Bisnis  

BP Keluar dari Bisnis SPBU, Merek dan Operasional di Indonesia Tetap Berlanjut

BP Keluar dari Bisnis SPBU, Merek dan Operasional di Indonesia Tetap Berlanjut

Jakarta | PT Aneka Petroindo Raya (APR) memastikan jaringan SPBU di Indonesia akan tetap menggunakan merek BP, meskipun BP telah melepas seluruh kepemilikannya di perusahaan patungan tersebut. Perubahan kepemilikan itu tidak berarti merek BP akan segera menghilang dari stasiun pengisian bahan bakar yang beroperasi di Indonesia. APR menyatakan penggunaan merek tetap berlangsung berdasarkan perjanjian lisensi yang berlaku para pihak. Dengan demikian, pelanggan masih dapat menjumpai SPBU bermerek BP dan memperoleh layanan yang selama ini tersedia di jaringan tersebut.

APR juga menegaskan bahwa operasional SPBU berjalan seperti biasa. Perusahaan akan tetap menerapkan standar BP yang berlaku secara internasional serta menyediakan bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan standar tersebut. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa perubahan pada struktur kepemilikan tidak serta-merta mengubah kegiatan harian di lapangan maupun standar yang menjadi acuan layanan. Kegiatan operasional, termasuk penyediaan produk dan pelayanan kepada pelanggan, akan diteruskan dalam kerangka perjanjian lisensi. APR menyampaikan keterangan tersebut melalui perwakilan manajemennya pada Senin, 9 November 2026.

Manajemen APR menyatakan komitmen untuk menjaga kualitas produk, standar operasional, serta pengalaman pelanggan di seluruh jaringan SPBU. Perusahaan akan berupaya memastikan mutu BBM dan konsistensi layanan tetap terpelihara seiring kelanjutan operasional dengan merek BP. Dalam menjalankan komitmen itu, APR didukung pengalaman dan jaringan distribusi AKR. Dukungan tersebut menjadi bagian dari kemampuan perusahaan untuk mengelola pasokan dan kegiatan usaha di berbagai lokasi. APR menyampaikan bahwa pengalaman serta infrastruktur distribusi AKR akan membantu menjaga layanan kepada pelanggan tetap berlangsung. Bagi konsumen, pesan utama dari pernyataan perusahaan adalah bahwa SPBU tetap beroperasi seperti biasa, merek BP tetap digunakan, dan standar produk serta layanan tetap menjadi perhatian manajemen.

Perubahan kepemilikan saham PT Aneka Petroindo Raya (APR) menandai beralihnya seluruh kepemilikan perusahaan tersebut ke dalam grup AKR. Sebelumnya, BP Global Investments Limited memiliki 49,9% saham APR, sementara grup AKR menguasai 50,1%. BP melepas sahamnya kepada PT Anugerah Krida Retailindo (AKRIDA) dan PT Andahanesa Abadi (ADH), dua entitas yang berbeda dan sama-sama merupakan anak perusahaan AKR. Perubahan ini berkaitan dengan kepemilikan saham, sehingga tidak dengan sendirinya berarti merek atau kegiatan operasional APR di Indonesia berhenti.

Dalam keterbukaan informasi, Presiden Direktur AKR, Haryanto Adikoesoemo, menjelaskan bahwa AKRIDA dan ADH bersama-sama membeli 11.444.565 saham APR milik BP Global Investments Limited. Keduanya masing-masing dimiliki 99,99% oleh perseroan. Nilai transaksi tersebut tercatat sebesar US$14.221.500, atau setara dengan Rp257,45 miliar. Informasi ini membedakan pihak penjual, yaitu BP Global Investments Limited, dari kedua perusahaan pembeli yang berada di bawah grup AKR. Dengan demikian, transaksi dilakukan melalui AKRIDA dan ADH, bukan dengan menyebut kedua entitas tersebut sebagai satu perusahaan.

Setelah transaksi rampung, komposisi kepemilikan APR disebut menjadi 99,99% untuk AKRIDA dan 0,00004% untuk ADH. Dengan komposisi baru itu, kepemilikan grup perseroan atas APR meningkat dari 50,1% menjadi 100%. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa saham yang sebelumnya dimiliki BP telah berpindah ke entitas-entitas anak AKR, sehingga tidak lagi terdapat kepemilikan BP dalam struktur saham APR sebagaimana dijelaskan dalam keterbukaan informasi. Rincian persentase kepemilikan pascatransaksi juga memperlihatkan posisi masing-masing pembeli secara terpisah, meskipun keduanya berada dalam grup yang sama. Karena itu, perpindahan saham ini perlu dipahami sebagai perubahan struktur kepemilikan APR di tingkat korporasi. Informasi yang tersedia mencantumkan nilai transaksi, jumlah saham yang dibeli, pihak-pihak yang terlibat, serta komposisi kepemilikan setelah penyelesaian. Uraian tersebut tidak menyatakan adanya perubahan pada merek BP yang digunakan atau rincian operasional gerai, sehingga hal-hal itu tidak dapat disimpulkan hanya dari data mengenai transaksi saham ini.

