Jakarta | Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim menyatakan bahwa niat Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden perlu diproses sesuai konstitusi. Hermawi menyampaikan pandangan tersebut kepada jurnalis pada Selasa, 10 November 2026. Sikap NasDem, sebagaimana disampaikan Hermawi, menekankan bahwa persoalan mengenai jabatan wakil presiden harus ditangani melalui mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pembahasan tidak cukup berhenti pada pernyataan atau wacana, tetapi perlu merujuk pada tata cara yang telah diatur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. NasDem menginginkan prosesnya dituntaskan secara konstitusional, tanpa mendahului keputusan resmi apa pun.
Pernyataan itu tidak berarti bahwa pengunduran diri Gibran telah secara resmi diterima ataupun berlaku. Hermawi menyampaikan pandangan mengenai cara menangani niat tersebut, bukan mengumumkan hasil akhir proses. Perbedaan ini penting agar posisi partai tidak ditafsirkan sebagai konfirmasi bahwa jabatan Wakil Presiden telah kosong atau bahwa ada keputusan formal yang sudah ditetapkan. Status dan langkah selanjutnya, apabila proses berjalan, tetap perlu ditentukan melalui prosedur yang berwenang. Dalam isu kenegaraan, pemisahan niat, proses, dan keputusan resmi membantu menjaga ketepatan informasi serta mencegah kesimpulan yang belum didukung ketentuan atau pengumuman formal.
Penekanan pada konstitusi juga menempatkan aturan sebagai rujukan bersama dalam menghadapi persoalan yang menyangkut jabatan publik. Prosedur yang jelas memberi kepastian tentang pihak yang berwenang, tahapan yang harus ditempuh, dan dasar bagi keputusan yang diambil. Karena itu, NasDem meminta agar persoalan ini diselesaikan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, bukan melalui asumsi mengenai akibat dari pernyataan seseorang. Sikap tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembahasan mengenai kemungkinan pengunduran diri perlu dilakukan secara tertib dan cermat. Hingga ada proses serta keputusan yang dinyatakan secara resmi, niat Gibran tetap perlu dibedakan dari pengunduran diri yang telah berlaku. Hermawi tidak menyatakan bahwa pengunduran diri itu sudah diterima; ia menegaskan perlunya penyelesaian yang sesuai konstitusi.
Hermawi menjelaskan bahwa NasDem memandang polemik yang terus berlangsung mengenai ijazah Gibran perlu segera diakhiri. Menurutnya, persoalan yang berlarut-larut tidak semestinya terus menyita perhatian, sementara bangsa masih perlu memusatkan tenaga untuk bergerak maju. Karena itu, permintaan agar pengunduran diri Gibran diproses menurut konstitusi juga disampaikan dalam konteks perlunya menyudahi drama tersebut. NasDem menginginkan proses berjalan sesuai ketentuan, sekaligus agar polemik tidak terus berlanjut.
Alasan yang dikemukakan Hermawi bertumpu pada kebutuhan untuk memulihkan keadaan dan mengarahkan kembali perhatian bangsa pada pekerjaan yang lebih luas. Selama polemik itu terus berlangsung, menurut pandangannya, bangsa belum dapat sepenuhnya meninggalkan persoalan tersebut dan kembali berfokus pada upaya mengejar ketertinggalan di berbagai bidang. Ia menilai penghentian polemik menjadi langkah yang diperlukan agar perhatian dapat dialihkan kepada agenda kemajuan.
Dengan demikian, dorongan NasDem untuk menutup perdebatan ini bukan semata-mata permintaan agar isu tersebut berhenti dibicarakan, melainkan ajakan agar proses yang diminta dilakukan berdasarkan konstitusi sehingga persoalan dapat disudahi. Hermawi mengaitkan berakhirnya drama ijazah dengan kesempatan bagi bangsa untuk pulih dan kembali mengejar ketertinggalan. Ia tidak merinci bentuk pemulihan ataupun bidang-bidang yang dimaksud, tetapi menegaskan arah yang ingin dicapai: mengakhiri polemik yang berlarut-larut dan mengembalikan perhatian pada kemajuan bersama. Dalam kerangka itu, NasDem memandang penyelesaian yang mengikuti konstitusi sebagai jalan untuk meredakan persoalan, sehingga energi dan perhatian publik tidak terus tertahan pada perdebatan yang sama. Pesan tersebut menempatkan penyudahan polemik sebagai kebutuhan agar bangsa dapat melanjutkan upaya mengejar ketertinggalan, bukan membiarkan perdebatan terus berulang. Pernyataan Hermawi menegaskan bahwa fokus pada pemulihan dan kemajuan akan lebih mungkin kembali ketika drama itu berakhir.Hermawi menekankan bahwa rakyat harus kembali ditempatkan sebagai pusat perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah, menurut penekanannya, memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat dan mengarahkan kebijakan pada upaya memajukan bangsa. Karena itu, perhatian para pemegang jabatan sebaiknya tertuju pada kebutuhan publik, bukan tersita oleh persoalan yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan.
