Jakarta | Sugiono menyampaikan apresiasi atas kerja Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) dalam menangani pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya yang dilakukan bersama berbagai pihak tersebut dinilai berperan penting dalam mendorong rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi. Setelah proses pemulihan berjalan sekitar 11 bulan, pelaksanaan kegiatan yang memperoleh anggaran pada tahun anggaran 2026 menunjukkan progres realisasi sekitar 96–98 persen. Capaian ini menggambarkan tingkat pelaksanaan program yang telah dibiayai melalui alokasi tahun tersebut.
Angka progres tersebut perlu dipahami sesuai ruang lingkupnya. Persentase 96–98 persen merujuk pada kegiatan yang mendapat alokasi anggaran 2026, bukan penanda bahwa seluruh proses pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah selesai. Kegiatan yang masuk dalam perhitungan itu merupakan bagian dari rangkaian rehabilitasi dan rekonstruksi yang direncanakan serta didanai untuk tahun anggaran terkait. Karena itu, angka tersebut menunjukkan kemajuan pelaksanaan program beranggaran, sementara kebutuhan pemulihan yang lebih luas tetap menjadi perhatian.
Sejumlah pekerjaan lainnya masih berlangsung secara bertahap dan mengikuti rencana yang telah disusun. Pemulihan pascabencana mencakup rangkaian kegiatan yang pelaksanaannya dapat berjalan dalam beberapa tahap, sehingga tidak seluruh pekerjaan harus selesai bersamaan dengan program yang dibiayai pada 2026. Satgas PRR melanjutkan koordinasi dan pelaksanaan sesuai tahapan, dengan mempertimbangkan kebutuhan di wilayah terdampak. Apresiasi Sugiono terhadap kerja satgas menyoroti kemajuan yang sudah dicapai, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan proses. Dengan demikian, capaian realisasi anggaran menjadi salah satu ukuran kemajuan, tetapi tidak menggantikan pemantauan terhadap pekerjaan lain yang masih berjalan. Penjelasan mengenai cakupan angka dan status kegiatan membantu membedakan progres program tahun 2026 dari penyelesaian pemulihan secara keseluruhan di ketiga provinsi tersebut.
Sugiono menyampaikan apresiasi saat mengunjungi Posko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera di kantor pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026. Kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk mendengar langsung perkembangan pelaksanaan pemulihan di wilayah terdampak, termasuk hasil yang telah dicapai serta berbagai kendala yang masih dihadapi. Sugiono hadir dalam kapasitasnya sebagai ketua tim pengarah Satgas PRR. Dalam pertemuan itu, ia menerima laporan dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang menjabat sebagai ketua satgas, mengenai pelaksanaan program dan koordinasi pemulihan.
Laporan tersebut memuat capaian kerja pemerintah dalam menjalankan agenda rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sekaligus tantangan yang memerlukan perhatian bersama. Sugiono menilai upaya pemulihan dilakukan melalui sejumlah langkah yang saling berkaitan. Pemerintah menerbitkan regulasi sebagai landasan pelaksanaan, menyiapkan dukungan anggaran, serta mendorong perbaikan fasilitas dan layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Kerangka kebijakan dan pembiayaan itu diperlukan agar kegiatan pemulihan dapat berjalan terarah, sementara pemulihan sarana publik membantu warga kembali mengakses kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. Penyampaian laporan juga memberi gambaran mengenai bagian pekerjaan yang telah berjalan dan aspek yang masih perlu ditangani.
Dalam memberikan apresiasi, Sugiono menempatkan kerja Satgas dan pemerintah sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana. Substansi pernyataannya menegaskan bahwa berbagai kebijakan, alokasi dukungan, dan pelaksanaan pemulihan bukan sekadar rangkaian program administratif, melainkan upaya pemerintah memenuhi kewajiban untuk melayani warga yang terdampak. Penekanan tersebut mencakup perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, keberlanjutan layanan dasar, serta pemulihan fasilitas yang menunjang aktivitas warga. Apresiasi itu juga diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas, dengan tetap mengakui adanya kendala yang perlu diselesaikan. Melalui laporan ketua satgas dan arahan tim pengarah, pemerintah memperoleh ruang untuk menilai kemajuan sekaligus menjaga koordinasi agar upaya pemulihan berlangsung sesuai kebutuhan di lapangan.
