Jakarta | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengevaluasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dijalankan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Evaluasi ini menjadi bagian penting dari upaya memastikan dukungan operasi sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan. Melalui peninjauan tersebut, BNPB dapat melihat capaian pelaksanaan OMC sekaligus mengidentifikasi kendala yang perlu ditangani agar langkah pengendalian karhutla tetap berjalan efektif.
Rapat evaluasi berlangsung pada Senin, 2 November 2026, di Posko Terpadu, Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta. Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi memimpin pertemuan yang diikuti peserta dari unsur TNI dan Polri, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah. Para peserta mengikuti rapat secara hybrid, sehingga koordinasi dapat melibatkan pihak-pihak terkait baik secara langsung maupun melalui sarana komunikasi jarak jauh. Pertemuan lintas unsur ini memungkinkan informasi mengenai kondisi wilayah dan pelaksanaan operasi dihimpun sebagai bahan pembahasan bersama.
Evaluasi diarahkan untuk mengukur efektivitas OMC dalam mendukung penanganan kebakaran, menentukan wilayah yang masih memerlukan operasi, serta menetapkan lokasi prioritas bagi dukungan lanjutan. Hasil penilaian diharapkan membantu pemerintah menyelaraskan kebutuhan setiap daerah dengan sumber daya yang tersedia. Dengan pemetaan yang lebih jelas, keputusan mengenai kelanjutan OMC maupun penyesuaian dukungan dapat dibuat berdasarkan perkembangan terbaru, bukan semata-mata pada rencana awal.
Dalam rapat tersebut, Kristomei menekankan pentingnya mendengarkan hasil evaluasi dari seluruh pihak sebelum merumuskan langkah berikutnya. Masukan mengenai efektivitas, kebutuhan daerah, dan kondisi operasional menjadi pertimbangan untuk menyusun pekerjaan lanjutan secara terarah. Pendekatan ini juga membantu memastikan bahwa wilayah yang masih menghadapi risiko memperoleh perhatian sesuai prioritas. Dengan demikian, evaluasi tidak berhenti pada peninjauan pelaksanaan, tetapi menjadi dasar koordinasi dan penentuan dukungan berikutnya dalam penanganan karhutla.
Hujan yang mulai turun di sejumlah provinsi memberi ruang bagi BNPB untuk menilai kembali kebutuhan operasi modifikasi cuaca (OMC) dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sumatera Selatan, Jambi, Riau, serta Kalimantan Barat termasuk wilayah yang telah mengalami hujan. Perkembangan ini dapat menjadi salah satu dasar untuk memetakan ulang prioritas dukungan, dengan tetap memperhatikan kondisi cuaca, potensi kebakaran, dan kebutuhan daerah.
Pemetaan ulang diperlukan agar armada dan sumber daya yang tersedia dapat diarahkan secara proporsional. Hujan di beberapa wilayah tidak serta-merta berarti risiko karhutla telah berakhir atau seluruh kebutuhan operasi dapat dihentikan. BNPB tetap perlu memantau perkembangan lapangan, termasuk kemungkinan perubahan cuaca dan kondisi lahan, sebelum menetapkan langkah berikutnya. Karena itu, keputusan mengenai penempatan pesawat maupun aset pendukung akan mempertimbangkan informasi terbaru dari daerah terkait.
Di sisi lain, sejumlah wilayah masih dapat memerlukan bantuan untuk mengantisipasi atau menangani karhutla. Dukungan berpeluang dipertimbangkan bagi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Selatan, sesuai tingkat kebutuhan serta hasil pemantauan. Rencana tersebut menunjukkan bahwa perhatian operasi tidak hanya tertuju pada provinsi yang sebelumnya menjadi sasaran, tetapi juga pada daerah lain yang masih memiliki potensi kebakaran dan membutuhkan upaya pencegahan.
BNPB mempertimbangkan kemungkinan menggeser armada yang tersedia dari wilayah yang kebutuhannya berubah menuju daerah yang masih memerlukan dukungan. Pengaturan ini dapat membantu pemanfaatan sumber daya secara lebih tepat, tanpa mengabaikan kesiapan untuk merespons jika kondisi memburuk di lokasi lain. Selain penggeseran, penambahan aset juga dapat dipertimbangkan apabila memungkinkan dan didukung ketersediaan sarana serta personel. Namun, langkah-langkah tersebut masih berupa rencana dan pertimbangan, bukan proses yang dinyatakan telah selesai.
Dengan pemantauan berkelanjutan, penentuan prioritas OMC dapat disesuaikan menurut situasi aktual. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait juga penting agar dukungan yang direncanakan menjawab kebutuhan lapangan. Pendekatan bertahap ini memberi ruang bagi BNPB untuk menata armada secara fleksibel, sekaligus menjaga kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla di berbagai wilayah.
