Jakarta | Pemerintah masih menghitung kebutuhan tambahan kuota Pertalite menyusul peningkatan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi tersebut. Hingga saat ini, belum ada angka tambahan kuota yang ditetapkan. Evaluasi masih berlangsung untuk melihat perkembangan permintaan dan memperkirakan kebutuhan pasokan secara lebih akurat. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung menyatakan proses pengkajian itu akan berjalan hingga akhir Oktober 2026.
Lonjakan pemakaian Pertalite dikaitkan dengan peralihan sebagian masyarakat dari BBM non-subsidi. Perubahan pilihan tersebut dapat menambah tekanan pada permintaan bahan bakar bersubsidi, terutama ketika pengguna menyesuaikan pengeluaran di tengah kondisi harga dan kebutuhan mobilitas. Namun, kaitan itu masih menjadi bagian dari penilaian pemerintah, bukan dasar untuk menyimpulkan bahwa besaran tambahan kuota telah dipastikan.
Dalam menghitung kebutuhan, pemerintah perlu mencermati pola konsumsi yang terjadi serta memastikan perkiraan mencerminkan permintaan aktual. Perubahan penggunaan BBM dapat berlangsung berbeda menurut wilayah dan waktu, sehingga evaluasi tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan konsumsi secara umum. Data mengenai penyaluran dan perkembangan permintaan menjadi pertimbangan untuk menentukan apakah kuota yang tersedia perlu disesuaikan.
Rentang evaluasi hingga akhir Oktober 2026 memberi ruang bagi pemerintah untuk mengumpulkan dan menelaah informasi sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian, pembahasan mengenai tambahan kuota masih berada pada tahap perhitungan. Pernyataan bahwa kebutuhan sedang dikaji tidak berarti keputusan sudah dibuat, baik mengenai jumlah maupun waktu penyesuaian. Pemerintah masih perlu menyelesaikan penilaian atas lonjakan konsumsi dan peralihan dari BBM non-subsidi sebelum menetapkan langkah lebih lanjut.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Laode Sulaeman, belum dapat memastikan besaran tambahan kuota Pertalite untuk 2026. Dengan demikian, angka kenaikan hingga 10 persen belum bisa diperlakukan sebagai keputusan pemerintah. Pertanyaan mengenai kemungkinan tambahan sebesar itu masih menunggu hasil perhitungan yang sedang dilakukan, sehingga belum ada angka final yang dapat dijadikan pegangan.
Alokasi Pertalite 2026 yang disebutkan saat ini adalah 29,27 juta kiloliter. Angka tersebut merupakan alokasi yang telah diketahui, sedangkan tambahan kuota di atasnya masih dalam kajian. Karena itu, perkiraan kenaikan 10 persen dari alokasi tersebut belum sama dengan penetapan resmi. Besarnya tambahan, apabila nantinya disetujui, baru dapat diketahui setelah proses penghitungan selesai dan pemerintah menyampaikan keputusan secara jelas.
Laode menjelaskan bahwa perhitungan masih berjalan. Ia juga menyampaikan bahwa proses penambahan kuota yang sedang dikerjakan saat itu berfokus pada solar, bukan pada kepastian tambahan Pertalite. Keterangan ini penting untuk membedakan dua hal: pembahasan mengenai solar yang tengah diproses dan kajian mengenai besaran kuota Pertalite. Keduanya tidak dapat dianggap sebagai keputusan yang sama, ataupun menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa Pertalite pasti memperoleh kenaikan tertentu.
Hingga ada hasil resmi, alokasi 29,27 juta kiloliter menjadi angka yang telah disebutkan untuk Pertalite 2026, sementara kemungkinan tambahan 10 persen tetap berstatus bahan kajian. Pemerintah masih perlu menuntaskan perhitungan sebelum menetapkan apakah tambahan diperlukan dan berapa besarannya. Oleh sebab itu, informasi tentang kenaikan kuota sebaiknya disampaikan dengan hati-hati: belum ada kepastian bahwa tambahan akan mencapai 10 persen, dan fokus proses yang sedang berjalan saat itu adalah penghitungan tambahan solar. Perkembangan berikutnya bergantung pada hasil kajian dan pengumuman pemerintah.Kenaikan konsumsi Pertalite tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan bahan bakar yang meningkat, tetapi juga perubahan pilihan konsumen. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa sebagian pengguna bahan bakar beroktan 92, seperti Pertamax, beralih ke Pertalite. Peralihan tersebut ikut menambah tekanan terhadap kuota BBM bersubsidi yang telah ditetapkan pemerintah.
