan agar seluruh pihak memahami prioritas dan peran masing-masing dalam upaya pengendalian karhutla. BNPB melalui rapat ini mendorong koordinasi berkelanjutan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya, sehingga langkah penanganan berikutnya dapat disusun secara terarah dan menyesuaikan kebutuhan lapangan.
Hasil evaluasi operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan menjadi dasar bagi BNPB untuk memetakan kembali kebutuhan dukungan di berbagai wilayah. Pemetaan tersebut membantu menentukan lokasi yang masih memerlukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sekaligus melihat daerah yang mulai memasuki musim hujan. Dengan mempertimbangkan perubahan kondisi cuaca dan risiko kebakaran, penempatan armada dapat disesuaikan agar dukungan tersedia di wilayah yang dinilai lebih membutuhkan.
Sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan, yakni Sumatera Selatan, Jambi, Riau, serta Kalimantan Barat, disebut mulai mengalami hujan. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam evaluasi kebutuhan operasi di lapangan. Hujan dapat memengaruhi tingkat kerawanan kebakaran, tetapi perubahan cuaca tetap perlu dipantau sebelum keputusan tentang penempatan aset diambil. Evaluasi berkala memungkinkan BNPB menyesuaikan rencana berdasarkan perkembangan aktual, bukan hanya berpatokan pada pembagian armada sebelumnya.
Di sisi lain, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Selatan masih disebut berpotensi memerlukan dukungan OMC. Karena itu, wilayah-wilayah tersebut menjadi bagian dari pertimbangan dalam pemetaan ulang, terutama apabila kondisi setempat menunjukkan kebutuhan penanganan lebih lanjut. Dukungan yang mungkin diberikan tetap bergantung pada hasil pemantauan dan evaluasi, termasuk perkembangan potensi karhutla serta kebutuhan operasi di setiap daerah.
Kristomei menyampaikan bahwa BNPB membuka kemungkinan untuk menggeser aset dari daerah yang mulai memasuki musim hujan ke wilayah yang masih membutuhkan. Opsi lain yang dapat dipertimbangkan adalah menambah aset di lokasi tertentu apabila hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan tersebut. Pernyataan ini menggambarkan langkah yang masih berupa kemungkinan dan rencana penyesuaian, bukan konfirmasi bahwa pemindahan armada atau penambahan aset telah dilakukan. Dengan demikian, keputusan operasional akan mengikuti hasil pemetaan dan kondisi terkini, agar penggunaan sumber daya dapat diarahkan secara lebih tepat.
Di tengah penyesuaian operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, perhatian BNPB juga diarahkan pada ancaman bencana hidrometeorologi basah yang berpotensi meningkat saat musim hujan. BMKG memprediksi musim hujan berlangsung pada akhir 2026. Perubahan kondisi cuaca tersebut perlu diantisipasi sejak dini, terutama di daerah yang memiliki risiko banjir, tanah longsor, dan dampak cuaca ekstrem lainnya. Kesiapsiagaan yang terencana dapat membantu pemerintah dan masyarakat mengurangi risiko serta mempercepat respons ketika keadaan darurat terjadi.
Sebagai langkah antisipatif, pada 30 Oktober 2026 Kristomei menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang langkah kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026/2027. Surat edaran tersebut telah didistribusikan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia. Penyampaian arahan kepada seluruh kepala daerah dimaksudkan untuk memperkuat kesiapan di tingkat wilayah, sekaligus mendorong koordinasi pemerintah daerah dan unsur terkait sebelum potensi bencana berkembang menjadi keadaan darurat.
Melalui arahan itu, pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kewaspadaan sesuai karakter risiko di wilayah masing-masing. Persiapan perlu mencakup kesiapan personel, ketersediaan dan kondisi peralatan, serta kapasitas masyarakat dalam mengenali ancaman dan melakukan tindakan awal. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa unsur penanggulangan bencana memahami peran dan jalur koordinasi, sehingga informasi dan bantuan dapat disalurkan dengan cepat apabila diperlukan. Sementara itu, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman mengenai langkah yang perlu ditempuh untuk melindungi diri dan keluarga, termasuk mengikuti informasi resmi serta arahan petugas. Kesiapan tersebut penting untuk menghadapi kemungkinan banjir, longsor, maupun bencana lain yang dipicu hujan. Dengan persiapan yang disesuaikan terhadap kondisi setempat, upaya mitigasi dapat dilakukan lebih terarah. Surat edaran ini menjadi pengingat bahwa antisipasi musim hujan membutuhkan keterlibatan pemerintah dan warga, bukan hanya respons setelah bencana terjadi. Penguatan kesiapsiagaan sejak awal diharapkan mendukung penanganan yang lebih sigap dan mengurangi dampak terhadap masyarakat, infrastruktur, serta kegiatan sehari-hari di daerah terdampak.
Kristomei mengimbau para kepala daerah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kerawanan banjir di wilayah masing-masing. Kesiapsiagaan perlu disesuaikan dengan kondisi setempat, terutama ketika cuaca mulai berubah pada masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan. Pemerintah daerah diminta mencermati perkembangan situasi dan memastikan potensi ancaman tidak luput dari perhatian.
Ia mengingatkan bahwa sejumlah wilayah sudah mulai mengalami banjir. Kondisi tersebut menjadi tanda agar seluruh pihak tidak menunggu sampai keadaan berkembang sebelum menyiapkan langkah antisipasi. Perubahan cuaca perlu dipantau secara cermat, termasuk kemungkinan hujan yang dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko banjir. Informasi mengenai kondisi terkini juga perlu menjadi perhatian bersama dalam menentukan kesiapan di daerah.
Imbauan ini ditujukan bukan hanya kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kesiapsiagaan dan penanganan bencana. Koordinasi dan komunikasi diperlukan agar perkembangan cuaca serta potensi kerawanan dapat diketahui dan ditindaklanjuti secara tepat. Setiap daerah perlu memahami kondisi wilayahnya sendiri, sehingga langkah kewaspadaan dapat disiapkan sesuai kebutuhan tanpa mengabaikan perubahan yang terjadi.
Peralihan musim menuntut perhatian yang seimbang terhadap berbagai ancaman bencana. Ketika pola cuaca berubah, fokus kesiapsiagaan juga perlu mengikuti perkembangan risiko. Karena itu, pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan terus memperhatikan informasi cuaca, menilai kerawanan di wilayah masing-masing, serta menjaga kesiapan untuk merespons kemungkinan kondisi darurat. Kewaspadaan sejak dini menjadi bagian penting dari upaya bersama menghadapi situasi yang berubah.
Kristomei menekankan agar kepala daerah dan seluruh pihak tetap mencermati perubahan cuaca selama peralihan musim, mengingat sejumlah wilayah telah mulai mengalami banjir. Peringatan tersebut menegaskan bahwa tantangan penanganan bencana mulai bergeser dari karhutla menuju banjir. Pergeseran ini perlu diantisipasi bersama melalui kewaspadaan dan kesiapan yang terus diperbarui sesuai perkembangan keadaan.
Baca juga: Lanud Sjamsudin Noor Dukung Operasi Modifikasi Cuaca, Perkuat Upaya Penanganan Karhutla Kalimantan | Hari Ke-21 Pencarian KM Virgo Transport 8, Basarnas Ubah Fokus Operasi | Operasi SAR Hari ke-21: 188 Korban KM Virgo Transport 8 Dievakuasi, 55 Masih Dicari
21 kunjungan
