Jakarta | Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto menegaskan bahwa pemberantasan narkoba menjadi salah satu prioritas dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta. Penanganan persoalan ini, menurutnya, tidak dapat dipisahkan dari komitmen pemerintah untuk melindungi warga serta menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung kehidupan sosial. Pernyataan tersebut mencerminkan pentingnya kerja berkelanjutan, baik melalui penegakan hukum terhadap peredaran narkotika maupun melalui langkah-langkah yang membantu memperkuat kondisi masyarakat di kawasan rawan.
Dadang menyampaikan prioritas tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Keselarasan arahan dari pemerintah dan kepolisian menjadi dasar bagi jajaran di wilayah untuk terus mengupayakan penanganan narkoba secara serius. Pemberantasan tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku dan jaringan yang terlibat, tetapi juga membutuhkan perhatian terhadap lingkungan tempat warga tinggal. Pendekatan yang menyeluruh diperlukan agar upaya menjaga keamanan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan dalam acara bedah rumah pada Sabtu, 24 Oktober 2026, di Kompleks Permata, yang juga dikenal sebagai Kampung Ambon, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kehadiran para pejabat lintas sektor dalam kegiatan di kawasan tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap persoalan sosial dan lingkungan melibatkan berbagai unsur pemerintah. Dalam konteks itu, penegasan mengenai prioritas pemberantasan narkoba menjadi bagian dari upaya membangun kawasan yang lebih tertata dan aman bagi warga.
Polda Metro Jaya telah memetakan tiga wilayah di DKI Jakarta yang diduga menjadi pusat peredaran dan penggunaan narkoba. Pemetaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan fokus awal penindakan sekaligus penataan sosial di kawasan yang dinilai membutuhkan perhatian. Langkah ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan tidak hanya diarahkan pada penegakan hukum, tetapi juga pada kondisi sosial di lingkungan yang terdampak. Meski demikian, informasi yang tersedia belum menyebutkan seluruh lokasi secara terperinci.
Satu wilayah yang disebut secara spesifik adalah Kampung Ambon, yang berada di Jakarta Barat. Dua wilayah lainnya tidak dirinci dalam keterangan tersebut, sehingga nama maupun letaknya tidak dapat dipastikan. Karena itu, penyebutan Kampung Ambon perlu dibedakan dari pemetaan keseluruhan: lokasi tersebut merupakan satu dari tiga kawasan yang menjadi perhatian, bukan satu-satunya titik yang dipetakan. Keterangan terbatas ini juga tidak menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa setiap warga atau aktivitas di kawasan itu berkaitan dengan narkoba.
Penetapan tiga wilayah sebagai fokus awal dapat membantu aparat menyusun prioritas kerja secara lebih terarah. Dalam pelaksanaannya, penindakan ditujukan untuk menangani dugaan peredaran dan penggunaan narkoba sesuai proses hukum, sedangkan penataan sosial menekankan perhatian terhadap lingkungan masyarakat. Kedua pendekatan tersebut disebut berjalan sebagai bagian dari respons terhadap persoalan narkoba di Jakarta. Namun, rincian mengenai bentuk kegiatan, jadwal pelaksanaan, maupun sasaran penataan sosial belum dijelaskan dalam informasi yang disampaikan.
Pemetaan wilayah juga perlu dipahami sebagai langkah awal, bukan pernyataan bahwa seluruh kawasan yang disebut telah terbukti menjadi pusat kejahatan. Penanganan tetap bergantung pada hasil pemeriksaan dan bukti yang diperoleh aparat. Dengan tidak mengungkap nama dua lokasi lain, informasi publik yang ada hanya memungkinkan identifikasi Kampung Ambon sebagai lokasi spesifik. Perkembangan mengenai kawasan fokus lainnya dan pelaksanaan program dapat disampaikan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Pendekatan yang terukur penting agar tindakan hukum dan upaya sosial berjalan dengan jelas, serta tidak menimbulkan generalisasi terhadap masyarakat setempat.
Dadang menjelaskan bahwa kepolisian telah menjalankan berbagai langkah penegakan hukum di titik-titik yang diprioritaskan dalam upaya menangani peredaran narkoba di Jakarta. Langkah tersebut mencakup tindakan terhadap aktivitas yang terindikasi berkaitan dengan narkotika, dengan perhatian pada lokasi yang dinilai membutuhkan penanganan. Namun, hasil di lapangan belum selalu menunjukkan perkembangan yang konsisten. Kondisi dapat berubah dari satu waktu ke waktu lain, sehingga keberhasilan penindakan perlu dipahami sebagai proses yang berkelanjutan, bukan hasil yang dapat dicapai melalui operasi sesaat. Fluktuasi ini menjadi salah satu alasan perlunya evaluasi berkala atas strategi dan jangkauan penanganan.
