Jakarta | Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tengah memproses lima pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran etik oleh penyelenggara Pemilu 2024. Aduan tersebut diterima setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Seluruh laporan itu masih berada pada tahap pemeriksaan awal dan belum dapat dianggap sebagai bukti bahwa pelanggaran etik telah terjadi.
Anggota DKPP sekaligus Koordinator Divisi Pengaduan, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menyampaikan bahwa kelima laporan sedang melalui proses verifikasi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai kelengkapan administrasi serta kesesuaian materi aduan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penerimaan laporan oleh DKPP tidak serta-merta berarti semua pengaduan dapat dilanjutkan ke sidang pemeriksaan.
Dalam tahapan verifikasi, DKPP menilai apakah pengaduan disertai identitas dan dokumen pendukung yang diperlukan, serta apakah uraian peristiwa dan pihak teradu dijelaskan secara memadai. Penilaian materiil juga penting untuk memastikan bahwa pokok laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Hasil pemeriksaan akan menentukan langkah berikutnya, termasuk apakah suatu aduan memenuhi syarat untuk ditangani lebih lanjut.
Dari lima laporan yang diperiksa, dua dinyatakan memenuhi syarat materiil. Status tersebut menunjukkan bahwa substansi kedua aduan dinilai dapat diproses dalam tahapan berikutnya, tetapi belum merupakan putusan mengenai benar atau tidaknya dugaan yang disampaikan. Proses pemeriksaan tetap memberi ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan keterangan dan bukti sesuai prosedur. Sementara itu, tiga laporan lainnya juga harus mengikuti penilaian berdasarkan persyaratan yang berlaku.
Perhatian publik terhadap pengaduan ini muncul karena laporan disampaikan setelah putusan MK yang memengaruhi persyaratan pencalonan dalam pemilihan presiden. Namun, penanganannya berada dalam ranah etik penyelenggara pemilu, sehingga DKPP perlu menilai setiap laporan secara cermat dan independen. Perkembangan proses verifikasi menjadi dasar untuk memahami apakah perkara akan berlanjut, tanpa mendahului pemeriksaan ataupun menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum keputusan resmi diterbitkan.
DKPP menyampaikan bahwa lima aduan etik yang diterima masih berada pada tahapan pemeriksaan dengan status administrasi dan materiil yang berbeda. Menurut keterangan Wiarsa, dua aduan telah memenuhi syarat materiil. Artinya, kedua laporan tersebut dinilai telah memenuhi unsur materiil untuk diproses ke tahap berikutnya, meskipun informasi itu belum menjelaskan lebih jauh mengenai isi atau pihak yang dilaporkan.
Sementara itu, dua aduan lainnya masih menjalani verifikasi administrasi. Pemeriksaan pada tahap ini berfokus pada kelengkapan persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pelapor sebelum laporan dapat dinilai lebih lanjut. Karena verifikasi belum selesai, status akhir kedua aduan tersebut belum dapat dipastikan. Satu laporan lainnya, berdasarkan keterangan yang sama, belum memenuhi persyaratan administrasi. DKPP belum merinci persyaratan apa yang dinilai belum terpenuhi ataupun apakah pelapor masih dapat melengkapinya.
Pembagian tersebut menunjukkan bahwa kelima aduan belum berada pada posisi pemeriksaan yang seragam. Dua laporan sudah dinyatakan memenuhi syarat materiil, dua masih diperiksa dari sisi administrasi, dan satu belum memenuhi ketentuan administrasi. Status ini tidak dengan sendirinya mengungkap kesimpulan atas substansi dugaan pelanggaran etik. Pemenuhan syarat materiil merupakan bagian dari proses penanganan laporan, bukan pernyataan bahwa dugaan dalam laporan telah terbukti.
Hingga keterangan Wiarsa disampaikan, DKPP belum mengungkap identitas pelapor maupun pokok dari masing-masing laporan. Karena itu, belum tersedia dasar untuk menghubungkan status tertentu dengan perkara atau pihak tertentu. Wiarsa juga tidak menyebut apakah salah satu dari dua aduan yang lolos syarat materiil berasal dari mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana. Dengan demikian, asal laporan tersebut belum dapat dipastikan dari informasi yang telah disampaikan DKPP.
Rincian lebih lanjut mengenai hasil verifikasi, identitas pihak terkait, dan substansi aduan masih menunggu keterangan resmi berikutnya. Sampai ada penjelasan tambahan, informasi yang dapat dipastikan terbatas pada pembagian status administratif dan materiil tersebut. Publik sebaiknya membedakan tahapan pemeriksaan laporan dari penetapan hasil atau putusan atas dugaan etik yang dilaporkan.
Wiarsa menyampaikan bahwa dua aduan yang dinyatakan memenuhi syarat materiil akan dilimpahkan ke bagian persidangan untuk ditindaklanjuti. Pelimpahan tersebut merupakan tahapan berikutnya setelah pemeriksaan awal terhadap laporan dilakukan. Dengan demikian, kedua aduan itu akan masuk ke proses penanganan oleh unit yang berwenang, sesuai alur kerja DKPP. Pernyataan ini menjelaskan rencana tindak lanjut, bukan keterangan bahwa sidang atas aduan tersebut telah dimulai.
Verifikasi yang telah dilakukan menjadi dasar untuk menentukan laporan mana yang dapat diteruskan. Setelah rangkaian verifikasi selesai, kewenangan penanganan lanjutan berada pada bagian persidangan. Bagian tersebut akan menerima pelimpahan untuk memproses aduan sesuai mekanisme yang berlaku. Pada tahap ini, informasi yang disampaikan baru mencakup pemenuhan syarat materiil dan rencana penerusan, sehingga belum dapat disimpulkan bagaimana proses selanjutnya akan berlangsung atau apa hasil akhirnya.
Pemisahan tahapan ini penting agar status laporan dipahami secara tepat. Lolos syarat materiil menunjukkan bahwa dua aduan memenuhi kriteria pada pemeriksaan tersebut dan dapat diteruskan untuk penanganan berikutnya. Status itu tidak sama dengan putusan atas pokok aduan, serta tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran etik. Penilaian lebih lanjut dan keputusan mengenai substansi laporan belum disampaikan dalam keterangan mengenai pelimpahan ini. Karena itu, perkembangan berikutnya perlu menunggu proses yang menjadi kewenangan bagian persidangan.
Sementara itu, tiga aduan lain dari total lima laporan yang diverifikasi tidak disebut sebagai laporan yang memenuhi syarat materiil untuk dilimpahkan. Tanpa keterangan lebih terperinci mengenai status masing-masing laporan, tidak tepat untuk menyimpulkan alasan atau tindak lanjutnya. Informasi yang tersedia menegaskan bahwa hanya dua aduan yang akan diteruskan ke bagian persidangan, sedangkan penanganan setelah pelimpahan merupakan tanggung jawab bagian tersebut. Publik dapat mengikuti pembaruan resmi DKPP untuk mengetahui perkembangan proses, tanpa menganggap bahwa pemeriksaan persidangan telah berlangsung atau hasil penanganan sudah ditetapkan.
DKPP memastikan seluruh aduan yang diterima akan diproses melalui mekanisme dan tahapan yang berlaku. Verifikasi dilakukan untuk menilai kelengkapan serta kesesuaian setiap berkas sebelum perkara dapat bergerak ke tahap berikutnya. Karena itu, masyarakat diminta memahami bahwa pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Setiap dokumen dan keterangan perlu ditelaah dengan cermat agar keputusan mengenai tindak lanjut memiliki dasar yang memadai.
Proses verifikasi membutuhkan waktu, terutama ketika terdapat berkas yang perlu diperiksa kembali atau dilengkapi. DKPP menyampaikan bahwa kehati-hatian diperlukan agar penanganan aduan berjalan tertib dan sesuai ketentuan. Lamanya proses pada tahap ini bukan berarti aduan diabaikan, melainkan bagian dari upaya memastikan bahwa setiap laporan dinilai secara proporsional berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan.
Wiarsa meminta publik memberi ruang dan bersabar selama proses verifikasi berlangsung. Ia menegaskan bahwa masyarakat akan memperoleh kepastian mengenai perkembangan aduan setelah pemeriksaan pada tahap awal selesai dilakukan. Permintaan untuk menunggu tersebut juga dimaksudkan agar proses dapat berjalan tanpa tekanan yang berpotensi mengganggu ketelitian dalam memeriksa dokumen dan materi laporan.
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kekurangan administratif, pihak pengadu perlu melakukan perbaikan atau melengkapi berkas sesuai arahan dan ketentuan yang berlaku. Pemenuhan persyaratan itu menjadi bagian penting agar aduan dapat dinilai lebih lanjut. Dengan demikian, pengadu diharapkan memperhatikan komunikasi dari DKPP dan segera menindaklanjuti hal-hal yang diminta, sehingga proses pemeriksaan tidak tertunda karena kelengkapan dokumen.
DKPP menegaskan tidak ada aduan yang akan dibiarkan tanpa.
Baca juga: Lima Isu Nasional yang Menjadi Sorotan: Perlindungan Ojol hingga Pembahasan RUU Pemilu
11 kunjungan
