Jakarta | Aliansi Rakyat Menggugat menggelar demonstrasi di kantor Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin (9/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Mereka juga menyatakan tidak ingin berdialog dengan perwakilan Gibran. Sikap itu menegaskan bahwa para peserta aksi memilih menyampaikan tuntutan secara langsung, tanpa membuka ruang pertemuan dengan pihak yang mewakili wakil presiden.
Tuntutan pengunduran diri menjadi inti pesan yang dibawa Aliansi Rakyat Menggugat dalam demonstrasi di kantor Istana Wapres. Penolakan terhadap dialog dengan perwakilan Gibran menyertai tuntutan tersebut dan menunjukkan posisi massa dalam aksi itu. Dengan demikian, demonstrasi tidak hanya menyampaikan desakan mengenai jabatan wakil presiden, tetapi juga memperlihatkan bahwa peserta tidak menghendaki penyelesaian melalui dialog bersama perwakilan yang dimaksud. Pernyataan tersebut menggambarkan sikap aliansi sebagaimana disampaikan dalam aksi, bukan keputusan atau tanggapan dari pihak lain.
Aksi di Jalan Kebon Sirih itu berpusat pada dua hal yang dinyatakan massa: desakan agar Gibran mundur dan penolakan untuk berdialog dengan perwakilannya. Keduanya menjadi pokok sikap demonstran pada Senin tersebut. Informasi mengenai lokasi dan tuntutan itu memberi gambaran mengenai fokus aksi, tanpa perlu mengaitkannya dengan tempat lain atau menambahkan latar yang tidak disebutkan. Sikap massa juga perlu dibedakan dari tanggapan resmi, sebab informasi yang disampaikan dalam peristiwa ini berfokus pada tuntutan dan penolakan dialog. Untuk memahami demonstrasi tersebut, perhatian utama berada pada pesan yang mereka sampaikan di kantor Istana Wakil Presiden di Jakarta Pusat: meminta Gibran mengundurkan diri dan tidak bersedia berdialog dengan perwakilannya.
Setelah orator menyampaikan penolakan terhadap dialog dari atas mobil komando, Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, keluar dari gedung Sekretariat Wakil Presiden. Langkah tersebut menempatkannya di luar gedung untuk menemui para demonstran, menyusul pernyataan penolakan yang disampaikan dari mobil komando. Urutan kejadian ini bermula dari penyampaian sikap oleh orator, kemudian dilanjutkan dengan keluarnya Al Muktabar dari gedung Setwapres.
Al Muktabar selanjutnya menghampiri puluhan orang yang berkumpul di dekat gerbang. Dengan demikian, pertemuan berlangsung di area dekat gerbang, tempat massa berada, setelah ia meninggalkan gedung. Ia mendatangi kelompok tersebut dengan pengawalan aparat kepolisian dan pegawai Setwapres. Pengawalan itu menyertai langkah Al Muktabar ketika menghampiri para demonstran, sementara puluhan orang yang berkumpul tetap berada di lokasi dekat gerbang. Rangkaian ini menunjukkan bahwa ia keluar dari gedung terlebih dahulu, lalu bergerak menuju massa yang berkumpul di sekitar gerbang.
Penolakan dialog telah disampaikan orator sebelum Al Muktabar keluar untuk menemui demonstran. Penyampaian itu dilakukan dari atas mobil komando, kemudian Al Muktabar hadir secara langsung di dekat gerbang. Ia menghampiri puluhan orang tersebut dengan didampingi pengawalan aparat kepolisian dan pegawai Setwapres. Peristiwa yang tercatat dalam urutan ini mencakup pernyataan penolakan dari orator, keluarnya pelaksana tugas sekretaris wakil presiden dari gedung, dan kedatangannya di hadapan massa dekat gerbang. Tidak ada perubahan pada urutan tersebut: orator lebih dahulu menyampaikan penolakan, lalu Al Muktabar keluar dari gedung Setwapres dan menghampiri orang-orang yang berkumpul. Dengan pengawalan aparat kepolisian serta pegawai Setwapres, ia menemui puluhan demonstran di lokasi itu.
