Jakarta | Pemerintah membahas upaya mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga pengujung 2026. Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Septian Hario Seto, menyebut langkah tersebut dibicarakan dalam kaitannya dengan upaya menjaga daya beli masyarakat. Keterangan itu disampaikan Seto setelah memaparkan kajian DEN kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa malam, 20 Oktober 2026.
Pembahasan tersebut menempatkan harga BBM bersubsidi sebagai salah satu hal yang diperhatikan pemerintah dalam menjaga kemampuan belanja masyarakat. Dengan berupaya mempertahankan harga hingga akhir tahun, pemerintah membahas cara untuk menjaga agar masyarakat tetap memiliki daya beli. Seto menyampaikan hal itu setelah agenda pemaparan kajian DEN kepada Presiden. Keterangan tersebut menjelaskan latar belakang pembahasan, yakni perhatian terhadap kondisi ekonomi masyarakat, tanpa merinci kebijakan yang akan ditempuh.
Meski demikian, informasi yang disampaikan Seto menggambarkan upaya yang sedang dibahas, bukan pengumuman keputusan final mengenai harga atau kebijakan tertentu. Ia tidak menyebut rincian harga maupun jenis BBM yang menjadi bagian dari pembicaraan tersebut. Karena itu, pembahasan ini dapat dipahami secara terbatas sebagai upaya pemerintah untuk mempertimbangkan keberlanjutan harga BBM bersubsidi sampai pengujung 2026 dengan tujuan menjaga daya beli. Pemaparan kajian DEN kepada Presiden menjadi konteks bagi keterangan Seto, sementara langkah lanjutan belum dirinci dalam informasi yang tersedia. Pemerintah masih membahas upaya tersebut sebagai bagian dari perhatian terhadap daya beli masyarakat hingga akhir 2026.
Pemerintah tengah membahas sejumlah strategi fiskal untuk menjaga harga BBM subsidi hingga pengujung 2026. Pembahasan ini diarahkan agar kebijakan harga dapat membantu melindungi masyarakat dari tekanan biaya energi, sekaligus tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara. Menahan harga bukan hanya persoalan menentukan besaran subsidi, tetapi juga memerlukan perhitungan mengenai dampaknya terhadap anggaran dan kesinambungan pembiayaan pemerintah. Karena itu, langkah yang disiapkan perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta ruang fiskal yang tersedia. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan kedua kepentingan tersebut, terutama ketika kondisi ekonomi dan energi dapat berubah sepanjang tahun.
Kementerian Keuangan dan BP Danantara turut dilibatkan dalam pembahasan strategi tersebut. Kehadiran Kementerian Keuangan berkaitan dengan pertimbangan fiskal, termasuk bagaimana kebijakan menjaga harga dapat dijalankan tanpa mengabaikan keberlanjutan anggaran. Sementara itu, Danantara disebut akan membantu upaya pemerintah bersama kementerian tersebut. Seto menjelaskan bahwa lembaga itu akan mendukung langkah yang ditempuh pemerintah, tetapi informasi yang disampaikan belum merinci bentuk keterlibatan Danantara. Dengan demikian, belum ada penjelasan lebih jauh mengenai instrumen, mekanisme, atau kontribusi spesifik yang akan diberikan lembaga itu dalam pelaksanaan kebijakan.
Penekanan utama dalam pembahasan adalah menjaga agar harga BBM subsidi tetap terkendali sampai akhir tahun, sementara kondisi fiskal negara tetap berkelanjutan. Artinya, pemerintah tidak hanya melihat target harga dalam jangka pendek, tetapi juga menimbang konsekuensi kebijakan terhadap kemampuan anggaran untuk membiayai kebutuhan lainnya. Keputusan mengenai langkah fiskal akan bergantung pada hasil pembahasan dan perhitungan yang dilakukan bersama para pihak terkait. Pernyataan Seto mencerminkan bahwa upaya mempertahankan harga masih berjalan, dengan dukungan Danantara dan Kementerian Keuangan, tanpa mengesampingkan tanggung jawab menjaga kesehatan keuangan negara. Rincian kebijakan dan bentuk dukungan yang dipilih belum dipaparkan, sehingga pembahasan tersebut masih berfokus pada pencarian cara yang sesuai untuk mencapai kedua sasaran itu.
Seto menjelaskan bahwa salah satu pertimbangan pemerintah dalam menjaga harga BBM bersubsidi adalah menopang daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut, menurutnya, menjadi perhatian karena harga bahan bakar yang dibayar masyarakat berkaitan langsung dengan pengeluaran sehari-hari. Karena itu, keputusan untuk mempertahankan harga BBM subsidi hingga pengujung 2026 dipandang sebagai langkah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Seto menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat ketika menetapkan kebijakan mengenai harga bahan bakar bersubsidi, tanpa mengabaikan pembahasan yang telah dilakukan.
