Jakarta | Rapat pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI pada Selasa, 10 November 2026. Informasi mengenai penerimaan surat tersebut disampaikan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dengan demikian, rapat pimpinan telah menerima pemberitahuan resmi terkait pengunduran diri Hidayat, sementara tahapan selanjutnya akan ditentukan melalui prosedur kelembagaan yang berlaku.
Ahmad Muzani menjelaskan bahwa tindak lanjut atas surat tersebut akan diproses sesuai mekanisme di lingkungan MPR dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses itu menjadi bagian penting agar perubahan pada posisi pimpinan lembaga berjalan tertib, memiliki dasar yang jelas, serta sejalan dengan aturan yang mengatur susunan dan pengisian jabatan pimpinan MPR. Penerimaan surat oleh rapat pimpinan karena itu belum berarti seluruh tahapan penggantian telah selesai. MPR akan menempuh langkah-langkah berikutnya berdasarkan kewenangan dan tata cara yang berlaku, termasuk menyelaraskan keputusan kelembagaan dengan persyaratan hukum yang relevan.
MPR juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Hidayat Nur Wahid selama menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua MPR RI. Penghargaan tersebut mencerminkan pengakuan atas kontribusinya dalam melaksanakan tanggung jawab kelembagaan dan melayani kepentingan publik. Di tengah proses perubahan jabatan ini, MPR berharap Hidayat senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan. Harapan itu disertai dorongan agar ia tetap dapat mengabdikan diri kepada rakyat, bangsa, dan negara, meskipun tidak lagi mengemban posisi yang sama di pimpinan MPR. Pernyataan tersebut menempatkan pengunduran diri sebagai proses kelembagaan, sekaligus menjadi kesempatan untuk menyampaikan terima kasih atas masa pengabdian yang telah dijalani. MPR selanjutnya akan mengikuti prosedur yang tersedia sebelum menetapkan langkah resmi terkait kelanjutan susunan pimpinan lembaga.Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menjelaskan bahwa pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari pimpinan MPR berkaitan dengan penugasan baru di DPR RI. Hidayat dipercaya menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), sebuah posisi yang menempatkannya pada peran penting dalam hubungan dan diplomasi parlemen. Menurut Kholid, perubahan penugasan tersebut menjadi latar keputusan Hidayat, bukan semata pergantian jabatan di lembaga negara. Amanah baru itu sekaligus membuka ruang bagi Hidayat untuk mengoptimalkan pengalamannya dalam menjalankan kerja sama dengan parlemen negara lain.
Kholid menyampaikan bahwa penugasan di BKSAP diarahkan untuk memperkuat diplomasi antarparlemen di berbagai belahan dunia. Hubungan tersebut, ujarnya, perlu dikembangkan secara aktif, terutama dengan negara-negara Islam. Melalui komunikasi dan kerja sama di tingkat parlemen, Indonesia dapat membangun saluran dialog yang lebih luas serta menyampaikan pandangan mengenai isu-isu bersama. Salah satu perhatian utama dalam misi itu adalah memperluas dukungan internasional bagi perjuangan kemerdekaan Palestina. Dukungan tersebut diupayakan melalui jejaring dan hubungan antarlembaga legislatif, sebagai bagian dari diplomasi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan kemanusiaan dan hak rakyat Palestina.
Dalam penilaian Kholid, pengalaman Hidayat, kapasitasnya, serta jejaring internasional yang telah dibangun merupakan modal penting untuk menjalankan tugas tersebut. Pengalaman dalam berbagai peran politik dan parlemen dinilai dapat membantu memperkuat kerja sama dengan mitra di luar negeri. Sementara itu, jaringan internasional membuka peluang untuk menjalin komunikasi, mempertemukan kepentingan, dan mendorong dukungan terhadap agenda bersama. Kholid juga menilai bahwa peran Hidayat di BKSAP dapat digunakan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, penugasan baru tersebut dipandang selaras dengan kebutuhan diplomasi parlemen Indonesia, termasuk upaya memperkuat solidaritas bagi Palestina. Penjelasan ini menempatkan pengunduran diri dari pimpinan MPR dalam konteks pembagian tugas dan fokus kerja yang berbeda. Hidayat kini diharapkan menjalankan tanggung jawab BKSAP dengan memanfaatkan kapasitasnya untuk memperluas hubungan parlemen dan menyuarakan isu strategis di tingkat internasional.
