Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman meminta semua pihak memberi ruang dan waktu kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menentukan langkah terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Dudung, persoalan tersebut kini telah masuk ke ranah politik dan bergulir melalui mekanisme parlemen. Karena itu, ia menilai proses yang berlangsung perlu dihormati, tanpa mendorong kesimpulan sebelum DPR menjalankan pembahasannya. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya memberi kesempatan kepada lembaga legislatif untuk menelaah persoalan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku. Dudung tidak menyatakan bahwa DPR telah mengambil keputusan, melainkan meminta publik menunggu perkembangan proses yang sedang berjalan.
Permintaan untuk memberi ruang kepada DPR juga menjadi ajakan agar polemik tidak berkembang menjadi tekanan yang mengganggu proses politik. Dalam perkara yang telah dibawa ke mekanisme parlemen, langkah dan tindak lanjut perlu mengikuti pembahasan di lembaga tersebut. Sikap menunggu, menurut pesan Dudung, memberi waktu bagi DPR untuk menentukan bagaimana persoalan itu akan ditangani. Dengan demikian, publik dapat mencermati perkembangan berdasarkan proses resmi, bukan menganggap bahwa hasil tertentu sudah ditetapkan. Pernyataan itu tidak menghapus perhatian masyarakat terhadap isu ijazah Gibran, tetapi menempatkan pembahasan berikutnya pada jalur yang kini sedang ditempuh melalui parlemen.
Polemik ijazah Wakil Presiden tersebut telah menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai tanggapan. Namun, sejauh menyangkut posisi Dudung, pokok pesannya adalah menyerahkan penentuan langkah kepada DPR dan memberi lembaga itu waktu untuk bekerja. Ia meminta pihak-pihak yang mengikuti isu ini tidak mendahului proses dengan menganggap adanya keputusan yang belum diumumkan. DPR masih perlu menjalankan mekanisme yang relevan sebelum langkah atau sikap kelembagaan dapat diketahui. Dengan menunggu perkembangan resmi, publik dapat membedakan permintaan Dudung, proses yang sedang berlangsung, dan keputusan yang mungkin muncul kemudian. Hingga ada keterangan lebih lanjut, belum tepat menyebut parlemen telah menetapkan penyelesaian atau mengambil keputusan dalam polemik tersebut.
Dudung berpandangan bahwa polemik mengenai ijazah Gibran yang berkembang di ruang publik kini telah memasuki ranah politik dan menjadi persoalan yang perlu ditangani oleh DPR. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mendahului langkah lembaga tersebut dengan menarik kesimpulan atau menuntut jawaban yang belum menjadi bagian dari penanganan parlemen. Menurut pandangan itu, DPR merupakan pihak yang perlu diberi ruang untuk menilai persoalan yang sedang dibicarakan dan menentukan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Permintaan tersebut menempatkan perhatian pada proses kelembagaan, bukan pada spekulasi mengenai hasilnya.
Ajakan untuk menunggu langkah DPR juga berarti memberi kesempatan kepada parlemen menjalankan perannya sesuai kewenangan yang dimiliki. Dudung tidak meminta publik mengabaikan polemik, tetapi mengarahkan agar pembahasan tidak berkembang menjadi desakan yang mendahului keputusan lembaga. Di tengah perhatian masyarakat terhadap isu tersebut, sikap menunggu dapat menjaga ruang bagi DPR untuk mempertimbangkan persoalan secara tersendiri. Dengan demikian, masyarakat diminta memberi waktu dan kesempatan kepada parlemen untuk menentukan langkah berikutnya, tanpa mengandaikan terlebih dahulu bentuk tindakan yang akan dipilih.
Pandangan Dudung sekaligus menegaskan bahwa pembicaraan mengenai polemik itu sebaiknya mengikuti jalur yang dinilainya relevan. Ketika suatu persoalan telah berada di ranah DPR, menurutnya, parlemenlah yang perlu menentukan arah penanganan selanjutnya. Masyarakat dapat mengikuti perkembangan yang disampaikan secara terbuka, sambil menahan diri dari membuat dugaan tentang proses maupun hasil yang mungkin ditempuh. Sikap tersebut tidak menetapkan bagaimana DPR akan bertindak atau apa keputusan akhirnya. Inti pesannya adalah memberi ruang kepada lembaga perwakilan untuk menentukan langkah, serta membiarkan perkembangan berikutnya diketahui melalui proses yang berlangsung di sana.
