Jakarta | Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto telah mengarah pada dugaan tindak pidana makar. Ia menyampaikan penjelasan tersebut dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin, 9 November 2026. Pernyataan itu menandai perkembangan dalam penanganan perkara, yang pada tahap awal berfokus pada dugaan penyadapan dan intersepsi komunikasi elektronik.
Menurut Yusril, perkara mula-mula dikenakan pasal yang berkaitan dengan penyadapan dan intersepsi. Namun, untuk menentukan apakah tindakan yang terjadi dapat dikaitkan dengan dugaan makar, penyidik perlu terlebih dahulu memperoleh dan menilai alat bukti. Dengan demikian, perubahan arah dugaan tidak semata-mata ditentukan oleh adanya tindakan menyadap, tetapi juga oleh bukti mengenai tujuan, konteks, serta rangkaian perbuatan yang sedang diselidiki.
Yusril menjelaskan bahwa perkembangan penanganan perkara kini menunjukkan dugaan tersebut bukan hanya menyangkut intersepsi elektronik. Ada aspek lain yang menurutnya perlu diperiksa untuk memahami keseluruhan peristiwa dan kemungkinan tindak pidana yang terkait. Meski demikian, penyebutan dugaan makar tetap perlu dibedakan dari kesimpulan hukum akhir. Status tersebut merupakan arah dugaan dalam proses penanganan perkara, sedangkan pembuktiannya bergantung pada pemeriksaan alat bukti dan proses hukum yang berlaku.
Penjelasan itu juga memperlihatkan bahwa penyidikan dapat berkembang seiring ditemukannya informasi baru. Aparat perlu menguji keterkaitan dugaan penyadapan, pihak-pihak yang terlibat, dan maksud di balik tindakan tersebut sebelum menetapkan kesimpulan. Yusril tidak menyatakan bahwa dugaan itu telah terbukti; ia menerangkan bahwa indikator dalam perkembangan perkara telah mengarah pada dugaan yang lebih luas daripada pelanggaran terkait penyadapan semata. Karena itu, publik perlu mengikuti keterangan resmi dan perkembangan proses hukum, sembari menunggu penilaian berdasarkan bukti yang sah. Perbedaan dugaan awal dan arah penyidikan saat ini menjadi bagian penting untuk memahami perkara tanpa mendahului hasil pemeriksaan.
Yusril menilai penanganan dugaan penyadapan terhadap Prabowo perlu mempertimbangkan kedudukannya sebagai presiden. Dalam pandangannya, sasaran tindakan tersebut bukan semata-mata seorang individu yang kebetulan memiliki nama dan aktivitas pribadi, melainkan orang yang sedang menjalankan jabatan kepala negara. Jabatan itu melekat pada orang yang mendudukinya, sehingga tindakan terhadap presiden dapat membawa implikasi yang berbeda dari penyadapan terhadap warga biasa.
Perbedaan tersebut, menurut Yusril, berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawab yang berada pada jabatan presiden. Informasi yang diperoleh melalui penyadapan terhadap seorang presiden berpotensi menyentuh urusan kenegaraan, proses pemerintahan, maupun pelaksanaan tugas resmi. Karena itu, ia berpandangan bahwa peristiwa semacam ini tidak sepatutnya langsung disamakan dengan penyadapan biasa tanpa terlebih dahulu melihat siapa yang menjadi sasaran dan konteks tindakan tersebut. Kedudukan korban menjadi bagian penting dalam memahami persoalan.
Atas dasar itu, Yusril menyatakan penyadapan terhadap presiden tidak bisa diperlakukan sebagai perkara penyadapan terhadap orang biasa. Penilaian tersebut merupakan pandangan Yusril mengenai bobot dan konteks peristiwa, termasuk alasan mengapa isu ini perlu diperhatikan secara khusus. Namun, pernyataan itu perlu dibedakan dari kesimpulan hukum yang telah diputus oleh pengadilan. Ia menjelaskan cara memandang dugaan penyadapan berdasarkan status sasaran, bukan menyampaikan bahwa pengadilan telah menetapkan adanya tindak pidana atau memastikan unsur makar terpenuhi.
Dalam pemberitaan mengenai isu ini, pembedaan penilaian narasumber dan putusan hukum penting dijaga. Status presiden menjadi pertimbangan yang disampaikan Yusril, sementara penentuan fakta, dasar hukum, serta konsekuensi atas dugaan penyadapan tetap memerlukan proses dan penilaian oleh pihak berwenang. Dengan demikian, pernyataan Yusril dapat dipahami sebagai argumen bahwa jabatan yang melekat pada Prabowo membuat dugaan tersebut memiliki konteks khusus, bukan sebagai keputusan hukum final yang telah berkekuatan tetap.