Head of Country BP Indonesia James Tehubijuluw menjelaskan bahwa divestasi bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) merupakan bagian dari penataan ulang portofolio BP. Langkah ini, menurutnya, diarahkan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan sekaligus meningkatkan kinerja di seluruh lini bisnis. Dengan mengatur kembali susunan investasinya, BP dapat memusatkan perhatian dan sumber daya pada bidang-bidang yang dinilai selaras dengan prioritas strategis perusahaan. Karena itu, keputusan melepas usaha SPBU perlu dipahami dalam konteks pengelolaan portofolio, bukan sebagai tanda bahwa BP menghentikan seluruh aktivitasnya di Indonesia.

James juga menegaskan bahwa keluarnya BP dari usaha SPBU tidak memengaruhi kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang dijalankan perusahaan di Indonesia. Operasi pada sektor hulu tetap berlangsung, termasuk aktivitas yang terkait dengan pengembangan dan produksi gas. Perbedaan bisnis ritel bahan bakar dan operasi hulu penting diperhatikan ketika menilai dampak divestasi. Perubahan kepemilikan atau pengelolaan jaringan SPBU tidak dengan sendirinya mengubah komitmen maupun keberlanjutan kegiatan BP dalam sektor energi hulu di Tanah Air. Dengan demikian, informasi mengenai divestasi sebaiknya tidak ditafsirkan sebagai penarikan BP dari keseluruhan industri energi Indonesia.

Dalam portofolio tersebut, proyek Tangguh di Papua Barat disebut James tetap menjadi aset strategis BP di kawasan. Keberadaan Tangguh mencerminkan peran Indonesia dalam kegiatan hulu dan strategi gas perusahaan, sekaligus menunjukkan bahwa hubungan BP dengan Indonesia tidak hanya bertumpu pada bisnis SPBU. James menyebut Indonesia tetap penting bagi portofolio global BP. Pernyataan ini menegaskan bahwa perusahaan masih memiliki kepentingan jangka panjang di negara ini melalui aset dan operasi yang berbeda dari jaringan ritel yang dilepas. Oleh sebab itu, dampak divestasi terbatas pada bisnis SPBU yang menjadi sasaran transaksi, sementara operasi hulu migas dan posisi strategis Tangguh tetap menjadi bagian penting dari kehadiran BP di Indonesia.

Jaringan SPBU bermerek BP-AKR Fuels Retail di Indonesia dikelola oleh PT Aneka Petroindo Raya (APR). Perusahaan ini menjadi wadah kerja sama BP dan AKR dalam menjalankan bisnis ritel bahan bakar, termasuk pengelolaan jaringan dengan identitas merek BP-AKR. Kemitraan BP dengan AKR melalui APR dimulai pada 5 April 2017. Sejak saat itu, kedua pihak bekerja sama mengembangkan kegiatan usaha ritel bahan bakar di Indonesia melalui perusahaan tersebut. Karena itu, perubahan kepemilikan saham APR merupakan bagian penting dari perkembangan struktur kemitraan yang telah berjalan sejak 2017, sekaligus menjadi konteks untuk memahami kabar BP keluar dari bisnis SPBU. Perubahan kepemilikan tidak dengan sendirinya berarti kegiatan usaha dan layanan di jaringan tersebut langsung berhenti.

Bagi grup AKR, tujuan transaksi adalah meningkatkan kepemilikan saham di APR dari 50,1% menjadi 100%. Dengan kepemilikan penuh, AKR akan memiliki seluruh saham perusahaan yang mengelola jaringan BP-AKR Fuels Retail di Indonesia. Rencana ini berhubungan dengan susunan pemegang saham APR dan kendali atas perusahaan, bukan keterangan bahwa merek BP-AKR atau operasional jaringan di Indonesia akan dihentikan. Informasi yang tersedia menyatakan bahwa merek dan operasional tetap berlanjut. Dengan demikian, pembaca perlu membedakan perubahan kepemilikan perusahaan dari kelangsungan layanan SPBU: keduanya merupakan aspek berbeda dari transaksi. Penjelasan tersebut juga membantu menempatkan keputusan BP dalam konteks pengaturan bisnisnya di Indonesia, tanpa menyimpulkan adanya perubahan yang tidak diumumkan terhadap layanan di lokasi-lokasi jaringan.

Dalam keterangannya, transaksi disebut tidak menimbulkan dampak negatif material terhadap operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha APR.

36 kunjungan