Jakarta | Tim Advokasi Penegak Moral, Etika, dan Integritas Bangsa mendatangi Bareskrim Polri pada Senin, 19 Oktober 2026. Kedatangan tersebut dimaksudkan untuk meminta tindak lanjut atas pengaduan masyarakat mengenai dugaan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan surat keterangan kesetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tim menyampaikan permohonan agar laporan yang telah diadukan mendapat penanganan lebih lanjut melalui mekanisme yang berlaku.
Permintaan kepada Bareskrim itu menempatkan persoalan pada tahap penanganan pengaduan, bukan sebagai penetapan bahwa dugaan yang disampaikan telah terbukti. Pengaduan masyarakat memuat informasi atau klaim yang perlu diperiksa oleh pihak berwenang. Karena itu, substansi laporan, termasuk keaslian dokumen dan proses penerbitan surat keterangan, masih memerlukan penelaahan serta verifikasi. Kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hanya dapat disampaikan setelah pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur.
Surat keterangan kesetaraan pendidikan menjadi pokok yang disorot dalam pengaduan tersebut. Tim advokasi meminta aparat menelusuri penerbitannya agar fakta terkait dokumen dapat dijelaskan secara terang. Dalam proses itu, pemeriksaan dapat mencakup keterangan pihak terkait dan dokumen yang relevan, sepanjang diperlukan oleh penyidik. Namun, langkah-langkah pemeriksaan maupun hasilnya tidak dapat diasumsikan sebelum ada keterangan resmi dari Bareskrim.
Dengan mendatangi Bareskrim, tim berharap laporan masyarakat memperoleh respons dan kejelasan mengenai tindak lanjutnya. Permohonan itu juga membuka ruang bagi aparat untuk menilai apakah informasi yang disampaikan memenuhi dasar untuk pemeriksaan lebih jauh. Sampai proses tersebut berjalan, istilah dugaan perlu tetap digunakan ketika membahas perkara ini. Sikap tersebut penting untuk membedakan klaim dalam pengaduan dari fakta yang telah diuji, sekaligus menjaga agar pemberitaan tidak mendahului hasil pemeriksaan resmi. Perkembangan berikutnya bergantung pada evaluasi aparat terhadap laporan dan bukti yang diajukan, bukan semata-mata pada penyampaian permintaan oleh tim advokasi.Perwakilan tim advokasi, Azam Khan, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyerahkan surat permohonan tindak lanjut kepada Bareskrim Polri. Permohonan itu berkaitan dengan laporan pengaduan masyarakat yang sebelumnya diterima oleh Bareskrim pada Rabu, 7 Oktober 2026. Dengan surat tersebut, tim meminta agar pengaduan yang telah masuk itu mendapat tindak lanjut sesuai proses dan kewenangan yang berlaku. Keterangan Azam menempatkan surat ini sebagai permohonan mengenai penanganan pengaduan, bukan sebagai pernyataan bahwa dugaan dalam laporan telah terbukti.
Pengaduan masyarakat yang dimaksud diajukan oleh Syamsuddin dan Riyadi. Azam menjelaskan bahwa kedua nama tersebut merupakan pelapor dalam pengaduan yang menjadi pokok permohonan tim advokasi. Karena itu, permintaan tindak lanjut yang disampaikan kepada Bareskrim merujuk pada laporan yang mereka ajukan dan telah diterima sebelumnya. Penyerahan surat permohonan dilakukan setelah penerimaan laporan tersebut, sebagai langkah untuk meminta kejelasan mengenai tindak lanjutnya. Uraian ini merujuk pada keterangan perwakilan tim advokasi tentang surat dan pengaduan yang ditangani oleh Bareskrim Polri.
Menurut inti keterangan Azam, laporan itu menyangkut dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan surat yang isinya tidak benar. Rumusan tersebut menunjukkan pokok dugaan yang disampaikan para pelapor dalam pengaduan, sehingga perlu dibedakan dari kesimpulan hukum atas suatu perkara. Penyebutan dugaan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pemalsuan atau penggunaan surat dengan isi yang tidak benar. Penilaian mengenai unsur perbuatan dan bukti tetap berada dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, permohonan tim advokasi diarahkan agar laporan yang diajukan Syamsuddin dan Riyadi ditindaklanjuti, sementara substansi dugaan masih memerlukan penanganan dan penilaian lebih lanjut. Azam tidak menyatakan bahwa dugaan tersebut telah terbukti, melainkan menerangkan jenis dugaan yang menjadi materi laporan pengaduan masyarakat. Informasi yang disampaikan juga menggarisbawahi urutan peristiwa: Bareskrim menerima pengaduan pada 7 Oktober 2026, kemudian tim advokasi menyerahkan permohonan tindak lanjut terkait laporan itu.
