Jakarta | Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan advokat H.M. Subhan, S.H., M.H., dalam sengketa mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan kasasi bernomor 742 K/TUN/2026 menyatakan surat keterangan yang menjadi objek sengketa batal. Dengan putusan tersebut, Mahkamah Agung juga mewajibkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut dokumen itu. Informasi mengenai putusan tersebut diberitakan pada 10 November 2026.
Pokok perkara yang disebutkan dalam putusan berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut. Permohonan kasasi Subhan dikabulkan, dan dokumen yang disengketakan dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung. Karena itu, amar putusan tidak hanya memuat penilaian terhadap surat keterangan, tetapi juga kewajiban bagi kementerian terkait untuk melakukan pencabutan. Kewajiban pencabutan secara khusus dibebankan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Nomor perkara 742 K/TUN/2026 menjadi identitas putusan kasasi yang dimaksud, sementara tanggal 10 November 2026 merupakan tanggal pemberitaan sebagaimana tersedia dalam bahan. Berdasarkan informasi tersebut, hasil kasasi mencakup dua hal utama: pembatalan surat keterangan yang menjadi objek sengketa dan perintah agar kementerian mencabut dokumen itu. Uraian ini terbatas pada pokok putusan serta tindak lanjut yang disebutkan, tanpa menambahkan kronologi atau alasan hukum yang tidak tercantum dalam informasi yang tersedia. Dengan demikian, inti kabar perkara ini adalah dikabulkannya kasasi Subhan oleh Mahkamah Agung dan adanya kewajiban administratif untuk mencabut surat penyetaraan pendidikan yang disengketakan.
Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Subhan. Salah satu bagian amar menyatakan batal surat keterangan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dokumen tersebut tercatat bernomor 9148/D.D1/KS/2019 dan bertanggal 6 Agustus 2019. Pernyataan batal itu merupakan penilaian MA terhadap surat yang disebut secara khusus dalam amar, sehingga nomor dan tanggalnya perlu dibaca sesuai rumusan putusan, bukan disamakan dengan dokumen lain yang disebut pada bagian perintah pencabutan.
Amar berikutnya secara terpisah memerintahkan tergugat, yakni kementerian, untuk mencabut surat bernomor 9149/D.D1/KS/2019, yang juga bertanggal 6 Agustus 2019. Dengan demikian, terdapat dua nomor surat yang berbeda dalam rumusan amar: nomor 9148/D.D1/KS/2019 untuk surat keterangan yang dinyatakan batal, dan nomor 9149/D.D1/KS/2019 untuk surat yang pencabutannya diperintahkan kepada tergugat. Keduanya memiliki tanggal yang sama, tetapi tidak boleh dilebur menjadi satu dokumen atau dianggap sebagai kesalahan penulisan tanpa dasar. Perbedaan tersebut penting untuk menjaga ketepatan pelaporan isi putusan.
Perintah pencabutan ditujukan kepada kementerian selaku tergugat, sehingga amar tidak hanya memuat pernyataan mengenai batalnya surat keterangan, tetapi juga menetapkan tindakan administratif yang harus dilakukan. Pembacaan yang cermat perlu membedakan akibat hukum yang dirumuskan untuk masing-masing surat: satu dinyatakan batal oleh MA, sementara surat lainnya menjadi objek perintah pencabutan. Di samping kedua ketentuan itu, MA menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima. Artinya, keberatan tergugat yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak diterima oleh pengadilan, sebagaimana tertulis dalam amar. Uraian ini mengikuti rincian nomor, tanggal, pihak, dan tindakan yang dicantumkan, tanpa menambahkan penjelasan mengenai alasan atau akibat lain yang tidak dinyatakan dalam rumusan tersebut.
Dalam memeriksa perkara ini, Mahkamah Agung tidak hanya menilai bentuk surat keterangan penyetaraan, tetapi juga menguji substansi dokumen yang dipakai sebagai dasar penerbitannya. Pertimbangan tersebut berpusat pada apakah berkas yang diajukan benar-benar menunjukkan bahwa Gibran telah menuntaskan suatu jenjang pendidikan di luar negeri, sehingga dapat menjadi landasan untuk menyetarakan pendidikannya dengan jenjang SMA, SMK, atau pendidikan sederajat di Indonesia. Dengan demikian, keberadaan dokumen administratif saja tidak serta-merta membuktikan pemenuhan persyaratan kelulusan.
