Jakarta | Mohammad Hatta menyampaikan rencana untuk meletakkan jabatan wakil presiden melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Langkah tersebut tidak hanya muncul dalam satu komunikasi. Hatta lebih dahulu menyampaikan surat pada 20 Juli 1956, kemudian mengirimkan surat berikutnya pada 23 November 1956. Kedua tanggal itu menandai proses penyampaian rencana pengunduran dirinya kepada lembaga perwakilan, sebelum keputusan tersebut menjadi perhatian luas di lingkungan parlemen.
Dalam surat bernomor 47/56, yang dikirim pada 23 November, Hatta menetapkan 1 Desember 1956 sebagai tanggal ia meletakkan jabatan. Penetapan tanggal itu menjadikan maksud yang sebelumnya telah disampaikan melalui surat Juli semakin tegas dan terukur. Dengan menyebutkan waktu yang pasti, Hatta memberi DPR pemberitahuan formal mengenai kapan ia bermaksud mengakhiri tugasnya sebagai wakil presiden. Isi dan tanggal surat menjadi pokok penting dalam mengikuti rangkaian peristiwa tersebut.
Surat November itu segera menjadi pembicaraan di parlemen. Para anggota DPR menghadapi kabar bahwa pengunduran diri wakil presiden direncanakan berlaku dalam waktu dekat, sehingga persoalan tersebut memperoleh tempat dalam perhatian lembaga. Perhatian parlemen berpusat pada pemberitahuan Hatta dan tanggal yang dicantumkan dalam suratnya. Pada tahap ini, uraian mengenai peristiwa dapat dibatasi pada fakta bahwa rencana tersebut disampaikan secara tertulis, ditegaskan kembali, dan kemudian dibicarakan di DPR. Dengan demikian, surat-surat bertanggal 20 Juli dan 23 November 1956 menjadi landasan untuk memahami bagaimana rencana pengunduran diri Hatta masuk ke dalam agenda pembahasan parlemen menjelang 1 Desember 1956, tanpa terlebih dahulu menyimpulkan alasan yang belum dikemukakan dalam komunikasi tersebut.
Partai Nasional Indonesia (PNI), pemenang Pemilu 1955 dengan perolehan 57 kursi, memandang rencana Mohammad Hatta untuk melepaskan jabatan wakil presiden sebagai persoalan penting bagi kelangsungan kepemimpinan negara. Bagi partai itu, pengalaman dan peran Hatta masih dibutuhkan ketika Indonesia menghadapi berbagai persoalan politik serta berupaya menuntaskan revolusi nasional. PNI menilai bahwa pengunduran dirinya berpotensi mengurangi kekuatan pemerintah dalam menghadapi keadaan yang semakin rumit.
Atas pertimbangan tersebut, PNI berharap Hatta bersedia membatalkan keputusannya. Jika pembatalan belum dapat dilakukan, partai itu meminta agar ia setidaknya menunda pengunduran diri sampai Konstituante menyelesaikan tugas menyusun undang-undang dasar baru. PNI memandang penyelesaian konstitusi sebagai tahapan penting dalam membentuk dasar kehidupan bernegara yang lebih mantap. Menurut pandangan ini, keberadaan Hatta selama proses tersebut dapat membantu menjaga kesinambungan pemerintahan dan memberi ruang bagi penyelesaian persoalan ketatanegaraan melalui lembaga yang berwenang.
Harapan PNI tidak hanya berkaitan dengan jabatan wakil presiden. Partai itu juga mengusulkan agar Hatta diberi kesempatan memimpin kabinet. Dengan kepemimpinannya, PNI berharap keruwetan di tanah air dapat ditangani secara lebih terarah, sementara agenda pembangunan yang telah berjalan bisa diteruskan. Usulan tersebut mencerminkan keyakinan bahwa sosok Hatta masih memiliki kapasitas untuk membantu pemerintah menghadapi ketegangan politik sekaligus mendorong pekerjaan praktis negara. Bagi PNI, penyelesaian revolusi nasional dan pembangunan tidak semestinya dipisahkan: keduanya menuntut pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas dan mengatur prioritas. Karena itu, permintaan agar Hatta tetap bertahan atau menunda langkahnya merupakan upaya mempertahankan kontribusinya pada masa peralihan. Namun, seruan partai tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan kehendak politik untuk mempertahankan tokoh penting dan keputusan pribadi Hatta mengenai jabatan yang diembannya. PNI berusaha meyakinkannya bahwa pengabdian masih diperlukan, baik untuk membantu menyelesaikan revolusi maupun untuk membawa negara melewati kebuntuan politik dan melanjutkan pembangunan.
Menjelang 1 Desember 1956, ketika tanggal pengunduran diri Mohammad Hatta dari jabatan Wakil Presiden semakin dekat, parlemen berupaya memperoleh penjelasan langsung darinya. DPR mengirim delegasi yang terdiri atas lima orang untuk menemui Hatta. Langkah ini memberi ruang bagi para wakil partai untuk menyampaikan perhatian mereka secara langsung, sekaligus mendengarkan alasan dan pertimbangan Hatta sebelum keputusan tersebut berlaku. Pertemuan itu menjadi bagian dari usaha parlemen menanggapi perkembangan politik yang menyangkut kedudukan wakil presiden.
