Jakarta | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa penyaluran bantuan sosial dan pelaksanaan operasi pasar perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Kedua langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengantisipasi tekanan terhadap harga kebutuhan pokok pada periode libur akhir tahun. Dengan menjaga bantuan tetap tersalurkan dan operasi pasar terus berjalan, pemerintah berupaya merespons kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung kestabilan pasokan dan harga pangan.
Perhatian terhadap potensi kenaikan harga berkaitan dengan perubahan aktivitas masyarakat selama masa Natal dan Tahun Baru, yang kerap disebut Nataru. Mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat seiring perjalanan dan kegiatan liburan. Kondisi tersebut dapat mendorong permintaan terhadap berbagai kebutuhan, terutama makanan dan minuman. Apabila permintaan bertambah, tekanan pada harga pangan juga perlu diantisipasi sejak awal, sehingga kebijakan tidak hanya dijalankan ketika kenaikan harga sudah terjadi.
Tito menyampaikan hal itu dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi terbatas pangan tingkat menteri. Rapat berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Senin, 26 Oktober 2026. Penjelasan tersebut menempatkan bantuan sosial dan operasi pasar sebagai upaya yang perlu dijaga kesinambungannya dalam menghadapi periode dengan permintaan yang berpotensi lebih tinggi. Dengan demikian, langkah antisipasi pemerintah diarahkan untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat selama libur akhir tahun.
Bantuan sosial dipandang sebagai salah satu langkah untuk menjaga daya beli masyarakat saat harga pangan berpotensi mengalami tekanan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Tito menempatkan bansos sebagai instrumen yang dapat membantu masyarakat menghadapi kebutuhan belanja, terutama ketika perubahan harga pangan berisiko menambah beban pengeluaran. Upaya ini menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat pada periode ketika kebutuhan konsumsi dapat meningkat. Dengan daya beli yang lebih terjaga, masyarakat diharapkan memiliki dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah dinamika harga. Namun, bansos bukan satu-satunya unsur dalam upaya merespons tekanan harga; kebijakan tersebut perlu dipahami sesuai tujuan dan kemampuan pemerintah yang menyalurkannya.
Penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peran kedua tingkat pemerintahan tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk menggunakan kapasitas anggaran masing-masing dalam memberikan dukungan. Tito menyampaikan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial apabila memiliki kemampuan keuangan, dengan pelaksanaan yang tetap mengikuti ketentuan. Dengan demikian, kemampuan fiskal daerah menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah pemda dapat mengambil langkah bantuan sosial. Pernyataan tersebut menegaskan adanya peluang bagi daerah untuk berperan, bukan kewajiban yang seragam tanpa mempertimbangkan kondisi anggaran. Pemerintah pusat juga dapat menyalurkan bansos sesuai kebijakan dan kapasitasnya, sehingga langkah dukungan dapat berasal dari tingkat pemerintahan yang berbeda.
Dalam konteks pengendalian tekanan harga, bantuan sosial berfungsi menopang kemampuan belanja, sementara keputusan pelaksanaannya bergantung pada anggaran serta aturan yang berlaku. Penjelasan mengenai peran bansos tidak dengan sendirinya menetapkan cakupan bantuan, kelompok penerima, nilai yang diberikan, ataupun waktu penyaluran. Hal-hal tersebut memerlukan informasi dan keputusan tersendiri dari pemerintah terkait. Karena itu, pandangan Tito dapat dipahami sebagai penekanan pada fungsi bansos untuk mendukung daya beli, sekaligus pengakuan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kapasitas serta ruang anggaran yang perlu diperhitungkan. Pendekatan tersebut memungkinkan dukungan diberikan sesuai kemampuan masing-masing, tanpa mengasumsikan rincian teknis yang belum disampaikan. Bagi masyarakat, kepastian tentang rincian program tetap bergantung pada pengumuman resmi dari pemerintah yang berwenang.
Tito meminta Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan pihak terkait untuk terus menggencarkan operasi pasar menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Langkah tersebut dipandang penting sebagai bagian dari upaya merespons tekanan harga pangan, terutama ketika kebutuhan masyarakat meningkat pada periode hari besar. Pelaksanaannya perlu mengacu pada perkembangan harga dan kondisi pasokan yang terpantau di setiap daerah, agar intervensi pemerintah dapat menjawab persoalan yang benar-benar terjadi di lapangan.