Ia menyampaikan penilaian tersebut setelah menerima pemaparan kajian Dewan Energi Nasional (DEN) kepada Presiden. Dalam konteks itu, Seto menilai langkah pemerintah menjaga harga BBM bersubsidi sudah tepat, terutama dengan melihat kondisi saat ini. Pandangan tersebut merujuk pada tujuan menopang daya beli masyarakat, sebagaimana disampaikan dalam pembahasan kebijakan. Dengan demikian, alasan yang dikemukakan bukan sekadar keputusan mengenai angka harga, melainkan juga pertimbangan atas kebutuhan masyarakat yang menjadi bagian dari arah kebijakan pemerintah.
Seto tidak menguraikan klaim lain mengenai dampak ekonomi dari kebijakan tersebut. Pokok yang ia tekankan adalah relevansi upaya menjaga harga BBM bersubsidi untuk membantu menopang daya beli, serta penilaiannya bahwa langkah itu tepat pada situasi sekarang. Pernyataan tersebut disampaikan sesudah kajian DEN dipaparkan kepada Presiden, sehingga menjadi bagian dari penjelasan mengenai pertimbangan pemerintah dalam membahas harga BBM subsidi. Dengan tetap berpegang pada alasan yang disampaikan, kebijakan ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga harga bersubsidi dengan memperhatikan kondisi masyarakat. Penilaian Seto menempatkan daya beli sebagai pertimbangan utama dalam keputusan tersebut.Di samping langkah jangka pendek untuk menahan harga BBM bersubsidi hingga pengujung 2026, pemerintah juga membicarakan pembenahan kebijakan subsidi energi dalam perspektif jangka panjang. Pembahasan ini menunjukkan bahwa upaya menjaga harga dalam waktu dekat berjalan berdampingan dengan kebutuhan menata kebijakan agar manfaat subsidi dapat berkelanjutan. Dengan demikian, agenda yang dibicarakan tidak hanya berkaitan dengan stabilitas harga, tetapi juga dengan cara dukungan energi disalurkan dan dibiayai pada masa mendatang.
Salah satu fokus yang disebut adalah penyaluran subsidi secara lebih tepat sasaran. Pendekatan tersebut diarahkan agar dukungan pemerintah lebih dekat kepada kelompok atau pihak yang memang memerlukan bantuan, meski rincian mekanisme penerapannya belum dijelaskan. Penajaman sasaran dipandang sebagai bagian dari perbaikan kebijakan, bukan semata perubahan teknis dalam penyaluran. Pelaksanaannya tetap membutuhkan perencanaan yang cermat, karena setiap perubahan kebijakan subsidi dapat berpengaruh terhadap masyarakat dan pengelolaan anggaran negara.
Dalam kerangka itu, penyaluran yang lebih terarah dikaitkan dengan dua tujuan yang perlu dijaga secara bersamaan: mendukung daya beli masyarakat dan mempertahankan keberlanjutan fiskal. Subsidi dapat membantu menahan beban pengeluaran, terutama ketika harga energi berpotensi memberi tekanan pada rumah tangga. Namun, dukungan tersebut juga perlu dikelola agar pembiayaannya tetap sesuai dengan kemampuan anggaran. Menyeimbangkan kedua kepentingan itu menjadi bagian penting dari pembahasan jangka panjang, khususnya ketika pemerintah berupaya menjaga stabilitas tanpa mengabaikan kesehatan fiskal.
Meski arah umum pembenahan telah disinggung, informasi yang tersedia belum cukup untuk menggambarkan rancangan kebijakan secara lengkap. Seto belum menguraikan strategi fiskal yang akan dipakai untuk mendukung kebijakan tersebut, termasuk langkah konkret dalam mengelola kebutuhan pembiayaan. Ia juga belum menjelaskan bentuk kontribusi Danantara dalam agenda ini. Selain itu, belum ada keterangan mengenai besaran anggaran yang dibutuhkan. Karena itu, rincian pelaksanaan, sumber dukungan, dan dampaknya terhadap anggaran masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.
Baca juga: Bukan Sekadar Jalan Santai, 10 Ribu Peserta Satukan Langkah di HUT TNI | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Warga Pagaralam Kelimpungan Cari LPG, YLKI Soroti Dugaan Gas Subsidi Mengalir ke Jarai