Salah satu latar belakang perubahan pilihan itu adalah kenaikan harga BBM nonsubsidi. Ketika harga bahan bakar dengan nilai oktan lebih tinggi meningkat, sebagian pengendara dapat mempertimbangkan produk yang harganya lebih terjangkau. Dampaknya, permintaan Pertalite berpotensi bertambah, meskipun bahan bakar tersebut merupakan produk bersubsidi yang penyalurannya dibatasi melalui kuota. Perubahan perilaku konsumen ini menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam menilai kecukupan pasokan.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi juga berlangsung di tengah gejolak geopolitik global yang memengaruhi pasar energi. Ketegangan Amerika Serikat dan Iran, termasuk situasi yang dikaitkan dengan penutupan Selat Hormuz, turut menjadi perhatian karena jalur tersebut penting bagi distribusi minyak. Gangguan atau kekhawatiran terhadap kelancaran pengiriman dapat mendorong perubahan harga minyak internasional, lalu memberikan tekanan pada biaya pengadaan energi dan harga bahan bakar nonsubsidi.
Dalam situasi tersebut, pemerintah perlu mencermati hubungan perkembangan harga, peralihan konsumen, dan kebutuhan pasokan domestik. Bahlil menyatakan bahwa penyesuaian kuota diperlukan untuk menjaga kecukupan pasokan nasional. Langkah ini bukan sekadar merespons peningkatan penjualan dalam jangka pendek, melainkan bagian dari evaluasi terhadap kebutuhan BBM di berbagai wilayah. Pemerintah perlu memastikan perhitungan kuota mempertimbangkan pola konsumsi aktual, agar distribusi tetap berlangsung dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Bahlil menyebut evaluasi kuota akan difinalisasi pada akhir Oktober. Hasil kajian itu diharapkan memberi dasar bagi keputusan mengenai kemungkinan tambahan kuota, dengan memperhatikan kondisi pasokan serta perkembangan konsumsi. Hingga evaluasi rampung, peralihan dari Pertamax ke Pertalite dan gejolak harga minyak tetap menjadi sejumlah faktor penting dalam pembahasan pemerintah. Kepastian mengenai penyesuaian baru akan terlihat setelah pemerintah menyelesaikan penilaian atas data kebutuhan dan ketersediaan nasional.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut rata-rata distribusi harian Pertalite sebelumnya berada di angka 75.795 kiloliter per hari. Angka tersebut menjadi gambaran tingkat penyaluran bahan bakar bersubsidi sebelum permintaan mengalami perubahan. Data itu penting untuk menilai kebutuhan pasokan, terutama ketika pergerakan konsumsi di lapangan meningkat. Pemerintah dan badan usaha penyalur perlu mencermati perbedaan pola distribusi normal dengan kebutuhan aktual agar perencanaan pasokan tidak hanya bertumpu pada catatan periode sebelumnya. Meski demikian, informasi yang disampaikan tidak mencantumkan angka kenaikan distribusi setelah perubahan harga bahan bakar nonsubsidi. Karena itu, besaran lonjakan penyaluran Pertalite belum dapat dinyatakan secara numerik berdasarkan keterangan tersebut.
Perubahan harga Pertamax menjadi salah satu konteks yang dikaitkan dengan meningkatnya permintaan Pertalite. Pada 10 Juni 2026, harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Kenaikan itu membuat selisih harga dengan Pertalite semakin relevan bagi konsumen dalam mempertimbangkan pilihan bahan bakar. Menurut sumber, penyesuaian harga Pertamax tersebut diikuti lonjakan permintaan Pertalite. Hubungan ini memberi gambaran bahwa perubahan harga bahan bakar nonsubsidi dapat memengaruhi pola pembelian, meskipun besarnya pengaruh dan jumlah tambahan konsumsi tidak dirinci. Dengan demikian, angka distribusi harian sebelumnya dapat digunakan sebagai titik pembanding, tetapi belum cukup untuk menggambarkan seluruh kebutuhan setelah harga Pertamax berubah.
Kondisi tersebut menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam memastikan penyaluran Pertalite tetap memadai. Perhitungan perlu memperhatikan tren permintaan terbaru, kapasitas pasokan, serta sisa kuota yang tersedia untuk periode berjalan. Pemerintah juga perlu menilai kembali kebutuhan anggaran yang berkaitan dengan penyaluran bahan bakar bersubsidi, sehingga keputusan mengenai tambahan kuota dapat didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan pembiayaan. Langkah penghitungan ulang ini penting agar perubahan konsumsi tidak mengganggu ketersediaan Pertalite bagi masyarakat. Fokusnya bukan sekadar merespons permintaan yang meningkat dalam waktu dekat, melainkan menjaga distribusi tetap terkendali dan pasokan tersedia hingga akhir tahun.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