Kholid menilai diplomasi antarparlemen memiliki peran strategis dalam mempererat hubungan antarbangsa. Interaksi wakil rakyat dari berbagai negara dapat membuka ruang komunikasi yang berkelanjutan, bahkan ketika terdapat perbedaan pandangan atau kepentingan. Melalui dialog, kunjungan, dan kerja sama lintas parlemen, para legislator dapat membangun kepercayaan serta memahami tantangan yang dihadapi masyarakat di negara lain. Menurutnya, hubungan yang kuat juga memungkinkan parlemen menggalang dukungan bagi perdamaian dan keadilan, sekaligus mendorong pemerintah masing-masing untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab. Diplomasi semacam ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sarana memperjuangkan kepentingan kemanusiaan melalui jalur politik dan kelembagaan.
Dalam pandangan Kholid, PKS berharap hubungan dengan parlemen di negara-negara dunia Islam terus diperkuat dan diperluas. Jaringan diplomasi juga perlu menjangkau parlemen di kawasan lain, terutama negara-negara yang menunjukkan komitmen terhadap perdamaian, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kerja sama tersebut dapat mempertemukan dukungan dari berbagai latar belakang, sehingga upaya mengatasi konflik tidak bergantung pada satu kawasan atau kelompok saja. Parlemen, kata dia, dapat menyampaikan aspirasi masyarakat, membangun kesepahaman, dan mendorong lahirnya tekanan politik yang konsisten untuk menghentikan kekerasan. Dengan komunikasi yang terarah, dukungan internasional bagi penyelesaian yang adil dapat diperkuat.
Untuk Palestina, Kholid menekankan perlunya memperjuangkan hasil yang nyata. Prioritasnya mencakup perlindungan warga sipil, terutama anak-anak dan kelompok rentan, serta pembukaan akses aman bagi bantuan kemanusiaan. Ia juga menegaskan pentingnya menghormati hukum internasional dan memastikan pelanggaran tidak dibiarkan tanpa perhatian. Pada saat yang sama, dukungan terhadap terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat perlu terus disuarakan. Kholid menyerukan agar parlemen negara lain menggunakan pengaruhnya untuk mendorong pemerintah masing-masing menetapkan kebijakan yang mendukung perlindungan rakyat Palestina dan perjuangan kemerdekaannya. Menurutnya, sikap parlemen yang konsisten dapat membantu menjaga isu tersebut tetap menjadi perhatian dunia dan mendorong langkah diplomatik yang berpihak pada perdamaian berkeadilan.
PKS telah menetapkan Ketua Majelis Syuro PKS, Mohamad Sohibul Iman, sebagai pengganti Hidayat Nur Wahid untuk melanjutkan kepemimpinan partai di MPR RI. Keputusan tersebut disampaikan oleh Kholid sebagai sikap resmi PKS menyusul mundurnya Hidayat dari jabatan pimpinan lembaga negara tersebut. Dengan penetapan ini, partai menyiapkan kesinambungan peran dan keterwakilannya dalam menjalankan tugas-tugas MPR.
Penggantian pimpinan itu sekaligus menandai peralihan tanggung jawab dari Hidayat kepada Sohibul Iman. PKS berharap kepemimpinan baru dapat meneruskan kerja kelembagaan yang telah berjalan, serta menjalankan amanah di MPR dengan mengutamakan kepentingan bangsa. Penetapan Ketua Majelis Syuro sebagai penerus juga menunjukkan pilihan partai untuk mempercayakan posisi tersebut kepada sosok yang memiliki pengalaman dalam organisasi dan kehidupan politik nasional.
Dalam keterangannya, Kholid menyampaikan apresiasi kepada Hidayat atas pengabdian selama menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua MPR. Ia menilai kontribusi Hidayat dalam kapasitas tersebut patut dihargai, sekaligus menjadi bagian dari perjalanan PKS dalam mengemban tanggung jawab di lembaga negara. Apresiasi itu disampaikan meskipun Hidayat kini tidak lagi melanjutkan tugasnya sebagai pimpinan MPR.
Kholid juga menyatakan dukungan PKS terhadap amanah baru yang akan dijalankan Hidayat. Peran tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat persahabatan antarbangsa, memperjuangkan kepentingan nasional, dan berkontribusi bagi perdamaian dunia. Dengan demikian, PKS menyampaikan penghargaan atas pengabdian Hidayat di MPR sekaligus mendukung langkahnya dalam menjalankan tugas baru, sementara Sohibul Iman disiapkan untuk meneruskan kepemimpinan partai di MPR RI.
Baca juga: Persib Siapkan Dedi Kusnandar sebagai Kapten saat Menjamu Dewa United | Mantan Ketua KPU Ungkap Rapat Pembahasan PKPU 19/2023, Ada Tanda Tangan Pimpinan Lembaga Terlibat | Pemerintah Siapkan Langkah Terpadu untuk Menekan Karhutla
51 kunjungan