Tito Karnavian menyampaikan bahwa hujan berintensitas tinggi masih menjadi tantangan dalam pemulihan pascabencana di Sumatera. Curah hujan deras memicu banjir kembali di sejumlah wilayah, termasuk Padang dan Solok di Sumatera Barat, Tapanuli Tengah di Sumatera Utara, serta beberapa daerah di Aceh. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa kondisi cuaca dapat menghambat upaya pemulihan, bahkan setelah pekerjaan perbaikan mulai dilakukan. Warga dan pemerintah daerah pun masih menghadapi risiko bencana susulan selama hujan lebat terus terjadi.
Salah satu persoalan penting ialah sedimentasi pada sungai-sungai yang terdampak bencana. Endapan material di alur sungai dapat mengurangi kapasitas aliran, sehingga air lebih mudah meluap ketika hujan deras. Dampaknya tidak hanya berupa ancaman banjir bagi kawasan sekitar, tetapi juga kerusakan ulang pada sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki. Situasi ini dapat menambah beban pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi, karena fasilitas yang dipulihkan berisiko kembali terdampak sebelum seluruh penanganan selesai. Karena itu, kondisi sungai perlu menjadi bagian penting dari upaya pengurangan risiko, bukan hanya ditangani setelah banjir terjadi.
Menurut Tito, penanganan sedimentasi perlu dipercepat pada 137 sungai terdampak yang tersebar di tiga provinsi tersebut. Ia meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum agar pembersihan dan penanganan sungai dapat segera dilaksanakan. Percepatan itu diharapkan membantu mengurangi potensi luapan saat hujan deras dan menekan kemungkinan banjir susulan di wilayah yang sedang pulih. Langkah tersebut juga diperlukan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih lancar serta hasil perbaikan dapat terlindungi dari dampak bencana berikutnya. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah menjadi penting untuk memastikan sungai prioritas ditangani sesuai kebutuhan dan agar upaya pemulihan di Sumatera dapat terus berlangsung dengan memperhatikan risiko cuaca serta kondisi aliran air setempat.
Sugiono menekankan bahwa capaian pemulihan yang tinggi belum berarti seluruh pekerjaan selesai. Berbagai kebutuhan yang masih tersisa perlu ditangani dengan cepat agar warga terdampak dapat kembali menjalankan kegiatan sehari-hari secara normal. Percepatan tersebut memerlukan koordinasi yang erat pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya. Pembagian peran yang jelas, komunikasi yang konsisten, dan pemantauan lapangan dapat membantu mengidentifikasi hambatan sekaligus memastikan bantuan dan layanan menjangkau masyarakat yang masih membutuhkan.
Koordinasi juga penting karena kondisi dan kebutuhan setiap wilayah tidak selalu sama. Pemerintah daerah dapat menyampaikan perkembangan serta kendala di lapangan, sementara pemerintah pusat dan instansi terkait menyelaraskan dukungan, sumber daya, dan langkah tindak lanjut. Dengan kerja bersama, penyelesaian infrastruktur maupun pemulihan layanan dasar dapat berlangsung lebih terarah. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses tersebut, termasuk dalam menyampaikan kebutuhan dan menentukan prioritas, sehingga hasil pemulihan sesuai dengan keadaan setempat dan mendukung kembalinya aktivitas sosial serta ekonomi.
Di sisi lain, pemulihan perlu berjalan beriringan dengan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana berikutnya. Sugiono mengingatkan bahwa perubahan iklim dapat memengaruhi pola hujan di Indonesia dalam beberapa dekade mendatang. Kecenderungan peningkatan curah hujan di wilayah utara khatulistiwa dan kondisi yang lebih kering dari normal di wilayah selatan menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan. Perubahan pola tersebut dapat mengubah jenis dan tingkat risiko yang dihadapi suatu daerah, sehingga informasi iklim dan kebencanaan perlu diperhatikan sejak tahap perencanaan.
Karena itu, rehabilitasi dan rekonstruksi sebaiknya tidak hanya mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi juga mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul kembali. Perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan layanan dapat dirancang dengan memperhatikan ancaman setempat. Pada saat yang sama, edukasi, peringatan dini, jalur evakuasi, dan latihan kesiapsiagaan perlu diperkuat bersama masyarakat. Pendekatan terpadu ini membantu memastikan pemulihan berlangsung aman dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi kerentanan warga ketika bencana kembali terjadi.
