Kota Surakarta | Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Keterangan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah pertemuan kedua pemimpin di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada pagi 10 November 2026. Prasetyo menyebut pertemuan itu berlangsung sekitar dua setengah jam. Informasi yang tersedia menjelaskan adanya penyampaian niat, bukan keputusan pengunduran diri yang telah resmi berlaku.
Menurut Prasetyo, pembicaraan mengenai niat tersebut berlangsung di tengah dinamika yang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Namun, keterangan itu belum merinci isi pembahasan, alasan khusus yang disampaikan Gibran, ataupun langkah formal yang mungkin ditempuh selanjutnya. Karena itu, kabar tersebut perlu dipahami secara terbatas sesuai pernyataan pejabat yang menyampaikannya: Gibran mengutarakan niat kepada Presiden dalam sebuah pertemuan, sementara status jabatannya belum dinyatakan berubah.
Perbedaan menyampaikan niat dan mengundurkan diri secara resmi penting untuk dicermati. Pertemuan dengan Presiden, dengan sendirinya, belum menjadi bukti bahwa proses pengunduran diri telah selesai atau berlaku. Belum ada rincian dalam keterangan Prasetyo mengenai dokumen pengunduran diri, mekanisme konstitusional yang akan digunakan, maupun jadwal tindak lanjut. Perkembangan berikutnya bergantung pada penjelasan resmi dan proses yang berlaku, sehingga informasi baru sebaiknya dibaca berdasarkan sumber yang dapat diverifikasi.
Masa jabatan Wakil Presiden semestinya berlangsung hingga Oktober 2029. Rentang waktu tersebut menjadi konteks untuk memahami besarnya arti kabar ini bagi pemerintahan, tetapi tidak mengubah status faktual yang telah disampaikan sejauh ini. Untuk sementara, hal yang dapat dipastikan dari keterangan Menteri Sekretaris Negara adalah adanya pertemuan pada 10 November dan penyampaian niat Gibran kepada Prabowo. Pembaca perlu membedakan kabar mengenai niat itu dari pengumuman resmi bahwa jabatan telah ditinggalkan.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Gibran Rakabuming Raka yang tercatat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan total kekayaan sebesar Rp27.915.654.176. Laporan tersebut disampaikan pada 23 Maret 2026, dengan posisi harta per 31 Desember 2025. Dengan demikian, angka yang disajikan merujuk pada kondisi kekayaan pada tanggal pelaporan yang ditentukan, bukan perubahan nilai setelah tanggal tersebut.
Nilai Rp27,9 miliar itu merupakan jumlah aset yang dicantumkan dalam laporan LHKPN. Angka tersebut bukan perkiraan baru atau penilaian tersendiri atas kekayaan Gibran. LHKPN menjadi dokumen pelaporan yang memuat aset dan kewajiban berdasarkan informasi yang disampaikan pelapor kepada KPK. Dalam laporan untuk periode ini, kewajiban berupa utang tercatat nihil, sehingga tidak ada nilai utang yang mengurangi jumlah kekayaan yang dilaporkan.
Komponen terbesar berasal dari tanah dan bangunan, dengan nilai sekitar Rp17,44 miliar. Jumlah itu setara dengan kurang lebih 62 persen dari keseluruhan harta yang tercatat. Besarnya porsi properti menunjukkan bahwa aset berupa tanah dan bangunan mendominasi komposisi kekayaan dalam laporan tersebut, dibandingkan keseluruhan nilai aset lainnya. Persentase 62 persen merupakan gambaran proporsi berdasarkan total yang dilaporkan, bukan kategori nilai tambahan di luar angka Rp27.915.654.176.
Dalam membaca rincian LHKPN, penting untuk membedakan nilai total aset yang tercantum dari perkiraan kekayaan yang mungkin beredar di luar dokumen resmi. Data ini menggambarkan angka yang dilaporkan untuk posisi akhir 2025 dan disampaikan kepada KPK pada Maret 2026. Karena itu, penyebutan nilai total, ketiadaan utang, serta dominasi tanah dan bangunan perlu dipahami dalam konteks periode dan dokumen tersebut. Informasi ini memberikan gambaran ringkas mengenai laporan harta Gibran, tanpa menyiratkan adanya penilaian baru terhadap nilai pasar aset atau perubahan harta setelah tanggal posisi laporan.Dalam rincian harta yang dilaporkan, tujuh bidang tanah dan bangunan menjadi salah satu kelompok aset yang menonjol. Seluruhnya dicatat sebagai hasil sendiri. Aset tersebut tersebar di Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen, dengan lima bidang berada di Surakarta dan dua bidang lainnya di Sragen. Luas serta nilai tiap aset dilaporkan secara terpisah, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai komposisi kepemilikan properti yang dicantumkan.
