Jakarta | Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto menyampaikan bahwa pemberantasan narkoba menjadi salah satu prioritas utama kepolisian. Ia menegaskan, upaya tersebut dijalankan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan bedah rumah di Kompleks Permata, yang dikenal sebagai Kampung Ambon, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Penegasan mengenai prioritas penindakan narkoba disampaikan di tengah kegiatan yang berfokus pada penataan lingkungan dan perbaikan rumah warga. Kehadiran para pejabat pemerintah pusat dan kepolisian menunjukkan bahwa kegiatan di Kampung Ambon melibatkan perhatian lintas sektor. Dalam kesempatan itu, Dadang mengaitkan agenda pemberantasan narkoba dengan arahan pimpinan negara dan institusi kepolisian, sekaligus menempatkannya sebagai bagian penting dari perhatian terhadap kawasan tersebut.
Kompleks Permata telah lama dikenal luas dengan sebutan Kampung Ambon. Karena itu, penyampaian pesan tentang narkoba di lokasi ini menjadi penanda bahwa penanganan persoalan kawasan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik permukiman. Penindakan terhadap peredaran narkoba tetap menjadi perhatian, sementara kegiatan bedah rumah menghadirkan aspek penataan sosial dan lingkungan. Kedua agenda tersebut berlangsung dalam satu kegiatan yang dihadiri unsur pemerintah dan kepolisian, tanpa mengubah fokus utama yang ditegaskan Kapolda, yakni menjadikan pemberantasan narkoba sebagai prioritas sesuai arahan Presiden dan Kapolri.
Polda Metro Jaya telah memetakan tiga wilayah di DKI Jakarta yang diduga menjadi pusat peredaran dan penggunaan narkoba. Pemetaan tersebut menjadi fokus awal bagi langkah penindakan sekaligus penataan sosial. Dengan menentukan kawasan yang perlu mendapat perhatian, kepolisian dapat mengarahkan upaya penanganan pada wilayah yang dinilai memiliki kerawanan. Namun, informasi yang tersedia hanya menyebut satu lokasi secara jelas, sehingga nama dua wilayah lainnya tidak dapat dipastikan dari bahan yang ada.
Kawasan yang disebut ialah Kampung Ambon di Jakarta Barat, yang digambarkan sebagai kawasan rawan dan menjadi sasaran perhatian. Penyebutan ini menempatkannya sebagai salah satu titik yang diprioritaskan dalam pemetaan, tetapi tidak berarti seluruh aktivitas di wilayah tersebut berkaitan dengan narkoba. Penanganan perlu tetap berfokus pada dugaan peredaran dan penggunaan, serta membedakan tindakan terhadap pelanggaran dari kehidupan warga yang tidak terlibat. Informasi mengenai kawasan ini juga tidak memuat rincian tentang jumlah kasus, pola transaksi, atau bentuk kegiatan yang ditemukan.
Keberadaan tiga wilayah dalam pemetaan menunjukkan bahwa fokus awal penanganan tidak terbatas pada satu kawasan saja. Meski demikian, tanpa keterangan lebih lanjut mengenai dua lokasi lain, daftar wilayah tidak sebaiknya dilengkapi dengan dugaan atau informasi dari luar bahan. Sikap ini penting agar penyampaian informasi kepada publik tetap akurat dan tidak menimbulkan stigma terhadap kawasan maupun penduduknya. Pemetaan dapat dipahami sebagai dasar untuk memusatkan perhatian, sementara penindakan dan penataan sosial merupakan dua sisi dari agenda yang disebutkan. Rincian pelaksanaan, sasaran spesifik, dan hasil langkah tersebut belum dijelaskan dalam informasi yang tersedia.
Kepolisian telah melakukan berbagai langkah penegakan hukum di sejumlah titik yang sebelumnya dipetakan sebagai area perhatian. Upaya tersebut menunjukkan bahwa aparat tidak tinggal diam dalam merespons persoalan narkoba. Namun, keberadaan penindakan belum serta-merta menghasilkan perubahan yang konsisten. Kondisi di lapangan masih bergerak naik turun, sehingga hasil yang terlihat dapat berbeda dari waktu ke waktu. Situasi yang fluktuatif ini menjadi catatan penting dalam menilai efektivitas upaya yang telah berjalan, tanpa mengabaikan peran penegakan hukum dalam menjaga ketertiban dan menindak pelanggaran.