Ia menilai terlalu banyak waktu dapat terbuang ketika energi pemerintahan digunakan untuk mengurus hal-hal yang justru berpotensi memperlambat pelayanan kepada masyarakat. Waktu dan perhatian yang semestinya dimanfaatkan untuk bekerja bagi rakyat, kata Hermawi, perlu dijaga agar tidak terkuras oleh polemik berkepanjangan. Penilaian tersebut sekaligus mengingatkan bahwa kepentingan publik harus menjadi pertimbangan utama dalam menanggapi persoalan politik maupun urusan kelembagaan.
Dalam konteks itu, persoalan mengenai niat pengunduran diri Gibran juga perlu ditangani melalui jalur yang berlaku. Hermawi kembali menegaskan bahwa niat tersebut harus diproses secara konstitusional agar persoalannya dapat diselesaikan dengan tuntas. Proses yang mengikuti ketentuan konstitusi dinilai penting supaya langkah yang diambil memiliki dasar yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.
Penekanan pada proses konstitusional bukan berarti mengabaikan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, penyelesaian yang tertib dapat membantu mengakhiri perdebatan sehingga pemerintah dan para pihak terkait dapat kembali mencurahkan perhatian pada tugas pelayanan. Bagi Hermawi, proses yang jelas diperlukan agar urusan tersebut tidak terus menyita waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat.
Pesan tersebut menghubungkan dua hal yang sama-sama penting: penyelesaian persoalan jabatan sesuai konstitusi dan pemulihan fokus pada pelayanan publik. Pemerintah diharapkan tetap mengutamakan masyarakat dalam setiap langkah, sementara proses atas niat pengunduran diri diselesaikan secara tepat. Dengan demikian, perhatian terhadap prosedur dan tanggung jawab melayani rakyat tidak perlu dipertentangkan. Keduanya menjadi bagian dari upaya menjaga pemerintahan berjalan tertib sekaligus bekerja untuk memajukan bangsa.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya membenarkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Keterangan itu merujuk pada pertemuan keduanya yang berlangsung pada Selasa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Prasetyo menyebut pertemuan tersebut berjalan sekitar dua setengah jam. Dalam pertemuan itu, menurut penuturannya, Gibran mengutarakan keinginan mundur di tengah dinamika yang berkembang terkait putusan di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung.
Penjelasan Prasetyo menerangkan adanya penyampaian atau pernyataan mengenai niat mundur dalam pertemuan dengan Presiden. Namun, keterangan tersebut perlu dibedakan dari proses formal pemberhentian wakil presiden. Pernyataan tentang keinginan untuk mengundurkan diri tidak dengan sendirinya menjelaskan bahwa seluruh tahapan konstitusional telah dijalankan atau bahwa pengunduran diri sudah berlaku. Informasi yang disampaikan Mensesneg, sebagaimana dirangkum, berfokus pada apa yang disampaikan Gibran kepada Prabowo dan latar dinamika yang disebut dalam percakapan tersebut.
Perbedaan keterangan pemerintah dan sikap politik NasDem juga penting dicermati. Prasetyo menyampaikan informasi tentang adanya niat yang diutarakan Gibran, sedangkan NasDem menekankan agar pengunduran diri diproses menurut konstitusi. Sikap partai itu mengarahkan perhatian pada mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata pada adanya pernyataan dalam pertemuan. Karena itu, kabar mengenai pengajuan atau niat mundur sebaiknya dipahami sebagai keterangan awal, bukan kepastian bahwa jabatan telah dilepaskan. Penentuan statusnya bergantung pada langkah resmi dan proses yang relevan. Uraian Prasetyo memberi konteks mengenai pertemuan di Istana serta isi pembicaraan yang ia sampaikan kepada publik, tetapi tidak menetapkan hasil akhir dari proses tersebut. Hingga ada informasi resmi mengenai tahapan berikutnya, penyampaian niat, tuntutan agar proses mengikuti konstitusi, dan keputusan formal tetap merupakan hal yang berbeda.
11 kunjungan