Kelima anggota delegasi mewakili partai-partai dengan latar politik berbeda. Mereka adalah Arudji Kartawinata dari PSII, Djokrosujoso dari Masyumi, K.H. Masjkur dari NU, Mr. Hardi dari PNI, serta Peris Pardede dari PKI. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa upaya menemui Hatta tidak hanya dilakukan oleh satu kelompok politik. Para anggota delegasi membawa mandat untuk meminta keterangan mengenai rencana pengunduran diri itu, termasuk memahami sikap Hatta secara langsung, bukan semata-mata melalui kabar atau penafsiran pihak lain.
Jadwal kerja delegasi juga memperlihatkan bahwa hasil pertemuan hendak segera dibawa kembali ke lembaga perwakilan. Setelah menemui Hatta, mereka dijadwalkan menyampaikan laporan kepada pimpinan DPR pada malam hari. Laporan tersebut kemudian akan diteruskan kepada sidang pleno agar dapat dibahas bersama. Dengan demikian, keterangan yang diperoleh dari Hatta diharapkan menjadi bahan bagi para anggota DPR dalam menilai perkembangan persoalan tersebut. Rangkaian ini menempatkan pertemuan dengan wakil presiden sebagai tahap awal: delegasi meminta penjelasan, pimpinan menerima laporannya, lalu sidang pleno memperoleh kesempatan untuk membicarakan hasilnya secara kelembagaan sebelum 1 Desember tiba.
Setelah menerima kunjungan delegasi yang berupaya membujuknya agar tetap menjabat, Mohammad Hatta tidak mengubah pendiriannya. Ia telah menyampaikan keputusan untuk mengundurkan diri dan menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan sekadar ungkapan kekecewaan sesaat. Bagi Hatta, persoalan yang mendasarinya menyangkut perbedaan pandangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, permintaan agar ia menarik kembali pengunduran diri tidak membuatnya bersedia melanjutkan tugas sebagai wakil presiden. Delegasi yang datang membawa harapan agar keadaan politik dapat dipulihkan melalui keberlanjutan kepemimpinannya, tetapi Hatta memandang bahwa sikapnya perlu dijalankan secara konsisten. Ia tetap menghormati pihak-pihak yang mengupayakan penyelesaian, namun tidak mengubah keputusan yang sudah disampaikan secara resmi.
Pada pukul 21.00, DPR kemudian mengadakan sidang untuk menanggapi pengunduran diri tersebut. Dalam sidang itu, para anggota menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian Hatta selama 11 tahun sebagai wakil presiden. Pernyataan tersebut mencerminkan pengakuan terhadap peran yang telah ia jalankan sejak awal masa Republik, termasuk dalam mendampingi Presiden Soekarno ketika lembaga-lembaga negara dan pemerintahan masih menghadapi berbagai tantangan. DPR menerima keputusan Hatta, meskipun sejumlah pihak sebelumnya berusaha mempertahankannya di dalam pemerintahan. Dengan demikian, pengunduran diri itu menandai berakhirnya masa jabatan Hatta, sekaligus membuka babak baru dalam susunan kepemimpinan nasional. Penghargaan yang disampaikan dalam sidang menjadi catatan resmi atas kontribusinya bagi negara.
Sesudah Hatta mengundurkan diri, jabatan wakil presiden tidak segera diisi. Posisi tersebut kosong hingga 1973, ketika jabatan wakil presiden kembali ditempati setelah berlangsungnya pergantian politik dan kelembagaan di Indonesia. Kekosongan selama bertahun-tahun itu memperlihatkan bahwa pengunduran diri Hatta bukan hanya perubahan personal, melainkan juga peristiwa penting dalam perjalanan institusi kepresidenan. Dalam biografi politik Mohammad Hatta yang terbit pada 1990, alasan pengunduran dirinya dijelaskan sebagai akibat dari perbedaan arah politik: Hatta merasa tidak lagi sejalan dengan kebijakan Presiden Soekarno. Keterangan tersebut membantu menjelaskan bahwa keputusan itu berakar pada perbedaan prinsip dan kebijakan, bukan semata-mata persoalan hubungan pribadi. Hatta memilih mundur ketika ia menilai tidak dapat lagi menjalankan peran sejalan dengan arah pemerintahan.
Baca juga: Igor Tolic Soroti Karakter Persib Usai Bangkit dari Ketertinggalan dan Menahan Imbang Dewa United | Bali Dipilih Menjadi Tuan Rumah Rapat Global WRI karena Komitmen Emisi Nol Bersih | Hasyim Asy’ari Bantah Tuduhan Penyisipan Syarat Pendidikan dalam PKPU Pencalonan Presiden
91 kunjungan