Berdasarkan keterangan Dadang, dinamika tersebut menjadi alasan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif. Penanganan tidak cukup jika hanya bertumpu pada tindakan kepolisian terhadap pelanggaran yang ditemukan. Penindakan tetap diperlukan sebagai bagian dari penegakan hukum, tetapi upaya tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Dengan demikian, respons terhadap masalah narkoba juga dapat memperhatikan kondisi sosial di lingkungan yang menjadi perhatian. Pendekatan ini mengakui bahwa persoalan yang berulang tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui tindakan sesaat, terutama ketika perubahan yang dicapai belum stabil.
Penekanan pada pendekatan yang lebih luas bukan berarti mengurangi pentingnya penegakan hukum. Sebaliknya, penindakan dapat berjalan berdampingan dengan perhatian terhadap aspek sosial, sehingga respons yang dibangun tidak berhenti pada penanganan kejadian. Keterangan Dadang menunjukkan bahwa hasil yang masih fluktuatif perlu dibaca sebagai dorongan untuk meninjau cara penanganan secara menyeluruh, bukan sebagai alasan untuk mengabaikan langkah yang sudah dilakukan. Dalam konteks ini, keberlanjutan dan kesesuaian pendekatan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Penggabungan penegakan hukum dengan penataan sosial diharapkan memberi dasar respons yang lebih menyeluruh terhadap persoalan di titik-titik yang telah dipetakan, tanpa mengasumsikan bahwa satu bentuk tindakan saja dapat menjawab seluruh tantangan.
Dadang memandang pemberantasan narkoba sebagai upaya yang tidak dapat berdiri sendiri. Penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaan zat terlarang perlu berjalan beriringan dengan penataan sosial, agar penanganan menyentuh kondisi yang turut memengaruhi kehidupan warga. Dengan pendekatan tersebut, upaya menjaga lingkungan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kualitas hidup sehari-hari. Penataan sosial menjadi bagian penting karena perubahan yang bertahan memerlukan dukungan lingkungan yang lebih aman, tertata, dan memberi ruang bagi warga untuk menjalani aktivitas secara produktif.
Dalam pandangan itu, intervensi perumahan disebut sebagai salah satu langkah yang dapat mendukung pembenahan lingkungan. Perhatian terhadap tempat tinggal dan kondisi kawasan diharapkan berjalan selaras dengan penanganan narkoba, bukan menggantikannya. Perbaikan pada aspek sosial dan hunian dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih mendukung kesejahteraan masyarakat, sementara langkah penegakan tetap diperlukan untuk menghadapi persoalan narkoba. Keterpaduan ini penting agar hasil penanganan tidak berhenti pada tindakan sesaat, melainkan dapat memberi dampak berkelanjutan bagi warga dan lingkungan tempat mereka tinggal.
Dadang menekankan bahwa peningkatan kualitas hidup warga perlu menjadi bagian dari tujuan yang lebih luas. Saat penindakan disertai penataan sosial, upaya yang dilakukan dapat mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Intervensi perumahan, bersama perhatian terhadap kondisi sosial, menjadi contoh bahwa penanganan persoalan narkoba dapat dikaitkan dengan pembenahan lingkungan dan kesejahteraan. Ia optimistis pendekatan terpadu dapat membantu mengatasi persoalan narkoba sekaligus mendorong kemajuan lingkungan Kampung Ambon. Optimisme tersebut bertumpu pada upaya yang menggabungkan penegakan, perbaikan kondisi sosial, serta dukungan bagi kualitas hidup warga, sehingga perubahan yang diharapkan dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.
Baca juga: Kodim 1710/Mimika Rampungkan Jembatan Beton di Kelurahan Kamoro Jaya dan Wonosari Jaya
