Jakarta | Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) memberikan pelatihan kehumasan kepada lurah finalis Benyamin S Award (BSA) 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah DKI Jakarta itu berlangsung di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Senin, 26 Oktober. Sebanyak 10 lurah finalis BSA 2026 dan sejumlah finalis BSA 2025 mengikuti rangkaian pelatihan tersebut.
Pelatihan ini menjadi ruang bagi para lurah untuk memperkuat kemampuan menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Dalam tugas sehari-hari, lurah berhadapan langsung dengan warga serta menjadi salah satu sumber informasi mengenai layanan, kebijakan, dan kegiatan di wilayah. Karena itu, komunikasi yang jelas, tepat, dan mudah dipahami dapat membantu warga memperoleh informasi yang diperlukan sekaligus memahami langkah pemerintah setempat.
Ketua Bidang Pelatihan Kehumasan Perhumas, Willy Bachtiar, menekankan pentingnya peningkatan kualitas komunikasi lurah kepada warga. Menurutnya, kemampuan berkomunikasi merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Pesan yang disampaikan dengan baik dapat mendukung hubungan yang lebih terbuka aparatur kelurahan dan masyarakat, sementara komunikasi yang kurang jelas berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
Keikutsertaan finalis dari dua tahun penyelenggaraan BSA juga mempertemukan para lurah dengan pengalaman dan konteks wilayah yang beragam. Forum pelatihan memberi kesempatan bagi peserta untuk memperkaya pemahaman tentang peran komunikasi dalam menjalankan tugas pemerintahan di tingkat kelurahan. Fokusnya bukan semata-mata pada penyampaian informasi, melainkan juga pada bagaimana mendengarkan kebutuhan warga dan meresponsnya secara tepat.
Melalui pembekalan kehumasan ini, Perhumas dan Biro Kerja Sama Daerah Setda DKI Jakarta mendorong para peserta agar semakin siap membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Penguatan kapasitas tersebut relevan bagi lurah finalis BSA 2026 maupun peserta dari BSA 2025, karena kualitas komunikasi publik berpengaruh pada pemahaman warga terhadap layanan dan kebijakan di lingkungan mereka. Pelatihan ini sekaligus menegaskan bahwa hubungan yang baik dengan masyarakat perlu ditopang oleh informasi yang terbuka, konsisten, dan disampaikan secara bertanggung jawab.
Willy memandang lurah sebagai figur pemerintah yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kedekatan ini membuat lurah berada pada posisi penting untuk memahami kebutuhan, aspirasi, dan persoalan warga secara langsung. Pada saat yang sama, interaksi yang berlangsung di kantor kelurahan, lingkungan permukiman, maupun forum warga turut membentuk penilaian masyarakat terhadap pemerintah. Pengalaman warga ketika meminta informasi atau mengakses layanan dapat memengaruhi kepercayaan mereka kepada institusi publik secara lebih luas.
Karena itu, tugas lurah tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan administrasi dan pelayanan. Lurah juga perlu mampu menjelaskan kebijakan, layanan, dan program kelurahan dengan bahasa yang mudah dipahami serta sesuai dengan kebutuhan warga. Informasi perlu disampaikan secara jelas, tepat waktu, dan melalui saluran yang dapat dijangkau masyarakat. Komunikasi yang terbuka juga memberi ruang bagi warga untuk bertanya, menyampaikan masukan, dan memperoleh penjelasan mengenai tindak lanjut pemerintah.
Willy menilai bahwa sejumlah kegiatan lurah mungkin telah berjalan, tetapi belum tersampaikan secara memadai kepada publik. Akibatnya, warga belum tentu mengetahui program yang sedang dilakukan, tujuan kegiatan, atau manfaat yang dapat mereka rasakan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya mengelola komunikasi sebagai bagian dari pekerjaan pemerintahan, bukan sekadar menyebarkan pengumuman setelah kegiatan selesai. Dokumentasi dan informasi yang konsisten dapat membantu masyarakat melihat kerja kelurahan secara lebih utuh, sekaligus memperkuat keterhubungan program dan kebutuhan setempat.
Dalam pandangan Willy, lurah dapat berperan sebagai chief communication officer di wilayah masing-masing. Peran tersebut bukan berarti lurah harus mengerjakan seluruh komunikasi seorang diri, melainkan memastikan informasi pemerintah disampaikan secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Lurah dapat mengoordinasikan perangkat kelurahan, memilih saluran komunikasi yang relevan, serta membangun hubungan dengan kelompok warga dan media lokal. Dengan pendekatan itu, komunikasi publik menjadi bagian dari kepemimpinan di tingkat kelurahan: membantu menjelaskan kebijakan, memperluas pemahaman atas layanan, dan mendengar respons masyarakat. Kemampuan ini membuat kedekatan lurah dengan warga dapat diterjemahkan menjadi komunikasi dua arah yang lebih efektif, sehingga pemerintah setempat hadir bukan hanya melalui program, tetapi juga melalui informasi yang mudah diakses dan dipahami.
