Yogyakarta | Universitas Gadjah Mada menyampaikan sikap setelah kericuhan dalam aksi demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026. Peristiwa yang menjadi perhatian tersebut bermula di kawasan DPRD DIY, kemudian meluas hingga Bundaran UGM. Sehari setelahnya, pada 11 November 2026, kampus menyampaikan pernyataan yang menegaskan penolakan terhadap kekerasan. Sikap ini disampaikan dalam konteks peristiwa yang terjadi di ruang publik dan menjangkau kawasan di sekitar lingkungan universitas.
Urutan lokasi itu menjadi bagian penting untuk memahami konteks pernyataan UGM: aksi berlangsung di kawasan DPRD DIY, lalu kericuhan merembet sampai Bundaran UGM. Informasi yang tersedia tidak menjelaskan penyebab kericuhan, jumlah orang yang terlibat, ataupun rincian kejadian di masing-masing lokasi. Karena itu, hal-hal tersebut tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan keterangan mengenai sikap kampus. UGM menyampaikan pernyataan pada 11 November, setelah rangkaian peristiwa sehari sebelumnya, dan menekankan penolakan terhadap kekerasan.
Penegasan tersebut menempatkan isu kekerasan sebagai pokok sikap kampus dalam merespons situasi. Penyampaian sikap setelah kejadian juga menandai bahwa UGM memandang penting untuk memberikan pernyataan secara terbuka, tanpa perlu menyimpulkan hal-hal yang tidak tercantum dalam informasi yang ada. Dengan demikian, inti peristiwa yang dapat dicatat adalah waktu kejadian, pergerakan lokasi dari kawasan DPRD DIY hingga Bundaran UGM, serta tanggal pernyataan universitas. UGM menegaskan penolakan kekerasan pada 11 November 2026 setelah kericuhan aksi demonstrasi di Yogyakarta sehari sebelumnya.
UGM menegaskan bahwa penolakan terhadap kekerasan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap demokrasi dan kebebasan warga untuk menyampaikan pendapat. Bagi kampus, perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan publik yang wajar dan perlu dikelola melalui dialog, bukan tindakan yang mengancam keselamatan atau merusak ruang bersama. Prinsip ini menjadi penting terutama ketika persoalan publik mendorong warga, termasuk mahasiswa, untuk menyuarakan sikap dan aspirasi.
Hak menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Mahasiswa, sebagai bagian dari masyarakat, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam percakapan publik, mengkritik kebijakan, serta menyampaikan gagasan mengenai persoalan yang mereka anggap penting. UGM menghormati partisipasi sivitas akademika dalam kehidupan publik dan memandang keterlibatan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab warga dalam demokrasi.
Pengakuan atas hak tersebut juga menuntut perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi perlu dijaga agar dapat dijalankan tanpa intimidasi, ancaman, atau perlakuan yang mengabaikan martabat manusia. Pada saat yang sama, kampus menolak kekerasan dalam bentuk apa pun karena tindakan semacam itu dapat membahayakan keselamatan, mempersempit ruang dialog, dan menghambat penyampaian aspirasi secara bermakna.
Komitmen ini tidak berarti kampus menilai setiap aksi atau dinamika di ruang publik berlangsung tanpa masalah. UGM menekankan prinsip yang harus dijunjung: hak untuk menyampaikan pendapat perlu dihormati, sementara keselamatan dan hak orang lain juga harus dilindungi. Dengan menempatkan kebebasan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak asasi sebagai landasan, ruang publik dapat tetap terbuka bagi perbedaan sekaligus menghindari kekerasan.
Sebagai institusi pendidikan, UGM memiliki peran untuk merawat tradisi berpikir kritis dan mendorong penyelesaian persoalan melalui cara-cara yang menghormati martabat semua pihak. Sikap tersebut menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya tentang kesempatan berbicara, melainkan juga tentang menjaga ruang agar suara yang beragam dapat hadir dan didengar secara bertanggung jawab.
Dalam merespons kericuhan saat aksi di Yogyakarta, UGM menegaskan bahwa pengamanan oleh aparat harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap tindakan perlu memiliki dasar kewenangan yang jelas, mengikuti prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip legalitas menjadi pijakan agar pengamanan tidak dilakukan secara sewenang-wenang serta tetap berada dalam batas tugas aparat. Penegasan ini merupakan sikap dan tuntutan normatif universitas, bukan pernyataan bahwa aparat telah terbukti melakukan kekerasan dalam peristiwa tersebut.
