Jakarta | Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menduga ada sosok besar yang menikmati atau mengambil manfaat dari penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Menurutnya, orang atau pihak yang memperoleh keuntungan tersebut mungkin berasal dari kalangan politik. Dugaan itu ia sampaikan saat berbicara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026. Pernyataan tersebut merupakan pandangan Habiburokhman dan belum membuktikan siapa yang melakukan penyadapan ataupun siapa yang mungkin diuntungkan.
Habiburokhman menilai penyelidikan tidak seharusnya berhenti pada upaya mengidentifikasi pelaku teknis atau pihak yang diduga memasang alat penyadap. Penelusuran, menurut dia, juga perlu menjawab pertanyaan mengenai tujuan tindakan tersebut dan aliran manfaat yang mungkin muncul. Dengan demikian, pihak yang diduga berada di balik peristiwa itu dapat ditelusuri lebih jauh, termasuk apabila ada pihak lain yang menerima informasi atau keuntungan dari hasil penyadapan. Namun, sampai terdapat hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dugaan mengenai penerima manfaat tetap perlu diperlakukan sebagai kemungkinan, bukan kesimpulan.
Ia mengaitkan kemungkinan adanya keuntungan politik dengan pentingnya mengungkap perkara secara menyeluruh. Informasi dari penyadapan, apabila benar terjadi dan digunakan oleh pihak tertentu, berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Meski demikian, Habiburokhman tidak menyebut identitas sosok besar yang dimaksud dalam pernyataan tersebut, dan belum ada dasar untuk memastikan bahwa penerima manfaat berasal dari kelompok politik tertentu. Karena itu, penyelidikan perlu menguji setiap petunjuk secara objektif, memeriksa bukti yang tersedia, serta meminta keterangan pihak-pihak terkait. Penjelasan mengenai siapa yang diduga memperoleh manfaat perlu dibedakan dari fakta yang telah terverifikasi, agar pemberitaan tidak mengubah dugaan menjadi tuduhan pasti. Fokusnya adalah memastikan perkara diperiksa secara terbuka dan sesuai proses hukum, tanpa mendahului hasil penyelidikan atau menyimpulkan keterlibatan individu maupun kelompok sebelum bukti mendukungnya.
Habiburokhman menilai dugaan penyadapan terhadap Prabowo perlu ditangani secara serius karena persoalan tersebut, menurutnya, tidak dapat dipandang sebagai perkara biasa. Ia menyoroti bahwa penyadapan disebut menyasar presiden serta sejumlah tokoh nasional. Kedudukan orang-orang yang disebut itu membuat dugaan pengambilan informasi memiliki arti penting, sehingga penanganannya perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Penilaian tersebut menjadi dasar bagi dorongannya agar penyelidikan tidak berhenti pada pembahasan umum mengenai adanya penyadapan.
Dalam pandangannya, penyadapan terhadap presiden dan tokoh nasional berkaitan dengan informasi yang bernilai penting. Karena itu, perkara ini patut diperiksa secara cermat untuk memperoleh kejelasan mengenai dugaan yang muncul. Habiburokhman menekankan bobot persoalan berdasarkan siapa yang disebut sebagai sasaran dan sifat penting dari informasi yang mungkin diambil. Pernyataan ini tidak merinci isi informasi tersebut, tetapi menegaskan alasan mengapa isu penyadapan perlu mendapat perhatian serius dari pihak yang menangani perkara.
Penekanan pada aspek pentingnya informasi juga menjelaskan mengapa penyelidikan dipandang perlu menjangkau dugaan penerima manfaat. Jika proses pemeriksaan hanya berfokus pada keberadaan tindakan penyadapan, perhatian terhadap dampak dan pihak yang mungkin memperoleh manfaat dari informasi yang diambil berisiko tidak terjawab. Oleh sebab itu, dorongan Habiburokhman menempatkan pemeriksaan secara menyeluruh sebagai hal yang relevan, dengan tetap berpijak pada dugaan yang perlu dibuktikan. Keseriusan penanganan, dalam konteks ini, berarti memastikan perkara memperoleh pemeriksaan yang layak dan tidak mengabaikan arti penting informasi yang disebut menjadi sasaran. Uraian tersebut mempertahankan inti alasan yang ia sampaikan tanpa menyimpulkan isi penyadapan ataupun menambahkan pihak lain sebagai sasaran. Dengan demikian, perhatian terhadap persoalan ini bertumpu pada cakupan sasaran yang telah disebut serta pentingnya informasi terkait, bukan pada dugaan tambahan mengenai apa yang direkam, siapa yang melakukannya, atau alasan di balik tindakan itu. Setiap penilaian lebih lanjut tetap memerlukan kejelasan melalui proses penyelidikan, agar fakta dapat dibedakan dari dugaan dan pertanyaan tentang penerima manfaat dapat diperiksa secara tepat.Habiburokhman meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyadapan terhadap Prabowo secara menyeluruh, bukan membatasi pemeriksaan pada penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurutnya, penanganan perkara perlu menjangkau seluruh aspek yang relevan, termasuk menelusuri dugaan pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari tindakan tersebut. Dengan demikian, fokus penyelidikan tidak berhenti pada cara informasi diperoleh atau disebarkan, tetapi juga mencakup pertanyaan mengenai kepentingan yang mungkin berada di balik dugaan penyadapan.