Tim advokasi meminta Bareskrim menelusuri proses penerbitan surat keterangan pendidikan yang dipersoalkan dalam isu terkait Gibran. Permintaan itu mencakup penelusuran terhadap tahapan sebelum surat diterbitkan, bukan hanya pemeriksaan atas dokumen yang telah beredar atau isi keterangan di dalamnya. Dengan begitu, perhatian diarahkan pada bagaimana permohonan diajukan, bagaimana dokumen pendukung diperiksa, dan prosedur apa yang digunakan dalam penerbitan surat tersebut.
Salah satu hal yang diminta untuk diperjelas ialah siapa yang mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan. Penelusuran ini, menurut tuntutan tim, perlu mengidentifikasi pengaju serta memastikan bagaimana permohonan itu disampaikan dan diproses. Keterangan mengenai pemohon menjadi bagian dari rangkaian administrasi yang perlu ditelaah agar jalur penerbitan surat dapat dipahami secara utuh. Permintaan tersebut tidak dengan sendirinya menyatakan bahwa pemohon tertentu telah melakukan pelanggaran.
Tim juga meminta agar mekanisme verifikasi dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat ditelusuri. Hal itu meliputi pemeriksaan mengenai cara dokumen pendukung diterima, pihak atau unit yang melakukan pemeriksaan, serta prosedur yang dipakai untuk memastikan kesesuaiannya. Ruang lingkup ini penting untuk menjelaskan apakah tahapan verifikasi berlangsung sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, tuntutan untuk menelusuri proses tersebut tidak berarti bahwa hasil pemeriksaan sudah diketahui atau bahwa terdapat kesimpulan mengenai keabsahan dokumen.
Dengan demikian, permintaan kepada Bareskrim berfokus pada penjelasan faktual mengenai alur administrasi: siapa yang meminta surat dan bagaimana dokumen diverifikasi sebelum surat diterbitkan. Tim meminta proses itu diperiksa secara menyeluruh, tetapi informasi yang disampaikan dalam tuntutan tersebut tidak memuat penetapan mengenai pihak yang bertanggung jawab, alasan penerbitan, ataupun hasil penyelidikan. Rincian itu perlu dibedakan dari dugaan atau spekulasi yang tidak disebutkan. Penelusuran atas pemohon dan prosedur verifikasi diharapkan dapat menjernihkan rangkaian penerbitan surat keterangan yang menjadi pokok persoalan, berdasarkan dokumen serta keterangan yang tersedia. Sampai ada informasi resmi lebih lanjut, batas pembahasan tetap pada lingkup yang diminta: proses permohonan dan pemeriksaan dokumen, tanpa menyimpulkan siapa yang bersalah atau bagaimana penyidik akan menindaklanjutinya.
Dalam pengaduan yang disampaikan tim advokasi, perhatian diarahkan pada dokumen pendidikan yang disebut berkaitan dengan riwayat pendidikan Gibran. Identifikasi surat tersebut penting agar pihak yang berwenang dapat memeriksa secara terarah bagaimana dokumen itu diterbitkan, data apa yang menjadi dasar penyusunannya, dan tahapan administrasi apa yang dilalui. Tim meminta Bareskrim menelusuri proses tersebut, bukan sekadar menilai informasi yang beredar tanpa memeriksa sumber serta pencatatan resmi yang terkait.
Penelusuran juga diminta mencakup mekanisme verifikasi yang berlangsung ketika surat keterangan dibuat. Pemeriksaan dapat menjelaskan apakah keterangan dalam dokumen bersumber dari arsip atau catatan yang relevan, siapa yang memprosesnya, serta bagaimana kewenangan penerbitan dijalankan. Hal-hal tersebut merupakan bagian dari permintaan tim kepada aparat untuk mendapatkan kejelasan mengenai prosedur. Permintaan pemeriksaan itu sendiri tidak menetapkan hasil terlebih dahulu, dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kekeliruan dalam dokumen.
Azam Khan menerangkan bahwa dokumen yang menjadi pokok pengaduan adalah surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Surat tersebut bernomor 9149/D.D1/KS/2019 dan bertanggal 6 Agustus 2019. Nomor dan tanggal itu menjadi penanda spesifik bagi dokumen yang dimaksud dalam laporan, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi berkas yang perlu ditelusuri. Dengan merujuk pada surat tersebut, tim meminta agar proses penerbitan dan verifikasinya diperiksa oleh pihak berwenang. Pemeriksaan diharapkan menelusuri jalur administrasi, dasar keterangan, serta pihak yang terlibat sesuai prosedur yang berlaku.
Baca juga: Bentuk Karakter Pelajar Sejak Dini, Babinsa Lakukan Manunggal Pendidikan | Encap SGS 2026 Buktikan Komitmen Tni Bersama Negara Bangun Fasilitas Pendidikan Untuk Masyarakat Di Martapura