Operasi pasar, menurut arahan itu, sebaiknya diarahkan kepada wilayah dan komoditas yang mengalami tekanan harga. Dengan demikian, penyaluran pasokan maupun bentuk intervensi lainnya dapat diprioritaskan berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi, bukan hanya mengikuti jadwal atau pola yang sama untuk seluruh wilayah. Pendekatan berbasis data membantu pemerintah menentukan lokasi pelaksanaan, memperkirakan kebutuhan, serta menyelaraskan peran lembaga dan pelaksana yang terlibat.
Tito menyebut data kabupaten dan komoditas yang memerlukan operasi pasar telah tersedia. Informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi Badan Pangan Nasional, Bulog, pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk menetapkan sasaran secara lebih terukur. Pemanfaatan data daerah juga memungkinkan perkembangan harga dipantau secara berkala, sehingga keputusan dapat disesuaikan apabila situasi berubah. Arahan ini menekankan penggunaan informasi yang telah dihimpun, tanpa mengasumsikan bahwa tekanan harga memiliki tingkat atau penyebab yang sama di semua tempat.
Pendekatan tersebut berbeda dari pelaksanaan operasi pasar secara merata tanpa mempertimbangkan kondisi tiap daerah. Kebijakan yang seragam berisiko menempatkan sumber daya pada lokasi yang tidak menghadapi tekanan setara, sementara wilayah yang lebih membutuhkan belum tentu memperoleh dukungan dengan prioritas yang memadai. Sebaliknya, penentuan sasaran berdasarkan data dapat membantu menjaga ketepatan intervensi dan penggunaan pasokan. Koordinasi lembaga pusat dan daerah tetap diperlukan agar data yang digunakan selaras dengan keadaan terbaru, pelaksanaan berlangsung terarah, dan hasilnya dapat dievaluasi. Dengan cara ini, operasi pasar menjadi instrumen yang lebih responsif terhadap variasi kondisi lokal, sekaligus mendukung upaya menahan kenaikan harga menjelang akhir tahun.
Menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Tito mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan sejumlah langkah untuk meredam tekanan inflasi pada Desember. Selain menjaga ketersediaan pangan, pemerintah dapat mengkaji subsidi listrik, penambahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, serta subsidi angkutan udara. Usulan tersebut berangkat dari perkiraan meningkatnya aktivitas masyarakat selama masa libur, ketika kebutuhan perjalanan dan penggunaan energi berpotensi naik. Langkah-langkah itu masih berupa bahan pertimbangan, sehingga belum dapat dipandang sebagai kebijakan yang telah ditetapkan.
Tito menekankan bahwa mobilitas yang tinggi dapat mendorong biaya transportasi dan ikut menambah beban pengeluaran masyarakat. Karena itu, pengendalian inflasi pada periode tersebut tidak cukup hanya berfokus pada harga dan pasokan pangan. Komponen energi serta ongkos perjalanan juga perlu diperhatikan, terutama ketika permintaan bergerak serentak di berbagai daerah. Penambahan pasokan BBM bersubsidi, misalnya, dinilai perlu dipertimbangkan agar kebutuhan perjalanan tidak memperbesar tekanan biaya. Sementara itu, subsidi listrik dapat menjadi salah satu opsi untuk membantu menahan beban rumah tangga dan kegiatan ekonomi selama periode libur.
Untuk transportasi udara, Tito meminta Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan maskapai agar tarif pesawat tetap berada pada tingkat yang wajar. Ia mengingatkan agar kenaikan permintaan perjalanan tidak dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan secara maksimal, sehingga harga tiket melonjak dan biaya mobilitas masyarakat bertambah. Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya mengantisipasi tekanan harga, tanpa mengabaikan perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai bentuk dan pelaksanaan kebijakan. Usulan subsidi angkutan udara pun perlu dipertimbangkan bersama perkembangan permintaan dan kondisi penerbangan. Hal-hal ini disampaikan dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dengan kehadiran Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga. Rapat itu menjadi forum untuk membahas langkah antisipasi, sementara keputusan kebijakan terkait subsidi maupun tarif belum dinyatakan telah ditetapkan.
Baca juga: FFPM 2026 Konsolidasikan Strategi Penguatan Fasilitas Produksi Migas | Irjen TNI Tutup Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI Tahun 2026 | Sambut HUT Ke-81 TNI Tahun 2026, Kodim 1714/Puncak Jaya Bersama Rakyat Menanam Pohon Demi Masa Depan Baik