Permintaan itu berangkat dari pandangan bahwa penyadapan terhadap presiden dan tokoh nasional merupakan persoalan serius. Karena menyangkut figur yang memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara, perkara tersebut, menurut Habiburokhman, memerlukan perhatian dan penanganan yang menyeluruh. Ia menekankan perlunya aparat melihat perkara secara utuh agar pemeriksaan tidak terpaku pada satu aspek hukum saja. Namun, dorongan untuk memperluas pengusutan tersebut bukan berarti menetapkan siapa yang bertanggung jawab atau menyimpulkan hasil penyelidikan sebelum aparat melakukan pemeriksaan.
Penelusuran terhadap dugaan penerima manfaat menjadi bagian yang ia minta agar turut diperhatikan oleh penegak hukum. Hal itu menempatkan kemungkinan adanya pihak yang diuntungkan sebagai pertanyaan yang perlu ditelusuri, bukan sebagai kesimpulan mengenai keterlibatan orang atau kelompok tertentu. Habiburokhman juga tidak merinci dalam permintaan ini pasal lain ataupun bentuk penindakan tertentu di luar pembahasan UU ITE. Karena itu, arah yang disampaikan adalah agar penyelidikan tidak terbatas pada pasal-pasal tersebut dan dapat mengusut perkara secara komprehensif, dengan tetap menyerahkan pembuktian serta penentuan langkah hukum kepada aparat berwenang.
Habiburokhman meminta agar penyelidikan dugaan penyadapan terhadap Prabowo tidak berhenti pada pemeriksaan kemungkinan pelaku di lingkungan Polri. Menurut dorongan tersebut, penyidik perlu menelusuri pula apakah ada pihak lain di luar institusi kepolisian yang mungkin berkaitan dengan peristiwa itu. Penelusuran yang lebih luas dinilai penting untuk memperoleh gambaran utuh mengenai siapa yang diduga terlibat, bagaimana informasi diperoleh, serta untuk kepentingan siapa tindakan tersebut mungkin dilakukan. Namun, hal itu disampaikan sebagai permintaan agar penyidik mendalami berbagai kemungkinan, bukan sebagai pernyataan bahwa pihak tertentu telah terbukti melakukan penyadapan atau mengambil bagian dalam peristiwa. Penentuan tanggung jawab tetap harus bertumpu pada bukti dan proses hukum.
Permintaan itu juga mencakup kemungkinan adanya kelompok atau tokoh politik yang diduga memperoleh manfaat dari penyadapan. Habiburokhman mendorong penyidik menguji dugaan tersebut melalui pemeriksaan dan penelusuran yang relevan, tanpa menganggapnya sebagai fakta yang sudah dipastikan. Pihak yang disebut dalam konteks ini belum dapat dinyatakan terlibat hanya karena ada dugaan mengenai keuntungan yang mungkin diterima. Karena itu, penyelidikan perlu membedakan dugaan penerima manfaat, pihak yang mengetahui suatu tindakan, dan orang yang mungkin bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Hubungan di unsur-unsur tersebut, apabila ada, harus ditemukan melalui bukti yang dapat diperiksa. Pendekatan demikian diperlukan agar ruang penyelidikan tetap terbuka, sekaligus menjaga agar penilaian terhadap individu maupun kelompok tidak mendahului hasil pemeriksaan.
Dengan memperluas penelusuran ke luar Polri, penyidik diharapkan dapat menguji secara cermat apakah terdapat pihak yang memperoleh keuntungan, termasuk kelompok atau tokoh politik, serta apakah dugaan itu memiliki dasar yang dapat dibuktikan. Dorongan Habiburokhman tersebut bukan konfirmasi bahwa kelompok atau tokoh tertentu menerima manfaat ataupun terlibat dalam penyadapan. Itu merupakan permintaan agar semua kemungkinan diperiksa secara proporsional dan berdasarkan bukti, tanpa membatasi penyelidikan pada satu institusi sejak awal. Jika bukti menunjukkan adanya keterkaitan dengan pihak di luar kepolisian, keterkaitan itu dapat ditangani sesuai proses hukum.
Baca juga: Yusril Buka Ruang Penyelidikan Pidana atas Dugaan Pelanggaran di Lapas Cibinong | Layanan Perekaman Biometrik Menjangkau Anak Penyandang Disabilitas Mental di Klurahan | Kecelakaan Rombongan Pemotor di Kedungwuni Tewaskan Satu Orang, Celurit Diamankan untuk Penyelidikan
471 kunjungan