Di Kota Surakarta, salah satu aset berupa tanah seluas 500 meter persegi dengan bangunan seluas 300 meter persegi. Properti ini dilaporkan memiliki nilai Rp6 miliar. Aset berikutnya adalah tanah dan bangunan seluas 112 meter persegi, dengan nilai yang tercantum sebesar Rp1,5 miliar. Kedua properti tersebut merupakan bagian dari lima bidang yang tercatat di kota itu.
Tiga aset lainnya di Surakarta berupa bidang tanah. Masing-masing memiliki luas 113 meter persegi, 896 meter persegi, dan 1.124 meter persegi. Nilai yang dilaporkan untuk tanah seluas 113 meter persegi adalah Rp700 juta. Bidang seluas 896 meter persegi tercatat senilai Rp1,79 miliar, sedangkan tanah seluas 1.124 meter persegi bernilai Rp2,24 miliar. Dengan demikian, rincian untuk Surakarta memuat dua aset berupa tanah dan bangunan serta tiga bidang tanah.
Di Kabupaten Sragen, terdapat dua bidang tanah dan bangunan. Masing-masing dilaporkan memiliki luas 2.000 meter persegi dan nilai Rp2,6 miliar. Keterangan luas dan nilai tersebut berlaku untuk setiap bidang, sesuai dengan rincian yang dicantumkan. Kedua aset di Sragen, seperti lima aset di Surakarta, sama-sama berstatus hasil sendiri.
Rincian ini mencatat jenis properti, lokasi, luas, nilai, dan status kepemilikan sebagaimana dilaporkan. Secara keseluruhan, daftar tersebut mencakup lima bidang di Kota Surakarta dan dua bidang di Kabupaten Sragen, dengan seluruhnya dinyatakan sebagai hasil sendiri. Penyebutan tiap luas dan nilai secara spesifik membantu membedakan masing-masing aset tanpa mencampurkan data antarbidang. Informasi ini merupakan bagian dari uraian harta yang dilaporkan dan tidak mengubah keterangan lokasi maupun kepemilikan setiap properti.
Di luar aset properti, laporan kekayaan Gibran mencakup kendaraan, harta bergerak lainnya, surat berharga, serta kas dan setara kas. Kendaraan yang dicatat berjumlah tujuh unit dan seluruhnya dilaporkan sebagai hasil sendiri, dengan nilai keseluruhan Rp286,5 juta. Rincian ini memperlihatkan variasi kendaraan roda dua dan roda empat, termasuk sejumlah kendaraan yang tahun pembuatannya cukup lama.
Dalam kelompok kendaraan roda dua, terdapat Honda Scoopy tahun 2015 senilai Rp6,5 juta, Honda CB-125 tahun 1974 senilai Rp5 juta, dan Royal Enfield tahun 2017 senilai Rp40 juta. Sementara itu, kendaraan roda empat yang dicantumkan meliputi Toyota Avanza tahun 2016 senilai Rp75 juta, Toyota Avanza tahun 2012 senilai Rp50 juta, Isuzu Panther tahun 2012 senilai Rp55 juta, serta Daihatsu Grand Max tahun 2015 senilai Rp55 juta. Nilai yang dilaporkan untuk masing-masing kendaraan membentuk total Rp286,5 juta tersebut.
Selain kendaraan, Gibran mencatat harta bergerak lainnya senilai Rp280 juta. Laporan juga memuat surat berharga dengan nilai Rp5,55 miliar. Adapun kas dan setara kas tercatat sebesar Rp4.357.154.176. Ketiga kelompok aset ini memberikan gambaran mengenai komponen nonproperti yang dilaporkan, mulai dari aset bergerak hingga instrumen keuangan dan dana tunai.
Kategori harta lainnya tercatat nihil. Dengan menggabungkan seluruh kategori aset yang dilaporkan, nilai total kekayaan Gibran mencapai Rp27.915.654.176. Laporan tersebut juga mencatat tidak adanya utang, sehingga jumlah kewajiban yang mengurangi nilai kekayaan bersih adalah nol. Rincian kendaraan dan aset nonproperti itu merupakan bagian dari susunan total laporan, bukan keseluruhan nilai kekayaan secara tersendiri.
Baca juga: Dua Orang Dilaporkan Tertimpa Pohon Tumbang di Kawasan Summarecon Bekasi | Dua Orang Dilaporkan Menjadi Korban Insiden Pohon Roboh di Summarecon Bekasi | Gempa Magnitudo 4,0 Mengguncang Kabupaten Pasaman, Getaran Dilaporkan Terasa hingga Padang
33 kunjungan