Menurut Willy, kerja hubungan masyarakat bukan sekadar menyampaikan pesan atau mengunggah informasi. Kehumasan berjalan sebagai siklus yang saling berkaitan, dimulai dari riset, dilanjutkan dengan perencanaan, implementasi, dan diakhiri evaluasi. Riset membantu kelurahan memahami kebutuhan warga, persoalan yang sedang berkembang, serta karakter kelompok yang perlu dijangkau. Temuan tersebut menjadi dasar untuk menentukan tujuan komunikasi, memilih pesan, dan menetapkan saluran yang sesuai. Setelah program dijalankan, evaluasi diperlukan untuk melihat apakah informasi diterima dan dipahami, sekaligus menjadi bahan perbaikan pada tahap berikutnya. Dengan pola ini, komunikasi publik dapat disusun lebih terarah dan responsif terhadap kondisi masyarakat.
Materi pelatihan disusun Willy bersama tim Perhumas dengan merujuk pada delapan unit dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang kehumasan. Pokok pembahasannya mencakup keterampilan yang dibutuhkan untuk merancang dan mengelola komunikasi secara profesional, termasuk pemetaan pemangku kepentingan, penyusunan rencana program komunikasi kehumasan, serta monitoring digital. Pemetaan membantu pemerintah kelurahan mengenali pihak-pihak yang berkaitan dengan suatu isu dan memahami kebutuhan informasinya. Rencana program kemudian memberi arah pada pesan, kegiatan, kanal, dan ukuran keberhasilan. Sementara itu, pemantauan digital memungkinkan pengelola mengikuti percakapan di ruang daring dan mengidentifikasi tanggapan atau isu yang perlu ditangani. Materi tersebut ditujukan agar peserta memiliki landasan kerja yang sistematis, bukan hanya mengandalkan kebiasaan komunikasi sehari-hari.
Willy juga mengapresiasi upaya para lurah dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Namun, ia mencatat bahwa pengelolaan media sosial kelurahan masih perlu diperkuat, terutama dalam menjaga kesinambungan informasi dan merespons perkembangan isu. Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, pemerintah kelurahan perlu bergerak cepat tanpa mengabaikan ketepatan dan kejelasan pesan. Jika informasi resmi terlambat disampaikan, ruang publik dapat lebih dahulu dipenuhi kabar yang belum terverifikasi atau narasi dari pihak lain. Karena itu, kelurahan perlu menyiapkan informasi yang relevan, menentukan siapa yang bertanggung jawab menyampaikannya, dan menggunakan kanal yang mudah diakses warga. Narasi yang dibangun sejak awal dapat membantu masyarakat memahami situasi, memperoleh penjelasan yang dapat dipercaya, serta mengetahui langkah yang perlu dilakukan. Kecepatan komunikasi perlu berjalan seiring dengan akurasi, konsistensi, dan keterbukaan pemerintah kepada warga.Willy berharap para lurah finalis dapat memperkuat produksi informasi berkualitas mengenai program dan perubahan yang berlangsung di wilayah masing-masing. Informasi tersebut perlu disampaikan secara jelas, relevan, dan mudah dipahami warga, sekaligus menunjukkan manfaat nyata dari berbagai upaya yang telah dilakukan. Dengan komunikasi yang konsisten, masyarakat dapat mengetahui perkembangan lingkungan serta memahami cara berpartisipasi dalam program kelurahan.
Ia juga mendorong lurah menyusun program komunikasi publik secara lebih terstruktur dan terukur. Perencanaan yang baik dapat dimulai dengan menetapkan tujuan, mengenali kebutuhan audiens, memilih saluran komunikasi yang tepat, serta menyusun indikator untuk menilai hasil. Evaluasi berkala akan membantu pemerintah kelurahan melihat apakah pesan telah menjangkau warga dan apakah kegiatan komunikasi memberikan dampak sesuai sasaran. Dengan demikian, pencapaian tidak hanya disampaikan, tetapi juga dapat ditinjau berdasarkan bukti dan manfaatnya.
Sepuluh finalis BSA 2026 berasal dari Kelurahan Pulau Panggang, Kelapa Gading Timur, Malaka Sari, Utan Kayu Selatan, Srengseng, Sukabumi Utara, Taman Sari, Kebon Baru, Cilandak Barat, dan Kebon Sirih.
Baca juga: Kewaspadaan dan Komunikasi Terpadu Jadi Kunci Latihan Force on Force SGS MARFOR Lampung 2026 | FFPM 2026 Konsolidasikan Strategi Penguatan Fasilitas Produksi Migas | Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo
