Jakarta | Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea dan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menyatakan tidak akan mengerahkan massa ke Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada Rabu, 28 Oktober. Keputusan tersebut mencerminkan penyesuaian fokus gerakan kedua organisasi buruh, bukan pengumuman mengenai rencana kelompok lain. Dengan demikian, pernyataan ini secara khusus berkaitan dengan sikap KSPSI dan KBPBI.
Kedua organisasi mengarahkan perhatian pada langkah lanjutan untuk memperjuangkan perlindungan pekerja melalui aturan pelaksana. Fokus itu menempatkan penyusunan dan penerapan ketentuan sebagai agenda penting setelah tuntutan buruh disampaikan. Aturan pelaksana dinilai memiliki peran dalam menjabarkan kebijakan agar dapat diterapkan secara konkret, termasuk dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan pekerja di tempat kerja.
Tidak adanya pengerahan massa dari KSPSI dan KBPBI pada tanggal tersebut tidak serta-merta berarti gerakan buruh menghentikan advokasi. Perhatian terhadap aturan pelaksana menunjukkan bahwa perjuangan dapat berlanjut melalui pembahasan kebijakan, komunikasi dengan pihak terkait, serta pemantauan terhadap proses penerapan ketentuan. Bagi pekerja, kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaan penting agar perlindungan yang dijanjikan dapat dirasakan, bukan hanya tercantum sebagai norma.
Keputusan kedua organisasi juga perlu dibaca sesuai batas pernyataan yang disampaikan: mereka tidak mengerahkan massa di Bundaran HI pada 28 Oktober. Informasi itu tidak menyatakan bahwa aksi mahasiswa atau masyarakat sipil turut dibatalkan, maupun menggambarkan sikap kelompok-kelompok tersebut. Agenda dan keputusan pihak lain berada di luar cakupan pernyataan KSPSI serta KBPBI. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada proses pembahasan aturan pelaksana dan langkah yang ditempuh organisasi buruh untuk memastikan kepentingan pekerja mendapat perhatian.
KSPSI AGN dan KBPBI mengalihkan perhatian pada pengawalan penyusunan peraturan pemerintah yang menjadi aturan turunan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Keputusan ini menempatkan tahap penyusunan aturan pelaksana sebagai fokus penting setelah undang-undang tersebut menjadi landasan perlindungan pekerja. Bagi kedua organisasi, perhatian terhadap aturan turunan diperlukan agar ketentuan pada tingkat undang-undang dapat diterapkan melalui peraturan pemerintah. Dengan demikian, pengawalan tidak hanya tertuju pada keberadaan undang-undang, tetapi juga pada penyusunan perangkat pelaksana yang berhubungan langsung dengan penerapannya. Fokus tersebut mencerminkan perhatian pada bagaimana tujuan perlindungan pekerja dapat diwujudkan melalui aturan yang menyertainya. Namun, keterangan yang disampaikan tidak merinci proses penyusunan, jadwal, maupun ketentuan tertentu yang akan dimuat dalam peraturan pemerintah tersebut.
Andi Gani menyampaikan hal itu dalam keterangan di Jakarta pada Selasa. Ia menjelaskan bahwa pengawalan penyusunan peraturan pemerintah diarahkan untuk memastikan substansi perlindungan pekerja dapat diterapkan secara optimal. Pernyataan tersebut menegaskan alasan di balik pergeseran fokus KSPSI AGN dan KBPBI: perhatian mereka kini tertuju pada aturan pelaksana yang akan menjadi turunan undang-undang. Tujuannya adalah mendorong agar substansi perlindungan yang telah ditetapkan tidak berhenti sebagai rumusan dalam undang-undang, melainkan dapat berjalan dalam penerapan. Pengawalan itu, sebagaimana dijelaskan Andi Gani, berkaitan dengan upaya mencapai penerapan yang optimal, bukan dengan rincian teknis atau tahapan tertentu yang belum disampaikan.
Perhatian pada peraturan pemerintah memperlihatkan bahwa keberadaan aturan turunan dipandang sebagai bagian penting dalam pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. KSPSI AGN dan KBPBI memusatkan upayanya pada pengawalan penyusunan aturan tersebut dengan tujuan menjaga agar substansi perlindungan pekerja dapat diterapkan secara optimal. Keterangan Andi Gani memberikan penjelasan mengenai arah perhatian kedua organisasi, sekaligus menegaskan bahwa fokus yang disampaikan berkaitan dengan penyusunan peraturan pemerintah. Tanpa menambahkan informasi mengenai isi atau prosesnya, inti keputusan ini adalah memastikan aturan pelaksana menjadi perhatian dalam penerapan perlindungan ketenagakerjaan. Pengawalan tersebut menjadi fokus yang mereka nyatakan dalam keterangan di Jakarta pada Selasa, sejalan dengan tujuan penerapan substansi perlindungan pekerja secara optimal.
Andi Gani menyatakan penghormatannya kepada mahasiswa dan masyarakat sipil yang berencana menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa. Menurutnya, menyuarakan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang. Karena itu, rencana aksi tidak semestinya dipandang sebagai sesuatu yang harus dilarang, selama pelaksanaannya mengikuti ketentuan dan berlangsung dengan tertib. Ia berharap hak demokratis tersebut dapat digunakan secara bertanggung jawab, dengan tetap mempertimbangkan keselamatan peserta maupun masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi.
Andi Gani juga berharap kegiatan yang direncanakan pada 28 Oktober dapat berjalan damai. Tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, sehingga ia menilai suasana kebersamaan dan semangat persatuan perlu menjadi perhatian semua pihak. Aksi yang tertib, katanya, akan membantu peserta menyampaikan tuntutan secara jelas sekaligus menjaga agar pesan yang ingin disampaikan tidak tertutup oleh persoalan keamanan atau kericuhan. Peringatan bersejarah itu dapat menjadi pengingat bahwa perbedaan pendapat tetap bisa disampaikan tanpa mengabaikan persatuan.
Ia mengimbau para peserta agar menjaga ketertiban sepanjang kegiatan dan tidak mudah terprovokasi. Andi Gani mengingatkan adanya kemungkinan pihak tertentu menyusup ke tengah massa dengan tujuan memicu keributan atau merusak fasilitas publik. Peserta diharapkan tetap mengutamakan koordinasi, dan tidak merespons provokasi dengan tindakan yang dapat membahayakan orang lain. Jika menemukan perilaku yang berpotensi mengganggu, mereka sebaiknya menjaga jarak dan menyampaikan informasi kepada koordinator aksi atau petugas terkait, bukan mengambil tindakan sendiri.
Baginya, penyampaian aspirasi secara damai merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Unjuk rasa memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan harapan kepada pihak yang dituju. Namun, tindakan segelintir orang tidak seharusnya mengalihkan perhatian dari tujuan utama aksi atau merugikan peserta lain. Menjaga suasana kondusif bukan berarti mengurangi ketegasan tuntutan; sebaliknya, cara yang tertib dapat membuat aspirasi lebih mudah didengar dan dipahami. Ia berharap semua pihak menghormati hak untuk menyampaikan pendapat sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan fasilitas umum selama kegiatan berlangsung.
Andi Gani memberikan contoh bahwa aksi buruh dapat berlangsung tertib sekaligus menghasilkan tindak lanjut bagi para pekerja. Ia merujuk pada aksi pada 24 September 2026, yang diikuti puluhan ribu buruh dari berbagai daerah. Besarnya jumlah peserta, menurutnya, tidak membuat kegiatan tersebut kehilangan kendali. Aksi itu digelar dengan mengedepankan ketertiban, sehingga para peserta dapat menyampaikan aspirasi tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar.
Ia menilai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penyampaian tuntutan secara damai tetap dapat membawa hasil. Aspirasi para buruh tersampaikan, sementara tuntutan mereka juga diakomodasi dalam Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Bagi Andi Gani, hal itu menjadi contoh penting mengenai hubungan aksi di ruang publik dan proses pembentukan kebijakan: suara pekerja dapat memperoleh perhatian ketika disampaikan secara terorganisasi dan disertai komunikasi yang konstruktif.
Contoh itu juga perlu ditempatkan sesuai konteksnya. Aksi buruh pada 24 September 2026 yang disampaikan Andi Gani tidak dapat disamakan begitu saja dengan aksi lain yang tidak diikuti KSPSI AGN dan KBPBI. Perbedaan keterlibatan organisasi dan karakter kegiatan perlu diperhatikan agar penilaian terhadap setiap aksi tetap akurat. Dengan demikian, pengalaman tersebut dapat dibahas sebagai contoh tersendiri tentang cara menyampaikan aspirasi buruh secara tertib, bukan sebagai gambaran otomatis atas seluruh aksi yang berlangsung.
Andi Gani berharap aksi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang direncanakan pada 28 Oktober dapat berjalan aman. Ia menginginkan peserta tetap dapat menyampaikan pandangan, sementara pelaksanaan kegiatan tidak menimbulkan gangguan yang merugikan masyarakat luas.
Baca juga: Penanganan Karhutla Sektor Selatan Kalbar Diperkuat, TNI Alihkan Perkuatan Pasukan