Yusril Ihza Mahendra meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan makar yang mungkin berkaitan dengan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, penyelidikan tidak seharusnya berhenti pada upaya memastikan apakah penyadapan benar terjadi. Aparat juga perlu menelusuri tujuan dan konteks tindakan tersebut, termasuk kemungkinan adanya maksud untuk melumpuhkan presiden atau membuatnya tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Namun, kemungkinan itu masih perlu dibuktikan melalui proses hukum dan tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan sebelum penyelidikan selesai.
Dalam pengembangan perkara, Yusril menyebut Pasal 191 dan Pasal 193 sebagai ketentuan yang menurutnya berkaitan dengan dugaan tersebut. Ia menilai aparat perlu mengkaji apakah fakta yang ditemukan memenuhi unsur pasal-pasal itu, sembari mengumpulkan keterangan serta bukti yang relevan. Penentuan pasal yang tepat, termasuk apakah ada tindak pidana lain yang dapat diterapkan, tetap menjadi kewenangan penyidik dan proses hukum selanjutnya. Karena itu, penyebutan pasal oleh Yusril merupakan pandangan mengenai arah pengembangan perkara, bukan penetapan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.
Yusril juga menyampaikan bahwa penyidik perlu mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang lebih serius, seperti dugaan rencana pembunuhan terhadap presiden atau upaya yang menyasar tingkat pemerintahan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa hal-hal tersebut belum diketahui dan masih berada dalam ranah penyelidikan. Belum ada dasar untuk menyatakan motif tertentu ataupun keterlibatan pihak mana pun sebagai fakta yang terbukti. Aparat perlu menguji setiap informasi secara hati-hati, menelusuri hubungan dugaan penyadapan dan kemungkinan tindak pidana, serta menghindari kesimpulan prematur. Dengan demikian, arah perkara akan ditentukan berdasarkan bukti yang diperoleh dan hasil pemeriksaan, bukan semata-mata dugaan yang beredar di ruang publik.
Menurut Yusril, pemerintah tidak berencana membentuk satuan tugas maupun tim khusus untuk menangani perkara dugaan penyadapan terhadap Prabowo. Pemerintah memilih menyerahkan proses penanganan kepada aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dan perangkat penyelidikan serta penyidikan. Dengan demikian, tidak ada tim ad hoc pemerintah yang akan bekerja di luar mekanisme kepolisian untuk mengusut persoalan tersebut.
Yusril menyampaikan bahwa Presiden memberikan kepercayaan kepada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), untuk menindaklanjuti perkara. Kepolisian diharapkan menelusuri dugaan penyadapan, mengumpulkan keterangan dan bukti, serta menentukan langkah hukum berdasarkan hasil pemeriksaan. Penanganan itu juga mencakup penilaian apakah dugaan penyadapan tersebut memiliki kaitan dengan dugaan makar, sebagaimana disebut dalam pemberitaan.
Penyerahan proses kepada Bareskrim menempatkan penyelidikan dan penyidikan dalam jalur hukum formal. Hasilnya diharapkan dapat menjelaskan apa yang terjadi, siapa saja yang diduga terlibat, serta apakah terdapat bukti yang cukup untuk mendukung dugaan tindak pidana. Sampai proses tersebut menghasilkan keterangan resmi, dugaan yang beredar tetap perlu dipahami sebagai tuduhan yang harus diuji, bukan sebagai kesimpulan hukum. Pihak kepolisian juga perlu menyampaikan perkembangan perkara secara terukur agar informasi publik tidak bercampur dengan spekulasi.
Bahan sumber menyebut Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh. Peristiwa yang dipersoalkan itu disebut diduga berlangsung pada 2025–2026. Nama-nama yang tercantum dalam sumber tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Penyebutan nama dan status tersebut di sini mengikuti informasi dalam bahan sumber, dan tidak dengan sendirinya mengonfirmasi kebenaran klaim maupun rincian perkara. Pembaca sebaiknya merujuk pada pengumuman resmi kepolisian dan dokumen proses hukum untuk memastikan status terkini, dasar penetapan tersangka, serta perkembangan penyidikan. Hingga ada konfirmasi resmi yang dapat diperiksa, nama-nama itu tidak patut diperlakukan sebagai bukti bahwa mereka bersalah. Proses hukum harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan pemeriksaan berdasarkan bukti yang sah.
Baca juga: PWI Baubau Desak Penanganan Transparan atas Dugaan Intimidasi terhadap Jurnalis | Dukungan Intelijen BIN Mengarahkan Operasi Gabungan terhadap Kelompok Bersenjata di Maybrat | Bobby Nasution Serukan Penghentian Perundungan terhadap Korban MBG di Karo
21 kunjungan