Menurut uraian dalam putusan, certificate of attendance, academic records, explanation of grades, serta dokumen lain yang disebut dalam perkara pada dasarnya menerangkan kehadiran atau catatan selama mengikuti kegiatan pendidikan. Dokumen-dokumen tersebut tidak menunjukkan bahwa pemegangnya telah menyelesaikan seluruh program pada jenjang tertentu, dan tidak dapat diperlakukan sebagai bukti kelulusan. Pembedaan pernah hadir atau mengikuti pembelajaran dan telah lulus menjadi penting karena penyetaraan dimaksudkan untuk mengakui tingkat pendidikan yang telah dituntaskan, bukan sekadar pengalaman bersekolah.
MA juga menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat kelulusan, atau diploma dari lembaga pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penetapan kesetaraan dengan SMA, SMK, maupun pendidikan sederajat. Dalam penilaian majelis, penyetaraan kurikulum internasional atau kurikulum negara lain tanpa dokumen kelulusan semacam itu tidak dilakukan secara cermat. Kekurangan tersebut bukan sekadar persoalan kelengkapan berkas, melainkan menyentuh dasar faktual yang seharusnya mendukung keputusan administratif. Karena bukti yang ada tidak memastikan penyelesaian jenjang pendidikan, asumsi bahwa kurikulum yang ditempuh setara dengan pendidikan menengah Indonesia dinilai tidak memadai. MA memandang ketidakhati-hatian itu memengaruhi fakta materiil yang dipakai dalam penerbitan surat keterangan. Artinya, penilaian kesetaraan harus bertumpu pada bukti kelulusan yang relevan dan dapat diverifikasi, bukan semata-mata pada catatan kehadiran, nilai, atau keterangan mengenai mata pelajaran. Pertimbangan inilah yang menjelaskan mengapa substansi dokumen menjadi pokok pemeriksaan dalam perkara tersebut dan mengapa dasar penerbitan surat penyetaraan dipersoalkan oleh majelis.
Dalam pertimbangan kasasi, Mahkamah Agung merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang tertanggal 5 Oktober 2026. Putusan itu disebut sebagai fakta hukum baru yang berkaitan dengan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024 dan persoalan ijazah Gibran. Rujukan tersebut menjadi bagian dari dasar pertimbangan MA dalam menilai perkara yang diajukan Subhan, termasuk keberadaan keputusan mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa. Dengan mencantumkan putusan MK tersebut, MA menempatkan perkembangan hukum yang muncul setelah perkara berjalan sebagai salah satu hal yang relevan untuk diperiksa dalam proses kasasi.
Menurut kutipan pertimbangan yang tersedia, putusan MK itu dinilai telah mengubah keadaan hukum. Perubahan keadaan tersebut juga disebut mempunyai implikasi terhadap keberadaan objek sengketa, yakni keputusan yang berkaitan dengan suket penyetaraan pendidikan Gibran. Pertimbangan ini disampaikan dalam konteks pemeriksaan atas objek yang disengketakan, bukan sebagai uraian mengenai akibat lain di luar perkara. Dengan demikian, hubungan yang dinyatakan dalam bahan terbatas pada adanya fakta hukum baru, berubahnya keadaan hukum, dan implikasinya terhadap keberadaan objek sengketa. Tidak terdapat dasar dalam kutipan tersebut untuk menambahkan kesimpulan lain mengenai akibat putusan MK.
MA kemudian menyatakan alasan hukum terkait penerbitan keputusan yang disengketakan. Berdasarkan pertimbangan yang dikutip, penerbitan keputusan itu dinilai melanggar asas kecermatan formal. Penilaian tersebut menjadi alasan yang dikemukakan MA dalam perkara kasasi, bersama dengan pertimbangan mengenai fakta hukum baru dari putusan MK. Asas kecermatan formal merujuk pada aspek formal dalam penerbitan keputusan sebagaimana dinilai oleh MA dalam perkara ini. Karena itu, uraian mengenai alasan tersebut perlu dibatasi pada apa yang dinyatakan dalam pertimbangan, tanpa memperluasnya menjadi penilaian atas persoalan lain. MA menyebut pelanggaran asas kecermatan formal sebagai alasan hukum, sedangkan rujukan pada putusan MK menjelaskan adanya perubahan keadaan hukum yang berimplikasi pada objek sengketa. Kedua hal itu merupakan bagian dari pertimbangan yang menjadi dasar putusan kasasi dan perintah pencabutan suket penyetaraan pendidikan.
Baca juga: Hasyim Asy’ari Bantah Tuduhan Penyisipan Syarat Pendidikan dalam PKPU Pencalonan Presiden | UBSI Perluas Pilihan Pendidikan Teknologi Informasi di Tegal | Sekolah Alam Mangrove Dorong Pendidikan dan Kemandirian Anak Pesisir NTB
26 kunjungan