Menurut Dadang, tindakan kepolisian tetap penting untuk menegakkan hukum, mengganggu jaringan peredaran, dan memberikan kepastian bahwa pelanggaran ditangani. Meski demikian, penindakan saja belum cukup untuk menyelesaikan persoalan narkoba secara menyeluruh. Apabila faktor sosial yang melatarbelakangi kerentanan warga tidak ikut ditangani, masalah dapat muncul kembali, termasuk di lokasi yang sebelumnya telah menjadi sasaran operasi. Karena itu, pendekatan hukum perlu berjalan berdampingan dengan upaya yang menyentuh kehidupan masyarakat. Penanganan juga perlu mempertimbangkan kebutuhan warga serta kondisi lingkungan, tanpa mengabaikan proses hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan.
Gagasan tersebut menempatkan penataan sosial dan peningkatan kualitas hidup sebagai bagian dari strategi yang saling melengkapi. Perbaikan lingkungan, penguatan dukungan bagi warga, serta terbukanya akses terhadap kegiatan dan layanan yang bermanfaat dapat membantu mengurangi kerentanan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Koordinasi aparat, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat juga diperlukan agar langkah yang diambil sesuai dengan kebutuhan setempat dan dapat dijaga dalam jangka panjang. Dengan menghubungkan penegakan hukum dan pembenahan kondisi sosial, upaya pemberantasan dapat menyasar persoalan dari hulu hingga hilir: mencegah munculnya kerentanan, merespons pelanggaran, serta mendukung pemulihan lingkungan setelah penindakan dilakukan.
Perbaikan kualitas hidup warga menjadi bagian penting dari upaya membangun lingkungan yang lebih aman dan mendukung penanganan narkoba dalam jangka panjang. Penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat menangani pelanggaran, tetapi dampaknya perlu diperkuat dengan langkah yang menjawab kondisi sosial di sekitar warga. Karena itu, penataan sosial tidak hanya berkaitan dengan ketertiban, melainkan juga dengan tersedianya lingkungan yang layak, sehat, dan memberi ruang bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Pendekatan tersebut menempatkan kesejahteraan warga sebagai unsur yang berjalan seiring dengan penegakan hukum.
Intervensi perumahan dapat menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut. Hunian yang lebih layak dan lingkungan yang tertata berpotensi membantu menciptakan rasa aman, memperkuat hubungan antarwarga, serta membuka peluang bagi kegiatan sosial yang positif. Perubahan fisik perlu dirancang dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat, agar warga tetap menjadi bagian dari proses dan dapat merasakan manfaatnya. Dukungan terhadap kualitas tempat tinggal juga penting disertai perhatian pada akses layanan dasar dan kesempatan untuk beraktivitas secara produktif. Dengan demikian, pembenahan kawasan tidak berhenti pada perubahan bangunan atau ruang, tetapi turut mendukung kondisi hidup yang lebih baik.
Langkah sosial semacam ini membutuhkan kesinambungan, koordinasi, dan keterlibatan berbagai pihak. Penegakan hukum tetap diperlukan untuk merespons tindak pidana, sementara program perumahan dan pemberdayaan dapat membantu memperkuat fondasi kehidupan masyarakat. Keduanya memiliki peran berbeda, tetapi dapat saling melengkapi dalam mendorong perubahan lingkungan. Dadang memandang perpaduan penegakan hukum dan penataan sosial sebagai jalan yang menjanjikan untuk menghadapi persoalan narkoba di Kampung Ambon. Optimisme itu berangkat dari pentingnya menangani masalah sekaligus memperhatikan keadaan warga dan kawasan tempat mereka tinggal. Jika dijalankan secara konsisten dan sesuai kebutuhan setempat, kombinasi tersebut dapat membantu mengatasi persoalan narkoba serta mendorong kemajuan lingkungan Kampung Ambon, tanpa menganggap tantangannya telah selesai.
Baca juga: Panglima TNI Kunjungi ITS Giuseppe Garibaldi di Jakarta | Sambut HUT ke-81 TNI, Bhakti Kesehatan TNI Layani Masyarakat di Jakarta