Seiring mendekatnya musim hujan, perhatian BNPB tidak hanya tertuju pada penanganan kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga pada kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah. Perubahan kondisi cuaca dapat meningkatkan risiko banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan bencana lain yang dipicu hujan lebat. Karena itu, upaya antisipasi perlu berjalan sejak sebelum dampak cuaca terasa, dengan mempertimbangkan karakteristik serta tingkat kerawanan setiap daerah.
BMKG memprediksi musim hujan akan terjadi pada akhir 2026. Perkiraan tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah kesiapan menghadapi musim hujan 2026/2027. Informasi prakiraan cuaca dan potensi ancaman perlu diterjemahkan menjadi tindakan yang dapat dilakukan di tingkat daerah, termasuk pemantauan wilayah rawan serta penyebaran informasi kepada masyarakat secara tepat dan mudah dipahami.
Pada 30 Oktober 2026, Kristomei menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang langkah kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026/2027. Surat edaran itu dikirim kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota. Penyampaian arahan kepada para kepala daerah dimaksudkan untuk mendorong koordinasi dan persiapan lebih awal, sehingga pemerintah daerah dapat menyesuaikan langkah penanggulangan dengan kondisi wilayah masing-masing.
Melalui surat tersebut, pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana yang mungkin muncul selama musim hujan. Kesiapan tidak cukup hanya berupa rencana tertulis, tetapi perlu ditopang personel yang memahami tugas dan mekanisme respons, peralatan yang dapat digunakan saat dibutuhkan, serta kapasitas masyarakat untuk mengenali risiko dan mengambil tindakan awal. Kebutuhan tersebut sebaiknya dipetakan berdasarkan potensi ancaman setempat, misalnya kawasan yang rentan banjir atau longsor.
Persiapan yang disesuaikan dengan kerawanan lokal dapat membantu memperjelas prioritas dan mempercepat respons ketika keadaan darurat terjadi. Pemerintah daerah juga perlu memastikan unsur terkait mengetahui peran masing-masing dan memiliki jalur koordinasi yang berfungsi. Dengan demikian, kesiapsiagaan menghadapi musim hujan dapat mencakup pemerintah, petugas lapangan, dan masyarakat, sekaligus mendukung upaya mengurangi risiko serta dampak bencana hidrometeorologi basah.
Kristomei mengingatkan para gubernur, bupati, dan kepala daerah agar mencermati potensi banjir di wilayah masing-masing. Imbauan tersebut disampaikan dalam konteks perubahan cuaca pada masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan. Pemerintah daerah diminta tidak hanya memperhatikan penanganan kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga mengantisipasi risiko bencana hidrometeorologi yang dapat muncul seiring perubahan kondisi cuaca. Kewaspadaan perlu disesuaikan dengan perkembangan di setiap wilayah, tanpa mengabaikan tanda-tanda perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.
Menurut keterangan Kristomei, sejumlah daerah telah mulai mengalami banjir. Informasi ini menjadi pengingat bahwa potensi tersebut bukan semata-mata ancaman yang perlu dipantau untuk masa mendatang, melainkan sudah mulai dirasakan di beberapa tempat. Karena itu, kepala daerah diharapkan memperhatikan situasi setempat dan menjaga kesiapan dalam menghadapi kemungkinan perkembangan cuaca. Dinamika pada masa transisi perlu dicermati bersama oleh pemerintah daerah dan pihak terkait, sehingga perhatian terhadap risiko banjir dapat berjalan seiring dengan upaya penanganan bencana lainnya.
Peralihan dari kemarau ke hujan dapat membawa perubahan kondisi yang perlu diikuti secara cermat. Kristomei menekankan pentingnya kewaspadaan bersama terhadap dinamika cuaca, terutama karena keadaan di setiap daerah dapat berbeda dan berubah. Imbauan kepada para gubernur, bupati, serta kepala daerah itu menempatkan kesiapsiagaan sebagai bagian penting dari respons pemerintah dalam menghadapi ancaman yang beragam. Dengan demikian, fokus penanganan tidak berhenti pada operasi karhutla yang telah menjadi perhatian, tetapi turut mencakup pemantauan potensi banjir dan kesiapan menghadapi dampaknya.
Baca juga: Lanud Sjamsudin Noor Dukung Operasi Modifikasi Cuaca, Perkuat Upaya Penanganan Karhutla Kalimantan | Kemenhub Siapkan Pemblokiran Tiket Ferizy bagi Truk ODOL | Kemenhub Siapkan Kewajiban Sertifikasi Keselamatan bagi Direksi Angkutan Umum
36 kunjungan