UGM juga menekankan pentingnya prinsip proporsionalitas dalam menghadapi demonstrasi. Langkah pengamanan semestinya disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan, tidak berlebihan, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh pihak di lokasi. Dalam pelaksanaannya, aparat perlu menghormati hak asasi manusia, termasuk hak warga untuk berkumpul secara damai dan menyampaikan pendapat. Pada saat yang sama, penyampaian aspirasi di ruang publik perlu berlangsung dengan memperhatikan aturan yang berlaku dan keselamatan bersama. Prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan untuk menjaga ruang demokrasi tanpa mengabaikan ketertiban umum.
Penolakan UGM terhadap kekerasan berlaku dalam dua sisi: saat masyarakat menyampaikan aspirasi maupun ketika demonstrasi diamankan. Kampus berpandangan bahwa perbedaan pendapat harus ditangani melalui cara-cara yang menghormati martabat manusia, bukan melalui kekerasan. Karena itu, seluruh pihak didorong untuk menahan diri dan mengedepankan komunikasi serta langkah yang sesuai hukum. Seruan tersebut tidak menetapkan kesimpulan tentang pihak yang bertanggung jawab atas kericuhan, melainkan menegaskan standar yang semestinya dijaga dalam setiap aksi dan pengamanan. Dengan menempatkan legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan HAM sebagai prinsip utama, penanganan demonstrasi diharapkan tetap menjamin hak menyampaikan pendapat sekaligus menjaga keamanan publik secara bertanggung jawab.
Universitas Gadjah Mada berharap kampus tetap menjadi ruang akademik yang aman, terbuka, dan menghargai perbedaan. Lingkungan seperti ini penting agar mahasiswa dapat belajar serta mengembangkan gagasan tanpa rasa takut, sekaligus menjalankan peran sebagai bagian dari masyarakat yang peka terhadap berbagai persoalan publik. Keamanan dan keterbukaan bukan hal yang saling bertentangan; keduanya perlu dijaga agar kegiatan akademik berlangsung dengan penghormatan terhadap hak setiap orang.
Dalam ruang akademik, mahasiswa perlu memperoleh kesempatan untuk berpikir kritis, menguji pandangan, dan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Kebebasan berekspresi memungkinkan beragam pengalaman dan sudut pandang hadir dalam pembahasan, termasuk ketika topik yang dibicarakan menyangkut kebijakan, kepentingan warga, atau keadaan sosial. Kampus dapat menjadi tempat dialog yang konstruktif ketika perbedaan pendapat ditanggapi melalui pertukaran gagasan, bukan tindakan yang menghambat partisipasi.
Harapan tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga ruang publik dan ruang belajar agar semua pihak dapat menyuarakan pandangan dengan aman. Mahasiswa, sivitas akademika, serta masyarakat memiliki kepentingan dalam terciptanya suasana yang memungkinkan kritik dan ekspresi disampaikan tanpa kekerasan. Pada saat yang sama, penyampaian pendapat perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan bersama dan menghormati hak orang lain. Dengan demikian, dialog akademik dapat tetap terbuka, sementara perlindungan terhadap setiap individu menjadi perhatian bersama.
UGM menempatkan keamanan dan kebebasan akademik sebagai unsur penting dalam kehidupan kampus. Ruang yang aman tidak berarti meniadakan kritik, melainkan memungkinkan pertanyaan, perbedaan, dan pandangan terhadap persoalan publik dibahas secara bermakna. Keterbukaan juga membutuhkan kesediaan untuk mendengarkan, mengakui keragaman pengalaman, dan menjaga agar setiap orang dapat berpartisipasi tanpa intimidasi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi lingkungan akademik yang sehat serta mendukung mahasiswa dalam menjalankan tanggung jawab intelektualnya.
Sehubungan dengan kejadian setelah aksi di Yogyakarta, kampus menyatakan menanggapi laporan mengenai mahasiswa yang diamankan aparat. Informasi mengenai laporan tersebut menjadi perhatian UGM.
Baca juga: Kericuhan Satpol PP dan Pekerja Proyek di Sekitar Kejagung Berujung Laporan Polisi | Kapolda Jateng Tegaskan Polisi yang Bekingi Judi dan Narkoba Terancam PTDH | BGN Tegaskan Anak Panti Asuhan Tetap Mendapatkan MBG Melalui Sekolah
10 kunjungan