Upaya perwakilan Gibran untuk membuka dialog tidak mendapat sambutan dari massa yang berkumpul di sekitar kantor wakil presiden. Para demonstran menyatakan tidak ingin menyampaikan tuntutan melalui perantara dan meminta Gibran hadir langsung di hadapan mereka. Bagi massa, pertemuan dengan pejabat yang mewakili wakil presiden dinilai belum menjawab permintaan utama mereka, yakni kesempatan menyampaikan sikap secara langsung kepada orang yang mereka tuju. Penolakan tersebut menjadi salah satu momen yang menonjol dalam aksi di kantor wapres itu.
Di tengah seruan dan desakan, para peserta aksi meminta Gibran keluar dari kantor untuk menemui mereka. Permintaan itu disertai tuntutan agar ia meninggalkan jabatannya sebagai wakil presiden. Mereka menyampaikan bahwa menurut penilaian massa, Gibran tidak lagi layak menduduki posisi tersebut. Pernyataan itu merupakan sikap dan pandangan para demonstran dalam menyuarakan protes, bukan kesimpulan yang dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran atau menentukan kelayakan jabatan secara hukum. Tuntutan mundur tersebut memperlihatkan bahwa sebagian peserta aksi menghendaki perubahan politik, bukan sekadar dialog mengenai keberatan mereka.
Penolakan terhadap tawaran berbicara dengan perwakilan juga menunjukkan pilihan massa mengenai cara menyampaikan aspirasi. Mereka menginginkan respons langsung dari Gibran dan menempatkan kehadirannya sebagai syarat bagi dialog yang mereka anggap bermakna. Namun, permintaan agar seorang pejabat menemui demonstran tidak serta-merta menjamin pertemuan akan berlangsung; keputusan itu bergantung pada pertimbangan pihak terkait dan situasi di lokasi. Dalam aksi publik, perbedaan tuntutan demonstran dan langkah yang diambil penyelenggara atau aparat dapat membuat komunikasi berjalan sulit. Karena itu, tuntutan keluar dan mundur perlu dipahami sebagai pesan politik yang disuarakan massa. Peristiwa tersebut menggambarkan ketegangan keinginan demonstran untuk memperoleh jawaban langsung dan respons melalui jalur perwakilan. Sikap mereka menjadi bagian dari dinamika aksi, sementara alasan dan tuntutan yang dikemukakan tetap perlu dilaporkan sebagai klaim para peserta, tanpa mengubahnya menjadi fakta yang telah diverifikasi.Di tengah aksi di sekitar Kantor Wakil Presiden, pembahasan mengenai kemungkinan masuk ke gedung menjadi salah satu hal yang disampaikan kepada massa. Pihak Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) menawarkan agar perwakilan demonstran masuk untuk bertemu langsung dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tawaran tersebut membuka ruang bagi sejumlah peserta untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, tetapi tidak sesuai dengan syarat yang diajukan massa. Mereka tidak menghendaki hanya beberapa orang yang mewakili seluruh peserta aksi dalam pertemuan itu.
Massa menginginkan seluruh peserta demonstrasi dapat masuk bersama-sama ke dalam gedung. Selain itu, mereka meminta mobil komando turut diperbolehkan masuk. Permintaan tersebut menjadi syarat yang mereka ajukan sebelum bersedia memasuki area gedung, sehingga tawaran untuk mengirim perwakilan saja tidak diterima. Perbedaan tawaran Setwapres dan permintaan massa itu berpusat pada siapa yang dapat masuk serta apakah mobil komando juga dapat dibawa ke dalam.
Dengan demikian, pilihan yang ditawarkan Setwapres—perwakilan demonstran bertemu langsung dengan Gibran—berbeda dari keinginan massa yang meminta akses bagi seluruh peserta aksi dan mobil komando. Massa menolak skema perwakilan tersebut karena menginginkan kehadiran bersama, bukan pertemuan yang hanya melibatkan beberapa orang. Uraian ini mencatat tawaran dan syarat yang disampaikan dalam situasi tersebut tanpa menambahkan informasi mengenai hasil akhir aksi maupun tanggapan lanjutan dari pihak mana pun.
Baca juga: Pemakzulan Gibran Bisa Terganjal Perebutan Kursi Wapres di Internal Koalisi
5 kunjungan