Dudung mengaku telah mendengar penjelasan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Keterangan tersebut ia sampaikan sebagai informasi yang telah diterimanya, bukan sebagai pernyataan bahwa pengunduran diri itu sudah terjadi. Dengan demikian, pembicaraan mengenai niat tersebut perlu dibedakan dari keputusan resmi atau proses yang mungkin ditempuh oleh seorang wakil presiden. Dudung tidak menyampaikan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri, dan tidak pula memastikan adanya langkah formal yang sudah dijalankan. Ia hanya menyebut telah mendengar penjelasan dari Mensesneg terkait isu yang beredar dan menjadi perhatian publik belakangan ini.
Ketika ditanya lebih jauh mengenai persoalan tersebut, Dudung memilih untuk tidak memberikan komentar tambahan. Sikap itu, menurut penjelasannya, berkaitan dengan posisi wakil presiden yang menjadi pokok pembahasan. Ia tidak ingin memperluas keterangan atau menyimpulkan sendiri perkara yang menyangkut jabatan tinggi dalam pemerintahan. Pernyataan singkat tersebut menempatkan Dudung pada posisi sebagai pihak yang mengetahui penjelasan Mensesneg, tetapi bukan sebagai orang yang mengumumkan keputusan Gibran. Karena itu, keterangannya tidak dapat dipahami sebagai konfirmasi bahwa pengunduran diri telah berlangsung. Sampai ada keterangan resmi yang menyatakan sebaliknya, hal yang ia sampaikan tetap sebatas informasi mengenai niat yang dibicarakan.
Penegasan batas niat dan tindakan resmi penting dalam membaca perkembangan isu ini. Pengunduran diri dari jabatan wakil presiden merupakan perkara yang berhubungan dengan kedudukan kenegaraan, sehingga pembahasannya perlu merujuk pada pernyataan dan prosedur resmi, bukan pada tafsir atas komentar singkat. Dudung memilih untuk tidak menambahkan pandangan karena persoalan itu menyentuh posisi wapres. Dengan demikian, inti keterangannya adalah bahwa ia telah mendengar penjelasan Prasetyo Hadi mengenai niat Gibran, tetapi ia tidak mengonfirmasi bahwa Gibran sudah mengundurkan diri. Publik masih perlu menunggu penjelasan dari pihak terkait apabila terdapat perkembangan atau keputusan formal mengenai kabar tersebut.
Dudung menyampaikan keterangannya ketika ditemui di Jakarta Pusat pada Rabu, 11 November 2026. Dalam kesempatan itu, ia menanggapi polemik mengenai ijazah Gibran dan menyampaikan pandangannya tentang pihak yang sebaiknya mendapat ruang untuk membahas persoalan tersebut. Pernyataan itu disampaikan di tengah perhatian publik terhadap isu yang melibatkan wakil presiden, tetapi Dudung memilih untuk tidak memperpanjang pembahasan dengan memberikan komentar pribadi mengenai substansinya.
Dudung mengatakan bahwa ia mendengar penjelasan Prasetyo yang telah muncul di media. Meski demikian, ia merasa tidak elok apabila dirinya, dalam kapasitas sebagai menko polkam, ikut mengomentari wakil presiden. Sikap tersebut menunjukkan batas yang ingin ia jaga dalam menyampaikan pandangan, terutama ketika persoalan yang dibicarakan menyangkut pejabat negara lain. Karena itu, keterangannya lebih berfokus pada mekanisme penanganan polemik daripada penilaian atas penjelasan yang beredar atau terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Dalam keterangannya, Dudung meminta agar DPR diberi ruang dan waktu untuk menangani persoalan tersebut. Permintaan itu ia sampaikan sebagai pandangan mengenai kesempatan bagi lembaga legislatif untuk menjalankan perannya, tanpa dirinya mengambil posisi lebih jauh dalam perdebatan mengenai ijazah Gibran. Dengan merujuk pada penjelasan yang telah disampaikan Prasetyo di media, Dudung tetap menegaskan bahwa ia tidak merasa tepat untuk mengomentari wakil presiden sebagai menko polkam. Ia juga tidak menguraikan penilaian baru atas materi yang menjadi polemik dalam kesempatan tersebut. Keterangan di Jakarta Pusat itu dengan demikian terbatas pada sikapnya untuk tidak ikut memberi komentar substantif, serta permintaan agar DPR memiliki kesempatan membahas dan menangani isu tersebut. Dudung meminta DPR diberi ruang dan waktu.
Baca juga: Koalisi Sipil Dorong Fraksi Golkar Prakarsai Hak Angket soal Polemik Ijazah Gibran | Polemik Pasal Pencalonan Gibran, Doli Minta KPU Ungkap Proses Penyusunannya | Golkar Kaji Hak Angket Polemik Syarat Pendidikan Gibran di DPR
47 kunjungan
